Ditemukan 256682 data
62 — 7
113 — 31
19 — 7
289 — 179 — Berkekuatan Hukum Tetap
tingkat kasasi:Mengingat Pasal 11 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Republik IndonesiaNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP,UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
16 — 9
62 — 17
40 — 17
40 — 12
36 — 12
75 — 43
SALINAN PUTUSANNomor: 30/Pdt.G/2020/PA.Bhn ez 5 yor 5 lll ptyDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusanperkara Pencabutan Kekuasaan Wali antara:Sawardi bin Masalip, tempat tanggal lahir Pulau Panggung 4 Agustus 1954,Agama Islam, Pendidikan D2 PGSD, PekerjaanPensiunan PNS, bertempat tinggal di RT.01, KelurahanSimpang Tiga, Kecamatan Kaur Utara, KabupatenKaur
Bengkulu, 12 November1980, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan tidakada, semula bertempat tinggal di RT.01, KelurahanSimpang Tiga, Kecamatan Kaur Utara, KabupatenKaur, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah RI(ghoib), sebagai Tergugat.Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;DUDUK PERKARABahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 27 Januari 2020telah mengajukan Pencabutan Kekuasaan
dengan gugatannya dan mohon putusan, sedangkanTergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir dipersidangan;Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, makasemua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yangtidak terpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana yang telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan yang diajukan Penggugatberkenaan dengan Pencabutan Kekuasaan
Menimbang, bahwa upaya damai telah dilakukan oleh Majelis Hakimdengan cara menasehati Penggugat agar menyelesaikan persoalannya dengancara damai dengan Tergugat, sebagaimana maksud pasal 154 ayat (1) R.Bgnamun tidak berhasil;Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakansebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016tentang Prosedur Mediasi, karena Tergugat tidak hadir di persidangan;Menimbang, bahwa yang menjadi hal pokok dalam perkara ini adalahPenggugat menggugat agar kekuasaan
Pasal 109Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat pada petitumangka 2 (dua) patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa dengan dicabutnya kekuasaan Tergugat sebagaiorang tua kandung anaknya tersebut, hal tersebut tidak berarti memutuskanhubungan darah antara anak dan Tergugat selaku orang tua kandungnya danjuga tidak menghilangkan kewajiban Tergugat untuk membiayai hidup anakanaknya tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena kekuasaan Tergugat sebagai orang tuakandung atas anaknya tersebut
56 — 10
13 — 4
39 — 9
22 — 9
23 — 10
66 — 0
35 — 0
- Mencabut Kekuasaan Orang Tua / Hak Perwalian atas KRESNA FATCHUL WIBOWO Bin ADE BAHTIAR WIBOWO, lahir di Surakarta, 10 Juli 2012 dari Tergugat ADE BAHTIAR WIBOWO Bin ARIES ROEMONO.
- Menetapkan anak bernama KRESNA FATCHUL WIBOWO Bin ADE BAHTIAR WIBOWO, lahir di Surakarta, 10 Juli 2012 dibawah Perwalian Penggugat (ACHMAD BUDI YUDIARTO Bin MOEHAMMAD FATCHOEL MOEBDI ) .
5 — 4
9 — 5
21 — 0