v Pasal 39 ayat (5) Peraturan Menkeu R.I No. 190/PMK.05/2012 tentangTata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN yangberbunyiKhusus untuk pembayaran komitmen dalam rangka pengadaanbarang/jasa berlaku ketentuan sebagai berikut :huruf a :Pembayaran tidak boleh dilakukan sebelum barang/jasa diterimaBahwa menindaklanjuti administrasi pencairan 100 % yang dibuat olehNurnaningsi Halusi,S.Kom maka pada tanggal 19 November 2015 terdakwalramaya Maga,S.ST.

v Pasal 39 ayat (5) Peraturan Menkeu R.I No. 190/PMK.05/2012 tentangTata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN yangberbunyiKhusus untuk pembayaran komitmen dalam rangka pengadaanbarang/jasa berlaku ketentuan sebagai berikut :huruf a :Pembayaran tidak boleh dilakukan sebelum barang/jasa diterimaBahwa Pada tanggal 20 Nopember 2015 diterbitkan Surat PermintaanPembayaran (selanjutnya disebut SPP) Nomor: 00226/447560/ LS/2015,yang ditanda tangani oleh terdakwa lramaya Maga,S.ST.

v Pasal 39 ayat (5) Peraturan Menkeu R.I No. 190/PMK.05/2012 tentangTata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN yangberbunyi Khusus untuk pembayaran komitmen dalam rangka pengadaanbarang/jasa berlaku ketentuan sebagai berikut :huruf a :Pembayaran tidak boleh dilakukan sebelum barang/jasa diterimaHalaman 16 dari 76 Putusan Nomor 2/PID.SUS.TPK/2018/PT GTO.Bahwa untuk pembayaran 100 % tersebut terdakwa lramayaMaga,S.ST.

v Pasal 39 ayat (5) Peraturan Menkeu R.I No. 190/PMK.05/2012 tentangTata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN yangberbunyiKhusus untuk pembayaran komitmen dalam rangka pengadaanbarang/jasa berlaku ketentuan sebagai berikut :huruf a :Pembayaran tidak boleh dilakukan sebelum barang/jasa diterimaBahwa kemudian terdakwa lramaya Maga,S.ST.

Jika hasil pemeriksaan dan pengujian tidak sesuai dengan jenis ataumutu barang yang ditetapbkan dalam kontrak, PPK dan/atauPejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) berhak untukmenolak brang tersebut dan Penyedia atas biaya sendiri berkewajibanHalaman 37 dari 76 Putusan Nomor 2/PID.SUS.TPK/2018/PT GTO.untuk memperbaiki atau mengganti barang tersebut.v Pasal 18 ayat (3), Pasal 21 ayat (1) Undangundang Nomor 1 Tahun2004, tentang Perbendaharaan Negarav Pasal 39 ayat (5) Peraturan Menkeu R.I No

Menkeu Nomor 330, poin 5 di atasadalah tidak benar, yang berupa tuduhan berangkai yang disusunberangkai seolaholah merupakan urutan sanksi yang berantai ataskejadian yang sama, padahal urutan dan konteks isi masingmasingsanksi tersebut berbedabeda tidak ada kaitannya satu sama lain, berikutsaya jelaskan masingmasing kejadian:Saya dikenakan hukuman disiplin berupa penurunan gaji berkalaselama 6 bulan pada bulan Oktober 2008, karena keterlambatanmenyelesaikan pemeriksaan lebih bayar ketika saya masihberdinas

Menkeu Nomor 330 yang menuduh saya seringmeninggalkan tempat pada jam kerja tanpa ada penugasan;Surat Tegoran I, II yang ditembuskan ke Kantor Pusat (DirekturKitsda) dan Kanwil Pajak Sumatera Utara II, saya terimabersamaan pada tanggal 7 Juli 2009 (bukti P.31), pada SuratTegoran I tanggal 24 Juni 2009, dituduhkan bahwa saya tidakmasuk kerja 17 hari kerja berturutturut tanpa alasan yang jelasdari tanggal 2 Juni 2009 sampai dengan 24 Juni 2009;Pada klarifikasi atas tegoran tersebut saya jelaskan bahwa

