Yang berhak dan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaraini adalah Pengadilan Agama Subang (Kopetensi Absolut)Setelah kami membaca , meneliti dan memahami seluruh isi gugatanPenggugat, dapat disimpulakan bahwa para Penggugat menggugattanah warisan dari H.

Dalam Eksepsi1.Yang berhak dan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara iniadalah Pengadilan Agama Subang (Kopetensi Absolut)Setelah kami membaca, meneliti dan memahami seluruh isi gugatanPenggugat, dapat disimpulakan bahwa para Penggugat menggugat tanahwarisan dari H.

Yang berhak dan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili PerkaraIni adalah Pengadilan tata Usaha Negara (Kopetensi Absolut)Didalam gugatannya, halaman 4 angka 3.2, dikutip sebagai berikut :3.2.

Yang berhak dan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara iniadalah Pengadilan Agama Subang (Kopetensi Absolut)Setelah kami membaca , meneliti dan memahami seluruh isi gugatanPenggugat, dapat disimpulakan bahwa para Penggugat menggugat tanahwarisan dari H.

Yang berhak dan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara iniadalah Pengadilan Agama Subang (Kopetensi Absolut);Setelah kami membaca, meneliti dan memahami seluruh isi gugatanPenggugat, dapat disimpulakan bahwa para Penggugat menggugat tanahwarisan dari H.

selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepadahalhal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sepertidiuraikan tersebut di atas;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugatagar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 ternyata Penggugat bertempattinggal di Palembang sehingga perkara ini termasuk ralatif kopetensi

:Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Pembanding / Tergugat bukanmengenai kopetensi absolut atau hendaknya Pengadilan Negeri Kuala Tungkalmengadili memutus perkara a quo, maka eksepsi tersebut harus diputus bersamadengan pokok perkara hal ini dapat diterima dan sependapat kecuali alasan alasan dan pertimbangan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsiyang pada pokoknya menolak selurun eksepsi dari Pembanding / Tergugat,Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut ; Bahwa

Pemerintahyaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi,bukanlah kewenangan dari pada Pengadilan Negeri melainkan kewenagan daripada Pengadilan Tata Usaha Negera (TUN), dalam hal ini Pengadilan Negerihanya berwenang untuk memberi ijin untuk memperbaiki atau untuk mengubahKutipan Akta Kelahiran yang salah dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut dantidak berwenang untuk membatalkan Kutipan Akta Kelahiran tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon merupkanmasuk dalam kopetensi

tanah objek sengketa a quo menjadi tidak diketahui secarajelas dan tegas, jadi dalil gugatan tidak memenuhi asas jelas dan tegassebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8 Rv, sehingga dalam hal ini gugatanadalah cacat formal dalam kategori gugatan kabur atau obscuur libel;Menimbang, bahwa memperhatikan amar putusan Majelis Hakim TingkatPertama dalam eksepsi yang menyatakan menerima eksepsi Tergugat danTergugat V, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding oleh karena eksepsi a quomerupakan eksepsi diluar kopetensi

UndangUndang No. 02 Tahun 2004 tentang Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial (PPHI) yang berwenang memutus serta mengadiliPerselisinan Hak, Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja, PerselisihanKepentingan dan Perselisihan Antara Serikat Pekerja / Serikat Buruh di satuperusahaan.Bahwa Judex Facti telah salah dan keliru dalam memahami menerapkanesensi, kopetensi dan kewenangannya yang di amanatkan dalam pasal 56UndangUndang No. 02 Tahun 2004 tentang Pengadilan HubunganIndustrial, berkaitan dengan

Saat mendahului kendaraan lainnya terdakwa juga tidak memilikiSIM yang merupkan bukti kopetensi bagi seseorang yang telah lulus ujipengetahuan, kemampuan dan keterampilan mengemudi di jalan sesuai denganketentuan pasal 71 ayat (1) PP No.43 tentang prasarana dan lalu lintas jalanPresiden RI Jo Pasal 106 ayat (1) dan ayat (8) Jo Pasal 77 ayat (!)

