empat) bulan keadaanmana membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi membina rumah tangga denganTergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut diketahui bahwa antaraPenggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcokan dan perselisihan terusmenerussehingga tidak ada lagi harapan untuk rukun kembali dan antara Penggugat denganTergugat telah pula pisah tempat tinggal setidaknya lebih dari 4 (empat) bulan hal manabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor534/KPdt

ParaPembanding telah diajukan dalam tenggang waktu, dan menurut tata cara seriamemenuhi persyaratan yang ditentukan undangundang, maka permohonan bandingtersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa memorn banding yang diajukan oleh Pembandingtersebut pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa gugatan Penggugat/Pembanding mempersoalkan tentang wanprestasiatau ingkar janji yaitu tidak melakukan penebusan terhadap objek perkara,sedangkan perkara No. 04/PdtG2009/PN Pdg jo No. 45/PDT/2010/PT PDGjo No. 921 KPDT

Nomor1816 KPdt/1989 tanggal 22 Oktober 1992 (vide Himpunan Kaidah HukumPutusan Perkara Dalam Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI.

telahmengajukan bukti T.l1 s/d T.l10 danTergugatNo eeeeeeee eaeTergugat II mengajukan TIl1s/d TII8 ;Menimbang, bahwa dari bukti bukti tersebut diatasdiperoleh kesimpulan sebagai berikut dibawah ini ;olMenimbang,bahwa dari bukti TIl2 / Tl1 ( putusanNo.163/PDT.G/2001/PN.SMG ), Tll3 / Tl2 ( putusan No. 526/PDT/2002/PT.SMG ),TH4 / Tl3 > ( putusan No. 362/KPDT/2005 ) diperolehkesimpulan dalil Penggugat yang menyatakan hutangnyahanya Rp. 422.000.000, telah ditolak dengan putusansebagaimana bukti TIl2 /

Pandi Nusa Dirgantara ;Menimbang, bahwa dari bukti P1, TIIl2 / TI1 ( putusanNo.163/PDT.G/2001/PN.SMG ), TIl3 / Tl2 ( putusan No. 526/pdt/2002/PT.SMG ), TIl4 dan Tl3 ( putusan No. 362/KPDT/2005 ), TIl6 ( Surat dari Panitia Urusan Piutang NegaraCabang Semarang ), TIl1 dan TI4 ( Risalah lelang ) dan TII8( Laporan Realisasi Pelaksanaan Lelang ) dan TI5 ( Salinan57Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara CanbangSemarang ), diperoleh kesimpulan sebagai berikut :.

Bahwa Penggugat, juga tidak pernah di gugat atau diikutsertakan sebagaiTurut Tergugat oleh tergugat dalam perkara Perdata Nomor09/Pdt/G/1998/PN Tor; jo 22/Pdt/1999/PT.KT.SMDA; jo 3585/KPDT/2001 ;Hal 2 dari 44 Put No.164/PDT/2016/PT.SMR3.

Adanya Kontradiksi/Pertentangan Antara Posita dan Petitum, yangmana dalam Surat Gugatannya pada bagian atas tertulis HAL :PERUBAHAN GUGATAN tertanggal 02 Mei 2016 atas PerkaraPERLAWANAN TERHADAP SITA EKSEKUSI atas dasar PerkaraPerdata 09/Pdt/G/1998/PN.Tgr ; Jo. 22/Pdt/1999/PT.KT.SMD ; jo3585/KPDT/2001 , artinya sangat jelas bahwa yang dimaksudPenggugat dalam perkara ini adalah Gugatan Biasa, namun ternyataterdapat Kontradiksi antara Posita dengan Petitumnya, yang manadalildalil dalam Positanya Penggugat

Perbuatan Terdakwatersebut dilakukan dengan caracara antara lain sebagai berikut :e Kementrian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) melaksanakankegiatan Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal(P2KPDT) dibidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kelautan,tanaman industri, pariwisata dan bidang lainnya sesuai potensi unggulan daerahsejak tahun 2006 ;e Bahwa pada tahun 2009, Pemerintah Kabupaten Barru khususnya BadanPerencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Kab.