disamping berhasil memasukkan uang ke Negara tersebut di atas, ditahun 2009 saya telah bekerja keras (bahkan kadang lembur sampai larutmalam) berhasil menyelesaikan pemeriksaan sebanyak 69 laporan (bukti P.26),melebihi standar ratarata nasional yang cuma 8 laporan per pemeriksa;12 Pemeriksa dari Inspektorat Jenderal Kemenkeudan Bapek terlalu memaksakan tuduhan agarsaya tetap bersalah, hal ini terlihat dariketidakkonsistennya tuduhantuduhan, isi daripengaduan Wajib Pajak, tuduhah dalamKeputusan Menkeu

pengadilan yangtelah mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai penggantigrosse acte hypotheek sepanjang mengenai hak atas tanah;Bahwa posita Pelawan pada angka 4 (empat) yang menyatakan jikasenyatanya penentuan besamya limit Lelang telah melanggar PeraturanMenteri Keuangan Pasal 38 Nomor 93/PMK.06/2010 adalahmenyesatkan, karena perlu dipahami oleh Pelawan bahwa sebagaimana diaturdalam:Halaman 15 dari 34 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/20 14/PN Rbg.e Pasal 1 angka 12 Keputusan Menkeu

Nomor 304/KMK.01/2002 jo.Nomor 450/KMK.01/2002 dimana definisi nilai limit adalah nilaiminimal yang ditetapkan Penjual untuk dicapai dalam suatupelelangan;e Pasal 23 ayat 2 Keputusan Menkeu Nomor 304/KMK.01/2002ditegaskan yang menentukan nilai limit adalah Penjual;e Pasal 15 ayat 1 Keputusan DJPLN Nomor 35/PL/2002 yang menegaskan "Penjual menentukannilai limit barang yang akan dilelang secaratertulis untuk masingmasing barang atau paket barang yang akan dilelang;e Peraturan Menteri Keuangan Nomor

setelah mendapat keterangan tersebut,dikarenakan dalam pelaksanaan jual lelang pada tanggal 23 Oktober 2014terhadap tanah berikut bangunan (Rumah) milik Penggugat tersebut, dipihakPenggugat tidak diberitahu sebagaimana mestinya pemberitahu pelaksana juallelang yang akan diselenggarakan pada tanggal 23 Oktober 2014 tersebut;Bahwa disamping itu dalam pelaksanaan jual lelang pada tanggal 23 Oktober2014 oleh TergugatII atas pemohon TergugatI tersebut tidak diumumkandikoran sebagaimana ketentuan keputusan Menkeu

sebidang tanah berikut bangunan (rumah) milik Penggugattersebut di atas tidak diumumkan dikoran dan tidak ditentukan harga limitlelang tersebut adalah perbuatan pelanggaran hukum sehingga pelaksanaan juallelang pada tanggal 23 Oktober 2014 yang melahirkan Risalah LelangNo.998/2014 tanggal 07 Nopember 2014 yang dikeluarkan oleh TergugatIIharus dinyatakan tidak sah / batal demi hukum ;Bahwa dalam pelaksanaan jual lelang tidak berdasarkan ketentuan petunjukpelaksanaan lelang sebagaimana Keputusan Menkeu

Sidoarjo,dalam SHM No.480/ luas 236 M2, tanpa atas ketentuan keputusan Menkeu RI.No.93/PMK.06/2010, tentang petunjuk pelaksanaan lelang, dalam Pasal 40, joPasal 60 (1) dan Pasal 41 (1) tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh juru sitaPengadilan Negeri Sidoarjo atas sebidang tanah berikut bangunan ( Rumah )setempat terletak di Jalan Des. Tebel, Kec.

ini masih dalam proses bandingdan PELAWAN merupakan pihak yang memiliki kepentingan terhadap objeka quo terlebih dahulu sebelum adanya pendaftaran lelang eksekusi tersebut,karena PELAWAN memiliki kerugian yang juga besar.Bahwa PELAWAN juga telah mengetahui lelang eksekusi yang akandilaksanakan oleh TURUT TERLAWAN tersebut juga belum mendapatPenetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara.Lelang yang telah dilaksanakan, tidak dapat di batalkan kantor lelang, hal iniditegaskan pasal 10 Kep, Menkeu

Bahwa selain itu, mengenai dalildalil Pelawan yang menyebutkanketentuan Pasal 1 angka 7 Kep Menkeu mengenai SuperintendentHal 20 dari 33 Putusan Nomor 9/Pdt.Plw/2021/PNJkt.

