Ditemukan 18642 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 15-03-2019 — Putus : 30-04-2019 — Upload : 08-05-2019
Putusan PN PURWOKERTO Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN Pwt
Tanggal 30 April 2019 — Penuntut Umum:
BOYKE HENDRO UTOMO, S.H.
Terdakwa:
BUDI SANTOSO alias BODONG Bin WINOTO MIHARJO
649
  • Menyatakan Terdakwa Budi Santoso Alias Bodong Bin Winoto Miharjo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menyalurkan Psikotropika";

    2.

    Menyatakan terdakwa BUDI SANTOSO alias BODONG bin WINOTOMIHARJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana tanpa hak menyalurkan psikotropika sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (2) UU RI Nomor 05 Tahun 1997tentang Psikotropika;2.
    Banyumas karena telah menyalurkan psikotropika jenis Merlopam2 Klorazepam 2 mg sebanyak 1 (satu) strip milik saksi diserahkankepada saksi DEDE PURNOMO alias DEBLONGBahwa terdakwa telah menyalurkan barang berupa 1 (satu) Strip Tabletkemasan warna Biru bertuliskan Merlopam 2 Klorazepam 2 mg berisi 10(sepuluh) butir kepada saksi DEDE PURNOMO pada hari Rabu tanggal23 Januari 2019 sekitar pukul 18.30 wib di rumah kontrakan terdakwaDs. Karangrau Rt. 01 Rw. 03, Kec. Sokaraja, Kab.
    Banyumas karena telah menyalurkan psikotropika jenis Merlopam2 Klorazepam 2 mg sebanyak 1 (Satu) strip milik saksi ADITYA SATRIABUDI alias ADIT diserahkan kepada saksiBahwa terdakwa telah menyalurkan barang berupa 1 (satu) Strip Tabletkemasan warna Biru bertuliskan Merlopam 2 Klorazepam 2 mg berisi 10(sepuluh) butir kepada saksi pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019sekitar pukul 18.30 wib di rumah kontrakan terdakwa Ds. Karangrau Rt.01 Rw. 03, Kec. Sokaraja, Kab.
    Banyumas karena telah menyalurkan psikotropika jenis Merlopam 2Klorazepam 2 mg sebanyak 1 (Satu) strip milik saksi ADITYA SATRIA BUDIalias ADIT diserahkan kepada saksi DEDE PURNOMO alias DEBLONG.Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekira jam08.00 WIB saksi ADITYA SATRIA BUDI (dilakukan penuntutan secaraterpisah) datang ke rumah kontrakan terdakwa di Desa Karangrau Rt.0O1Rw.03 Kecamatan Sokaraja Kab.
    obat Merlopam milik saksiADITYA SATRIA BUDI kepada orang lain dan terdakwa mendapat keuntunganberupa uang yaitu diantaranya pada hari Selasa tanggal 1 Januari 2019terdakwa pernah menyalurkan obat Merlopam milik saksi ADITYA SATRIA BUDIkepada Sdr.
Putus : 05-12-2011 — Upload : 07-11-2012
Putusan PN KEDIRI Nomor 303/Pid.B/2011/PN.Kdr
Tanggal 5 Desember 2011 — BUDI SANTOSO Als. GOGOR Bin SURANI
275
  • GOGOR Bin SURANI bersalah melakukanTINDAK PIDANA SECARA BERSAMASAMA MENYALURKAN PSIKOTROPIKASELAIN YANG DITETAPKAN DALAM PASAL 12 AYAT (2) UURI NOMOR 5 TAHUN1997 TENTANG PSIKOTROPIKA sebagaimana diatur dalam pasal 60 Ayat (2) Undangundang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika Jo. Pasal 55 Ayat (1)Ke1 KUHPidana. Dalam Surat Dakwaan Kesatu ;2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BUDI SANTOSWO Als.
    Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP adalahsebagai berikut:Menimbang bahwa unsurunsur tindak pidana dalam pasal 60 ayat (2) UU No. 5 Tahun1997 tentang Psikotropika adalah sebagai berikut :1 Barang siapa ;2 Menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 12 ayat (2) ;3 Dilakukan dengan bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan,membantu, menyuruh, turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan ;Ad.1.
    Unsur menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 12 ayat (2)Menimbang bahwa pasal 12 ayat (2) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentangPsikotropika menentukan bahwa penyaluran psikotropika sebagairnana dirmnaksud pada ayat (2)hanya dapat dilakukan oleh :a. Pabrik obat kepada pedagang besar farmasi, apotek, sarana penyimpanan sediaan fannasiPemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan / atau lembaga pendidikan.b.
