Ditemukan 111 data
PT. ANRA
Tergugat:
1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq KEMENTERIAN DALAM NEGERI Cq GUBERNUR SUMATERA UTARA
2.PEMERINTAH RI Cq KEMENTERIAN DALAM NEGERI Cq GUBERNUR SUMUT Cq BUPATI TAPTENG selaku Penanggungjawab Anggaran
3.Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapanuli Tengah selaku Pengguna Anggran
4.LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK TAPANULI TENGAHh
5.APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH
6.UNIT LAYANAN PENGADAAN Kab. Tapanuli Tengah
7.Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Dalam Negeri cq. Gubernur Sumatera Utara cq. Bupati Tapanuli Tengah
8.Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapanuli Tengah
9.Layanan Pengadaan Secara Elektronik Tapanuli Tengah
10.Aparat Pengawas Intern Pemerintah
11.Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Tapanuli Tengah
Turut Tergugat:
1.Badan Pengawas Keuangan Pemerintah Sumatera Utara
2.Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah
3.KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
4.PT. SARANA MULTI INFRASTRUKTUR . PERSERO
5.LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH
6.Badan Pengawas Keuangan Pemerintah (BPKP) Sumatera Utara
7.Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tapanuli Tengah
8.Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP)
285 — 102
tiga) paket pekerjaan padaangka 2, 4 dan 6 saja dan tidak termasuk paket pekerjaan lainnyasebagaimana dalil Penggugat pada point 4 dengan pemenangtender sebagaimana diuraikan pada point 12, 14, 15 dn 16 suratgugatannya ;Bahwa namun didalam Petitum gugatannya pada angka 2 menuntutagar Pengadilan Negeri Sibolga menyatakan perbuatan dantindakan Tergugatl, Tergugatll, TergugatIIl, TergugatIV, TergugatHalaman 30 dari 45 Putusan Perdata Nomor 57/Pdt.G/2020/PN SbgV, TergugatVI, VII, VIII adalah Perbuatan Melewan
20 — 5
Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secare melewan hukum:Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap didepan persidangan yangdiperoleh dari alat bukti keterangan Saksi, alat bukti Petunjuk dan keterangan terdakwadiperoleh fakta Bahwa benar pada han Jumat, Tanggal 12 Nopember 2010 sekira pukul 00.30 WibTerdakwa . HENDRIANTO BIN NGATIMIN, Terdakwa Il. ERI PRIYONO BINSAHRAN, Terdakwa Ill. AGUS MULYADI BIN YATIN bersamasama dengan sdr.GONDRES, sdr. JAMAL, sdr. ELANG, dan sdr.
115 — 60
Akan tetapi menurut majelis hakim, ajaran sifatmelawan hukum dalam arti materiil dalam fungsinya yang negatiftetap dapat dipakai baik dalam tindak pidana umum maupun tindakpidana khusus (korupsi), artinya meskipun perbuatan tersebutmemenuhi semua rumusan delik, tidak dengan sendirinya pelakudapat dipidana, karena terdapat hal hal yang yang ada diluarUndang undang yang dapat menghapus sifat melawan hukumperbuatan tersebut.Sebenarnya ajaran sifat melewan hukum materiil dalam fungsinyayang negatif sudah
65 — 36
;Demikian jawaban TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II dan TURUTTERGUGAT IV ini disampaikan, atas perhatian Majelis Hakim dalam memeriksa,mengadili dan memutus perkara ini sebelumnya kami haturkan terima kasih.JAWABAN TURUT TERGUGAT III :1 Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara a quo sebagaimanadiuraikan dalam gugatan Penggugat adalah perbuatan melewan hukum(Onrecthmatiqge daad) oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat HI, TurutTergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut
Pembanding/Tergugat II : Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur Diwakili Oleh : H. SUROTO, SH. ; SUHARTO, RADIANSYAH, SH, MHum. ; MUHAMMAD AMIN, SH. ; M. MUSLIM QODRATULLAH. ; M. FAJAR KURNIAWAN, SH. ; EVIAN AGUS SAPUTRA, SH, MH.
