.- 1 (satu) Eksamplar SPJ pembayaran biaya belanja Penggandaan Manjemen dan SPJ dalam rangka pelaksanaan Program JKN di FKTP Puskesmas Perlayuan bulan Januari 2019 Nomor DPA : 1.02.01.16.17.5.2.2.06.02 senilai Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).- 1 (satu) Eksamplar SPJ pembayaran biaya ATK dalam rangka pelaksanaan Program JKN di FKTP Puskesmas Perlayuan bulan Januari 2019 Nomor DPA : 1.02.01.16.17.5.2.2.01.01 senilai Rp. 963.700,- (Sembilan ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus

Dokumen Pertanggungjawaban (SPJ) pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Perlayuan Bulan Februari 2019, terdiri dari : - 1 (satu) Eksamplar SPJ pembayaran biaya jasa pelayanan kesehatan dalam rangka pelaksanaan Program JKN di FKTP Puskesmas Perlayuan bulan Februari 2019 Nomor DPA : 1.02.01.16.17.5.2.2.03.17 senilai Rp. 23.090.682,- (Dua puluh tiga juta sembilah puluh ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah).- 1 (satu) Eksamplar SPJ pembayaran biaya belanja Penggandaan Manjemen

satu) berkas Dokumen Pertanggungjawaban (SPJ) pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Perlayuan Bulan Maret 2019, terdiri dari : - 1 (satu) Eksamplar SPJ pembayaran biaya jasa pelayanan kesehatan dalam rangka pelaksanaan Program JKN di FKTP Puskesmas Perlayuan bulan Maret 2019 Nomor DPA : 1.02.01.16.17.5.2.2.03.17 senilai Rp. 22.980.018,- (Dua puluh dua juta sembila ratus delapan puluh ribu delapan belas rupiah).- 1 (satu) Eksamplar SPJ pembayaran biaya belanja Penggandaan Manjemen

BALI BINTANG SEJAHTERA (BALIUNITED FC) yang memiliki kewenangan menjual tiket pertandingan sepakbolaGojek Traveloka Liga 1 antara BALI UNITED FC vs PERSIB BANDUNG sangatdirugikan karena tiket asli dari pihak penyelenggara tidak bisa terjual sejumlah8000 lembar untuk pertandingan antara BALI UNITED vs PERSIB BANDUNGtersebut, Sesuai perhitungan manjemen PT.

DAK) adalah Kepala Sekolah bersama Panitia Pelaksanaanmelaksanakan kegiatan dan membuat pertanggungjawabankegiatan kepada PPIK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan)kemudian PPTK memeriksa laporan tersebut apakah sesuai dengan26juknis atau tidak, kKemudian jika laporan itu sudah sesuai denganjuknisnya maka PPTK membuat laporan pertanggung jawabankepada Bupati Malinau ;Bahwa yang bertanggung jawab atas kegiatan Dana Alokasi Khusus(DAK) tersebut adalah Kepala Sekolah sesuai dengan Surat EdaranDirjen Manjemen

ticket untuk dua nasabah yang berbedadapat dianggap mengenyampingkan ketentuan yang berlaku di BankMega sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b undangundang Perbankan;Bahwa seharusnya setiap pegawai Bank yang menjabat sebagaiTreasury Officer telah mengetahui tentang transaksi valas yang tidakdisetlement akan berakibat pada Net Open Position dan berdampak padakerugian pihak bank;Bahwa idealnya ketika terjadi keteledoran dalam pekerjaan karyawanbank, yang bertanggung jawab adalah pihak manjemen

BALI BINTANG SEJAHTERA (BALI UNITED FC) yangmemiliki kKewenangan menjual tiket pertandingan sepakbola Gojek TravelokaLiga 1 antara BALI UNITED FC vs PERSIB BANDUNG sangat dirugikan karenatiket asli dari pihak penyelenggara tidak bisa terjual sejumlah 8000 lembar untukpertandingan antara BALI UNITED vs PERSIB BANDUNG tersebut, sesuaiHalaman 39 dari 52 Putusan Nomor 123/ Pdt.G/ 2017/ PN Ginperhitungan manjemen PT.

mengakibatkan tindakan hukum tapi Tergugat pernah diintrogasi seolaholah dinyatakan bersalah dan tanpa surat Peringatan langsung discoursing yangkemudian di PHK; Bahwa saksi sebagai pengurus dengan jabatan sekretaris umum dan saksi juga ikut musyawarah PKB;Bahwa saksi membenarkan bukti P1 dalam pasal 6 dan 9 ;Bahwa saksi mengetahui aturan yang di PDP setelah ada kasus ini;Bahwa saksi juga mengetahui prosedur keluh kesah itu juga pernah dilakukan akan tetapi tidak adahasilnya ;Bahwa benar pihak manjemen

Tahun 2004 2005 sebagai ketua manjemen kawasan dalamgerakan peduli banjir Jakarta ;d. Tahun 2004 2005 sebagai koordinator penilai lapangan(evaluator) untuk propinsi banten pada Gerakan nasional RehabilitasiHutan Lahan;e. Ahli dan ketua bagian fisik penysunan AMDAL beberapaperusahaan.Pengalaman dan penegakan hukum lingkungan dan kehutanan yaitu:a.

