b dan f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor Tahun 1974 tentang Perkawinan ;Bahwa hal tersebut dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkindapat hidup bersama dalam sebuah rumah tangga perkawinan seperti yang dicitacitakan oleh Penggugat, disebabkan Penggugat tidaklah mungkin menaruh suatupengharapan pada diri Terggat dari dan oleh karena itu perkawinan antara Penggugatdengan tergugat haruslah putus karena perceraian dengan segala akibat hukmnya

peluruh dipinggang kiri terdakwa; Bahwa dari pengakuan terdakwa senjata api tersebut diperolehnya darisaudara Roby seharga Rp.7.500.000, (tujuh juta lima ratus ribu rupiah); Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk memiliki senjata api tersebut;Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwamemberikan pendapat tidak keberatan dan benar;Menimbang, bahwa saksi Novia Ratnasari als Via Binti Santoso telahdipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir dan atas persetujuan terdakwadan Penasihat Hukmnya

TknBahwa Pemohon didampingi Kuasa hukmnya telah mengajukanpermohonan cerai talak terhadap Termohon dengan surat permohonannyabertanggal 22 April 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan MahkamahSyar'iyah Takengon dengan Nomor 151/Pdt.G/2019/MS.Tkn, tanggal 23 April2019 dengan dalildalil yang pada pokoknya sebagai berikut:1.

MajelisHakim tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbangan Majelis Hakimtingkat pertama tersebut diambil alin dan dijadikan sebagai pertimbanganMajelis Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini pada TingkatBanding.Menimbang, bahwa setelah Majelis Tingkat Banding mempelajari denganseksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri JakartaBarat tanggal 9 Oktober 2018, Nomor 1334/Pid.B/2018/PN.Jkt.Brt Serta memoribanding dari Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukmnya

., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu danTerdakwa di damping Penasehat Hukmnya;Hakimhakim Anggota, Hakim Ketua,H. M. NUR SALAM, SH. SAHRIMAN JAYADI, SH., MH.NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H., M.H.Panitera Pengganti,YASINHalaman 12 dari 12 Putusan Nomor 138/Pid.B/2019PN Dpu.

Undangundang Republik Indonesia No.35 Tahun2009 tentang NarkotikaBahwa terdakwa EKO HARIANTO Bin SUHERMANSYAH pada saatmenawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantaradalam jual bell, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan jenis Shabutidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalamPasal 112 (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang narkotika;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut,Terdakwa dan Penasihat Hukmnya

No.2409/Pdt.G/2018/PA.Srg.2409/Pdt.G/2018/PA.Srg tanggal 12 Nopember 2018 telah mengajukan CeraiGugat dengan perubahan oleh kuasa hukmnya yaitu mencabut petitum nomor3, 4, 5, dan 6 sehingga berbunyi sebagai berikut :1.Bahwa PENGGUGAT dengan TERGUGAT ielah melangsungkanpernikahan pada tanggal 15 September 2010 M/ 06 Syawal 1431 H dantercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwodadi KabupatenGrobogan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor ; 1059 / 16 / IX / 2010tertanggal 15 September 2010. ; Bahwa pada

Kar.terbukti telah bersumpah sebagai Advokat sesuai dengan pasal 4 (ayat 1)UndangUndang Nomor 18 tahun 2003, dengan demikian Kuasa HukumPemohon sebagai Kuasa Hukum yang sah yang berhak untuk mendampingidan atau mewakili Pemohon prinsipal dalam setiap persidangan;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat diwakilloleh Kuasa Hukmnya hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pulamenyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sahmeskipun telah dipanggil dengan

P5 yaitu foto copy Surat Nikah Nomor 11/GKSIBPW/KH/K/2011 atas nama Mangatas Pakpahan dan Petronela Lidia C, yangdikeluarkan oleh Majelis Jemaat Gereja Kristen Setia Indonesia dalam kaitannyasatu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwaperkawinana antara Penggugat dan Tergugat memang benar adanya ;Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat dimana dalam petitumkedua Penggugat memohon agar Majelis Hakim memutus perkawianan antaraPenggugat dan Tergugat putus beserta akibat hukmnya

karena telah salah dalam menerapkanhukumnya dan telah melanggar ketentuan yang diatur dalamPasal 1338 KUH Perdata sehingga putusan a quo haruslahditolak dan dibatalkan;Berdasarkan keberatan keberatan yang telah diuraikandi atas, jelas sekali Judex Facti Pengadilan Niaga padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat telah keliru)~ dan tidakcermat serta telah mengesampingkan alasan alasan yuridispara Pemohon Kasasi/Termohon 7, 8, 9 karena Judex FactiPengadilan Negeri Jakarta Pusat telah kurang cukuppertimbangan hukmnya

maka dengan demikian menurutMajelis Hakim Pengadilan Tinggi, pertimbangan dan putusan dari Hakim TunggalTingkat Pertama tentang mengembalikan tanah dan sertifikatnya kembali kepadaTerbanding semula Pengugat dan Penggugat II tersebut harus dikesampingkandan harus ditolak menurut hukum;Menimbang, bahwa dengan demikian, dari pertimbanganpertimbanganhukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggiberpendapat bahwa Pembanding semula Tergugat haruslah membayarprestasinya/kewajiban hukmnya