berkas perkara tersendiri) pada waktu dan tempatsebagai tersebut dalam dakwaan Primair diatas, melakukan, menyuruh melakukanatau turut melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain1011atau suatu koorporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan aau saranayang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikankeuangan Negara atau perekonomian negara, dilakukan terdakwa dengan caracaraantara lain sebagai berikut :Kementrian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT

PutusanMahkamah Agung Nomor 3055/KPDT/2012 tanggal 15 Mei 2012 samasekali berbeda dengan kondisi tanah yang dimohonkan eksekusi;Apa yang dimohonkan Terlawan sangat bertentangan dengan alas hakPelawan dan karenanya objek yang dimohonkan eksekusi tersebut tidaksesuai dengan kondisi de facto atas tanah yang dikuasai Pelawan.

cerai Pasal19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf(f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor: 285 KAG 2000 Tanggal 10 November 2000, Bahwa dikarenakan perselisihan yangterus menerus dan sudah tidak dapat didamaikan kembali serta sudah tidaksatu atap lagi tidak serumah karena tidak disetujui olen keluarga kedua belahpihak, maka dapat dimungkinkan jatuhnya ikrar talak:Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1354 KPdt

./2014/PT.BJM junctoPerkara No. 3014 KPDT. 2014, karena apa yang dilawan sudah pernahdiperkarakan, dan telah ada Putusan yang bersifat Positif, yang telahberkekuatan HukumTetap, yaitu Putusan yang mengabulkan danmenyatakan Sita Jaminan a quo dikabulkan dan/atau dinyatakan SAH danBERHARGA, dimana obyek dan subyek Sita Jaminan, serta materi pokokperkara adalah SAMA.

SULTRA, tanggal 26 Juni 2006, dikuatkan oleh PutusanMahkamah Agung RI dalam Perkara Tingkat Kasasi No. 2231/KPDT/2006,bertanggal 18 Juni 2007, Putusan PK No. 674/PK/PDT/2011, bertanggal19 April 2012, serta Berita Acara Eksekusi Penyerahan Tanah SengketaNo. 18/PDT.G/2001/PN.BB. bertanggal 28 November 2018;Gugatan Penggugat bertentangan dengan Kitab UndangUndang hukumPerdata (burgerlijk wetboek, staatblat 1847 No. 23);SEMA No. 3 tahun 2002 tentang penanganan yang berkaitan dengan AsasNebis In Idem;

SULTRA, tanggal 26 Juni 2006, dikuatkan oleh PutusanMahkamah Agung RI dalam Perkara Tingkat Kasasi No. 2231/KPDT/2006,bertanggal 18 Juni 2007, Putusan PK No. 674/PK/PDT/2011, bertanggal19 April 2012, serta Berita Acara Eksekusi Penyerahan Tanah Sengketa No.18/PDT.G/2001/PN.BB. bertanggal 28 November 2018Bahwa pada posita gugatan point 2 dan 5 penggugat mendalilkan yang padapokoknya Penggugat memperoleh Tanah dari Tergugat V yang dibeli padatanggal 30021998 adalah mengadaada sedangkan Rompas Azis

Nomor : 1690/KPdt/2017;10. Bahwa setelah putusan kasasi tersebut antara Penggugat danTergugat ternyata tergugat tetap tidak bisa disatukan kembali sebabTergugat tetap tidak mau bersama dengan Penggugat , terhadap kondisiHalaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 211/Padt.G/2019/PN Smnrumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, pihak keluargaPenggugat telah berupaya untuk merukunkan kembali namun demikianpuntidak ada penyelesaian ;11.