    /Rw. 01/05 Kecamatan Kras Kabupaten Kediri terdakwatersebut diatas ditangkap karena mereka telah menyalurkan psikotropika jenis pil Decazepamtanpa disertai surat ijin dari yang berwenang, sebelumnya saksi telah melakukan penangkapanlebih dahulu kepada saksi MOHAMAD KURNIA YAHYA yang ketika diinterogasi menerangkanmemperoleh psikotropika jenis pil Decazepam dari terdakwa BUDI SANTOSO;Menimbang bahwa terdakwa BUDI SANTSO telah menerangkan bahwa telah mendapatpsikotropika jenis pil Decazepam baru sekali
    psikotropika ;Menimbang bahwa oleh karena perbuatan terdakwa BUDI SANTOSO adalah tidak untukkepentingan Pabrik obat, pedagang besar farmasi, maupun sarana penyimpanan sediaan farmasiPemerintah dan juga bukan untuk lembaga penelitian maupun lembaga pendidikan, maka telahternyata bahwa terdakwa telah menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 12ayat (2) sehingga unsur ini telah terpenuhi ;Ad 3, Unsur Dilakukan dengan bersekongkol ataubersepakat untuk melakukan, melaksanakan,membantu
Register : 05-03-2015 — Putus : 05-03-2015 — Upload : 29-04-2015
Putusan PN MAJALENGKA Nomor 23/Pid.C/2015/PN Mjl
Tanggal 5 Maret 2015 — ENDANG SARDI
697
  • ketentuan Pasal 9 ayat (1) Perda No. 06 Tahun 2011 menyatakanBarang siapa melanggar ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 PeraturanDaerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau dendasebanyakbanyaknya Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah), dimana perbuatan terlarangdalam Pasal 2 adalah :(1) Memproduksi dan/atau mengoplos minuman beralkohol golongan A, B, C, minumantradisional beralkohol dan/atau sejenisnya di Kabupaten Majalengka;(2) Memasukan, menyimpan, menimbun, menyalurkan
    , mengedarkan, menjual dan/ataumeminum minuman beralkohol golongan A, B, C, minuman tradisional beralkoholdan/atau oplosannya di Kabupaten Majalengka;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tindak pidana yang didakwakan kepadaTerdakwa adalah :1 Barang Siapa;2 Memproduksi dan/atau mengoplos, Memasukan, menyimpan, menimbun,menyalurkan, mengedarkan, menjual dan/atau meminum minuman beralkoholgolongan A, B, C, minuman tradisional beralkohol dan/atau oplosannya diKabupaten Majalengka;Menimbang, bahwa unsur
    pertama barang siapa menunjuk pada manusia sebagaisubyek hukum yang dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana, dimana pada dasarnyamenurut ketentuan yang merupakan subjek tindak pidana adalah manusia (naturlijkepersoonen), fakta di persidangan menunjukkan Terdakwa berkualitas sebagai naturlijkepersoonen, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;Menimbang, bahwa dalam unsur kedua, perbuatan alternatif terlarangnya adalahdalam bentuk Memproduksi dan/atau mengoplos memasukan, menyimpan, menimbun,menyalurkan
    beralkohol dan/atau oplosannya di Kabupaten Majalengka;Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 5 Perda No. 6 Tahun 2011 diaturmengenai golongan minuman beralkohol yakni :1 Golongan A: minuman berkadar alkohol 1 % sampai dengan 5%;2 Golongan B : minuman berkadar alkohol lebih dari 5% sampai dengan 20%;3 Golongan C : minuman berkadar alkohol lebih dari 20% sampai dengan 55%;Menimbang, bahwa dengan demikian di Kabupaten Majalengka terlarangmemproduksi dan/atau mengoplos, memasukan, menyimpan, menimbun, menyalurkan
    ,mengedarkan, menjual dan/atau meminum minuman beralkohol, minumantradisionalberalkohol dan/atau oplosannya dengan kadar 1 % ke atas;Menimbang, bahwa larangan tersebut tidak berlaku sepenuhnya karena adapengecualian dalam Pasal 3 ayat 1 yakni diperbolehkannya memasukan, menyalurkan,menjual dan meminum minuman jenis anggur yang kadar alkoholnya dibawah 15 % (limabelas persen) untuk tujuan kesehatan dan pengobatan dengan syarat yang di atur dalam Pasal4 Perda No. 6 tahun 2011 tersebut yakni :1 Harus
Register : 22-06-2020 — Putus : 09-09-2020 — Upload : 19-11-2020
Putusan PN SUNGGUMINASA Nomor 232/Pid.B/2020/PN Sgm
Tanggal 9 September 2020 — Penuntut Umum:
1.Arifuddin Achmad,SH.,MH.
2.Suryani,SH
Terdakwa:
MEINAR MANSUR, S.E. Binti MANSUR
7614
  • IkramRiswandi kemudian menyalurkan kepada Pangkalan Tenriani pada tanggal 26Desember 2019 namun uang pembayaran saksi Tenriani sebesar Rp.22.000.000, yang diterima terdakwa melalui saksi Tyna H. Tino tidak disetorkankeperusahaan PT. Daneswara Energy Utama milik saksi korban Muh.