Utrpada Kantor Turut Terlawan , Turut Terlawan sampaikan bahwaPelawan tidak jelas dalam menyebutkan aturan Kep Menkeu yangmemuat dalil a quo.Bahwa Pelawan telah sangat keliru dan sekehendak hatimendalilkan bahwa superintendent sebagai pengawas lelangdapat membatalkan pelelangan yang telah dilaksanakan sesualketentuan yang berlaku.

Menkeu RI cq. Bank Indonesia di Jakarta cq. BankIndonesia Medan.2.

Menkeu RI cq. BankIndonesia di Jakarta cq. Bank Indonesia Medan ic. Turut Terlawan adalaherror in persona. Oleh karena itu, gugatan perlawanan kepada Pemerintah RIcq. Menkeu RI cq. Bank Indonesia di Jakarta cq. Bank Indonesia Medan ic.Turut Terlawan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkeverklaard).B. TURUT TERLAWAN TIDAK RELEVAN DIIKUTSERTAKAN SEBAGAI PIHAKDALAM PERKARA A QUO1.

Pembanding/Penggugat : BANGKIT Bin Taswi
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah RI Cq Menkeu RI, Cq, Depkeu RI, Dirjen Kekayaan Negara Kantor Wil VIII Bandung Cq Kpl KPKNL Cirebon
Terbanding/Tergugat III : JUNAEDAH BINTI H. MASTONI
Terbanding/Tergugat I : Pimp PT Permodalan nasional Madani Cq Cab Jatibarang, Cab Cirebon

Ketentuan PP143/2000 memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat daripada PMK 11/2005,sehingga lebih diprioritaskan untuk dilaksanakan;Tata Cara Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dalam Peraturan Menkeu No.11/2005 yang Digunakan sebagai Dasar Penerbitan STP PPN Nomor:00035/187/08/081/12 tanggal 7 Agustus 2012 Seharusnya Tidak DapatDiberlakukan kepada Penggugat karena Penggugat Bukan MerupakanPengusaha Kena Pajak;bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menkeu No. 11/2005 secara jelasmensyaratkan bahwa pemungutan

, penyetoran dan pelaporan oleh kontraktoryang terikat dalam kontrak perjanjian kerjasama dengan Pemerintah RI dibidang pengusahaan pertambangan minyak dan gas bumi jika kantor pusat,kantor cabang atau unitunitnya kontraktor telah dikukuhkan sebagai PKP Pasal2 ayat (1) Peraturan Menkeu No. 11/2005 selengkapnya menyatakan:"(1) Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yangterutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajakoleh Rekanan kepada Kontraktor, dipungut

MenKeu Nomor 304/KMK 01/2002,sebagaimana diubah dengan Kep. MenKeu Nomor 405/KMK 01/2002.tanggal 28 Oktober 2002 juncto Pasal 4 Kep.

sengketa dalam permohonan PeninjauanKembali ini adalahsebagai berikut:Sengketa Pajak Masukan Dalam Negeri Masa Pajak Desember 2009sebesar Rp 2.983.610,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis HakimPengadilan Pajak (koreksi merupakan Pajak Masukan yang tidakdapat dikreditkan atas perolehan Barang Kena Pajak yangdimanfaatkan untuk memproduksi (dalam rangka memperoleh) TBSyang merupakan barang strategis yang atas penyerahannyadibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, terkait denganKeputusan Menkeu

