Unsur tanpa hak atau melawan hukum;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 7anpa hak dalam unsur iniadalah setiap orang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan,mengedarkan, menjual narkotika golongan harus mendapat izin/persetujuandari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan, Menten PerdaganganPerindustrian dan Menten Perhubungan.

,M.Si, dkk, bahwa barang bukti berupa 15 (lima belas)bungkus kertas koran masing masing berisi daun daun kering berat netto keseluruhan5,85 gram sisa yang dikembalikan 5,35 gram disita dari terdakwa HERIYANTO ALSEGEL BIN HERLAN EFFENDI, POSITIF MENGANDUNG GANAJA terdaftar sebagaigolongan nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menten.

,M.Si, dkk, bahwa barang bukti berupa 15 (lima belas)bungkus kertas koran masing masing berisi daun daun kering berat netto keseluruhanHalaman 13 dari 16 Putusan Nomor 548/Pid.Sus/2020/PN BTA5,85 gram sisa yang dikembalikan 5,35 gram disita dari terdakwa HERIYANTO ALSEGEL BIN HERLAN EFFENDI, POSITIF MENGANDUNG GANAJA terdaftar sebagaigolongan nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menten Nomor 05 Tahun 2020 TentangPerubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UndangUndang RepublikIndonesia No. 35 Tahun

(Dua juta rupiah) ; 7i hasil penjualan Kerbau tersebut Terdakwa mendapat basebesar Rp.200.000,(Dua ratus ribu rupiah) ;mbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke1 dan ke4 KUHP ;mbang, bahwa Pasal 363 ayat (1) ke1 dan ke4 KUHP meisurunsur sebagai berikut : 2 hewan terneh ;.Uruhnnya atau sebagian milik orang lain secara melawanmB secara bersama~sama oleh dua orang atau lebih ;IT py am of P :Menten siete te ee3 L dan barang bukti dipersidangan diperoleh

;e bahwa tidak ada ketentuan yang mengatur bahwa apabila Pasal 8 ayat(1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.04/2008 tidakdilaksanakan, maka eksportir mengajukan PEB baru, yang diatur adalahapabila Pasal 8 ayat (1) tidak dilaksanakan maka sanksinya Pasal 8 ayat(2) Peraturan Menten Keuangan Nomor 214/PMK.04/2008 eksportirtersebut tidak diberikan pelayanan;e bahwa alasan Penetapan Kembali Terbanding mengkoreksi kurang bayarBea Keluar PEB Pemohon Banding dengan menggunakan Pasal 7 danPasal 8 Peraturan

dengan tegas pertimbanganhukum Judex Facti perkara a quo yang menyatakan:Bahwa Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.04/2008merupakan pendelegasian dari Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 55Tahun 2008 ... tidak mendelegasikan mengenai pembetulan terhadaptanggal perkiraan ekspor sebagaimana diatur dalam Pasal 7 danmengenai kewajiban Eksportir mengajukan pembatalan pemberittahuanpabean ekspor karena pembetulan melampaui tanggal Perkiraan Eksporsebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Menten

Putusan Nomor 1070/B/PK/PJK/2016oleh Direktur Jenderal, dan permohonan perubahan atas kesalahanPemberitahuan Pabean Ekspor diatur dengan atau berdasarkanPeraturan Menten;e Pasal 18 menyatakan Ketentuan lebih lanjut mengenai tata carapengajuan keberatan, penetapan keberatan, dan tata carapengembalian Bea Keluar diatur dengan atau berdasarkan PeraturanMenter:Bahwa dalam konsiderans menimbang PMK 214/2008 telah disebutkanpahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (5), Pasal14, dan Pasal

Unsur tanpa hak atau melawan hukum;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak dalam unsur iniadalah setiap orang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan,mengedarkan, menjual narkotika golongan harus mendapat izin/persetujuandari pihak yang berwenang yaitu Wenten Kesehatan, Menten PerdaganganPerindustrian dan Menten Perhubungan.

