Sakhira Zandi, M.Si selaku Kepala Biro BinaKemasyarakatan dan Sosial.Asli Kwitansi (Tanda Pembayaran) kepada, JHON RAJAMANHalaman 19 dari 174 halaman putusanpidana No.41/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn76.ee9.PURBA, KELOMPOK MASYARAKAT PEDULI KESEHATANAKASIA sejumlah Rp.50.000.000,.Asli Proposal KELOMPOK MASYARAKAT ~~ PEDULIKESEHATAN AKASIALEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT KOALISI SEBELAS.

JeksonNapitupulu.Sekretaris LamhotTogatorop.BendaharaMagdalenaSimanjuntak. 14.LSM Koalisi SebelasKetua : Drs. JeksonNapitupulu.Sekretaris RidoWahyudiSimanjuntak.BendaharaMagdalenaSimanjuntak. 15. Lembaga PemerhatiNarkoba (LPPN)Penyuluhan Ketua : Drs. JeksonNapitupulu.SekretarisMagdalenaSimanjuntak. Halaman 37 dari 174 halaman putusanpidana No.41/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn Bendahara RubenSimangunsong.16.

LSM Koalisi Sebelas 100.000.000 Bantuan Hibah15. Lembaga PemerhatiPenyuluhan Narkoba 150.000.000 ;Bantuan Hibah(LPPN)16. LSM Nusantara 200.000.000 Bantuan Hibah17. Lembaga 100.000.000 Bantuan Hibahpemberdayaan danAdvokasi Pemuda18. Lembaga KeluargaMahasiswa Dan Alumni ;200.000.000 Bantuan HibahPenerima BeasiswaSuper Semar (KMAPBA)19.

LSM Koalisi Sebelas Ketua : Drs. Jekson Napitupulu.Sekretaris : RidoWahyudiSimanjuntak.BendaharaMagdalena Halaman 53 dari 174 halaman putusanpidana No.41/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn Simanjuntak. 15. Lembaga Pemerhati Penyuluhan Ketua : Drs. JeksonNarkoba (LPPN) Napitupulu.SekretarisMagdalenaSimanjuntak.Bendahara : RubenSimangunsong.16. LSM Nusantara Ketua : MagdalenaSimanjuntak.Sekretaris : Drs.Jekson Napitupulu.Bendahara : RhidoWahyudi.17.

JeksonNapitupulu.Sekretaris LamhotTogatorop.BendaharaMagdalenaSimanjuntak. 14.LSM Koalisi SebelasKetua : Drs. JeksonNapitupulu.Sekretaris RidoWahyudiSimanjuntak.BendaharaMagdalenaSimanjuntak. 15. Lembaga PemerhatiNarkoba (LPPN)Penyuluhan Ketua : Drs. JeksonNapitupulu.SekretarisMagdalena Halaman 69 dari 174 halaman putusanpidana No.41/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn Simanjuntak.Bendahara : RubenSimangunsong. 16.

Berdasarkan atribut/sifattersebut maka seorang Hakim dalam menjalankan tugasnya sudahseharusnya membuka telinga dan mata selebarlebarnya, bukan hanyaterhadap ketentuanketentuan hukum semata, tetapi juga terhadap kenyataansosiologis yang dihadapi oleh masyarakat;Bahwa pada tanggal 16 Februari 2021, berdasarkan Rilis Koalisi MasyarakatSipil terdiri dari ICUR, LBH Pers, URS, Elsam, SAFENet, YLBHI, KontraS,PBHI, Imparsial, LBH Masyarakat, AJl Indonesia, ICW, LelP, LBH Jakarta,Halaman 21 dari 29 Putusan

Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN SgtGreenpeace Indonesia, PUSKAPA, Rumah Cemara, Koalisi PerempuanIndonesia (KPI), dan WALHI dengan tajuk Presiden Jokowi Segera CabutPasal Karet UU ITE: Rakyat Mendesak dan Siap Mengawal yang padapokoknya memberikan penjelasan berikut:o Laporan yang dihimpun koalisi masyarakat sipil menunjukkan sejak 2016sampai dengan Februari 2020, untuk kasuskasus dengan pasal 27, 28dan 29 UU ITE, menunjukkan penghukuman (conviction rate) mencapai96,8% (744 perkara) dengan tingkat pemenjaraan