Saat mendahului kendaraan lainnyaterdakwa juga tidak memiliki SIM yang merupkan bukti kopetensi bagiseseorang yang telah lulus uji pengetanuan, kemampuan dan keterampilanmengemudi di jalan sesuai dengan ketentuan pasal 71 ayat (1) PP No.43tentang prasarana dan lalu lintas jalan Presiden RI Jo Pasal 106 ayat (1)dan ayat (8) Jo Pasal 77 ayat (!)

Saat mendahului kendaraan lainnyaterdakwa juga tidak memiliki SIM yang merupkan bukti kopetensi bag!seseorang yang telah lulus uji pengetahnuan, kemampuan dan keterampilanmengemudi di jalan sesuai dengan ketentuan pasal 71 ayat (1) PP No.43tentang prasarana dan lalu lintas jalan Presiden RI Jo Pasal 106 ayat (1)dan ayat (8) Jo Pasal 77 ayat (!)

masingmasing menghadap kuasanya tersebut;Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatanPenggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat Il, Tergugat III, Tergugat IV danTurut Tergugat telah memajukan sebagai tangkisan terhadap gugatan itu,dimana Para Tergugat telah mengajukan eksepsi (Rabu, 7 Februari 2018)mengenai kewenangan mengadili, pada pokoknya:Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pat.G/2019/PN PwrDALAM EKSEPSI1. tentang kopetensi

Oleh karena itu gugatan yang diajukanHalaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pat.G/2019/PN Pwroleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Purworejo adalah salah alamat, halini menyangkut kopetensi absolut dan Pengadilan Negeri Purworeejo tidakberwenang menyelesaikan perkara a quo, dan yang berhak menyelesaikansengketa pemilinan kepala Desa Kalitanjung adalah Pengadilan Tata UsahaNegara di Semarang;Menimbang, bahwa Penggugat terhadap jawaban Tergugat , TergugatIl, Tergugat Ill, Tergugat IV dan

Tergugat dan tergugat II intervensi menyatakan bahwapenerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturanperundang undangan yang berlaku dan asas asas umumpemerintahan yang baik;DALAM EKSEPSI.Menimbang, bahwa dalam surat jawaban Tergugat selainmenjawab mengenai pokok perkara juga bersamaan dalam suratjawaban Tergugat telah memuat pula eksepsi eksepsinya yangpada pokoknya menyatakan sebagai berikut : Bahwa gugatan Penggugat telah kadaluwarsa (verjaring); Bahwa Penggugat salah dalam mengajukan gugatan(kopetensi

absolut) ;0Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor : 55/G/2014/PTUN.MksMenimbang, bahwa terhadap eksepsi tergugat tersebut pihakPenggugat telah menanggapinya yang telah dimuat dalam suratRepliknya tertanggal 3 September 2014 yang pada pokoknyamenolak eksepsi eksepsi Tergugat tersebut di atas;Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akanmempertimbangkan eksepsi tergugat yang menyatakan bahwaPenggugat salah dalam mengajukan gugatan(kopetensi absolut) ;Menimbang, bahwa untuk menguji apakah sengketa

iniapakah sengketa kewenangan absolut mengadili Peradilan TataUsaha Negara atau kopetensi absolut mengadili peradilan umum,maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;Menimbang, bahwa secara doctrinal untuk menguji suatusengketa berkaitan dengan kopetensi absolut lembaga peradilanmana yang berwenang mengadili suatu sengketa,maka yang harusdinilai adalah : Hal Apa yang disengketakan; Apakah pengujiannya menggunakan hukum publik atauhukum privatMenimbang, bahwa kedua permasalahan tersebut

;Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan perkara ini telah dicatatdalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian dalampenetapan cukuplah menunjuk kepada Berita Acara Persidangan tersebutyang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohonadalah sebagaimana diuraikan di atas ;Menimbang, bahwa permohonan Penetapan Ahli Waris yangdiajukan oleh Pemohon adalah termasuk perkara bidang perkawinan yangmerupakan kopetensi

ini, makasegala sesuatu yang tercantum dalam berita acara siding harus dipandangtermuat dalam putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana terurai di atas;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap sendiri dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya di depan sidangmeskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyataketidakdatangan Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah, dan tidakmengajukan eksepsi kopetensi