Putusan Nomor 1608/B/PK/PJK/201 7dimanfaatkan untuk memproduksi (dalam rangka memperoleh) TBSyang merupakan barang strategis yang atas penyerahannyadibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, terkait denganKeputusan Menkeu Nomor: 575/KMK.04/2000);1.Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) sangatkeberatan dengan perhitungan Pajak Masukan maupun kesimpulanMajelis Hakim Pengadilan Pajakyang antara lain berbunyi sebagaiberikut:Halaman 29:Bahwa Pemohon Banding sebagai perusahaan yang

alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkaraa quo yaitu Koreksi Pajak Masukan Dalam Negeri Masa Pajak Desember2009 sebesar Rp2.983.610,00; yang tidak dipertahankan oleh Majelis HakimPengadilan Pajak (koreksi merupakan Pajak Masukan yang tidak dapatdikreditkan atas perolehan Barang Kena Pajak yang dimanfaatkan untukmemproduksi (dalam rangka memperoleh) TBS yang merupakan barangstrategis yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PajakPertambahan Nilai, terkait dengan Keputusan Menkeu

., dan kawankawan,Kakundam III/Slw, pada Kantor Hukum III/Slw, beralamatdi Jalan Sumatera Nomor 43, Bandung, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 9 Februari 2018;PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cqKEMENTERIAN KEUANGAN (MENKEU) cqDIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,yang diwakili oleh Direktur Hukum dan Humas DJKN, TriWahyuningsih Retno Mulyani, berkedudukan di JalanLapangan Banteng Timur Nomor 24 Jakarta Pusat,dalam hal ini memberi kuasa kepada Rofii Edi Purnomo,dan kawankawan, Kasubdit Bantuan Hukum

Nomor 3424 K/Pdt/201517.18.19.20.21.dan memang benar telah terjadi lelang Hak Tanggungan atas objeksengketa dengan pembeli lelang Tergugat II;Bahwa dengan telah terjualnya lelang atas objek sengketa tersebut makaTergugat IV telah melanggar Keputusan Menkeu Nomor 304/KMK 01/2002juncto Keputusan Menkeu Nomor 450/KMK 01/2002 juncto KeputusanDJPLN Nomor 35/PL/2002 tentang petunjuk teknis pelaksanaan lelang,dimana Penggugat dan Tergugat V merasa ditipu/di bohongi dimanasebelumnya Tergugat V tidak diberitahu

HPB Pemerintah kepada Perum Bulok tahun 2011sesuai Surat Menkeu Nomor .220/MK.02/201 1tanggal 2 Mei 2011 (20.160 @ Rp 6.450/kg) Rp. 130.032.000,2. HPB Raskin ke13 Kec. Sanggalangi Toraja UtaraYang disetor ke Rek Bulog Rp. 32.256.000,Rp. 97.776.000,3. Biaya pengangkutan Raskin ke13 (dari gudang bulogKe titik distribusi) 20.160 @Rp.133,/kg Rp. 2.681.280,4.

HPB Pemerintah kepada Perum Bulok tahun 2011sesuai Surat Menkeu Nomor .220/MK.02/201 1tanggal 2 Mei 2011 (20.160 @ Rp 6.450/kg) Rp. 130.032.000,2. HPB Raskin ke13 Kec. Sanggalangi Toraja UtaraYang disetor ke Rek Bulog Rp. 32.256.000,Rp. 97.776.000,3. Biaya pengangkutan Raskin ke13 (dari gudang bulogKe titik distribusi) 20.160 @Rp.133,/kg Rp. 2.681.280,4. Nilai Raskin ke13 yang tidak diterima oleh RTSPMKec.

Nomor 763/1973 tanggal 18 Agustus 1973 atasnama Tergugat II yang menghisap tanah IKN seluas 18.000 M2 adalahtanpa persetujuan dari Menkeu selaku pihak yang berwenangsehingga berakibat pula terhadap proses batik nama dari nama Tergugat Hmenjadi nama Penggugat jugs tanpapersetujyuan dari Menkeu ;8. Bahwa dalil gugatan Penggugat point 6 halaman 3 yang intinyamenyatakan " Penggugat kemudian memanfaatkan tanah milik atau hakPenggugat yang dijamln o/eh hukum dengan cara membangun rumahtoko...dst."

dalil gugatan penggugat tersebut keliru dan harus ditolak29karena dasar terbitnya sertifikat tersebut adalah CACAT HUKUM, tidakmemenuhi persyaratan yakni tanpa persetujuan dart Menkeu dan sampaisaat ini tanah tersebut masih terdaftar dalam buku Inventaris KekayaanNegara (IKN);9.