Sektor perlindungankonsumen, anti korupsi, prodemokrasi, penyelamatan lingkungan, dankebebasan informasi menjadi sasaran utama;o Koalisi selanjutnya menyatakan desakan kepada Presiden dan DPR RIuntuk mencabut semua pasalpasal karet yang kerap kali menjadi alatmengkriminalisasi ekspresi dan pendapat oleh masyarakat sertamendesak untuk dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadapimplementasi UU ITE oleh aparat penegak hukum, termasuk mendorongaparat untuk memiliki pbemahaman dan perspektif hak asasi

bahwa bulan Juni atau Juli 2013 terdakwa tidakberada di Bengkulu dengan demikian tidak mungkin melakukanpersetubuhan dengan korban;Bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama dalam mempertimbangkankebenaran isi rekaman hanya berdasarkan pengaduan saksi korban,pertimbangan yang demikian adalah kurang arif dan bijaksana sertahanya mencaricari alasan untuk mempersalahkan terdakwaBahwa dalam pertimbangannya halhal yang memberatkan Majelishakim, mendasarkan surat tertanggal 12 Februari 2014 dari LSMLembaga Koalisi

semuanyamenyangkut pertimbagan pembuktian unsur dan ini tidak terlepas dari faktafaktayang terungkap dalam persidangan oleh karena hal ini sudah dipertimbangkan dalamputusan majelis hakim tingkat pertama maka Pengadilan Tinggi tidak akan manilaidan mempertimbangkan ulang ; Menimbang, bahwa mengenai memori banding poin 5, Pengadilan Tinggimenilai bahwa pertimbangan halhal yang memberatkan yang dilakukan oleh MajelisHakim Tingkat Pertama dengan mendasarkan pada surat tertanggal 12 Februari 2014dari LSM Lembaga Koalisi

Peraturan kPUNomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, ProgranttanJadwal Penyelehiggaraan Pilkada Tahun 2018, Sengketa tata usahanegara pemilihan kemungkinan terjadi setelah Tergugat. amenerbitkanKeputusan tentang Penetapan Pasangan Calon, baity yang diajukanolelgyPartai Politik dan/atau koalisi Partai Politik. dan/atau pasanganPerseorangan yang menurut jadwal baru ava teffeat setelah tanggal 12we Februari 2019Dengan demikian, PARA PENGGUGAT yang mengajukan pembatalanmengenai Berita Acara Rapat Plend TERGUGAT

Bapwa dali PARA PENGGUGATpada angka 29 felaman 8 dalamebugatan aquo yang menyatakan: ee ae aaaoOBahwa PARA PENGGUGAT diusung oleh k koalisi Partai GERINDRA,HANURA, dan PKS yang disertai oletisKetua dan Sekretaris besertaPengurus DPC Partai GERINDRA &aySbagaimana diubah terakhir dengan UU No. 10SPahun 2016 tentangP Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang menyatakan:Ss SsY&' Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik mengusulkanpasangan calon menggunakan ketehiuan memperoleh paling

Aming Bupati danWakil Bupati yang didukurg oleh koalisi Partai Politik antara laindidukung oleh Partai Politik HANURA. Sementara TERGUGAT pada sjam 22.00 WIB danggal 10 Januari 2018 telah pula menyera yandokumen dokumen yang antara lain surat pencalonan dari PartahPolikHANURA (vide model BKWK Parpol); Keputusan Dewan *PimpinanPusat.

Bahwa Berdasarkan Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerahdan Wakil Kepala Daerah Kota Prabumulih No.67/Panwaslukada.PBM/II/2013Tanggal 22 Pebruari 2013 Yang ditujukan kepada Ketua Tim Koalisi KerakyatanPemenangan HananHartono Perihal Penjelasan Panwaslukada Kota Prabumulihpada point 3 berbunyi : Bahwa ketentuan Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2012, Pasal7 ayat (1) berbunyi Laporan Pelanggaran disampaikan kepada Pengawas PemiluKada sesuai wilayah kerjanya paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinyapelanggaran

Surat Koalisi Kerakyatan kepada Ketua Panwaslu KotaPrabumulih tanggal 16 Pebruari 2013 No. 30/KK/II/2013, Perihal Laporandan Konfirmasi. (photokopi dari photokopi). Bukti P 4.2. Surat Koalisi Kerakyatan kepada Panwaslukada Kota Prabumulihtanggal 26 Pebruari 2013 No. 33/KK/II/2013, Perihal tanggapanterhadap penjelasan Panwaslukada Kota Prabumulih dan temuanbukti Auntentik Status Pegawai Negeri Sipil Ir. Ridho Yahya,MM. (photokopi dari photokopi). Bukti P4.3.

