Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : Per049/A/J.A/12/2011tanggal 29 Desember 2011 tentang Pembinaan KarirPegawai Kejaksaan RI yang diatur pada BAB VIIIperpindahan daerah kerja atau jabatan struktural yaitupada pasal 23 ayat 1, ayat 2 yangberbuny/i :2 2222222222 222222 =e Pasal 23 ayat 1 dalam rangka pengembangan karier,peningkatan kemampuan dan pengalaman para pegawaidapat dilakukan perpindahan daerah kerja atau jabatanstruktural;e Pasal 23 ayat 2 Perpindahan jabatan strukturalsebagaimana dimaksud pada

Dengan demikian maka yang terjadibuukanlah promosi sebagai bentuk pembinaan karier akan tetapidemosi (penjatuhan hukuman) yang diterima olehPenggugat.

Bukti P 12 Peraturan Jaksa Agung RepublikIndonesia Nomor : Per049 /A/J.A/12/2011 tanggal 29 Desember 2011Tentang Pembinaan Karier Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia(foto kopi sesuai foto kopinya);Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil Jawabannya,Tergugat telah mengajukan buktibukti tertulis berupa fotocopy suratsurat bermaterai cukup yang diberi tanda T1 sampai dengan T10,dengan perincian sebagai berikut:1.

BuktiT6 : Peraturan Jaksa Agung Republik IndonesiaNomor : Per049/A/J.A/12/2011 tanggal 29 Desember 2011 tentangPembinaan Karier Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia (foto kopisesuai foto kopinya);7. BuktiT 7 : Keputusan Jaksa Agung Republik IndonesiaNomor: KEPVI045/C/10/2009 tanggal 28 Oktober 2009 perihalPenjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Berat Berupa PenurunanPangkat pada Pangkat yang Setingkat Lebih Rendah Selama 1(satu) Tahun kepada Ahyani Musaidah, SH.,MH.

Pegawai KejaksaanRepublik Indonesia; bahwa peraturan Jaksa Agung R.I. in /itis memuattentang pembinaan karier, hal mana ditegaskan dalam konsideransMenimbang huruf e menentukan :bahwa selain instrumen yang telah ada untukmempertimbangkan tentang pembinaan karier seorang pegawaiyaitu melalui sistem prestasi kerja dan sistem karier, perluditerapkan suatu instrumen dalam manajemen sumber dayamanusia modern yang dapat mengukur kompetensi pegawaitersebut, yaitu asesmen kompetensi yang bertujuan untukmemilih

Tergugat jarang sekali pulang ke tempat tinggal bersama di Kwanyar Bangkalan Madura dengan alasan uang transport tidak cukup serta alasan keamanan perjalanan;2) Semenjak tinggal di tempat tinggal bersama di Kwanyar Bangkalan MaduraTergugat tidak pernah memberi nafkah pada Penggugat bahkan yang paling ironisuntuk biaya persalinan anak Kami yang kedua Tergugat tidak perduli sama sekalisehingga Penggugat yang harus memikul beban biaya persalinan tersebut;3) Tergugat tidak mendorong serta menunjang karier

Penggugat yang berprofesi sebagaiseorang dokter hal itu dapat disimpulkan dari tindakan tindakan Tergugat yang tidakpro aktif dalam kegiatan kegiatan di puskesmas tempat Penggugat Berpraktek.Misalkan Kegiatan buka puasa bersama, halal bihalal, dan rekreasi. dan bukti lainTergugat tidak menunjang profesi Penggugat adalah Setiap Tergugat datang/berkunjung ke tempat praktek selalu minta tempat praktek ditutup;4) Bahwa selain Tergugat tidak mendorong serta menunjang karier Penggugat Tergugatjuga telah

Jika saya tidak memberikan dorongan atau menunjang karier istri saya mana mungkinsaya mengyinkan istri saya untuk PTT di Kwanyar. Apakah lantas jika saya tidak bisamengikuti kegiatan di Puskesmas Istri saya, lalu saya dikatakan tidak mendukung profesiIStti Saya; === === == = 22 = $= 22 = 222 nnn no nn nnn nn none n =n5. Memang benar jika saya pulang ke Kwanyar saya meminta istri saya untuk menutuptempat prakteknya dan itu pun juga tidak selalu.

saja total sebesar Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah)nafkah tersebut diberikan setelah Penggugat cuti melahirkan anak yang kedua dan uangnafkah tersebut merupakan uang nafkah yang terakhir dari Tergugat.Yang menjadipertanyaan apakah cukup uang sebesar itu mencukupi kebutuhan hidup Penggugat dankedua anakanaknya;Bahwa Penggugat menolak dalil Tergugat dalam jawaban pertamanya pada poin 4 dan 5yang mendalikan Penggugat selama PTT di Kwanyar Bangkalan Madura merupakanbentuk dorongan atau menunjang karier