Selanjutnya hal ini jugadiatur dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun2017 Tentang Manjemen Pegawai Negeri Sipil pada pokoknya berbunyi Menajemen Pegawai Negeri Sipil adalah pengelolaan pegawal negerisipil untuk menghasilkan pegawal neger sipil yang professional, memilikinilai dasar, etika profesi, bebes dari intervensi politik, bersih dari praktekkorupsi, kolusi dan nepotisme Bahwa dari keseluruhan uraian diatas dapat disimpulkan ParaPenggugat CPNS Formasi K.II T.A 2013/2014 mengajukan

Ujang Wartono danbarang bukti kepada Jaksa Penuntut umum berdasarkan surat NomorB/199/III/2021/Sek.Budi tertanggal 08 Maret 2021 berdasarkan keteranganPasal 8 ayat (3) dan Pasal 110 ayat (1) KUHAP;Bahwa oleh karena penyelidikan dan penyidikan telah dilakukan sebagaimanadiatur dalam ketentuan KUHAP dan Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 6 tahun2019 tentang Manjemen Penyidikan Tindak Pidana, maka seluruh dalildalilpermohonan pra peradilan Pemohon untuk dikesampingkan dan ditolak.PERMOHONANBerdasarkan

dari staf saksi bahwa BPRBungbulang ada masalh sehingga dicabut izin operasionalnya oleh GubernurBI pada tanggal 20 Nopember 2007 ;e Bahwa kenapa izinnya BPR Bungbulang dicabut rasio kecukupan modal BPRBungbulang hasil pemeriksaan BI dibawah 4 % oleh karena itu pihak BImemasukkan kedalam wilayah pengawasan khusus sehingga BPRBungbulang tidak boleh menghimpun dana dari masyarakat ;e Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa BI melakukan pengawasn khususterhadap BPR Bungbulang, kemungkinan ada kelemahan manjemen

danadministrasi oleh jajaran Direksi dan pengurus ;e Bahwa Direksi dan Dewan Pengawas BPR Bungbulang informasi staf saksiDirutnya terdakwa sedangkan dewan Pengawasnya Dedi Suryadi dan Baban ;e Bahwa apabila dalam suatu BPR ada kelemahan manjemen dan administrasiyang bertanggung jawab Direksi dan Dewan Pengawas ;e Bahwa tahapan suatu BPR dimana BPR tersebut ada penyimpangan dandiserahkan kepad LPS BI biasnya melakukan pembinan minimal tahunsekali dalm bentuk pemeriksan BPR Bungbulang dimana hasilnya

Adik lakilaki PENGGUGAT baru tiba di rumah duka pada saat akandisholatkan dan diberangkatkan ke pemakaman,.Bahwa setelah pemakaman ayah PENGGUGAT, Ketika akan mengurus biayaadministrasi klaim BPJS di RS Sumber Kasih Cirebon, ada biaya yang harusdibayarkan sekitar 13jt rupiah, namun atas inisiatif dari TERGUGAT untukmenemui pihak manjemen RS, akhirnya diberikan keringanan biaya dan pihakkeluarga hanya diminta untuk membayar biaya administrasi sekitar 200rbrupiah saja.Bahwa selama bertugas di Jambi

bencana.Melakukan monitoring terhadap proses pemulihan pembangunanpasca bencana yang dilaksanakan oleh OPD dalam LingkupPemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.Melaksanakan rapat kerja dan dengar pendapat dan pertemuandengan pihak (stake holder) terkait bencana dalam rangkamenghimpun keterangan, bahan dan data yang di butuhkan.Bahwa sejak Pansus PASIGALA terbentuk, maka Pemohon seringmempin rapat dengan Eksekutif dan dengan berbagai pihak Terkaittermasuk Mengundang Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, gunamembahas manjemen