Daililgugatan Penggugat tersebut keliru dan harus ditolak karena Pengalihansaham (tanah IKN) tersebut tanpa persetujuan dari Menkeu adalah cacatYuridis / tidak sah karena bertentangan dengan instruksi Presiden RI No.9Tahun 1970 tanggal 21 Mei 1970 yaitu peminda tanganan barangbarangmilik negara hanya dapat dibenarkan setelah mendapat ijin tedebih dahuludari Menteri Keuangan ;20.Bahwa dalil gugatan Penggugat point 16 halaman 7 yang intinyamenyatakan " Bahwa dasar hokum PT Garmak Motor berkedudukan

Prima Karsa Niaga Raya (Penggugat)untuk tidak melakukan segala bentuk kegiatan di atas obyeksengketa tersebut sampai dengan adanyapenyelesaian/persetujuan pihak Menkeu Cq Menhan Cq PanglimaTNI Cq Kasad dan bahkan pihak Kodam VII/Wrb telah mengirimsomasi sampai beberapa kali untuk menghentikan kegiatan fisik diatas tanah IKN tersebut, namun PT. Prima Karsa Niaga Raya(Penggugat) tidak mengindahkan somasi tersebut.

Garmak Motor ; Bahwa Prosedur untuk penghapusan tanah tak bergerak yang dikuasaiKodam harus dilaporkan ke Panglima Kodam, dilaporkan ke Kasad,kemudian Panglima Abri, Kemudian Menhan, kemudian Menkeu ; Bahwa menurut saksi tanah yang dipersengketakan itu adalah tanah milikKodam ; Bahwa yang dimaksu tanah negara adalah tanah yang dikuasai olehnegara; Bahwa saksi tahu kalau tanah yang dipersengketakan itu adalah tanahnegara karena ada di dalam Inventaris kekayaan negara ; Bahwa saksi tahu kalau ada penghapusan

.48162/PP/M.XVI/16/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut Terbanding:Menurut PemohonPendapat Majelis: Pajak Pertambahan Nilai: 2009: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadapkoreksi Pajak Masukan sebesar Rp 986.302.187,00;(koreksi merupakan PM yang tidak dapat dikreditkan atas perolehan BKPyang dimanfaatkan untuk memproduksi (dalam rangka memperoleh) TBSyang merupakan barang strategis yang atas penyerahannya dibebaskan daripengenaan PPN, terkait dengan Keputusan Menkeu

PIUD Register No.2/600562 Kapal Project.900.TB 1 eksemplar0091402350 Melati.1806 tujuanBalongan409 Surat Dirut Pertamina No. 0611.C0000/90 Proyek pengembangan 33 lembar Fotokepada Menkeu tanggal 18041990 kilang Pertamina copybeserta lampirannya410 Surat Dirut Pertamina No. 0864/C0000/90S1 Term and Condition fot 05 lembar Fotokepada Mekeu RI tanggal 11061990 Advance Payment copyAgreement ProyekAEXORI411 Surat Menkeu RI No.S974/MK.03/1990 tgl.

tanggal 18041990 kilang Pertaminan copybeserta lampirannya462 Surat Dirut Pertamina No.0864/C0000/90SI Proyek pengembangan 04 lembar Fotokepada menkeu RI tanggal 11061990 kilang Pertaminan copybeserta lamirannya.Term and Condition fotAdvance PaymentAgreement proyekEXORI463 Surat Dirut No.1780/C0000/92S7 Permohonan 10 lembar FotoPertaminan kpd. tanggal 24111992 Persetujuan pembelian copyMenko ekuin & Catalyst untuk EXORIWasbang beserta lampirannya464 Surat Dirut Pertamina No.R1785/C0000/92S2 Permohonan

PIUD Register No.2/600562 Kapal Project.900.TB 1 eksemplar0091402350 Melati.1806 tujuanBalongan409 Surat Dirut Pertamina No. 0611.C0000/90 Proyek pengembangan 33 lembar Fotokepada Menkeu tanggal 18041990 kilang Pertamina copy Hal. 67 dari 155 hal. Put. No.983 K/Pid/2004 beserta lampirannya 410 Surat Dirut Pertamina No. 0864/C0000/90S1 Term and Condition fot 05 lembar Fotokepada Menkeu RI tanggal 11061990 Advance Payment copyAgreement ProyekEXORI411 Surat Menkeu RI No.S974/MK.03/1990 tgl.