disebabkan Tergugat jarang sekali pulang ke tempat tinggal bersama diKwanyar Bangkalan Madura dengan alasan uang transport tidak cukup serta alasankeamanan perjalanan, semenjak tinggal di tempat tinggal bersama di Kwanyar Bangkalan Madura Tergugat tidak pernah memberi nafkah pada Penggugat bahkan yang paling ironisuntuk biaya persalinan anak kami yang kedua Tergugat tidak perduli sama sekali sehinggaPenggugat yang harus memikul beban biaya persalinan tersebut, Tergugat tidak mendorongserta menunjang karier

berturutturut (dariakhir tahun 2017) yang meninggalkan rumah kediaman tanpa seijin Penggugatdan 3 orang anakanaknya, maka pengurusan dan pengasuhan anakanakberada di tangan Penggugat dibantu oleh adik kandung Penggugat.Bahwa Sejak tahun 2017 komunikasi antara Pengugat dan Tergugat sangatjarang sekali, Tergugat hanya beberapa kali mengirimkan pesan via Whats Appmenanyakan kabar anakanak nya tetapi tidak ada keinginan Tergugat untukdatang dan bertemu dengan anakanak nya, sepertinya Tergugat lebihmengutamakan karier

Bahwa Saksi mengetahui ketidakharmonisan hubungan antara Penggugatdan Tergugat yang terjadi sejak tahun 2015, yang pada awalnya di picu olehmasalah financial yaitu Tergugat menghabiskan uang tabungan yangdiberikan oleh Penggugat yang akan digunakan oieh Penggugat untukmeneruskan sekolah dalam rangka meningkatkan karier Penggugat di bidangpelayaran. Bahwa kemudian pertengkaranpertengkaran selanjutnya terjadi tetapi Saksitidak mengetahui penyebabnya.

Akta kelahiran Nomor 3275LT091020180087 (P3); Alto Hillarius Roinwowan, umur 4 tahun, lahir di Bekasi pada tanggal 30 Juli2015 berdasarkan Kutipan Akta Kelahirari Nomor 3275LT091020180089 (P4);Menimbang, bahwa berdasarkan mulai tahun 2015 mulai terjadi pertengkaranantara Penggugat dan Tergugat yang pada awalnya di picu oleh masalah financialyaitu Tergugat menghabiskan uang tabungan yang diberikan oleh Penggugat yangakan digunakan oieh Penggugat untuk meneruskan sekolah dalam rangkameningkatkan karier

Polresta Bandar Lampung terhadap terdugapelanggar ; (Penggugat), kemudian pada tanggal 18 Oktober 2013 dilaksanakan rapatDewan Pertimbangan Karier dan berdasarkan pelaksanaan DewanPertimbangan Karier selanjutnya dibuatkan Berita Acara DewanPertimbangan Karier dengan hasil bahwa terduga pelanggar (Penggugat)sudah tidak layak lagi dipertahankan dari dinas Polri ;bahwa pada tanggal 30 November 2013 terbit Berkas PemeriksaanPendahuluan Kode Etik Profesi Polri (BP3KEPP) terhadap terdugapelanggar Briptu

Terdakwa Yusuf Wira Laputra bin Aspin (fotocopy dari foto copy );Berita Acara Penilaian Dewan Pertimbangan Karier ( DPK )Terperiksa An. Briptu Yusuf Wira Laputra Nrp. 89020047 JabatanBukti T 4Bukti T 5Bukti T 6Bukti T 7Bukti T 8Anggota Polsek Panjang Polresta Bandar Lampung tanggal 18Oktober 2013 (foto copy dari foto copy);Surat Nomor : R/242/XII/2013, perihal Permintaan saran danPendapat hukum a.n.

Yusuf Wira Laputra tanggal 24 Januari 2014 (foto copysesuai dengan aslinya);Surat Perintah Nomor : Sprin/37/I/2014 tanggal 8 Januari 2014(foto copy sesuai dengan aslinya);Surat Edaran Nomor : SE/6/V/2014 tanggal 22 Mei 2014 tentangTeknis Pelaksanaan Penegakan Pelanggaran Kode Etik ProfesiPolri (foto copy sesuai dengan aslinya); Surat Perintah Nomor : Sprin/2817/X/2013 tanggal 7 Oktober 2013(foto copy dari foto copy);Lembar Penilaian Dewan Pertimbangan Karier tanggal 8Oktober 2013 ( foto copy dari

Yusuf Wira Laputra menjalankan tugassebagai Staf di Polsek Panjang dengan baik ;Halaman 33 Perkara Nomor : 15/G/2015/PTUN.BLe Bahwa dalam Dewan Pertimbangan Karier (DPK), Saksi memberikanpendapat / saran yaitu agar Yusuf Wira Laputra tetap berdinas dan hanyadimutasikan ; e Bahwa dalam SIdang Komisi Kode Etik Polri, Saksi dihadirkan sebagaiSaksi yang meringankan ;Menimbang, bahwa selain mengajukan buktibukti surat dalampersidangan Tergugat telah mengajukan (satu) orang Saksi Ahli bernama Drs.Basuki

yang telahdilakukan pada tanggal 7 Oktober 2013 bahwa Penggugat sebagai Terduga PelanggarKEPP menjatuhkan hukuman mutasi dan demosi ke Polsek lain denganpertimbangan selama Penggugat dalam pengawasan Kapolsek Panjang sebagaiankumnya telah menunjukkan sikap dan disiplin yang baik dan berjanji tidak akanmengulangi lagi perbuatannya namun keputusan diserahkan kepada Ketua DewanPertimbangan Karier (Vide Bukti T 3 dan T 18 serta keterangan Saksi bernamaM.