    Daneswara EnergyUtama sebagai Agen Gas LPG 3 kg yang menyalurkan gas LPG 3 kg ke pangkalanyang ada di Kabupaten Gowa; Bahwa adapun yang telah digelapkan oleh Terdakwa adalah 50 (lima puluh)buah tabung gas LPG 3 kg. Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara menyalurkan 50(lima puluh) buah tabung gas LPG 3 kg milik agen PT.
    50(lima puluh) buah tabung Gas LPG 3 kg; Bahwa Tabung yang disalurkan kepangkalan bersama beserta dengan isinya; Bahwa adapun harga 1 (satu) buah tabung yaitu sebesar Rp.133.000,(Seratus tiga puluh tiga ribu rupiah); Bahwa adapun prosedur agen menyalurkan gas kepangkalan yaitu awalnyapihak agen meminta KTP atas nama pangkalan kemudian diajukan ke Pertamina,setelah itu dari pihak Pertamina melakukan survey lokasi dan menentukan titikkoordinat pangkalan setelan disetuji oleh Pertamina pangkalan membuat
    DaneswaraEnergy UtJalan Poros Macanda 2, Kelurahan Mawang, Kecamatan Somba Opu,Kabupaten Gowa;Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 232/Pid.B/2020/PN Sqm Bahwa saksi bekerja di PT Danewara Enery Utama sebagai supirpengangkutan tabung gas LPG 3 KG untuk diantarkan kepangkalanpangkalan; Bahwa adapun cara Terdakwa menggelapkan uang milik PT DaneswaraEnergy Utama yaitu dengan cara menyalurkan 50 (lima puluh) buah tabunggas LPG 3 kg milik agen PT.
    Daneswara Energy Utama sebanyak 560(lima ratus enam puluh) buah tabung dalam satu kali pengantaran,selanjutnya dibawa ke SPBU untuk di isi, Kemudian setelah diisi langsungsaksi membawa kepangkalan yang telah bekerja sama dengan PT.Daneswara Energy Utama untuk disalurkan; Bahwa saksi pernah menyalurkan sebanyak 50 (lima puluh) buahtabung gas LPG 3 kg kepangkalan saksi Tenriani; Bahwa yang menyuruh saksi untuk menyalurkan tabung tersebutadalah Terdakwa sebagai staff diperusahaan PT.
Register : 11-09-2020 — Putus : 18-11-2020 — Upload : 18-11-2020
Putusan PA NABIRE Nomor 147/Pdt.G/2020/PA.Nbr
Tanggal 18 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
10323
  • Gugatan Penggugat sebagian;
  • Menetapkan Penggugat (Ridar Marsumbar Diansyah Djaelani Bin Djaelani) sebagai pemegang hak pemeliharaan anak (hadhanah) terhadap kedua anak yang masing-masing bernama: Muhammad Ibrahim Yusuf Nur Diansyah bin Ridar Marsumbar Diansyah Djaelani umur 7 tahun dan Muhammad Ismail Putra Diansyah bin Ridar Marsumbar Diansyah Djaelani umur 6 tahun, dengan ketentuan kepada Penggugat dilarang menghalang-halangi Tergugat sebagai ibunya untuk bertemu dan menyalurkan
    REKONVENSI:

    1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvesi/Tergugat sebagian;
    2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat (Tanna Tansi Binti Tansi Baco) sebagai pemegang hak pemeliharaan anak (hadhanah) terhadap anak yang bernama: Aisyah Adreena Putri Diansyah binti Ridar Marsumbar Diansyah Djaelani umur 3 tahun dengan ketentuan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat dilarang menghalang-halangi Tergugat Rekonvensi/Penggugat sebagai Ayahnya untuk bertemu dan menyalurkan
    Menetapkan Penggugat (Penggugat ) sebagaipemegang hak pemeliharaan anak (hadhanah) terhadap kedua anak yangmasingmasing bernama: Anak 1 umur 7 tahun dan Anak 2 umur 6tahun, dengan ketentuan kepada Penggugat dilarang menghalanghalangTergugat sebagai ibunya untuk bertemu dan menyalurkan kasih sayangnya;3. Menyatakan gugatan Penggugat selebihnya tidak dapatditerima;Hal. 61 dari 63 Putusan Nomor 147/Pdt.G/2020/PA. Nbr.DALAM REKONVENSI:1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvesi/Tergugatsebagian;2.
Putus : 05-09-2017 — Upload : 11-10-2017
Putusan PN WATES Nomor 76/Pid.Sus/2017/PN Wat
Tanggal 5 September 2017 — SUPRIYANTO Als. SUPRI Bin (Alm) MANGUN KARTONO
6710
  • SUPRI Bin (Alm) MANGUN KARTONOtersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyalurkan Psikotropika Golongan IV sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum ; ---------------------------------------------------------------------------------2.
