Pemohon Kasasi pada prinsipnya telah sepakat dengan sebagaian dari faktahukum yang diuraikan dalam pertimbangan Judex Facti Pengadilan TindakPidana Koropsi Pengadilan Negeri Surabaya:2.

Menyatakan terdakwa DODO WAHIDIN Bin JUNAIDIterbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersamasama, dalam Pasal 3 jo Pasal 18 huruf b UU Nomor 31 tahun 1999seagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Koropsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidanadalam dakwaan Subsidiair;3.

kekayaan secara menyolok daripada keadaan sebelumnya, yang secara nyatanyata tidak seimbang denganpenghasilan yang diperolehnya secara sah, sehingga Majelis berpendapatunsurMelakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atausuatu korporasi tidak terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tidak terpenuhi, makadakwaan Primair Pasal 2 ayat (1)jo Pasal 18 huruf b UURI Nomor 31 Tahun1999 sebagaimana telah diubah dengan UURI Nomor 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Koropsi

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Koropsi pada PengadilanTinggi Palembang Tidak melakukan Penahan ;Terdakwa didampingi olen Penasehat Hukum SULASTRIANAH,SH,SOBRIYAN MIDARSYAH, SH, SRI LESTARI KADARIAH,SH, Ir.SAMSULBAHRI, SH,dan HASAN MARZOEQI,SH kesemuanya dariAdvokat/pengacara dari kantor hukum SULASTRIANAH SH dan REKANyang beralamat di Jalan Anwar sastro nomor 1409 C lantai Il tlp/fax(0711)374073 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Agustus 2015yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Panitera Pengganti,ttdPutu Avu Her. i.SHDicatat disini bahwa pada hari: Selasa , tanggal 7 Juni 2016 Penashat Hukum terdakwa( I Made Suardika Adnyana, SH. telah menyatakan banding atas putusan Pengadilan TindakPidana Koropsi pada Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 1 Juni 2016, Nomor: 8 / Pid.SusTPK / 2016/ PN.Dps. tersebut .Panitera Pengganti,ttdPutu Avu Herawati,SH.Halaman 69 dari 68 Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2016/PNDps

yang melawanhukum hukum pidana akan tetapi termasuk perbuatan amal yang baik yangmasuk pada kategori hukum perdata murni, yang jika dikaitkan denganketentuan hukum Pasal 1320 KUHPerdata adalah termasuk kesepakatanantara para guruguru penerima tunjangan sertifikasi dengan kantorkementerian Agama Kabupaten Bima karena dana sumbangan tersebutdigunakan oleh kantor kementerian Agama Kabupaten Bima untukpembuatan pagar kantor dan taman kantor dan oleh karena itu bukanperbuatan yang melawan hukum/bukan koropsi

.; Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tindak Pidana Koropsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari :Senin, tanggal 07 Mei 2012 oleh kami : SUTOTO HADI, SH..M.Hum. sebagaiHakim Ketua Majelis, LAFAT AKBAR, SH. dan SUTRISNO, SH.,MH.

tidak tepat.Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat seperti tertuang pada positaromawi V nomor 6 (enam) yang pada pokoknya berkaitan dengandugaan perkara tindak pidana korupsi dari Penggugat, Tergugat tidakakan menanggapi lebih jauh dikarenakan bukan ranah atau domaindari Tergugat;Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat seperti tertuang pada positaromawi V nomor 7 (tujuh) yang pada pokoknya mengemukakantergugat ditetapbkan sebagai tersangka sampai berkas perkaradilimpahkan ke pengadilan tindak pidana koropsi

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Koropsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

No. 239 PK/Pid.Sus/2014 Unsur ini telah merumuskan suatu tindakan sebagai tindak pidanayang telah menimbulkan akibat konkret yaitu memperkaya dirisendiri atau orang lain atau suatu koropsi, yang diakibatkan olehadanya perbuatan melawan hukum.

kerugian kKeuangan negarayang diperhitungkan sebagai keadaan yang meringankanmerupakan pengembalian yang dilakukan terdakwa secarasukarela sebelum pengucapan putusan;Menimbang, bahwa Hakim dapat tidak menjatuhkan pidanadenda dalam hal kerugian keuangan negara atau perekonomiannegara di bawah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);Menimbang, bahwa dalam hal tindak pidana korupsi dilakukandalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat(2) UndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Koropsi

JakSel tanggal 16 Pebruarai 2015, atas nama pemohonKomjen Budi Gunawan melawan Komisi Pemberantasan Koropsi (KPK)sebagai Termohon.2. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 32/Pid.Prap/ 2015/PN.Jak.Sel, tanggal 12 Mei 2015, atas nama Pemohon Dr. H. Ilham AriefSirajudin, MM. melawan Komisi Pemberantasan Kosripsi (KPK) sebagaiTermohon.3.