Put.No. 183 K/PDT.SUS/20121Bahwa Majelis Hakim Pertama Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Surabaya dalam memberikan pertimbangan hukumnyaterdapat perbedaan pendapat antara Hakim Karier (Bambang Kusmunandar,SH., MH) dan Hakim Ad. Hoc dari pihak pekerja (Hardi Purwanto, SH. MH)dengan pendapat Hakim Ad.

Hoc dari pihak pengusaha (Alfil Syahril, SH.)sehingga terjadi Dissenting Opinion dalam memutus perkara a quo, olehkarena pendapat Hakim Karier dan Hakim Ad Hoc pihak pekerja dalampertimbangan hukumnya tidak mencerminkan rasa keadilan dan salah dalammenerapkan hukum ;.

Bahwa putusan Judex Facti di Surabaya (Hakim Pertama yakni PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya) yang salah iniharusdibatalkan dan kesalahan Hakim Pertama di Surabaya ini sehingga dalampertimbangan hukumnya telah terjadi perobedaan pendapat maka pendapatHakim Karier dan Hakim Ad Hoc pihak pekerja dalam pertimbanganhukumnya telah salah dalam menerapkan hukum maka PemohonKasasi/Tergugat uraikan secara terangterangan (openlijk) sebagai berikut :2.1.

dalilgugatan Penggugat, dan dalil gugatan mana yang dianggapnya terbukti,dengan begitu saja mengabulkan gugatan Penggugat tanpa pertimbanganyang mendasar terutama mengenai pertimbangan hukumnya telah terjadiperbedaan pendapat/dissenting opinion dalam memutus perkara a quo,sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 372 K/Sip/1970tanggal 1 September 1971 berbunyi Putusan Pengadilan yang didasarkanatas pertimbangan yang menyimpang dari dasar gugatan haruslahdibatalkan, sehingga pertimbangan hukum Hakim Karier

Laweyan, KotaSurakarta.Yang pada pokoknya telah memberikan keterangan dibawah sumpah / janjimenurut agamanya, sebagai berikut :e Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah anakkandung dari Saksi.e Bahwa Pemohon sejak lahir bernama GIJATMO, dan setelah usiabertambah Pemohon memakai nama dengan ejaan baru yang bernama :GIYATMO kemudian Pemohon dalam mengejar karier menambahwawasan mendapat gelar lalu nama Pemohon menjadi DRS.

Laweyan, Kota Surakarta.Yang pada pokoknya telah memberikan keterangan dibawah sumpah / janjimenurut agamanya, sebagai berikut :Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon sebagai suamidari Saksi.Bahwa Pemohon sejak lahir bernama GIJATMO, dan setelah usiabertambah Pemohon memakai nama dengan ejaan baru yang bernama :GIYATMO kemudian Pemohon dalam mengejar karier menambahwawasan mendapat gelar lalu nama Pemohon menjadi DRS.

Pendayagunaan dan Pengembangan Karier BadanKepegawaian Daerah Kota Makassar, Alamat Jalan AhmadYani No.2 Makassar ; ". Hasfirama, SH., Warga Negara Indonesia, pekerjaan StafBagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Makassar,Alamat Jalan Anmad Yani No.2 Makassar ; . A. Ato Rakhmawan, SIP., Warga Negara Indonesia, pekerjaanStaf Badan Kepegawaian Daerah Kota Makassar, Alamat JalanAhmad Yani No.2 Makassar ; 0020 22220208.

H.Sabri, M.Si. menggantikanposisi Penggugat dalam jabatan struktural eselon Il.b berdasarkanSurat Keputusan Nomor: 821.22.332015, tanggal 12 Februari 2015,jelas sangat merugikan kepentingan Penggugat baik secara moril,karier maupun secara materil; Hal ini karena kedudukan atau jabatan struktural sebagai Asisten BidangPemerintahan Sekretariat Daerah Kota Makassar adalah hak Penggugatsebagai Pegawai Negeri Sipil eselon Il.b, dimana Penggugat telahmelaksakan tugas, fungsi dan tanggung jawab jabatan

H.Sabri, M.Si. berdasarkan Surat Keputusan Tergugat Nomor:821.22.332015, tanggal 12 Februari 2015 tersebut, telahmenimbulkan preseden buruk, beban moral dan psikologis yang amatberat bagi Penggugat, yang merupakan pembunuhan karakter dankarier Penggugat ke depan, dimana Penggugat kehilangan kariereselon Il.b, sebagai jenjang karier untuk dapat naik ke eselon yanglebin tinggi dan kehilangan hak untuk ikut berkompetiter ataudipromosikan dalam jabatan struktural yang lebih tinggi, disamping itumasa