    SUPRI Bin (Alm) MANGUN KARTONOdalam menyalurkan Psikotropika tanpa disertai izin dari pejabat yangDEPWONANG. = no nnnnnn nnn en nnn nnn en nne cnn noe non nnn noe nen nnn enn nnn mannan annPutusan Nomor 76 /Pid.Sus/2017/PN Wat, Hal 7 dari 33 halon= = Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal60 ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentangPISIKOTIO DIK. ssen cee ene eee erence eeMenimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa tidakmengajukan Eksepsi
    Saksi HANDY PRABOWO Bahwa terdakwa ditangkap oleh 1 unit satnarkoba Polres Kulon Progo; padahari Senin tanggal 01 Mei 2017 sekitar pukul 16.20 Wib di jalan Yogya SoloKm 13.1 Krajan Rt 006 Rw 003,Tirtomartani Kalasan Sleman tepatnya didepan RS Panti Rini; Bahwa terhadap terdakwa digeledah sehubungan perkaramemilikiimenyimpan dan atau membawa dan atau menyalurkan obat /pilPsikotropika jenis Alprazolam 1 mg dalam kemasan tablet warna silver danjenis Riklona Clonazepam 2 mg dalam kemasan tablet warna
    Saksi ADITYA KURNIA DILIAN SUKMABahwa terdakwa ditangkap oleh 1 unit satnarkoba Polres Kulon Progo; padahari Senin tanggal 01 Mei 2017 sekitar pukul 16.20 Wib di jalan Yogya SoloKm 13.1 Krajan Rt 006 Rw 003,Tirtomartani Kalasan Sleman tepatnya didepan RS Panti Rini; Bahwa terhadap terdakwa digeledah sehubungan perkara memilikismenyimpan dan atau membawa dan/atau menyalurkan obat /pilPsikotropika jenis Alprazolam 1 mg dalam kemasan tablet warna silver danjenis Riklona Clonazepam 2 mg dalam kemasan
    Saksi BAYU TEJO MARTONO Bahwa terdakwa ditangkap oleh 1 unit satnarkoba Polres Kulon Progo; padahari Senin tanggal 01 Mei 2017 sekitar pukul 16.20 Wib di jalan Yogya SoloPutusan Nomor 76 /Pid.Sus/2017/PN Wat, Hal 11 dari 33 halKm 13.1 Krajan Rt 006 Rw 003,Tirtomartani Kalasan Sleman tepatnya didepan RS Panti Rini; Bahwa terhadap terdakwa digeledah sehubungan perkara memilikismenyimpan dan atau membawa dan atau menyalurkan obat /pilPsikotropika jenis Alprazolam 1 mg dalam kemasan tablet warna silver
    Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sahdan meyakinkan ; nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn crn nnn renner nnn nnn nnn ne nneMenimbang, bahwa sehingga dengan demikian Terdakwa telah melakukanperbuatan Menyalurkan Psikotropika Golongan IV sebagaimana dakwaan keduaJaksa Penuntut Umum ; 92+ 225 2n nnn none conn nner con nnn con nnn cen nee cnnMenimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan telah terbuktibersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua
Putus : 12-02-2009 — Upload : 04-04-2014
Putusan PN DEPOK Nomor 75/ Put.Pid/B/2009/PN.Dpk
Tanggal 12 Februari 2009 — MUHAMMAD ARIEF Alias BAGOL Bin AAN
2115
  • KOMENG Bin SUPRIYADEadalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I htomor urut 8 LamplranUndangundang Republik Indonesia No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.e Bahwa terdakwa menawarlon untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli,menyerahkan, menerima, meiijadi perantara dalam jua!
    KOMENG Bin SUPRIYADEadalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I htomor urut 8 LamplranUndangundang Republik Indonesia No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.Halaman 5 dari 14 / Putusan Nomor : 75/Pid.B/2009/PN.Dpk.e Bahwa terdakwa menawarlon untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli,menyerahkan, menerima, meiijadi perantara dalam jua!
    KOMENG Bin SUPRIYADEadalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I htomor urut 8 LamplranUndangundang Republik Indonesia No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.Bahwa terdakwa menawarlon untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli,menyerahkan, menerima, meiijadi perantara dalam jua!
    Unsur mengimpor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli,menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan Idalam bentuk tanaman;Ad.1.