Surat Koalisi Kerakyatan kepada Ketua Panwaslu Kota Prabumulihtanggal 4 Maret 2013 No.34/KK/HI/2013, Perihal Surat susulan danTemuan Bukti Baru Status Pegawai Negeri Sipil Ir. RidhoYahya, MM. (photokopi dari photokopi). 5. Bukti P5 Surat Keputusan DPD Partai Golkar Propinsi Sumsel Tanggal15 Pebruari 2010 tentang Pengangkatan Ir. Ridho Yahya., MM sebagaiKetua DPD Partai Golkar Kota Prabumulih untuk masa bakti 20092015.(photokopi dari photokop)); Bukti P 5.a.

Muharrom Memed JR, yang memberikan keterangan di bawah sumpahsebagai berikut : 222220 n nne nnn nn nnn nnn nn nnn ne en nee ene ee eee Bahwa, Saksi selain sebagai Ketua di Koalisi Kerakyatan PemenanganCalon HananHartono sebagai Ketua Partai Amanat Nasional KotaPrabumulih. 2222022222222 eee e nen n nn en ee eee eee nen ee eee eee e eee e eense Bahwa, Saksi pernah datang ke Komisi Pemilihan Umum Saksi bertemudengan Ketua Pemilihan Umum Kota Prabumulih, dan atas pertanyaan Saksi,menjawab bahwa berkas

Rudi Hartono, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :Bahwa, Saksi adalah Ketua PAC Partai Politik Gerindra KecamatanPrabumulih Utara yang merupakan salah satu Partai politik pengusung ParaPenggugat sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih dan jugaAnggota Koalisi Kerakyatan Pemenangan Pasangan Calon HananHartono.

., dengan alasanalasan yang pada pokoknya :A KEDUDUKAN DAN DASAR HUKUM PERMOHONAN.1Bahwa Pemohon adalah pengurus dari Koalisi Anti Korupsi Ayat Rokok(KAKAR), sekaligus berprofesi sebagai dr, Spesialis Kebidanan dan Kandungan;Bahwa Pemohon juga merupakan mantan anggota Panitia Khusus RancanganUndang Undang tentang Kesehatan (yang sekarang menjadi Undang UndangNo. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan) di Dewan Perwakilan Rakyat RI periode2004 2009 ;Bahwa pada tanggal 18 Maret 2010, Pemohon melaporkan dugaan

Baramuli ;30Bahwa pemohon berhak dan berwenang mengajukan permohonan PraPeradilan, oleh karena Pemohon adalah pengurus dari Koalisi Anti Korupsi Ayat Rokok(KAKAR) sekaligus berpropesi sebagai dokter spesialis kebidanan dan kandungan danpemohon juga merupakan mantan anggota Panitia Khusus Rancangan UndangUndangTentang Kesehatan (UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan).Menimbang, dari jawaban Termohon di persidangan telah menyangkal dalilpermohonan tersebut.Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan

Baramuli ;Menimbang, bahwa dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon dimanaPemohon adalah bertindak atas nama pribadi dimana Pemohon dalam Permohonan PraPeradilan Aquo maupun dalam Surat Kuasa menyatakan sebagai Dokter SpesialisKandungan memberi kuasa kepada Tim Advokasi Koalisi Anti Korupsi Ayat Rokok danPemohon menyatakan dalam posita permohonan Pra Peradilannya sebagai Pengurussebagai Koalisi Anti Korupsi Ayat Rokok (KAKAR) dan juga merupakan mantanAnggota Panitia Khusus Rancangan UndangUndang

Sinjai Periode tahun 20082013 yangdiusung oleh GABUNGAN PARTAI (KOALISI ABADI), yang terdiri dari 11(sebelas) Partai yaitu :Hal. 17 dari 23 hal. Put. No. 1929 K/Padt/20101.1. PKPI (Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia) ;1.2. PKPB( Partai Karya Peduli Bangsa ) ;1.3. Partai PELOPOR ;1.4. PSI (Partai Syarikat Indonesia) ;1.5. PNM (Partai Nasional Indonesia Marhaenisme) ;1.6. Partai BURUH SOSIAL DEMOKRAT (PBSD) ;1.7. PNBK (Partai Nasional Banteng Kemerdekaan) ;1.8. Partai PATRIOT PANCASLA ;1.9.