., tanggal12 Maret 2014, yang dimohonkan banding aquo,, Memori banding dari ParaPembanding semula Tergugat I, Tergugat Il, Tergugat Ill, Tergugat IV, TergugatV,dan Kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, MajelisHakim Tingkat banding berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan putusanPengadilan Tingkat Pertama yang telah menolak eksepsi kopetensi absolutedalam putusan sela tanggal 17 September 2013 dan dalam putusan akhir telahmengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya sudah tepat

Termohon sudahterjadi;Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, makaditunjuk hal ihwal pada Berita Acara Sidang sebagai suatukesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;T EN T A N G H U K U MN Y AMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohonadalah sebagaimana tersebut diatas ;Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohonyang tidak dibantah oleh Termohon, bahwa Pemohon maupunTermohon berdomisili di wilayah hukum Kota Tegal, sehinggakedua belah pihak berperkara didalam Kopetensi

Pasal 1866 KUH Perdata, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yangMenimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti menurut hukumbahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah,dengan demikian merupakan kopetensi absolut Pengadilan Agama sebagaimanayang diatur dealam pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 jo. Pasal 1 angka 37 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006.

Yang berhak dan berwenang untuk memeriksa dan mengadiliperkara ini adalah Pengadilan Agama Subang (Kopetensi Absolut)Setelah kami membaca , meneliti dan memahami seluruh isi gugatanPenggugat, dapat disimpulakan bahwa para Penggugat menggugattanah warisan dari H.

Dalam Eksepsi1.Yang berhak dan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara iniadalah Pengadilan Agama Subang (Kopetensi Absolut)Setelah kami membaca, meneliti dan memahami seluruh isi gugatanPenggugat, dapat disimpulakan bahwa para Penggugat menggugat tanahwarisan dari H.

Yang berhak dan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara iniadalah Pengadilan Agama Subang (Kopetensi Absolut)Setelah kami membaca , meneliti dan memahami seluruh isi gugatanPenggugat, dapat disimpulakan bahwa para Penggugat menggugat tanahwarisan dari H.

Yang berhak dan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadiliPerkara Ini adalah Pengadilan tata Usaha Negara (Kopetensi Absolut)Didalam gugatannya, halaman 4 angka 3.2, dikutip sebagai berikut :3.2. Tanah sawah seluas 4.700 m terletak di blok Kemuning desaKaranghegar Kecamatan Pabuaran, beli dari MA IYOH, Dusun DukuhDesa Karanghegar Kecamatan Pabuaran kabupaten Subang padatahun 1996 SPPT NOP 32.15.110.006.023.0013.0 atas nama LIABinti SAINI padahal LIA bukanlah anak dari H.

Yang berhak dan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara iniadalah Pengadilan Agama Subang (Kopetensi Absolut);Setelah kami membaca, meneliti dan memahami seluruh isi gugatanPenggugat, dapat disimpulakan bahwa para Penggugat menggugat tanahwarisan dari H.

Balai Lelang Bali ( turutTregugat ) bukan merupakan lembaga yang mempunyai kopetensi dalam haluntuk melaksanakan lelang sebagaimana yang diatur oleh undang undangtidak lebih hanya sebatas sebagai biro jasa, sehingga surat perintah yangdikeluarkan tergugat kepada turut tergugat menurut hemat penggugat cacathukum oleh karenanya haruslah dikesampingkan secara hukum ; Bahwa pelanggaran pelanggaran hukum yang dilakukan tergugat adalahtidak pernah secara transparan menentukan status kolektibilitas macet

gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaktidaknya menyatakan tidakdapat diteriMd; 2922222 2 nnn nnn nnn nnn nner n nnn n enn n nnn n nse neenee n= Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;sooo Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugatmemberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut : Dalam hal materi pokok Perkara yang diajukan I GEDE LEO AGUS JAYA selakuPenggugat dalam posita angka 8 yang menyatakan : bahwa Turut Tergugat bukanmerupakan lembaga yang mempunyai kopetensi