    Unsur mengimpor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli,menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan Idalam bentuk tanaman;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengimpor, menawarkanuntuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadiperantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman bahwaberdasarkan faktafakta hukum, yang terungkap dipersidangan, terdakwa membawabarang bukti berupa 6 (enam) bungkus kertas
Register : 05-09-2018 — Putus : 22-10-2018 — Upload : 07-11-2018
Putusan MS LHOK SUKON Nomor 442/Pdt.G/2018/MS-Lsk
Tanggal 22 Oktober 2018 — PENGGUGAT TERGUGAT
157
  • Menetapkan anak bernama ANAK KANDUNG umur 1 tahun 9 bulan berada di bawah hadhanah Penggugat dengan memberikan hak kepada Tergugat untuk melihat, menyalurkan kasih sayangnya kepada anak yang dalam pemeliharaan Penggugat;5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
Register : 11-04-2018 — Putus : 21-05-2018 — Upload : 22-06-2018
Putusan MS LHOK SUKON Nomor 240/Pdt.G/2018/MS.Lsk
Tanggal 21 Mei 2018 — PENGGUGAT TERGUGAT
239
  • Menetapkan anak bernama ANAK KANDUNG bin TERGUGAT umur 8 bulan berada di bawah hadhanah Penggugat dengan memberikan hak kepada Tergugat untuk melihat, menyalurkan kasih sayangnya kepada anak yang dalam pemeliharaan Penggugat;5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah);
Register : 04-10-2016 — Putus : 08-11-2016 — Upload : 29-11-2016
Putusan PN NGANJUK Nomor Nomor 282/Pid B/2016/PN Njk.
Tanggal 8 Nopember 2016 — Agus Wibowo Bin Darmo
558
  • Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan yang ditandatangani oleh KepalaKSP Setia Bhakt No. 0105/SKEP/KP/KSP.SB.II/2016 tanggal 26 Februari 2016, terdakwamenjadi Karyawan KSP Setia Bhakti Cabang Nganjuk, khususnya sebagai Petugas Lapangandengan gaji setiap bulannya antara Rp.1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh mbu rupiah) pada KSP Setia Bhakti, yang1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp.mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :e Mencari nasabah baru;e Menyalurkan
    No. 0105/SKEP/KP/KSP.SB.II/2016 tanggal 26 Februari 2016, terdakwamenjadi Karyawan KSP Setia Bhakti Cabang Nganjuk, khususnya sebagai Petugas Lapangandengan gaji setiap bulannya antara Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp.1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh nbu rupiah) pada KSP Setia Bhakti, yangmempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :e Mencari nasabah baru;e Menyalurkan pinjaman kepada nasabah;e Melakukan penagihan angsuran pinjaman terhadap nasabah dan menerima
    No. 0105/SKEP/KP/KSP.SB.II/2016 tanggal26 Februari 2016;Bahwa terdakwa diangkat sebagai karyawan KSP Setia Bhakti dengan jabatan sebagai petugaslapangan dengan tugas dan tanggung jawab mencari nasabah, menyalurkan pinjaman padanasabah serta menerima uang angsuran dari nasabah ke KSP Setia Bhakti;Bahwa terdakwa mendapatkan upah dari KSP sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) hinggaRp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);Bahwa prosedur peminjaman adalah calon nasabah mengajukan
    Bahwa Terdakwa menggunakan uang koperasi tersebut tanpamemberitahu apalagi meminta jjin kepada kantor dan para nasabah dimana perbuatan Terdakwa tersebutbertentangan dengan kewajiban hukumnya sebagai petugas lapangan KSP Setia Bhakti yang tugas dantanggungjawabnya adalah Mencari nasabah baru, Menyalurkan pinjaman kepada nasabah, Melakukanpenagihan angsuran pinjaman terhadap nasabah dan menerima uang angsuran dari nasabah danMenyetorkan uang angsuran dari nasabah ke KSP Setia Bhakti dan hal ini sangat
    Jadi perbuatan memiliki sesuatu benda adalahperbuatan terhadap suatu benda oleh orang yang seolaholah pemiliknya, perbuatan mana bertentangandengan sifat dari hak yang ada padanya atas benda tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan denganketerangan Saksisaksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa sebagai petugas lapangan KSP SetiaBhakti yang tugas dan tanggungjawabnya adalah Mencari nasabah baru, Menyalurkan pinjaman kepadanasabah, Melakukan penagihan
Register : 22-04-2013 — Putus : 18-12-2013 — Upload : 25-03-2014
Putusan PA JAKARTA TIMUR Nomor 1159/Pdt.G/2013/PAJT
Tanggal 18 Desember 2013 — - Yannovisyam Caniago Bin Sjamsul - Rastiti Amrita Yulinda Binti Rusdi A Djamil
6239
  • Menetapkan anak yang bernama Anak I bin Penggugat berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan/hadhonah Penggugat dengan tidak mengurangi hak dan kewajiban Tergugat sebagai ibu kandung dari anak tersebut dalam hal menyalurkan kasih sayangnya.Dalam Rekonepnsi.- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima.Dalam Konpensi dan Rekonpensi.Membebankan kepada Penggugat Konpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).