Oleh karenanya bukti ini patut dikesampingkan ;Bahwa fakta tersebut di atas dapat dilinat dari pasangan Pemohon Kasasiyang didukung GABUNGAN PARTAI (KOALISI ABADI), yang terdiri dari 11(sebelas) Partai yang mengusung Pemohon Kasasi dan sama sekali tidakdiusung oleh PARTAI DEMOKRAT. Di mana Pemohon Kasasi telahmemperoleh perolehan suara dari akumulasi perolehan suara sah dalampemilinan anggota DPRD Kab. Sinjai Tahun 2004, masingmasing :1. PKPI, Prosentase Perolehan Suara sebanyak = 0,99 %2.

PIB, Prosentase Perolehan Suara sebanyak = 1%10.PKS, Prosentase Perolehan Suara sebanyak = 669%11.PBB, Prosentase Perolehan Suara sebanyak = 221% Jumlah = 16,43 %Jumlah keselurunhan Prosentase Perolehan Suara GABUNGAN PARTAI(KOALISI ABADI) yang terdiri dari sebelas Partai Politik yang mengusungPEMOHON KASASI sebanyak 16,43 % (enam belas koma empat puluh tigapersen) SEHINGGA JELAS FAKTA TERSEBUT DI ATAS SAMA SEKALITIDAK DIPERSOALKAN KEBERADAAN PARTAI DEMOKRAT , oleh karenatanoa Partai Demokrat toh

IKPP Tbkdengan Koalisi Serikat PekerjaPerjuangan dan PUK SP Kahutindo PT.IKPP Tbk Periode tahun20072009, Pasal 45 ayat (3) b. Menetapkan Pemutusan Hubungan Kerja antara PenggugatdenganTergugat terhitung sejak putusan ini diucapkan. Memerintahkan Tergugat untuk membayarkan kepadaPenggugatkompensasi atas Pemutusan Hubungan kerja ini sebesarRp.890.750, (terbilang : delapan ratus sembilan puluh ribu tujuhratus lima puluhrupiah) .

,Para Advokat pada Kantor " LBH Koalisi Masyarakat Madani (LBHSikatni) yang beralamat di Jalan Jendral A.Yani Nomor 97 RT 07 KualaKapuas Propinsi Kalimantan Tengah , berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 17 Oktober 2017 yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas Il Nomor33/2017/SK/PN Klk tertanggal 23 Oktober 2017;Selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING/dahuluTERGUGAT;lawanMAMAT WINATA, Tempat dan Tanggal lahir di Majalengka tanggal 19September 1991, umur 26 Tahun,

YUSUF BACHTIYAR,SHI, Advokat dan Konsultan Hukum Koalisi PerempuanRonggolawe yang beralamat di JI.

Bahwa gugatan Penggugat tertanggal O7 Mei 2019 yangdisampaikan dan/atau. dikuasakan kepada Lembaga SwadayaMasyarakat (LSM) Koalisi Perempuan Ronggolawe tidak melampirkanakta yang menunjukkan secara eksplisit LSM tersebut diberikewenangan oleh undangundang secara sah dapat beracara dalamproses /itigasi yakni kami meragukan terpenuhinya /egal standingsebagaimana HIR dan/atau Kitab Undangundang lain yang mengaturhukum acara Perdata serta tidak sesuai dengan hak yang diberikanhakim dalam kewenangannya

gugatan provisi agar Majelis Hakim menghukum Tergugat untukmenyerahkan buku nikah milik Penggugat Provisi kepada Penggugat Provisidengan tanpa syarat apapun;Menimbang, bahwa terhadap gugatan provisi dari Penggugat, olehkarena dalam persidangan tanggal 24 Juni 2019 Penggugat menyatakan telahmencabut gugatan provisinya, maka majelis hakim tidak perlu lagimempertimbangkan dalam putusan ini;Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat memohon penjelasankepada majelis hakim tentang LSM, dalam hal ini Koalisi

Adapun terkait LSM, dalam hal ini surat kuasa tidak ditujukan atas namaLSM Koalisi Perempuan Ronggolawe, akan tetapi ditujukan kepada kuasaPenggugat (Moh. Yusuf Bachtiar, SHI), dan kuasa yang mewakili di depanpersidangan tersebut adalah kuasa yang sah menurut undangundang,serta memenuhi syarat subjek hukum yang dapat menjadi kuasasebagaimana dalam pasal 32 UndangUndang Nomor 18 th 2003 tentangAdvokat.