Perda Kota Makassar No.7 Tahun 2013 tentangPerubahan kedua Perda No.3 Tahun 2009 dan jabatan KP3S belumdilegitimasi dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas, sehingga dapatberakibat pada tidak jelasnya status kelembagaan dan jaminan kepastianarah pengembangan karier Penggugat sebagaimana maksud Pasal 12 ayat(1) PP No. 100 Tahun 2000, sebagai berikut :Untuk menjamin kepastian arah pengembangan karier, ditetapkan poladasar karier dengan keputusan Presiden Demikian karena jabatan KP3S bukan jabatan

yang sehat pada prinsipnya tidakdiperbolehkan perpindahan jabatan struktural dari eselon yang lebih tinggike dalam eselon yang lebih rendah Hal ini karena keputusan Tergugat memberhentikan Penggugat dari jabatanstruktural eselon Il.b dan mengangkat serta mendudukkan Penggugat dalamjabatan nonstruktural sebagai ketua KP3S tersebut, tidak hanya sekedarmenurunkan eselon Penggugat, tetapi lebih dari pada itu mematikan/membunuh dan menghilangkan karier jabatan struktural eselon Il.bPRTG fm nm mmm nnn

Bahwa Terdakwa (Serka Haryadi) masuk menjadi anggota TNI ADpada tahun 2001 melalui pendidikan Secaba Prajurit karier 9 di Kodam III/Slw selama 6 (enam) bulan dilanjutkan kejuruan Kavaleri di PusdikkavPadalarang selama 6 (enam) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkatSerda, kemudian Terdakwa ditempat tugaskan di Pussenkav Kodiklat TNIAD sampai dengan perkara ini terjadi Terdakwa berpangkat Serka NRP21020031140680.2.

Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2001melalui pendidikan Secaba Prajurit karier 9 di Kodam III/Slw selama 6(enam) bulan dilanjutkan kejuruan Kavaleri di Pusdikkav Padalarangselama 6 (enam) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda,kemudian Terdakwa ditugaskan di Pussenkav Kodiklat TNI AD sampaidengan perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinas aktif dengan pangkatSerka NRP 21020031140680.2.

Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun2001 melalui pendidikan Secaba Prajurit karier 9 di Kodam III/Slw selama6 (enam) bulan dilanjutkan kejuruan Kavaleri di Pusdikkav Padalarangselama 6 (enam) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda,kemudian Terdakwa ditugaskan di Pussenkav Kodiklat TNI AD sampaidengan perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinas aktif dengan pangkatSerka NRP 21020031140680.2.

Bahwa Terdakwa (Serka Haryadi) masuk menjadi anggota TNI ADpada tahun 2001 melalui pendidikan Secaba Prajurit karier 9 di Kodam III/Slw selama 6 (enam) bulan dilanjutkan kejuruan Kavaleri di PusdikkavPadalarang selama 6 (enam) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkatSerda, kemudian Terdakwa ditempat tugaskan di Pussenkav Kodiklat TNIAD sampai dengan perkara ini terjadi Terdakwa berpangkat Serka NRP21020031140680.2 Bahwa benar Terdakwa yang menghadap dipersidangan iniadalah berpakaian Militer lengkap

Putusan No. 25/G/2016/PTUN.MDOAdapun yang menjadi objek sengketa adalah ; Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : Kep/Sahlur05.PTDH/VV2015, tanggal 22 Juni 2015 tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat dari Dinas POLRI atas nama Robby Lapian ; Adapun yang menjadi alasanalasan Penggugat adalah sebagai berikut : 1.Bahwa Penggugat diangkat menjadi Anggota Polri dalam pangkatSERDA/Prajurit Siswa Diksargollan Bintara Prajurit Karier Polri pria T.A. 2002pada SPN KAROMBASAN, Terhitung

mulai Tanggal : 20 Desember 2002,berdasarkan Surat Keputusan Kapolri No.Pol : Skep/1063/XI/2002 tanggal 20Desember 2002 tentang Pengangkatan Prajurit Siswa Pendidikan PertamaBintara prajurit Karier polri pria T.A. 2002 ; Bahwa selama 13 (tiga belas) tahun meniti karier sebagai anggota polri,Penggugat telah melaksanakan tugas dengan baik, dan sebelum adanyakasus ini, tidak pernah melanggar kode etik profesi Polri, sehinggaPenggugat telah beberapa kali naik pangkat dan jabatan, dan terakhirPenggugat

., menggantikan posisi jabatan ParaPenggugat berdasarkan Surat Keputusan Tergugat Nomor: 821.22.332015,tanggal 12 Februari 2015, jelas sangat merugikan kepentingan ParaPenggugat baik secara moril, karier maupun secara materil;Hal ini karena kedudukan atau jabatan struktural Para Penggugat masingmasing sebagai Kepala Badan Arsip, Perpustakaan dan Pengolahan DataKota Makassar dan sebagai Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan danPerlindungan Anak Kota Makassar, adalah hak Para Penggugat sebagaiPegawai