    Penggugat selaku ayah kandungnya dan dari hari Senin sampaihari Jumat dan pada hari libur Jumat sore dan sampai Minggu sore ada samaibunya (Tergugat) dan sebelum mereka bercerai anak tersebut juga seringdititipkan sama orang tuanya Penggugat / neneknya karena mereka berduabekerja.e Selama anak dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat anak tersebutdalam keadaan baikbaik dan ceria / lincah dan Tergugat tetap tidak dihalangiuntuk membawa anak tersebut setiap hari Jumat sore sampai Minggu soreuntuk menyalurkan
    membutuhkan kasih sayang ibunya,maka sesuai dengan pertimbangan hukum tersebut diatas bahwa anak ditetapkan dalampemeliharaan/hadhonah Penggugat, namun tidak berarti memiliki sebagaimanapertimbangan diatas sebab pada hakekatnya anak tersebut adalah milik berdua yaituPenggugat dan Tergugat sehingga meskipun secara fisik anak tersebut diperliharaPenggugat namun Tergugat sebagai ibu kandungnya tetap diberi waktu dandiperbolehkan untuk sewaktuwaktu bertemu/mengajak jalanjalan dan menginap dalamrangka menyalurkan
    Menetapkan anak yang bernama Muhammad Ali Sulaeman Syam binYannovisyam Caniago bin Sjamsul berada dalam pemeliharaan danpengasuhan/hadhonah Penggugat dengan tidak mengurangi hak dan kewajibanTergugat sebagai ibu kandung dari anak tersebut dalam hal menyalurkan kasihsayangnya.Dalam Rekonepnsi.e Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima.Dalam Konpensi dan Rekonpensi.Membebankan kepada Penggugat Konpensi untuk membayar biaya perkara inisebesar Rp. 316.000, (tiga ratus enam belas ribu
Register : 28-06-2019 — Putus : 31-07-2019 — Upload : 19-08-2019
Putusan PA Ngamprah Nomor 1373/Pdt.G/2019/PA.Nph
Tanggal 31 Juli 2019 — Penggugat melawan Tergugat
74
  • Tergugat selalu mementingkan kepentingan pribadi terlebihTergugat lebin menyalurkan hobi Tergugat dalam mincing dibandingkan dengan keluarga;d. Tergugat bersikap egois dan selalu membesarbesarkan masalah,masalah kecil berakhir dengan pertengkaran.
    terus menerus; Bahwa Saksi pernah melihat langsung pertengkaran antaraPenggugat dan Tergugat; Bahwa Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugatdisebabkan antara lain karena antara Penggugat denganTergugat sulit untuk membangun komunikasi yang baik satusama lain terlebin antara Penggugat dan Tergugat tidak adakesepahaman dalam membangun rumah tangga yangharmonis, Tergugat selalu bersikap kurang peduli mengenaibathin Penggugat, Tergugat selalu mementingkankepentingan pribadi terlebih Tergugat lebin menyalurkan
    secara verstek;Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatancerai adalah bahwa Bahwa Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugatdisebabkan antara lain karena antara Penggugat dengan Tergugat sulituntuk membangun komunikasi yang baik satu sama lain terlebih antaraPenggugat dan Tergugat tidak ada kesepahaman dalam membangunrumah tangga yang harmonis, Tergugat selalu bersikap kurang pedulimengenai bathin Penggugat, Tergugat selalu mementingkan kepentinganpribadi terlebih Tergugat lebin menyalurkan
    Putusan No.1373/Pdt.G/2019/PA.Nphrumah tangga yang harmonis, Tergugat selalu bersikap kurang pedullimengenai bathin Penggugat, Tergugat selalu mementingkankepentingan pribadi terlebih Tergugat lebih menyalurkan hobi Tergugatdalam mancing di bandingkan dengan keluarga dan Tergugat bersikapegois selalu membesarbesarkan masalah;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, MajelisHakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadikeretakan ikatan batin sebagai suami istri
Register : 25-09-2018 — Putus : 28-11-2018 — Upload : 18-12-2018
Putusan PN SLEMAN Nomor 465/Pid.Sus/2018/PN Smn
Tanggal 28 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
SURYO ATMONO , S H
Terdakwa:
SAIFUL BAYU SUSENO Bin MUJIRAN
6912
  • tindak pidana MENYALURKAN PSIKOTROPIKA SELAIN YANG DITETAPKAN PASAL 12 (2) sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 60 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
  • Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu ) tahun dan 2 ( dua ) bulan dan denda sejumlah Rp 1.000.000,00 ( satu juta rupiah ) apabila denda tidak dibayar diganti hukuman kurungan selama 3 ( tiga) bulan .