No. 54 K/Pid.Sus/201 1Kalimantan Barat Kementerian Negara Pembangunan Daerah TertinggalRepublik Indonesia Tahun Anggaran 2008 yang terdiri dari :SP2D No. 391/4163/081/110 tanggal 26 September 2009Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja PengembanganDaerah Khusus Nomor : 147.3/KepBANSOS/KPAPDK/KPDT/VIIV2008 tanggal 11 Agustus 2008 Tentang PenetapanKelompok Masyarakat Penerima Bantuan Sosial/Bantuan TeknisKelompok Usaha Masyarakat di Kecamatan Sajingan Besar DanKecamatan Paloh Kabupaten Sambas.Berita

No. 54 K/Pid.Sus/201 1Propinsi Kalimantan Barat Kementerian Negara Pembangunan DaerahTertinggal Republik Indonesia Tahun Anggaran 2008 yang terdiri dari :SP2D No. 391/4163/081/110 tanggal 26 September 2009Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan KerjaPengembangan Daerah Khusus Nomor : 147.3/KepBANSOS/KPAPDK/KPDT/VIIV2008 tanggal 11 Agustus 2008 tentang PenetapanKelompok Masyarakat Penerima Bantuan Sosial/Bantuan TeknisKelompok Usaha Masyarakat di Kecamatan Sajingan Besar danKecamatan Paloh Kabupaten

No. 54 K/Pid.Sus/201 1Propinsi Kalimantan Barat Kementerian Negara PembangunanDaerah Tertinggal Republik Indonesia Tahun Anggaran 2008 yangterdiri dari :SP2D No. 391/4163/081/110 tanggal 26 September 2009 ;Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan KerjaPengembangan Daerah Khusus Nomor147.3/Kep.BANSOS/KPAPDK/KPDT/VII/2008 tanggal 11Agustus 2008 tentang Penetapan Kelompok Masyarakat PenerimaBantuan Sosial/Bantuan Teknis Kelompok Usaha Masyarakat diKecamatan Sajingan Besar dan Kecamatan Paloh KabupatenSambas

Daerah Tertinggal Nomor : 001/KEP/M-PDT/I/2014 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 176/KEP/M-PDT/XII/2013 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna anggaran (KPA) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) dan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, tanggal 2 Januari 2014.8. 1 (satu) bundel fotocopi dokumen pengadaan nomor : 03/RKS/Dep-V/POKJA-PK/UULP-KPDT

/IV/2014, 3 April 2014.9. 1 (satu) bundel fotocopi dokumen Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 03/BAHP/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/IV/2014, beserta lampirannya.10. 1 (satu) buku asli Surat Perjanjian Kerja Nomor : KTR.086/PPK-1PDK/Dep.V-PDT/V/2014, tanggal 8 mei 2014 Pekerjaan Konstruksi Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan terluar Kabupaten Flores Timur Propinsi Nusa Tenggara Timur (Dermaga V 3) TA 2014

Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengembangan DaerahKhusus Nomor : 132/Kep/KPAPDK/KPDT/VII/2014, tanggal 16 Juli 2014tentang perubahan keputusan nomor Nomor : 0013/Kep/KPAPDK/KPDT/I/2014 tentang pembentukan Panitia Penilai dan penerimabarang/jasa pada satuan kerja pengembangan daerah khusus kementrianHalaman 54 dari 309 Putusan Nomor 61/Pid.SusTPK/2015/PN.KPGpembangunan daerah tertinggal tahun anggaran 2014 yang menyebutkanTugas dan tanggungjawab Panitia adalah :1.

Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengembangan DaerahKhusus Nomor : 132/Kep/KPAPDK/KPDT/VII/2014, tanggal 16 Juli 2014tentang perubahan keputusan nomor Nomor : 0013/Kep/KPAPDK/KPDT/I/2014 tentang pembentukan Panitia Penilai dan penerimabarang/jasa pada satuan kerja pengembangan daerah khusus kementrianpembangunan daerah tertinggal tahun anggaran 2014 yang menyebutkanTugas dan tanggungjawab Panitia adalah :1.