No.983 K/Pid/2004 kepada Menkeu tanggal 18041990 kilang Pertaminan copybeserta lampirannya462 Surat Dirut Pertamina No. 0611/C0000/90 Term and Condition fot 04 lembar Fotokepada Mnkeu RI tanggal 18041990 Advance Payment copyNo.0864/C0000/90SI Agreement proyektanggal 11061990 EXORI463 Surat Dirut No.1780/C0000/92S7 Permohonan 10 lembar FotoPertaminan kpd. tanggal 24111992 Persetujuan pembelian copyMenko Ekuin & Catalyst untuk EXORIWasbang beserta lampirannya464 Surat Dirut Pertamina No.R1785/C0000

tidak tergolong usaha kecil (mikro) yang tidak perlubantuan sosial;Bahwa dengan adanya penyimpanganpenyimpangan tersebut kerugian Negara/Daerah atau Bantuan Ekonomi Mikro Tahun 2007 Kota Bima sebesarRp. 1.000.000.000,;Bahwa kerugian tersebut dihitung pada saat pengeluaran uang yang tidak benar(melanggar ketentuanketentuan yang ada);Bahwa ketentuan yang dilanggar adalah:1 Pasal 24(3) UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2 PPNo.58 Tahunnn 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah;3 Keputusan Menkeu

tidak tergolong usaha kecil (mikro) yang tidak perlubantuan social;Bahwa dengan adanya penyimpanganpenyimpangan tersebut kerugian Negara/Daerah atau Bantuan Ekonomi Mikro Tahun 2007 Kota Bima sebesarRp. 1.000.000.000,;Bahwa kerugian tersebut dihitung pada saat pengeluaran uang yang tidak benar(melanggar ketentuanketentuan yang ada);Bahwa ketentuan yang dilanggar adalah:5 Pasal 24(3) UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;6 PP No. 58 Tahunnn 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah;7 Keputusan Menkeu

verifikasi dilakukan oleh Walikota (melalui dinas terkait, DinasPertanian dan BPKD);Menimbang, bahwa dengan adanya penyimpanganpenyimpangan tersebutkerugian Negara/Daerah atau Bantuan Ekonomi Mikro Tahun 2007 Kota Bima sebesarRp.1.000.000.000,; di mana kerugian tersebut dihitung pada saat pengeluaran uang yangtidak benar (melanggar ketentuanketentuan yang ada); yaitu:1 Pasal 24(3) UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2 PP No. 58 Tahunnn 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah;493 Keputusan Menkeu

kios kecil, usaha tenun rakyat, usaha rakyat untukmembuat jajan, dsb); dan seharusnya proposal permohonan bantuan pinjaman lJunaktidak dipenuhi; oleh karena seharusnya ditetapkan dulu dalam APBD melalui persetujuanDewan; verifikasi dilakukan oleh Walikota (dinas terkait, Dinas Pertanian dan BPKD);Menimbang, bahwa apa yang dilakukan Terdakwa bertentangan denganketentuan:1 Pasal 24(3) UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2 PPNo. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah;3 Keputusan Menkeu

Khair tidak tergolong usaha kecil (mikro) yang tidak perlu bantuansocial;Menimbang, bahwa apa yang dilakukan Terdakwa tersebut bertentangandengan:1 Pasal 24(3) UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2 PPNo.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah;3 Keputusan Menkeu No.40/KMK.06/2003 Tanggal 19 Januari 2003 tentangPemberian Kredit Usaha Mikro dan Kecil, Pasal 3 (2) hurup a mengaturbahwa usaha mikro:a Usaha produktif milik keluarga atau perorangan milik warga NegaraIndonesia;b Memiliki