pelanggaran disiplin berat denganmemberhentikan Para Penggugat dari jabatan struktural eselon Il.b tersebut,dan mengangkat pengganti Para Penggugat masingmasing Evi Aprialty,SE.MM., dan Tenri Ampa, S,Sos,,M.Si., berdasarkan Surat KeputusanTergugat Nomor: 821.22.332015, tanggal 12 Februari 2015 tersebut, telahmenimbulkan preseden buruk, beban moral dan psikologis yang amat beratbagi Para Penggugat, yang merupakan pembunuhan karakter dan karierPara Penggugat ke depan, dimana Para Penggugat kehilangan karier

eselonll.o, sebagai jenjang karier untuk naik ke eselon yang lebih tinggi dankehilangan hak untuk ikut berkompetiter atau dipromosikan dalam jabatanstruktural yang lebih tinggi, di samping itu masa kerja Para Penggugat akanmenjadi lebih singkat;Halaman 5 dari 40 halaman Putusan Nomor 376 K/TUN/2016Demikian pula secara materil akibat dari pemberhentian tersebut ParaPenggugat masingmasing kehilangan dan sudah tidak lagi menerimatunjangan jabatan eselon Il.b setiap bulannya sebesar Rp.2.025.000 (duajuta

Perda Kota Makassar No. 7 Tahun 2013 tentangPerubahan kedua Perda No.3 Tahun 2009 dan jabatan KP3S belumdilegitimasi dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas, sehingga dapatberakibat pada tidak jelasnya status kelembagaan dan jaminan kepastianarah pengembangan karier Para Penggugat sebagaimana maksud Pasal 12ayat (1) PP No.100 Tahun 2000, sbb;" Untuk menjamin kepastian arah pengembangan karier, ditetapkan poladasar karier dengan keputusan presiden;Demikian karena jabatan KP3S bukan jabatan struktural

,MSi., berdasarkan Surat KeputusanNomor: 821.22.332015, tanggal 12 Februari 2015, telah bertentangandengan lampiran 1 Keputusan BKN No.13 Tahun 2002 tentang KetentuanPelaksanaan PP No.100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalamHalaman 9 dari 40 halaman Putusan Nomor 376 K/TUN/201611.Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan PP No.13 Tahun2002, pada huruf C Perpindahan, angkat 9, menegaskan sbb:"untuk menjamin pembinaan karier yang sehat, pada prinsipnya tidakdiperbolehkan perpindahan jabatan

rumahkontrakan di Rt.03 Rw. 01 Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, KabupatenKebumen.Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua oranganak yaitu XXXXXXXXXXX (lahir 14 Maret 1996) dan XXXXXXXXXXX (lahir15 Juli 1999)Bahwa Semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namunsejak akhir tahun 2013 mulai goyah sering terjadi perselisihan yang disebabkan:a Termohon sudah tidak punya rasa hormat dan patuh kepada Pemohon selakusuaminya, serta sikap Termohon yang tidak mendukung karier

PEMOHON;4 Bahwa benar, dari perkawinan PEMOHON dengan TERMOHON telah dikaruniai2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXX, (lahir 14 Maret 1996) danXXXXXXXXXXX (lahir 15 Juli 1999);5 Bahwa tidak benar, sejak akhir tahun 2013 kehidupan rumahtangga TERMOHONdan PEMOHON mulai goyah, disebabkan karena TERMOHON sudah tidak punyarasa hormat dan patuh kepada PEMOHON selaku suaminya, serta sikapTERMOHON yang tidak mendukung karier PEMOHON dalam pekerjaan;Yang sebenarnya terjadi adalah pertengkaran terjadi

pada tahun 2014, Pemohon juga telah menjalin kasih dengan Wanita IdamanLain, yang berbeda;Bahwa sebagai seorang isteri TERMOHON selalu menaruh rasa hormat kepada suami(TERMOHON), akan tetapi TERMOHON merasa kecewa dengan PEMOHON setelahmengetahui bahwa PEMOHON telah menjalin kasih dengan Wanita Idaman Lain.Terlepas demikian, TERMOHON selalu berusaha untuk memaafkan kekhilafanPEMOHON akan tetapi PEMOHON tidak pernah mau berubah sikap;Terhadap dalil yang menyatakan bahwa TERMOHON tidak mendukung karier

sekali marahmarah kepada Pemohon jika Pemohon telat pulangke rumah, namun pada saat itu Pemohon masih memaafkan perbuatan Termohondan mencoba bersabar atas kelakuan Termohon tersebut, sehingga menurutPemohon kejadian sebelum tahun 2013 tidak pemohon nilai sebagai pertengkaran.Bahwa sejak akhir tahun 2013 Termohon semakin tidak hormat kepada Pemohon,Termohon selalu mengatur kehidupan rumah tangga bahkan seakanakanTermohon lupa bahwa Pemohonlah kepala rumah tangga,Bahwa Termohon sangat tidak mendukung karier

tidak melanjutkan ijin perceraiannya kepada atasansementara kehidupan rumah tangga sudah retak dan tidak ada harapan untuk rukun5kembali selanjutnya Pemohon yang mengajukan ijin perceraian kepada atasanPemohon dan mengajukan Permohonan CeraiTalak ini;e Bahwa Benar Termohon pernah memberikan bantuan untuk Pemohon melanjutkankuliah S1, namun setelah Pemohon melanjutkan pendidikan S2 Termohon sangatmenentangnya dan tidak ada bantuan biaya apapun dari Termohon, padahalpendidikan S2 sangat mendukung karier

Termohon lebih mementingan Karier dari pada Keluarga;b. Termohon tidak mau memiliki anak ;c.