/I/2014 tanggal 2 Januari 2014 tentangPembentukan Panitia Penilai dan Penerima Barang/Jasa pada Satuan KerjaPengembangan Daerah Khusus Kementerian Pembangunan Daerah TertinggalTahun Anggaran 2014 yang kemudian dirubah dengan Keputusan KuasaPengguna Anggaran Satuan Kerja Pengembangan Daerah Khusus Nomor :132/Kep/KPAPDK/KPDT/VII/2014, tanggal 16 Juli 2014 tentang PerubahanKeputusan Nomor : 0013/Kep/KPAPDK/KPDT/I/2014 tentang PembentukanPanitia Penilai dan Penerima Barang/Jasa pada Satuan Kerja PengembanganDaerah

Mansur Tiru.: Rudi Pur Hartono, SEe Serta panitia PHO yang dibentuk berdasarkan Surat KeputusanKepala KPA Satker Pengembangan Daerah Khusus No.132/KEP/KPAPDK/KPDT/1I/2014 tertanggal 11 Juli 2014 tentangPerubahan atas Keputusan KPA Nomor : 001.3/KEP/KPAPDK/KPDT/I/2014 tentang pembentukan Panitia Penilai danPenerima Barang / Jasa Satker Pengembangan Daerah Khusustahun 2014.4.

Mansur Tiru.: Rudi Pur Hartono, SEe Serta panitia PHO yang dibentuk berdasarkan Surat KeputusanKepala KPA Satker Pengembangan Daerah Khusus No.132/KEP/KPAPDK/KPDT/I/2014 tertanggal 11 Juli 2014 tentangPerubahan atas Keputusan KPA Nomor : 001.3/KEP/KPAPDK/KPDT/I/2014 tentang pembentukan Panitia Penilai danPenerima Barang / Jasa Satker Pengembangan Daerah Khusustahun 2014.Menimbang, berdasarkan keterangan saksi Purwadi Sukarelawan, SHyang bersesuaian dengan keterangan saksi Maprih Unggul Purwanto,

Dengan alasan tersebut sertamengacu pada Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 1518/Kpdt/1983,Putusan M.A R. Nomor 879 K/Pdt/1997 serta Putusan M.A R. Nomor1875/K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 gugatan yang demikian dapatdigolongkan sebagai gugatan yang kabur dan tidak jelas. Mengacu pulapada Pendapat M.

I Nomor 1518/Kpdt/1983, Putusan M.A R.I Nomor 879K/Pdt/1997 serta Putusan M.A R.I Nomor 1875/K/Padt/1984 tanggal 24 April1986 gugatan yang demikian dapat digolongkan sebagai Gugatan yangkabur dan tidak jelas serta tidak memenuhi kaidahkaidah HukumKhususnya Hukum Keperdataan;Dalam pokok perkara1. Majelis Hakim Pada Judex Facti Keliru Dan Salah Dalam Penerapan DanPertimbangan Hukumnyaa.

., Advokat dari Kantor Advokat Sujarwo &Partners, yang Berkedudukan di Jalan Gatot SubrotoNo. 70 C Pahoman, Bandar Lampung, berdasar SuratKuasa Khusus No. 096/KPdt/SP/VI/2020 tertanggal 13Juni 2020 yang telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Kalianda, dan berdasarkan SuratKuasa Khusus No.139/KPdt/SP/XII/2020 tertanggal 12Desember 2020 yang telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 16 DesemberHalaman 1 dari 37 Putusan Nomor 13/Pdt/2021/PT KDI2020 dibawah

kedudukan yang dapat merugikan KeuanganNegara atau Perekonomian Negara yang dilakukannya dengan caracarasebagai berikut :Hal. 1 dari 34 hal Putusan Nomor 2499 K/Pid.Sus/2013Bahwa dalam Tahun Anggaran 2007 ada Pelaksanaan Kegiatan BantuanStimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal(P2SEDT) di Kabupaten Kaur dan Dana untuk kegiatan P2SEDT untukKabupaten Kaur sebesar Rp510.000.000,00 yang bersumber dariKementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun Anggaran2007 dengan DIPA pada KPDT

atau daftardaftaryang khusus untuk pemeriksaan administrasi, yang dilakukannya dengan caracara sebagai berikut :Hal. 15 dari 34 hal Putusan Nomor 2499 K/Pid.Sus/2013Bahwa dalam Tahun Anggaran 2007 ada Pelaksanaan Kegiatan BantuanStimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal(P2SEDT) di Kabupaten Kaur dan Dana untuk kegiatan P2SEDT untukKabupaten Kaur sebesar Rp510.000.000,00 yang bersumber dariKementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun Anggaran2007 dengan DIPA pada KPDT