Membebankan biaya perkara Sesuai peraturan yang berlaku.Subsider : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya.Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat yang wakili olehkuasa hukmnya telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugattidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadapsebagai kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan panggilan Nomor1171/Pdt.G/2018/PA Skg. masingmasing bertanggal, 5 Desember 2018 dantanggal, 12 Desember

tenggang waktu dandengan cara serta syaratsyarat yang ditentukan oleh UndangUndang,maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memoribandingnya tertanggal 30 April 2019 telah mengemukakan keberatanHalaman 8 dari 20 Halaman Putusan Nomor 251/ PID.SUS/ 2019/ PT.MKS.keberatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :Bahwa setelan Penasihat Hukum Terdakwa/Pemohon Bandingmembaca dan memperhatikan putusan in casu berikut denganpertimbangan hukmnya

dan olehJaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dandengan cara serta syaratsyarat yang ditentukan oleh UndangUndang,maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memoribandingnya tertanggal 30 April 2019 telah mengemukakan keberatankeberatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :Bahwa setelan Penasihat Hukum Terdakwa/Pemohon Bandingmembaca dan memperhatikan putusan in casu berikut denganpertimbangan hukmnya

Nomor 50Tahun 2009;Menimbang bahwa, Tergugat tidak datang menghadap di persidangandan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya yang sah untukmenghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan suatu halanganyang sah, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstekkecuali gugatan Penggugat tersebut tidak berdasar atau tidak beralasansebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR, dan akibat hukmnya

tanggal16 Oktober 2017;Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan MemeriksaBerkas Nomor 256/Pdt.G/2016/PN Pbr, yang dibuat/ditandatangani olehJurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru, kepada : KuasaTerbanding II/ semula Tergugat II, Terbanding III/semula Tergugat III,padatanggal 10 Oktober 2017, Terbanding I/semula Tergugat , Terbanding IV/Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 224/PDT/2017/PTPBRsemula Tergugat IV pada tanggal 11 Oktober 2017 dan Pembanding/semula Penggugat melalui Kuasa Hukmnya

Nomor 50Tahun 2009;Menimbang bahwa, Tergugat tidak datang menghadap di persidangandan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya yang sah untukmenghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan suatu halanganyang sah, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstekkecuali gugatan Penggugat tersebut tidak berdasar atau tidak beralasansebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR, dan akibat hukmnya

Nomor 50 Tahun2009;Menimbang bahwa, Tergugat tidak datang menghadap di persidangandan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya yang sah untukmenghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan suatu halanganyang sah, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstekkecuali gugatan Penggugat tersebut tidak berdasar atau tidak beralasansebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR, dan akibat hukmnya

Menghukum kepada Penggugat membayar biayaperkara menurut hukum.Dan atau Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusanseadiladilnya.Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut kemudian Penggugatmenyampaikan replik secara lisan pada pokoknya tetap pada dailildalilgugatannya demikian pula Tergugat diwakili Kuasa Hukmnya menyampaikanduplik secara lisan di persidangan pada pokoknya tetap pada jawabannyasemula.Bahwa Majelis Hakim menyatakan jawab menjawab dalam perkara inidipandang cukup, kemudian Penggugat menyampaikan

Menyatakan Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang untuk memeriksa danmemutus perkara Nomor : 7/Pdt.G/2016/PN Bnr ;4 Menghukum Tergugat membayar biaya perkara .Menimbang, bahwa terhadap jawaban eksepsi dari pihak Penggugat, Tergugatmelalui kuasa hukmnya mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetappada eksepsinya dan mohon putusan ;Tentang Pertimbangan HukumnyaHalaman 9 dari 16 Putusan Perkara Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2016/PN BnrMenimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana

/PN Rhl yang dibuat oleh Jurusita Penganti pada PengadilanNegeri Rokan Hilir;Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke PengadilanTinggi, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnyatelah diberitahukan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) diKepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir, terhitung mulai tanggal26 November 2019 sampai dengan tanggal 4 Desember 2019 selama7 (tujuh) hari kerja;Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa melaluiPenasihat Hukmnya