Termohon lebih mementingan Karier dari pada Keluarga;b. Termohon tidak mau memiliki anak ;c. Termohon tidak menghormati Pemohon;akhirnya sejak bulan Desember tahun 2013 Termohon pergi dari rumah bersama tanpapamit Pemohon sehingga antara Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah rumahselama 1 tahun 3 bulan yang meskipun telah di tempuh upaya damai namun tidakberhasil;Hlm.7 dari 13 him.

Termohon tinggalbersama di rumah Pemohon di Kecamatan Waru , Kabupaten Sidoarjo dan telah hiduplayaknya suami istri namun belum dikaruniai anak ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi II yang salingbersesuaian, telah terbukti bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon seringterjadi perselisihan dan pertengkaran dan berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi IIterbukti pula bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebutadalah karena Termohon lebih mementingkan karier

dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK KE1 PENGGUGAT DANTERGUGAT, umur 6 tahun dan ANAK KE2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT,umur 5 tahun ;Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akantetapi sejak 2 tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah danmengalami keretakan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran ;Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat tidakmencukupi ekonomi keluarga, selain itu Tergugat terlalu menekan karier

Pasal 3 PP No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan PemerintahNo. 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian BagiMenimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa sejak 2tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai retak, sering terjadiperselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak mencukupi ekonomikeluarga, selain itu Tergugat terlalu menekan karier Penggugat, dimana Penggugat hanyaboleh mengajar saja dan tidak boleh ada kegiatan

disebabkan karena terjadi perubahan sikappada diri Penggugat yang tidak mempedulikan Tergugat, oleh karena itu Tergugatkeberatan bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih mencintai Penggugat dananakMenimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut diatas, maka yang menjadipokok masalah dalam perkara ini adalah apakah terjadinya perselisihan dan pertengkaranserta ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karenaTergugat tidak mencukupi ekonomi keluarga dan terlalu menekan karier

., Warga Negara Indonesia,Pekerjaan Kasubid Pendayagunaan danPengembangan Karier Badan Kepegawaian DaerahKota MakaSsal;~nn nnn mene nnnnennmen6. HASFIRAMA,SH., Warga Negara Indonesia, PekerjaanStaf Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah KotaDEES gpm mmm nnn cena7. ATO RAKHMAWAN,SIP., Warga Negara Indonesia,Pekerjaan Staf Badan Kepegawaian Daerah KotaMak@S SAI j=sssnessseseeseneeeemenneene seer nnn neeee8.

eselonll.b, sebagai jenjang karier untuk naik ke eselon yang lebih tinggi dankehilangan hak untuk ikut berkompetiter atau dipromosikan dalam jabatanstruktural yang lebih tinggi, di samping itu masa kerja Para Penggugat akanmenjadi lebih singkat ;Demikian pula secara materil akibat dari pemberhentian tersebut ParaPenggugat masingmasing kehilangan dan sudah tidak lagi menerimatunjangan jabatan eselon Il.o6 setiap bulannya sebesar Rp.2.025.000 (duajuta dua puluh lima ribu rupiah) dan honorhonor jabatan

Perda Kota Makassar No. 7 Tahun 2013 tentangPerubahan kedua Perda No.3 Tahun 2009 dan jabatan KP3S belumdilegitimasi dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas, sehingga dapatberakibat pada tidak jelasnya status kelembagaan dan jaminan kepastianarah pengembangan karier Para Penggugat sebagaimana maksud Pasal 12ayat (1) PP No.100 Tahun 2000, sbb ;" Untuk menjamin kepastian arah pengembangan karier, ditetapkan poladasar karier dengan keputusan presiden;Demikian karena jabatan KP3S bukan jabatan struktural

,MSi., berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 821.22.332015, tanggal 12 Februari 2015, telah bertentangan denganlampiran 1 Keputusan BKN No.13 Tahun 2002 tentang KetentuanPelaksanaan PP No.100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalamJabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan PP No.13 Tahun 2002,pada huruf C Perpindahan, angkat 9, menegaskan sbb :"untuk menjamin pembinaan karier yang sehat, pada prinsipnya tidakdiperbolehkan perpindahan jabatan struktural dari eselon yang lebih tinggike dalam

eselon yang lebih rendahHal ini karena keputusan Tergugat memberhentikan Para Penggugat darijabatan struktural eselon Il.6 dan mendudukkan dalam jabatan nonstrukturalmasingmasing sebagai Wakil Ketua dan Anggota KP3S, tidak hanyasekedar menurunkan eselon para Penggugat, tetap lebih dari pada itumematikan/membunuh dan menghilangkan karier jabatan struktural eselonll.