PERKUMPULAN KOALISI RAKYAT UNTUK KEADILANPERIKANAN (KIARA), diwakili oleh ABDUL HALIM,kewarganegaraan Indonesia, selaku Sekretaris JenderalPerkumpulan Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan(KIARA), tempat kedudukan di Jalan Tegal Parang UtaraGg. Nomor 23 RT 008 RW 007, Kelurahan MampangPrapatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan;4. YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA(WALHI), dalam hal ini diwakili oleh:1).

Bahwa Penggugat VI adalah organisasi lingkungan hidup denganbadan hukum Perkumpulan bernama Koalisi Rakyat untukKeadilan Perikanan (KIARA), berdasarkan Akta Notaris H. DanaSasmita, SH, Nomor 29 tanggal 13 Maret 2009 yang telahdiperbaharui dengan Akta Notaris Marliansyah, SH Nomor 4tertanggal 27 Agustus 2013 tentang Perubahan Anggaran DasarPerkumpulan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan;b.

Penggugat VI (Perkumpulan Koalisi Rakyat Untuk KeadilanPerikanan/Kiara) Tidak Punya Kapasitas Untuk Mengajukan GugatanKarena Bukan Badan Hukum Perdata;1.

Sebaliknya jika badan hukumnya belum sah, makatanggung jawabnya bersifat pribadi dari orangorang yang duduksebagai pengurus,Bahwa dikaitkan dengan perkara a quo, yang menjadi Penggugat VIadalah Perkumpulan Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan(KIARA) yang didirikan berdasarkan Akta Notaris H.Dana Sasmita,S.H. Nomor 29 tanggal 13 Maret 2009 dan telah diperbaharui denganAkta Notaris Marliansyah, S.H.

Kementerian Hukum dan HAM RI;Bahwa dikaitkan dengan perkara a quo, yang menjadi Penggugat VIadalah Perkumpulan Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan(KIARA) yang didirikan berdasarkan Akta Notaris H. Dana Sasmita,S.H. Nomor 29 tanggal 13 Maret 2009 dan telah diperbaharui denganAkta Notaris Marliansyah, S.H.

Penyelamatan Rawa Tripa (TKPRT) dan Forum Tata Ruang Sumatera(For Trust) yang ditujukan kepada Gubernur Aceh pada tanggal 24 Oktober2011, jelas bahwa yang mengajukan somasi bukan Penggugat, tetapi anehnyayang Penggugat menyebutnyebut tentang dasar somasi, namun demikianTergugat dengan itikad baik telah menanggapi somasi tersebut dengansuratnya Nomor 522/33369 tanggal 2 Nopember 2011 untuk melakukanpengkajian dan evaluasi secara tehnis terhadap objek gugatan yangtembusannya disampaikan kepada Tim Koalisi

Bahwa somasi yang diajukan oleh Tim Koalisi PenyelamatanRawa Tripa (TKPRT) dan Forum Tataruang Sumatera (For Trust) yangditujukan kepada Gubernur Aceh pada tanggal 24 Oktober 2011 bukanmerupakan upaya penyelesaian sengketa di luar Pengadilan yang dilakukanoleh Penggugat, karena yang mengajukan somasi bukan Penggugat.

Namundemikian Tergugat dengan itikad baik telah menanggapi somasi tersebutdengan suratnya Nomor 522/33369 tanggal 2 Nopember 2011 untukmelakukan pengkajian dan evaluasi secara tehnis terhadap objek gugatan yangtembusannya disampaikan kepada Tim Koalisi dimaksud. Artinya ada prosesyang harus ditempuh lebih dahulu, baik proses administratif tahap pertamadan kedua, jika memang tidak ditemukan jalan penyelesaian baru kemudiandapat diajukan gugatan.

Kalista Alam)(Bukti P1 = T.II Int12) ;Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2011 Tim Koalisi Penyelamat RawaTripa (TKPRT) dan Forum Tata Ruang Sumatera (For Trust) mengajukansomasi kepada Gubernur Aceh (Tergugat I) atas dikeluarkannya Surat IzinUsaha Perkebunan PT.