UndangUndang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang: Pasal 27 ayat (2): Ketentuan mengenai muatan, pedoman, dan tata carapenyusunan rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diatur dengan peraturan Menten;Halaman 15 dari 18 halaman. Putusan Nomor 19 P/HUM/20162. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang PenyelenggaraanPenataan Ruang; Pasal 159: Ketentuan mengenai teknis dan tata cara penyusunanperaturan zonasi kabupaten/kota diatur dengan peraturan Menten;3.

mengenai pengukuran dan pemetaan bidangbidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran ditetapkan oleh Menteri ;Pasal 28 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 ;(1) Setelah jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalamPasal 26 ayat (1) berakhir, data fisik dan data yuridis yang diumumkantersebut oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secarasistematik atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanahsecara sporadik disahkan dengan suatu Berita Acara yang berikutnyaditetapkan oleh Menten

mikrofilm ;(6) Rekaman dokumen yang dihasilkan alat elektronik atau mikrofilmsebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempunyai kekuatan pembuktiansesudah ditandatangani dan dibubuhi cap dinas oleh Kepala KantorPertanahan yang bersangkutan ;(7) Bentuk cara penyimpangan penyajian dan penghapusan dokumendokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), demikianjuga cara penyimpangan dan penyajian data pendaftaran tanah denganalat elektronik dan mikrofilm sebagaimana dimaksud pada ayat (5)ditetapkan oleh Menten

302 yang berbuny); Artinya: Barang siapa menggantungkan talak dengan sesuatu sifat, maka jatuhlah talaknyaitu dengan adanya sifat itu menurut dlohirnya ucapan; Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 411 Tahun2000 tertanggal 04 Oktober 2000 Majelis Hakim menetapkan besarnya uang iwadl yangharus dibayar oleh Penggugat adalah Rp. 10.000,(sepuluh ribu rupiah) meskipun Tergugatketika mengucapkan taklik talak besarnya uang 'iwadl tidak seperti tersebut dalam SuratKepuittisan Menten

Unsur tanpa hak atau melawan hukum;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 7anpa hak dalam unsur iniadalah setiap orang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan,mengedarkan, menjual narkotika golongan harus mendapat izin/persetujuandari pihak yang berwenang yaitu Wenten Kesehatan, Menten PerdaganganPernndustnan dan Menten Perhubungan.

terjadinya perbedaan atauketidak lengkapan penyehutan identitas nama dalam suatu akta mutiakdiperiukan, sehingga tindakan Pemohon untuk mengajukan perneohonanperubahan nama dapat dibenarkan;Menimbang, bahwa terhadap perubahan nama tersebut Majelis Hakitnberpandapat perubahan nama tidak menjadikan pemikahan antara Pemonhondengan Lilis binti Encang tidak sah atau harus dibalalkan, Hal int berdasatkanUndangundang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau PenambahanNama Keluarga dan ketentuan Peraturan Menten

Indonesia menurut ketentuanketentuanyang diatur dengan Peraturan Pemerintah;:Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal inimeliputi :a. pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;b. pendaftaran hakhak atas tanah dan peralihanhakhak tersebut;c. pemberian suratsurat tanda bukti hak, yangberlaku sebagai alat pembuktian yang kuat;Pendaftaran tanah diselenggarakan denganmengingat keadaan Negara dan masyarakat,keperluan lalu lintas sosial ekonomi sertakemungkinan penyelenggaraannya, menurutpertimbangan Menten

Putusan Nomor 67 K/TUN/2017hakhak tersebut;c. pemberian suratsurat tanda bukti hak, yangberlaku sebagai alat pembuktian yang kuat;(3) Pendaftaran tanah diselenggarakan denganmengingat keadaan Negara dan masyarakat,keperluan lalu lintas sosial ekonomi sertakemungkinan penyelenggaraannya, menurutpertimbangan Menten Agraria;(4) Dalam Peraturan Pemerintah diatur biayabiayayang bersangkutan dengan pendaftaran termaksuddalam ayat (1) diatas, dengan ketentuan bahwarakyat yang tidak mampu dibebaskan daripembayaran

Jikaberbicara tentang kesyahbandaran maka kita berbicara pada wilayahpengangkutan laut Karena penyelenggaraan angkutan sungai dan danausudah diatur oleh peraturan teknis dari menten perhubungan. Peraturannomor 73 tahun 2004 yang telah diubah dengan peraturan mentenperhubungan nomor 58 tahun 2007 tentang pengangkutan pelayaran sungaiHalaman 48 dari 99 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2019/PN Bigdan danau.