Terbanding/Penggugat I : ABDUL BUCHAIRI
Terbanding/Penggugat II : BAMBANG ISMUDIARTO
Terbanding/Penggugat III : DARTO SUPARNO
Terbanding/Penggugat IV : EDY SUMARDI
Terbanding/Penggugat V : JUMADI
Terbanding/Penggugat VI : KASTURI
Terbanding/Penggugat VII : MOH. JAENI
Terbanding/Penggugat VIII : MANTO
Terbanding/Penggugat IX : M. SUMITRO
Terbanding/Penggugat X : Giman
Terbanding/Penggugat XI : Reban
Terbanding/Penggugat XII : SUMARJO
Terbanding/Penggugat XIII : SUTRISNO
Terbandin
99 — 95
tersebutsebagaimana yang didalikan oleh Para Terbanding semula ParaPenggugat, karenanya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;Bahwa dalam kebiasaan praktik peradilan memang suatu surat gugatanharus memuat gambaran yang jelas mengenai duduk perkaranya, denganperkataan lain dasar gugatan harus dikemukakan dengan jelas dalamfundamentum petendi/posita yaitu bagian yang memuat alasanalasanberdasarkan keadaan dan alasanalasan berdasarkan hukum;Bahwa bentuk tuntutan ganti kerugian dalam perbuatan melewan
132 — 75
memutus pokok perkara ini dengan amarnyasebagai berikut:1 Menolak seluruh dalildalil Gugatan Penggugat atau setidaktidaknya menyatakangugatan tidak dapat diterima;a Menerima seluruh dalil Pokok Perkara Turut Tergugat II dalam perkara ini ;3 Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul selamaproses perkara ini.Jawaban Turut Tergugat III tertanggal 27Juli2010 ;1 Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara a quo sebagaimana diuraikan dalamgugatan Penggugat adalah perbuatan melewan
Joshua Lebani
Tergugat:
Mulyati Lukman
169 — 98
berapanominalbesarnyauanmateriil danimateriil yang nyata dari PENGGUGAT dan TERGUGATtidak melakukan Perbuatan Melawan HukumBerdasarkan hukum di Negara Republik Indonesia rumusan tentangPerbuatan Melawan Hukum (PMH) diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, yaitu berbunyi sebagai berikut : Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugiankepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugianitu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.Untuk dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melewan
Terbanding/Tergugat I : PT KERETA API INDONESIA
Terbanding/Tergugat II : MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Terbanding/Tergugat III : KEPALA KANTOR WILAYAH KANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI JAWA TENGAH
Terbanding/Tergugat IV : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SEMARANG
136 — 180
BDG Halaman 37 dari 145 Halaman4)Perbuatan Melewan hukum, justru sangat kontradiktif, karena sesuai denganfaktafakta hukum yang disampaikan di atas justru Penggugatlah yang telahMelakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat , karena tanpapersetujuan dari Tergugat sebagai pemilik Tanah, ternyata PENGGUGATSEJAK TAHUN 1966 TELAH MENDUDUKI DAN MENGUASAI SERTAMENSERTIPIKATKAN TANAH MILIK TERGUGAT SELUAS 159.813 M2YANG TERLETAK DI BEKAS PERKEBUNAN LANGENHARJO /AMPELGADING BEKAS HAK ERFACHT VERPONDING
452 — 191 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Dalam perkara ini, judex factie membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dengan pertimbangan bahwa perbuatan Terdakwa bukanlah perbuatan melawan hukum dalam arti formal sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, tetapi ... [Selengkapnya]
kedudukan dalamketentuan Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999, adalah samaidentik, bahwa Penyalahgunaan wewenang merupakan salah satu bentukdan onrechtmatige daat, Penyalangunaan Wewenang merupakanspecies dan genusnya onrechtmatige daat;Sedangkan kedua unsur tindak pidana tersebut inhaeren (sama)hanya saja merupakan bentuk umum dan bentuk khusus dari perbuatansecara melawan hukum, maka dengan sendirinya UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 menghendaki agar dalam hal seseorangmelakukan perbuatan yang melewan
50 — 11
dibuktikan bahwa kerugian daerah telah dipulihkan oleh kareanyasudah tidak ada lagi kerugian negara/kerugian daerah, kalau dikatakan bahwapemulihan/pengembalian kerugain Negara tidak menghapuskan pidanannyasebagaimana diatur dalam pasal 4 Undang undang Korupsi adalah tidak bisa diterapkanatau tidak dapat dikaitkan dalam perkara ini hal ini dikarenakan penerapan ataupenggunaan pasal 4 UU Korupsi harus dikaitkan dengan pasal 2 dan pasal 3 Undangundang Korupsi, karena dalam perkara ini kenyataannya unsure melewan
1.M. RUDY, SH.,MH
2.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.ACHMAD ATAMIMI, S.H
5.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
6.I GEDE WIDHARTAMA, SH
7.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
8.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
9.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
TATA IBRAHIM,SE.,M.M.alias TATA bin IBRAHIM LAWANG
281 — 192
pengumpulan modal Terdakwa Tata Ibrahimtersebut berdiri sendiri di luar uang yang diterimanya dari KCP Aru dan tidakmenunjukkan hubungan dengan terbukti tidaknya pengetahuan, niat dan keterlibatanHalaman 863 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.SusTPK/2020/PN AMBTerdakwa Tata Ibrahim dalam kejahatan pembobolan kas di KCP Aru yang dilakukanFaradiba Yusuf bersama dengan pimpinan KCP Aru maupun Teller;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atas makaHakim Anggota 1 berpendapat tidak terbukti unsur melewan