    Saksi YOGO TRIYONO, SH, : Bahwa saksi bersamasama dengan SUGITO WONTOLO dan SULISSETYO SAPUTRO, SE telah melakukan penangkapan terhadapterdakwa SAIFUL BAYU SUSENO Bin MUJIRAN pada hari Rabutanggal 1 Agustus 2018 sekira pukul 19.00 WIB di Utara Lampu MerahPasar Stan Maguwoharjo Depok Sleman dikarenakan terdakwa SAIFULBAYU SUSENO Bin MUJIRAN telah membawa, memiliki ataumenyimpan ataupun menyalurkan psikotropika.
    Sleman dikarenakan terdakwaSAIFUL BAYU SUSENO Bin MUJIRAN telah menjual atau menyalurkan pilAprazolam atau psikotropika tanpa ada jjin dari pejabat yang berwenang.@ Bahwa selanjutnya terdakwa SAIFUL BAYU SUSENO Bin MUJIRAN dibawapulang ke rumahnya dan setelah sampai dirumah terdakwa, dilakukanpenggeledahan dan ditemukan pil Aprazolam dan pil Rikloa Clonazepamyang diperoleh oleh terdakwa terdakwa dari Rumah Sakit Hermina.@ Bahwa terdakwa SAIFUL BAYU SUSENO Bin MUJIRAN telah menjual pilAprazolam kepada
    Unsur menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalampasal 12 (2)Ad.1. Unsur Barang siapaMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah siapasaja subjek hukum penyandang hak dan kewajiban.
    Unsur menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalampasal 12 ayat (2):Menimbang bahwa Penyaluran psikotropika sebagaimana yang dimaksudpada pasal 12 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang hanya dapatdilakukan oleh :a. Pabrik obat kepada pedagang besar farmasi, apotek, saranapenyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit dan lembagapenelitian dan/atau lembaga pendidikan.b.
    Menyatakan Terdakwa SAIFUL BAYU SUSENO BIN MUJIRAN tersebutdiatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana . tindak pidana MENYALURKAN PSIKOTROPIKA SELAIN YANGDITETAPKAN PASAL 12 (2) sebagaimana diatur dan diancam pidanasesuai pasal 60 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.2.
Putus : 24-07-2009 — Upload : 08-07-2014
Putusan PN KABANJAHE Nomor 92/Pid.B/2009/PN.KBJ
Tanggal 24 Juli 2009 — -JAKUB SITEPU
547
  • Pupuk Sriwijaya (Pusri), selanjutnya PT.Pupuk Sriwijaya (Pusri) menyalurkan pupuk Urea bersubsidi kepadaterdakwa, kemudian terdakwa menyalurkan pupuk Urea bersubsidikepada kios pengecer UD. Junias dan UD.
    Pupuk Sriwijaya (Pusri)menyalurkan pupuk Urea bersubsidi kepada terdakwa, kemudianterdakwa menyalurkan pupuk Urea bersubsidi kepada kios pengecer UD.Junias dan UD.
    Junias Tarigandengan alasan Gudang pengecer tidak muat;Bahwa distributor harus menyalurkan pupuk bersubsidi kepadapengecer sesuai dengan RDKK yang disetujui oleh PT. Pusri;Bahwa pupuk bersubsidi tidak boleh dijual diluar kelompoktani;Bahwa alokasi pupuk yang disubsidi pemerintah masih minim/kurang untuk wilayah Kabupaten Karo, hal ini karenaketerbatasan kemampuan Pemerintah;Bahwa harga pupuk urea bersubsidi dari PT.
    Karo Jambi bertugasmengelola dan menyalurkan pupuk bersubsidi jenis urea diwilayah kerja yaitu Kecamatan Dolat Rakyat, Kecamatan Namandan Kecamatan Merdeka;Bahwa mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi pemerintah jenisurea adalah dibentuk kelompok tani selanjutnya dibuatkan RDKK(Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok), kemudian kelompok tanimembuat permohonan yang dibutuhkan melalui kios/pengeceryang sudah memiliki izin Deperindag untuk menyalurkan pupukurea bersubsidi pemerintah, selanjutnya pihak kios
    Karo Jambibertugas mengelola dan menyalurkan pupuk bersubsidi jenis ureaHalaman 33 dari 46 halaman34di wilayah kerja yaitu Kecamatan Dolat Rakyat, Kecamatan Namandan Kecamatan Merdeka;Bahwa mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi pemerintah jenisurea adalah dibentuk kelompok tani selanjutnya dibuatkan RDKK(Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok), kemudian kelompok tanimembuat permohonan yang dibutuhkan melalui kios/pengeceryang sudah memiliki izin Deperindag untuk menyalurkan pupukurea bersubsidi pemerintah
Putus : 11-07-2018 — Upload : 24-07-2018
Putusan PT SEMARANG Nomor 244/Pdt/2018/PT SMG
Tanggal 11 Juli 2018 — GULADI AKSIONO,SH lawan YEKTI REJEKI
7859
  • Pegadaian (Persero)sebagai Pengelola UPC Wedi Klaten ,tugas dan tanggung jawabTergugat diantaranya melakukan PENGUCURAN KREDIT USAHARUMAH TANGGA (KRISTA), atas dasar keputusan Direksi PT.Pengadaian no.233/US.2.00/2006 tanggal 26 Desember 2006 tentangpedoman operasional kredit usaha rumah tangga(krista) yang mulaiberlaku tangga 1 Januari 2007.Bahwa Kemudian Tergugat menyalurkan kredit krista kepada paranasabah,tetapi dalam hal menyalurkan Kredit Krista ,Tergugat nyatanyata telah bertentangan dengan
    Apabila personil yang ada di cabang belum memahamiaspek operasional Krista secara komprehensif, maka KantorCabang yang bersangkutan DILARANG menyalurkan pinjamanKrista sampai dengan ada petugas yang telah mengikuti Diklat Analis Kredit Berbasis Kelayakan Usaha ... 4.