. , umur 22 tahun, ikut termohon;3.3. umur 20 tahun, sudah mandiri;4 Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohonberjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 05 tahun, kemudian mulaiterjadi perselisihan dan pertengkaran pada akhir tahun 1993 yang disebabkan::a Termohon orangnya tertutup sehingga sulit diajak berkomunikasi danjika diajak musyawarah sangat sulit;b Termohon tidak mendukung karier pemohon;c Termohon kurang bersosialisasi dengan masyarakat;d Bila bertengkar termohon

selalu ingin bunuh diri;5 Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2013 terjadi puncak perselisihan danpertengkaran yang disebabkan karena pemohon menasehati termohon agartermohon tidak tertutup dan dapat mendukung karier pemohon, namuntermohon membalas dan berkata kasar, akibat dari pertengkaran tersebutpemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga kiniselama 2 (dua) bulan, dan selama hidup berpisah tersebut antara pemohondengan termohon sudah tidak ada hubungan/komunikasi lagi;6 Bahwa, permasalahan

Bahwasaatini yang bernama VICHY OTTO GEISLER MOU sedangmengikuti seleksi calon penerimaan Calon Prajurit TNIADBahwa untuk mengurus suratsurat dan tanggung jawab terhadap anakyang bernama VICHY OTTO GEISLER MOU sepenuhnya Pemohon yangbertanggung jawab karena Pemohon adalah kakek dari anak tersebut,sedangkan salah satu persyaratan seleksi penerimaan prajurit karier TNIAD.Oleh sebab itu kami sebagai kakeknya akan menjadi wali;.

Menyatakan dan menetapkan bahwa PERMENAS YEUW Pemohon adalahWali yang sah dari anak yang bernama VICHY OTTO GEISLER MOU, tempattanggal lahir Kamkey 05 February 2000, khusus untuk mengurus kepentingananak tersebut dalam mengikuti seleksi calon prajurit karier TNIAD di AjendamXVII / Cendrawasih Jayapura;3.

Pemohon telah mendapatkan ijin dari atasannya untuk berceraidengan Termohon sehingga perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut.Bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan suratpermohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan olehPemohon.Bahwa atas permohonan tersebut, Termohon memberikan jawabansecara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil permohonanPemohon dengan sedikit penjelasan bahwa Termohon sering keluar malamkarena mengikuti kegiatan Bhayangkari untuk menunjang karier

Puncaknya terjadipada pertengahan Agustus 2017 karena Termohon masih berhubungan denganlakilaki bernama Yudi tersebut sehingga berakibat Pemohon dan Termohonpisah rumah, Pemohon pergi dari kediaman bersama.Menimbang, bahwa pada sidang tahap jawab jinawab, Termohon padadasarnya telah mengakui seluruh dalildalil Pemohon dengan sedikitpenjelasan, yaitu Termohon sering keluar malam karena mengikuti kegiatanBhayangkari untuk menunjang karier Pemohon.Menimbang, bahwa sekalipun Termohon telah mengakui seluruh

Begitupun Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan alasannyabahwa ia sering keluar malam karena mengikuti kegiatan Bhayangkari untukmenunjang karier Pemohon. Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 283 R.Bgjo. Pasal 1865 KUHPerdata.Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon menghadirkan 2 (dua)orang saksi, masingmasing bernama SAKSI (ibu kandung Pemohon) danSAKSI Il (adik kandung Pemohon).

Saksi juga sudah berusaha menasihati Pemohonagar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil.Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yangcukup bagi Termohon untuk membuktikan alasannya sering keluar malamkarena mengikuti kegiatan Bhayangkari untuk menunjang karier Pemohonnamun Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun.Menimbang, bahwa keterangan saksisaksi Pemohon di atas telahmendukung dalildaliinya tentang keadaan rumah tangganya bersamaTermohon.Menimbang,

42Bahwa dalil Penggugat / Kuasa Penggugat pada halaman 4 point5 yang mendalilkan tentang Penggugat sebagai PNS yangmenjadi Pejabat Struktural di lingkungan Pemkab Ngada yaknisebagai Direktur RSU Tipe C Bajawa yang diberhentikan /dinonjobkan dari jabatan secara sepihak serta tidak sahyang bertentangan dengan peraturan perundang undangandstnya adalah tidak benar dan perlu ditanggapi Tergugat /Kuasa Tergugat atas hal hal sebagai berikutPenggugat tidak pernah diberhentikan / dinonjobkan dalamjabatan karier

dan yang sebenarnya adalah Penggugatdimutasikan dari Jabatan Struktural sebagai DirekturRSUD Bajawa eselon III A ke jabatan karier lainnyayaitu sebagai Pejabat Fungsional Dokter Madyasebagaimana Tergugat kemukakan di atas (vide pasal 10huruf d PP 100 tahun 2000 jo pasal 14 ayat (1) hurufd PP nomor 9 tahun 2003) ;Dalam Pasal 1 point 6 UU Nomor 43 tahun 1999 tentangPerubahan atas UU Nomor 8 tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian sangat jelas menyebutkan bahwajabatan karier adalah Jabatan Struktural