Hal tersebutberkorelasi dengan undangundang tentang pemerintahan daerah karenadalam peraturan menten perhubungan nomor 58 tahun 2007 pasal 8 jelasdikatakan bahwa urusan penyelenggaraan pengangkutan sungai dan danaubukan oleh Syahbandar. Karena Syahbandar tersebut merupakan urusanpenyelenggaraan pengangkutan laut;Bahwa prinsip dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan didaerah dapatdilihat dalam PP No 18 tahun 2018 tentang perangkat daerah.

Dalam hal ini kitaberbicara tentang kewenangan urusan pemerintahan di daerah tersebut,Dinas Perhubungan adalah urusan waijib tiap daerah yang kemudiandilaksanakan oleh Dinas Perhubungan ;Bahwa pekerjaan Dinas Perhubungan tersebut juga menyangkut tentangurusanurusan penyelenggaraan pengangkutan sungai dan danau dimanadiatur dalam peraturan menten perhubungan.

Sementara terdapatperaturan menten nomor 73 tahun 2004 dan nomor 58 tahun 2007 untkdanau dan suangai, maka dengan keadaan yang demikian berlaku ada Lexgeneralis yaitu Undangundang Pelayaran dan ada lex Specialis yaitu knususuntuk sungai dan danau;Bahwa konteksnya pada pembagian kewenangan, kesyahbandaran beradadibawah Dirlen Perhubungan Laut dan pelabuhan berada dibawah DirjenPerhubungan Darat, sebetulnya punya pembagian kewenangan yang rumahbesamya adalah tetao pada Dinas Perhubungan.

73 dan PeraturanMenten 58, Dinas Perhubungan Kabupaten Samsosir dibatasi dalammelakukan pengawasan, apalagi dengan Peraturan Menten 25 tahun 2015Dinas Perhubungan Kabupaten Samsosir hanya dibawah 7 GT, sedangkanuntuk diatas 7 GT menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi.

Blitar, tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknyayaitu. saksi, terdakwa mengambil burung kacer yang berada dalamsangkar;e Bahwa awalnya terdakwa naik sepeda motor Honda Supra Nomor Polisi:AG2054HY di dekat rumah saksi di Desa Kolomayan KecamatanWonodadi Kabupaten Blitar, terdakwa memarkir sepeda motornya didepan rumah saksi, terdakwa berpurapura menanyakan kepada saksiISMOYO dengan mengatakan "pak sing gadah griyo niki tengpundi" (pak yang punya rumah ini dimana), dijawab oleh saksi ISMOYOlek yah menten

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah padatanggal 25 Oktober 2009, dihadapan Pejabat Kantor Urusan AgamaKecamatan Menten, Jakarta Pusat, sebagaimana tercantum dalam KutipanAkta Nikah Nomor XXXX tanggal 25 Oktober 2009;2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat berdasarkan kehendak keduabelah pihak dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambiltempat kediaman bersama di XXXX;Halaman 1 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1931/Pdt.G/2016/PA. Bks.

dokumen dokumen lainnya, tempatdan tanggal lahir Pemohon II adalah Boyolali, 25 Oktober 1964 dan tercatatdi buku nikah tempattanggal lahir, Randu 22 tahun;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dihubungkandengan ketentuan pasal 52 ayat (1) dan pasal 56 ayat (1) Undang Undang Nomor 23tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 93 dan pasal 97 PeraturanPresiden Nomor 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan Tata cara PendaftaranPenduduk dan Pencatan Sipil jo pasal 34 Peraturan Menten

Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menten Agama Nomor 3 Tahun 1975Pengadian Agama berwenang untuk memerksa dan menjatuhkan penetapan isbat nikah, okhkarenanya permohonan Pemohon tersebut dapat diterimaimtuk diperiksa kbih knjut;Menimbang, bahwa Pemohon imtuk memperkuat dalikdalil permohonaimya tersebut telahmengajukan alatalat bukti tertulis yatu bukt P. P.2, P.3, dan P4 serta Hal. 5 dari 8 Put.

sebelum nikah adalah SAHADIbin WIROREDUJO dan setelah nikah HARSO WIREJO bin WIROREDJO;Penetapan Nomor 0293/Pdt.P/2017/PA.BiHalaman 6 dari 8 halamanMenimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dihubungkandengan ketentuan pasal 52 ayat (1) dan pasal 56 ayat (1) Undang Undang Nomor 23tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 98 dan pasal 97 PeraturanPresiden Nomor 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan Tata cara PendaftaranPenduduk dan Pencatan Sipil jo pasal 34 Peraturan Menten

Kecamatan LeaLea, Kota Baubau pada tanagal 12u4980 awinan Pemohon dan Pemohon I: 1498 akan Syariat Islam dan ketentuan peraturan perundangundanganpeyand perlakumenimbang,tang Perkawinan menedrut hukum masingmasing agamanyaketentuan tersebut. dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islamor 1 Tahun 1991 juncto Keputusan Menten Agama RIdisebutkan bahwa perkawinan adalah sah. apabila2 Ayat (1)Keltelah dilaksana kanketentuan Pasal 2 Ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun4974 ten askan bahwa perkawinan adalah sah.

angkasa ialah hukum adat,sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan NegaraBahwa oleh karena asal usul kayu yang diangkut Mobil Truck Cold DieselNo.PolBM 9281 DH itu berasal dari Hutan Hak dan atau Hak Ulayat seluas226,15 Ha yang dimiliki sebanyak 249 KK dan telah memiliki titel alas hakmaka menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri Kehutanan RINomor : P.32/MenlhkSetierv2015, Tanggal 07 Juli 2015 TENTANG HUTANHAK BAB Pasal 1 ayat 4, 5, 6, s/d Pasal 11 Jo Peraturan Menten

Manteri Kehutanan RI Nomor :P.32/MenlhkSetierv2015, Tanggal 07 Jui 2015 TENTANG HUTAN HAK JoHalaman 11 dari 17 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2017/PNRhl10.11.Peraturan Menteri Lingkungan Hiduo dan Menteri Kehutanan RI Nomor :P.21/MenLHK2015, Tanggal 01 Juni 2015, TENTANG PENATAUSAHAANHASIL HUTAN YANG BERASAL DARI HUTAN HAK, akibat iidakpropesionalnya pihak penyidik TERMOHON dalam hal menangani kasuskasus yang menyangkut KHUSUSNYA BIDANG KETUTAHAN UndangUndang Kehutanan dan atau Peraturan Menten

.: 3437/NNFNIII /2020, tanggal 14 Agustus 2020, setelah dilakukanpemenksaan 1 (satu) shacet plastik bensikan knistal bening dengan beratnetto 0,1298 gram,, adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftardalam Golongan Nomo.r Urut 61 Lampiran Peraturan Menten KesehatanRepublik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan PenggolonganNarkotika didalam Lampiran UndangUndang RI Nomor 35 tahun 2009tentang Nankotika Bahwa sisa banang bukti setelah dilakukan pemeniksaan adalahseberat 0,1079, sisa barang

Lab.:3437/NNFNIII /2020, tanggal 14 Agustus 2020, setelah dilakukanpemenksaan 1 (satu) shacet plastik bensikan knistal bening dengan beratnetto 0,1298 gram,, adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftardalam Golongan Nomo.r Urut 61 Lampiran Peraturan Menten KesehatanRepublik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan PenggolonganNarkotika didalam Lampiran UndangUndang RI Nomor 35 tahun 2009tentang Nankotika.