Kalista Alam (Tergugat II Intervensi) (BuktiBahwa berdasarkan somasi yang diajukan oleh Tim Koalisi PenyelamatRawa Tripa (TKPRT) dan Forum Tata Ruang Sumatera (For Trust)kepada Gubernur Aceh (Tergugat I) (Bukti T.I18) Sekertaris Daerahmelalui Surat No. 522/33369, tanggal 2 Nopember 2011 yang ditujukanKepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Aceh dan Kepala BadanPelayanan dan Perizinan Terpadu Aceh untuk melakukan pengkajian danevaluasi terhadap izin yang diberikan kepada PT. Kalista Alam.

GUSNAR dan memberikantulisan Next #2020 Koalisi Nardem Golkar #Lanjtkan.

., ;=a So ws td lfKesemuanya Berkewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum yangtergabung dalam TIM KUASA HUKUM KOALISI PAPUABANGKIT, Beralamat di Ruko Pasifik Permai JayapuraPapua, Provinsi Papua, Berdasarkan Surat KuasaKhusus tertanggal 04 Februari 2013 ;Selanjutnya disebut sebagai wana nn nana nanan nnn nana nanan nn anne TERGUGAT II INTERVENSI,Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca :1.Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara JayapuraNomor : 02/PEN.MH/2013

., dan kawankawan, kewarganegaraan Indonesia,para Advokat pada Koalisi Advokat Peduli Mbah Tun,beralamat di Kota Semarang, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 16 September 2020;Pemohon Kasasi;LawanKEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATENDEMAK, tempat kedudukan di Jalan Bhayangkara BaruNomor 1, Bogorame, Bintoro, Kecamatan Demak,Kabupaten Demak;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan

Dua Mitra Koalisi, tetapi tenaga kontrak terbatas pada16Dinas pengairan kab. Nagan Raya. Selanjutnya pada tanggal 4 Oktober 2010, Sdr.ISHAK, S.Sos selaku Bendahara Pengeluaran Dinas pengairan Aceh dan Sdr.

Dua Mitra Koalisi dimana sebenarnya ianya Sdr.MUHAMMAD JAMIN bukan selaku Inspector Konsultan pengawas PT. Dua MitraKoalisi, tetapi tenaga kontrak terbatas pada Dinas pengairan kab. Nagan Raya.Selanjutnya pada tanggal 4 Oktober 2010, Sdr. ISHAK, S.Sos selaku BendaharaPengeluaran Dinas pengairan Aceh dan Sdr.

Dua Mitra Koalisi yang mengawasipekerjaan Pengawasan Free Intake yang dikerjakan oleh42PT. Teunom Seupakat Jaya Abadi, Pengaman tebing yangdikerjakan oleh PT. Ihsan Karsa serta Peningkatan salurandari Intake sampai ke BPP1;e Bahwa direktur dari PT. Dua Mitra Koalisi AndiMuhammad Nur, ST ;e Bahwa saksi ada menugaskan seseorang untuk melakukanpengawasan kelokasi proyek setiap hari yaitu Bukhariselaku Site Engineer;e Bahwa Bukhari termasuk Ahli pada perusahaan PT.

Dua Mitra Koalisi bukanlah inspektorPT. Dua Mitra Koalisi;e Bahwa saksi tidak pernah menandatangani ataumemerintahkan orang lain untuk menandatangani MC A;e Bahwa MC 4 syarat untuk pencairan;e Bahwa saksi tidak ada membuat laporan mingguan;e Bahwa terhadap pekerjaan yang didalam air saksi tidakmelakukan pengukuran, sehingga tidak bisa diketahuiapakah sudah sesuai kontrak atau tidak;e Bahwa tenaga Ahli pada PT.

Dua Mitra Koalisi adalahAfwan Ridha, ST ;e Bahwa progres yang ditanda tangan atas nama PT. DuaMitra Koalisi buat dari pihak rekanan dan untukmembubuhkan tanda tangan pada progres tersebut harusada sepengetahuan Konsultan Pengawas, dan saat itupernah diajukan tetapi saksi menolaknya, karena tidaksesuai dengan kedaan dilapangan ;Halaman 43 dari 108 halaman Putusan No. 12/Pid.Sus/TPK/2013/PNBNA44Bahwa PT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkatpertama dengan Acara Cepat, telah menjatuhkan putusan sebagaimanatersebut di bawah ini dalam perkara antaraPara Pimpinan PartaiPartai yang tergabung dalam Koalisi 22 PartaiPeserta Pemilu 2009 Pengusung Bakal Pasangan Calon Kepala Daerahdan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mojokerto 20102015 yaitu Dr. K.H.Ahmad Dimyati Rosyid, M.A.