No. 160/Pdt/2013/PT.Smg.Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding / Para Tergugat dalammemori bandingnya menyatakan keberatan antara lain :Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak pernahmempertimbangkan eksepsi dari Para Tergugat / Pembandingkhususnya mengenai kopetensi Pengadilan ;Bahwa perjanjian antara Penggugat / Terbanding dengan Tergugat /Pembanding telah direalisasi dalam bentuk pelelangan seluruhagunan sehingga menurut hukum hubungan hukum telah berakhir,maka secara hukum gugatan wajib diajukan

Pasal 1866 KUH Perdata, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yangMenimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti menurut hukumbahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah,dengan demikian merupakan kopetensi absolut Pengadilan Agama sebagaimanayang diatur dalam pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 7 tahun1989 jo. pasal 1 angka 37 UndangUndang Nomor 3 tahun 2006.

Tergugat III secara tanggung rentenguntuk membayar biaya biaya yang timbul dalam perkara ini;SUBSIDAIR:Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yangseadil adilnya (ex aequo et bono).Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut diatas KuasaTergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 16 Oktober 2018 yang padapokoknya sebagai berikut :DALAM KONVENSIDALAM EKSEPSIPengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara aquo (tidak berwenang secara relatif / kopetensi

relatif) Bahwa gugatan Penggugat di ajukan pada Pengadilan Negeri JakartaPusat, yang mana secara kopetensi relatif, Pengadilan Negeri JakartaPusat tidak berwenang mengadili perkara ini oleh karena objek danHalaman 14 Putusan Nomor : 230/Pdt/2019/PT.DKIsubjek gugatan berada dan bedomisili di Provinsi Lampung KabapatenPesawaran.

Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal Pasal 118 ayat (1) HIRdan Pasal 118 ayat (3) HIR:Pasal 118 ayat (1) HIR menegaskan:e yang berwenang mengadili suatu perkara adalah PengadilanNegeri tempat tinggal tergugat.e oleh karena itu agar gugatan yang diajukan penggugat tidakmelanggar batas kopetensi relatif, gugatan harus diajukan dandimasukkan kepada Pengadilan Negeri yang berkedudukan diwilayah atau daerah hukum tempat tinggal tergugatPasal 118 avat (31 HIR. meneoaskan:e Dalam Hal Tergugat tidak diketahuitempat

Pengadlilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara aquo (tidak berwenang secara relatif / kopetensi relatif) Bahwa gugatan Penggugat di ajukan pada Pengadilan Negeri JakartaPusat, yang mana secara kopetensi relatif, Pengadilan Negeri JakartaPusat tidak berwenang mengadili perkara ini oleh karena objek dansubjek gugatan berada dan bedomisili di Provinsi Lampung KabapatenPesawaran.

Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal Pasal 118 ayat (1) HIRdan Pasal 118 ayat (3) HIR:Pasal 118 ayat (1) HIR menegaskan:e yang berwenang mengadili suatu perkara adalah PengadilanNegeri tempat tinggal tergugat.e oleh karena itu agar gugatan yang diajukan penggugat tidakmelanggar batas kopetensi relatif, gugatan harus diajukan dandimasukkan kepada Pengadilan Negeri yang berkedudukan diwilayah atau daerah hukum tempat tinggal tergugatPasal 118 avat (31 HIR. menegaskan:Halaman 33 Putusan Nomor : 230/Pdt

putusan ini, maka segala yang termuatdalam Berita Acara Persidangan, merupakan bagianyang tak terpisahkan dari putusan ini ;TENTANGHUKUMNYA Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatanPenggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;Shine SHH Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuklingkup bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 49 ayat(1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang UndangNo. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atasUndang Undang No. 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama perkara ini termasuk kopetensi