Putusan Nomor 1786/B/PK/PJK/2016Ketentuan PP 143/2000 memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat daripadaPMK 11/2005, sehingga lebih diprioritaskan untuk dilaksanakan;Tata Cara Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dalam Peraturan Menkeu No.11/2005 yang Digunakan sebagai Dasar Penerbitan STP PPN Nomor:00039/187/08/081/12 tanggal 7 Agustus 2012 Seharusnya Tidak DapatDiberlakukan kepada Penggugat karena Penggugat Bukan MerupakanPengusaha Kena PajakBahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menkeu No. 11/2005 secara

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menkeu No. 11/2005 selengkapnyamenyatakan:"(1) Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yangterutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajakoleh Rekanan kepada Kontraktor, dipungut, disetor, dan dilaporkan olehKontraktor baik kantor pusat, cabangcabang, maupun unitunitnya, yangdikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak."Bahwa ketentuan Pasal 2 ayat 1 PMK 11/2005 mengharuskanPenggugat sebagai KKKS untuk dikukuhkan sebagai PKP.

No. 4 Tahun 2014, telahmenyatakan terhadap pelelangan hak tanggungan oleh kreditur sendirimelalui kantor lelang, apabila terlelang tidak mau mengosongkan obyeklelang, eksekusi pengosongan dapat langsung diajukan kepada KetuaPengadilan Negeri tanpa melalui gugatan;16.Bahwa tidak benar penetapan harga limit harga Obyek Lelang HakTanggungan tidak sesuai dengan nilai pasar dan bertentangan denganPeraturan MENKEU No. 40/PMK 07/2006.

Oleh karenanya tidak adapelanggaran terhadap Peraturan MENKEU R.I. No. 93/MK.06/2010, danPeraturan DIRJEN KEKAYAAN NEGARA KEMENKEU R.I. No. 6/KN/2013tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang (bukan PeraturanMENKEU No. 40/PMK 07/2006);17.

LIMIT DAN HARGA LELANGBahwa keberatan Penggugat atas penentuan Harga Limit Lelang adalahmengadaada karena senyatanya secara hukum penetapan harga limitadalah menjadi kewenangan dari Penjual/Pemohon Lelang in casu adalahTergugat, berdasarkan alasan hukum sebagai berikut: Pasal 15 ayat 1 Keputusan DJPLN No.35/PL/2002 yang menegaskanbahwaPenjual menentukan nilai limit barang yang akan dilelang secara tertulisuntuk masingmasing barang atau paket barang yang akan dilelang ; Pasal 1 butir 26 Peraturan Menkeu

No.93/PMK.06/2010 tentang PetunjukPelaksanaan Lelang menyatakan bahwa Nilai Limit adalah harga minimalbarang yang akan dilelang dan ditetapkan oleh Penjual/Pemilik Barang (ic.Tergugat) ; Pasal 35 ayat (1) Peraturan Menkeu No.93/PMK.06/2010 tentangPetunjuk Pelaksanaan Lelang menyatakan bahwa setiap pelaksanaan lelangdisyaratkan adanya Nilai Limit.

Sesuai ketentuan Pasal 24 Peraturan Menkeu No. 93/PMK.06/2010, Lelang yang akan dilaksanakan hanya dapat dibatalkan denganpermintaan Penjual atau penetapan provisional atau putusan dari lembagaperadilan umum.

SELAKU PEMENANG LELANG, TURUT TERGUGATIl WAJIBMENDAPATKAN HAKHAKNYA SESUAI KETENTUAN HUKUM YANGBERLAKU. e Bahwa pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan telahmemenuhi prosedur yang berlaku yaitu sesuai dengan peraturan lelang yangdimuat dalam Peraturan Menkeu Nomor 93/PMK.06/2010 tentang TentangPetunjuk Pelaksanaan Lelang ; Bahwa selaku pembeli/oemenang lelang, yang dengan demikianmerupakan pembeli yang beritikad baik, maka Turut Tergugat Il wajibmendapatkan perlindungan hukum dan wajib mendapatkan