Karena aspek kompetensi Penggugat mendapatkan jabatankarier fungsional, bukan dinonjobkan (vide KeputusanNomor 884/BK DIKLAT/01/01/2011) ;Tunjangan jabatan yang didapatkan Penggugatsebelumnya sebagai direktur RSUD adalah sama besarnyadengan tunjangan jabatan karier fungsional bahkanmelebihi pejabat structural maupun fungsional lainnyayang diperincikan dalam pembuktian nanti Bahwa dengan demikian dalil gugatan Penggugattersebut khusus asas kepastian hukum, gugatantersebut haruslah ditolak atau dinyatakan

tidak lagi menjabat sebagai DirekturRSUD bajawa prinsip Lex Posterior Derogat LegiPriori dan secara hukum adalah benar dan tepat =;Bahwa pertimbangan untuk Penggugat sesuaikompetensi telah ditetapkan Surat Keputusan BupatiNomor 884/BK DIKLAT/01/01/2011 tentang Pemberhentiandari Jabatan Struktural eselon III A danPengangkatan kembalidalam ......dalam Jabatan Fungsional Dokter Madya ;Perlu) ditegaskan tidak ada dualisme kepemimpinankarena pada tanggal 25 Januari 2011 Penggugat sudahmenduduki jabatan karier

Fungsionalserta tidak mengurangi tunjangan jabatan Fungsional yangmenjadi hak dari Penggugat ; Pengertian dinonjobkan apabila Penggugat semula mendudukijabatan karier Struktural kemudian oleh Tergugatdiberhentikan dari jabatan Struktural tersebut dan tidakdiangkat lagi dalam jabatan karier Fungsional lainnya, haltersebut dapat dikategorikan Tergugat telah melakukanperbuatan sewenang wenang ;Bahwa Penggugat secara Hukum Formal (Undang Undang Nomor 5Tahun 1986) jo Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004

Putusan Nomor 62 K/TUN/201612.100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil DalamJabatan Struktural yang menentukan: pola karier adalah polapembinaan Pegawai Negeri Sipil yang menggambarkan alurpengembangan karier yang menunjukan keterkaitan dan keserasianantara jabatan, pangkat, pendidikan dan pelatinan jabatan, kompetensi,serta masa jabatan seorang pegawai negeri sipil sejak pengangkatanpertama dalam jabatan tertentu sampai dengan pensiun karena sesuai: Keputusan Menteri Agama RI Nomor

Asas ini mensyaratkanagar badan pemerintah sebelum mengambil suatu ketetapan,meneliti semua fakta yang relevan dan memasukan pula semuakepentingan yang relevan ke dalam pertimbangannya;Bahwa oleh karena pemberhentian dalam jabatan struktural danpengangkatan dalam jabatan fungsional atas diri Penggugattersebut berkaitan erat dengan hak Penggugat sebagai PegawaiNegeri Sipil baik mengenai peningkatan karier dan hakhakkepegawaian berupa tunjangan dan gaji maka jelaslah Penggugatsangat dirugikan dengan

Ayat (2)Karir sebagaimana dimaksud pada ayat (1),adalah seluruh jabatanPNS selama masa kerjanya; Bahva Susunan Pola Karier sebagaimana dimaksud pada angka 8 poin a ayat (1), diperlukan untuk :. mendayagunakan seoptimal mungkin PNS di lingkunganSekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat KomisiPemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan UmumKabupaten/kota untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnyasesual dengan jenjang dan kompetensinya; membina kemampuan, kecakapan, dan

sebagaimana dimaksud dalamPasal 2, untuk menjamin kepastian arah pengembangan KarierPNS di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan SekretariatKomisi Pemilihan UmumKabupaten/Kota, mulai dari karier terendahsampai karier tertinggi sesuai dengan kompetensi dan prestasi yangdimilikinya; 15.Bahwa dalam Pasal 21 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02Tahun 2012 Tentang Pola Karir Pegawai Negeri Sipil dilingkunganSekretariat Jenderal Komisi

Kemudian Peraturan KPU Nomor 02 Tahun2012 Tentang Pola Karier PNS dilingkungan Sekretariat JenderalKPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kotaitu. juga hanya mengatur tentang Pola Karier dalam JabatanStruktural yang ada mulai dari Jabatan Esselon di SekretariatJenderal KPU sampai dengan Jabatan Esselon WV di Sekretariat KPUKabupaten/Kota sementara Jabatan Fungsional itu tidak termasukJabatan ....... ke halaman 2322Jabatan Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang menururtpemahaman

Jadi sangatlah keliru dan tidak mendasarkalau Penggugat beranggapan bahwa Jabatan PPK adalah JabatanFungsional dan merupakan Jabatan Karier dilingkungan SekretariatKPU Kabupaten Poso; Bahwa Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen An. Muh.

S.Kom dalam Jabatan Selaku Penguji Tagihan danPenandatanganan SPM sesuai SK Nomor 001/Seskab024.433149/V2013 itu juga bukanlah Rangkap Jabatan Seperti yangdikatakan dan disimpulkan oleh Saudara Hamzah, SH.M.Si, danJabatan Selaku Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM(PPSPM) juga bukanlah Jabatan Fungsional karena tidak diaturdalam Aturan Kepegawaian ataupun PKPU Nomor 02 Tahun 2012Tentang Pola Karier PNS dilingkungan Sekretariat Jenderal KPU,Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat Kabupaten/Kota