Bahwa putusan MA RI NO. 126/Kpdt/2001 Tanggal: 28 Agustus 2003Berbunyi : JIKA TERJADI PERCERAIAN ANAK YANG MASIHDIBAWAH UMUR MAKA HAK ASUH/ PEMELIHARAAN ANAKNYADIBERIKAN/DISERAHKAN KEPADA OANG TUA YANG TERDEKAT DANAKRAB YAITU : IBUNYA .Berdasarkan alasanalasan tersebut diatas Penggugat Mohon KepadaBapak Ketua Pengadilan Agama Sengeti C.q. Majelis Hakim yang memeriksadan mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagaiberikut :PRIMAIR :1.

dengan uangsejumlah Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) untuk pembayarankontribusi KPDT Expo 14 tertanggal 8 Agustus 2014, dengan tandatangan ARJUN.25.1 (Satu) lembar memo dari Kepala Dinas Kesehatan Kab.

SimsonKementrian 2014 500.000,PembangunanDaerah Tertinggal(KPDT)Expo5. Bantuan kegiatan 19 Mei 2014 2. Sdr. Muriyaniberupa Doorprice 750.000,kulkas6. Bantuan Bina 11 April 2. OOO. Sdr. KitabKeluarga Balita 2014 000(BKB) Holistik7. Kontribusi KPDT 8 Agustus 5. 000. Sdr. Arjunexpo 2014 000,8. Bantuan PKK 2. Sdr. Oktavianus000.000, Naibaho9. Tidak dapat 1. 830. tidak adadijelaskan 000, Bahwa perbuatan terdakwa MURIYANI, S.

SimsonKementrian Pembangunan 2014 500.000,Daerah Tertinggal(KPDT)Expo5. Bantuan kegiatan berupa 19 Mei 2014 2. Sdr. MuriyaniDoorprice kulkas 750.000,6. Bantuan Bina Keluarga 11 April 2. OOO. Sdr. KitabBalita (BKB) Holistik 2014 0007. Kontribusi KPDT expo 8 Agustus 5. 000. Sdr. Arjun2014 000, Halaman 55 dari 229 Putusan Perkara Nomor 05/Pid.SusTPK/2019/PN. Ptk Bantuan PKK 2. Sdr.

dengan uangsejumlah Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) untuk pembayarankontribusi KPDT Expo 14 tertanggal 8 Agustus 2014, dengan tandatangan ARJUN.25. 1 (Satu) lembar memo dari Kepala Dinas Kesehatan Kab.

uangsejumlah Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) untuk pembayarankontribusi KPDT Expo 14 tertanggal 8 Agustus 2014, dengantanda tangan ARJUN.Halaman 227 dari 229 Putusan Perkara Nomor 05/Pid.SusTPK/2019/PN.

Saksi KPdt. Erwin Sembiring, S.ThBahwa terjadinya penganiayaan yang dilakukan terdakwa pada hari Senintanggal 04 Maret 2020 sekira pukul 03.15 wib di Jalan Pembangunan SMA15 Kel Sunggal Kec.

No. 1387 KPdt/1985.Bahwa dalam perkara Perdata No. 19/B/K/1982 PDG tersebut terungkapfakta hukum sebagai berikut : Bahwa pada mulanya tanah sengketa pada tahun 1930 digadai oleh angkudan mamak para Penggugat yang bernama H. Muhammad Saat, H. Sabungelar Rajo Antoso dan Majid Gelar Dt, Rajo Putin kepada 2 (dua) orangMelayu bernama TIA dengan anaknya bernama Malik sejumlah Rp. 75,(tujuh puluh lima rupiah) selama 15 tahun, sebagaimana tertuang dalamHal. 2 dari 15 hal. Put.