PUTUSANNomor 2072/Pdt.G/2016/PA.Tbn.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkanputusan perkara gugatan perceraian antara :PENGGUGAT umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan PembantuRumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Jatimulyo, RT.02 RW.10, XX, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban. dalam hal inidikuasakan kepada NAMA Advokat & Pengacara yangTergabung /dari Koalisi

li>

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun;

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menetapkan barang bukti berupa:

• 1 (satu) baju kaos warna putih dengan list warna hijau, warna kuning, warna biru dan warna merah yang terdapat tulisan koalisi

Barang Bukti:1 (Satu) baju kaos warna putih dengan list warna hijau, warnakuning, warna biru dan warna merah yang terdapat tulisan koalisi rakyat TOPBU.Sebilah parang bergagang kayu warna coklat dengan panjangkeseluruhan 67 (enam puluh tujuh) Cm, lebar 5,5 (lima koma lima) Cmbersama dengan sarungnya yang dilapisi kain warna merah.1 (Satu) handphone merk ALDO warna hitam putih.1 (satu) celana pendek warna hitam dengan merk AMMIECOLLECTION.1 (Satu) sim card Telkomsel dengan nomor 085244706557.1 (Satu

dampak yang bisa dialamiTerdakwa dan saksi Siliwai Nurlatu kalau hubungan kami diketahui korbanadalah Terdakwa dan saksi Siliwai Nurlatu bisa dibunuh oleh korban;Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge);Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut:Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN NlaN OQ a FP Ww10.11.12.13.1 (satu) baju kaos warna putih dengan list warna hijau, warna kuning, warnabiru dan warna merah yang terdapat tulisan koalisi

penahanantersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadapTerdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetapberada dalam tahanan;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidanganuntuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) baju kaos warna putihdengan list warna hijau, warna kuning, warna biru dan warna merah yang terdapattulisan koalisi

Menetapkan barang bukti berupa:1 (Satu) baju kaos warna putih dengan list warna hijau, warna kuning, warnabiru dan warna merah yang terdapat tulisan koalisi rakyat TOP BU;1 (satu) buah parang bergagang kayu warna coklat dengan panjangkeseluruhan 67 (enam puluh tujuh) Cm, lebar 5,5 (lima koma lima) Cmbersama dengan sarungnya yang dilapisi kain warna merah;1 (Satu) handphone merk ALDO warna hitam putih;1 (Satu) celana pendek warna hitam dengan merk AMMIE COLLECTION;1 (Satu) sim card Telkomsel dengan

Bahwa pada tanggal 9 Juni 2010 Koalisi pembaharusupiori telah mendaftarkan Bakal calon Bupati danwakil Bupati kepada Komisi Pemilihan Umum atas' namaJULIANUS MNUSEFER,S.Si, Th ,MAP dan THEODORUSKAWER,Sip ,Msi.9.

Bahwa pada saat proses pendaftaran Bakal calonBupati dan wakil Bupati salah seorang staf KPUDmenyampaikan kepada Penggugat bahwa Barisan NasionalKabupaten Supiori yang syah adalah Partai BarisanNasional yang diketuai oleh Penggugat dan yang adapada koalisi pembaharu Supiori 14ar@a@wderdasarkan SKsedangkan versi BASTIAB KAFIAR hanya berdasarkanMandat ;11.

tentang pedoman teknis' tata cara pencalonanpemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerahkabupaten supiori tahun 2010 tanggal O01 Juni 2010,(Foto copy sesuai dengan asli) :Surat pencalonan model BKWK Bapak JULIANUS MNUSEFERdan THEODORUSKAWER (Foto copy sesuai dengan asli) ;Surat pernyataan kesepakatan bersama antar partaipolitik peserta, pemilihan dalam pencalonan pasangankepala daerah dan wakil kepala daerah tanggal 08Juni 2010, (Foto copy sesuai denganasli) jSurat pencalonan Nomor: 001/KOALISI