Bahwa menurut ketentuan umum dalam penjelasan undangundang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Koropsi yang dimaksud dengankeuangan negara di dalam Penjelasan Umum Undangundang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 1999 adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yangdipisahkan ataupun tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaanNegara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena: a. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabatlembaga

Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Koropsi padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 14 November 2016 s/dtanggal 13 Desember 2016 ;4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2016 s/d tanggal 10Desember 2016;5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 11 Desember 2016 s/dtanggal 09 Januari 2017;6.

Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Koropsi padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 14 November 2016 s/dtanggal 13 Desember 2016 ;4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2016 s/d tanggal 10Desember 2016;5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 11 Desember 2016 s/dtanggal 09 Januari 2017;6.

keadaan yang = meringankanmerupakan pengembalian yang dilakukan terdakwa secarasukarela sebelum pengucapan putusan;Menimbang, bahwa Hakim dapat tidak menjatuhkan pidanadenda dalam hal kerugian kKeuangan negara atau perekonomiannegara di bawah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);Halaman 73 dari Putusan Nomor 1/PID.SUSTPK/2022/PT JAPMenimbang, bahwa dalam hal tindak pidana korupsi dilakukandalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat(2) UndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Koropsi

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Koropsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 Kitab UndangUndangHukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair telah terpenuhi, maka terdakwaharus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanadalam Dakwaan Primer dan Terdakwa harus dijatuhi

diuraikandalam Putusan harus disetor kemanakah uang penganti yang akandibayarkan Terdakwa tersebut.Adanya kerugian Daerah dalam hal ini Pemkot Bengkulu yang cukupbesar belum dijadikan Pertimbangan/alasan Majelis Hakim Tindak PidanaKorupsi dalam menjatuhkan pemidanaan badan berikut juga penjatuhanpidana dendanya, sehingga Penuntut Umum berkesimpulan Majelis HakimTipikor telah melakukan kekeliruan dalam keputusannya.Bahwa berdasarkan alasan diatas, Penuntut Umum mohon supayaPengadilan Tindak Pidana Koropsi

Bahwa pertama kali saksi di panggil oleh Penyidik Polda terkait denganpenginapan dan fasilitas di STMM MMTC Yogyakarta yaitu karena adadugaan koropsi masalah pajak dan pengelolaan exstrabed; Bahwa pada bulan Maret 2010 di kantor BPS Pusat Propinsi D.l.

menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan saksi telahmembacanya terlebin dahulu dan keterangan saksi dalam Berita AcaraPemeriksaan tersebut benar sesuai dengan keterangan yang telah saksiberikan;Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Ngeri Sipil (PNS) di Badan PusatStatistik Kabupaten Sleman, sekarang saya di BPS Propinsi; Bahwa saksi dijadikan perkara dalam saksi ini yaitu pertama kali saksi dipanggil oleh Penyidik Poldda terkait dengan penginapan dan fasilitas diSTMM MMTC Yogyakarta, karena ada dugaan koropsi

Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara ini yaitu pertama kali saksi dipanggil oleh Penyidik Polda terkait dengan penginapan dan fasilitas di STMMMMTC Yogyakarta,karena ada dugaan koropsi masalah pajak danpengelolaan exstrabed; Bahwa keterangan saksi adalah sama dengan keterangan saksi SUGENGUTOMO,SH.; Bahwa pada bulan Maret 2010 di kantor BPS Pusat Propinsi D.l.

Wijono, SH dalam bukunya Pembahasan Undangundang Pemberantasan Tindak Pidana koropsi, Edisi Kedua, Sinar Grafika,Jakarta, 2009, him. 47, mengutip pendapat SF.

Undang undang No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Koropsi yang telahdiubah dan ditambah dengan Undangundang No. 20Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi, bahwa yang dimaksud dengan setiap orangadalah orang perseorangan atau termasukkorporasi.