Karaoke;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keteranganyang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa benar terdakwa membenarkan BAP di kepolisian, keterangan terdakwabenar semua; Bahwa terdakwa sudah lama bekerja sebagai karyawan Dclub di luwuk banggai; Bahwa waktu mau pulang cuti, terdakwa mau pulang ke luwuk banggai namunterdakwa berkomunikasi dengan saksi ibu Sri Sunarti alias Mami untuk membawaperempuan yang akan dipekerjakan sebagai wanita penghibur dan akomodasiditanggung pihak manjemen

Bahwa hal tersebut telah sesuai dengan proses pemberhentiantidak dengan hormat yang diatur dalam Pasal 270 ayat (1) huruf bPP Manjemen PNS yang menyebutkan: Pemberhentian tidakdengan hormat bagi PNS yang tidak mengundurkan diri setelahmenjadi anggota dan/atau pengurus partai politik diusulkan oleh:PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA,dan JF selain JF ahli utama.f.

Bahwa pada perundingan Bipartiet ke 10 (Sepuluh) tanggal 13 Maret 2015yang dalam kesimpulannya berisi : Tercapai kesepakatan team perunding manjemen dengan team PB GSPBsbb:Gaji pokok 2014 Rp.2.900.000, kebawah kenaikan sebesarRp.432.810,, Gaji Pokok diatas Rp.2.900.000, kenaikan = GP 2014 +((8%x GP 2014) + Rp.345.500,) akan tetapi team perunding PUK GSPMII tidaksepakat.

lagi keberadaanya di dalamhukum wilayah Republik Indonesia sehingga sampai saat saya sulitmendapatkan surat akta jual beli yang dibuat di hadapan Notaris;Maka berdasarkan halhal tersebut di atas, sangat pantas jika Ketua/Yang Mulia Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini,dan Turut Tergugat XIlIl berharap, agar dapat juga memutus danmenetapkan bahwa sepetak tanah dan 1 (Satu) bangunan unit rumahyang berdiri di atasnya, termasuk seluruh suratsurat yang dibuat internyang diketahui manjemen

Pengadilan Tingkat Pertamamemper timbangkan dalam putusan halaman 256 alinia ketiga yaitu ;bahwa oleh karena kerugian Negara dalam hal ini RSUD M.YunusBengkulu sebagaimana tersebut diatas dan dari fakta hukum yangterungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi dan keteranganterdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukanPenuntut Umum dipersidangan dimana uang sebesar Rp.174.618.336.telah diterima terdakwa Dr.Zulman Zuri Amran sebagai Tim PembinaManajemen Provinsi Tim Pembina Pengelola Manjemen

XXXVIII Tahun 2009 tanggal 2 Juni2009 tentang Perubahan Tim Pembina Manjemen Rumah SakitUmum Daerah Dr. M. Yunus Bengkulu;Bahwa benar Tim Pembina Manajemen RSUD M.

XXXVIII Tahun 2009 tanggal 2Juni 2009 tentang Perubahan Tim Pembina Manjemen RumahSakit Umum Daerah M. Yunus Bengkulu;Bahwa Tim Pembina Manajemen RSUD M.

XXXVIII Tahun 2009 tanggal 2 Juni 2009tentang Perubahan Tim Pembina Manjemen Rumah Sakit UmumDaerah M. Yunus Bengkulu;Bahwa Tim Pembina Manajemen RSUD M.

Bekasi, Surat tersebut menurut keterangan tersangka dibuat olehtersangka Ade Heri dengan biaya Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) dantersangka Enjum Bin Awi baru membayar Rp. 1.000.000, (satu jutarupiah)sehingga dokumen yang diberikan adalah fotokopinya;Letak palsunya;Berdasarkan data SISMIOP (Sistem Manjemen Informasi Obyek Pajak) yangada di Kantor Badan Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasibahwa NOP : 32.18.071.004.004.0014.0, pada tahun 1999 sampai tahun 2016tercatat dan terdaftar atas

Bahwa agar Penggugat menjadi maklum dan mampu memahami denganbaik dan benar dasar pertimbangan hukum Tergugat dalammemberhentikan tidak dengan hormat Penggugat sebagai Pegawai NegeriSipil adalah sebagai tindak lanjut dari maksud ketentuan pasal 87 ayat (4)huruf b UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur SipilNegara dan pasal 250 huruf b peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2017tentang Manjemen Pegawai Negeri Sipil yang mengatur dengan tegastentang Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan

Indocement Tunggal Prakarsa;Manjemen Fee Produksi Rp 190.203.289Bahwa biaya tersebut merupakan biaya yang dibayarkan perusahaankepada PT. Pamapersada Nusantara terkait bantuan teknis berupa penugasanbeberapa karyawan PT.