    Sesuai fakta/buktibukti yang ada justru Penggugat yang terbu ktitelah melakukan perbuatan melawan hukum pada waktumembuat dan menyalurkan kredit Krista di cabangcabangPegadaian termasuk di UPC Wedi Klaten yang akan Tergugatbuktikan di bawah, sebagai berikut ;a.
    Bahwa status hukum Pegadaian pada waktu Penggugat(Direksi Pegadaian) membuat dan menyalurkan kreditKrista dan Kreasi (Fidusia) pada tahun 2006 adalahPerusahaan Umum (PERUM) dimana peraturan yangmengatur keberadaan Pegadaian pada waktu itu adalahPeraturan Pemerintah (PP) No.103 Tahun 2000 tentangPerusahaan Umum (PERUM) Pegadaian2. Bahwa sesuai pasal 8 huruf b PP.No.103 tahun 2000tersebut, PERUM Pegadaian diberikan kewenangan untukdapat menyalurkan jaminan fidusia.
    Justru yangterbukti telah melakukan perbuatan melawan pada waktu membuatdan menyalurkan kredit Krista adalah Penggugat sebagaimanatelah Tergugat kKemukakan pada bagian sebelumnya dalamjawaban ini18. Bahwa harus ditolak dalil Penggugat pada angka 10 gugatannyakarena hanya merupakan pemutarbalikkan fakta.
Putus : 22-06-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 490/B/PK/PJK/2016
Tanggal 22 Juni 2016 — PD TIRTA MUSI vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
3619 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa pendapatan Sambungan Baru yang dicatat sebagai PendapatanNon Air yang menjadi Dasar Pengenaan PPN/Penerbitan SKPKB PPN olehPemeriksa Pajak bukan berasal dari penyerahan BKP/JKP sebagaimanadimaksud Pasal 1 angka 4 dan 7 UU Nomor 18 Tahun 2001 yang dibuktikandari:a. bahwa PDAM Tirta Musi Palembang melakukan pemasangan pipa,assesoris dan meter air merupakan persyaratan mutlak dan sematamata untuk menyalurkan air bersih ke rumah pelanggan yaitu hanyasampai pada meter air di halaman bangunan rumah
    Air Bersih (PDAM Tirta Musi Palembang) tetapiadalah pendapatan yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatanpengadaan air bersih (persyaratan kepada calon pelanggan ataupelanggan atas pemasangan pipa dan meter air sebagai alat untukmenyalurkan dan mengukur pemakaian air serta perawatan danpemeliharaan yang mendapat subsidi dari perusahaan);Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 490 B/PK/PJK/2016d. bahwa pembebanan biaya pemasangan pipa, assesoris dan meter airkepada pelanggan yang digunakan untuk menyalurkan
    PDAM TIRTA MUSI melakukan pemasangan pipa dan meteran terbatashanya untuk menyalurkan air bersih ke lokasi pelanggan (hanya sampaipada meteran air di halaman bangunan/rumah pelanggan);2. PDAM TIRTA MUSI tidak melakukan pemasangan pipa atau jaringan padabangunan/rumah di lokasi pelanggan baik di rumah maupun pabrik;3. PDAM TIRTA MUSI melakukan pemasangan pipa dan meteran sematamata hanya sebagai alat untuk menyalurkan air bersih sampai ke lokasipelanggan;4.
    Pendapatan non air bukan penerimaan dari kegiatan di luar usahaperusahaan air bersih tetapi adalah penerimaan yang tidak dapatdipisahkan dari kegiatan pengadaan air bersih (persyaratan kepada calonpelanggan atau pelanggan atas pemasangan pipa dan meteran sebagaiHalaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 490 B/PK/PJK/2016alat untuk menyalurkan dan mengukur pemakaian air serta perawatan danpemeliharaan yang mendapat subsidi dari perusahaan);5.
Register : 17-11-2015 — Putus : 24-02-2016 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1141 B/PK/PJK/2015
Tanggal 24 Februari 2016 — PD. TIRTA MUSI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
3071 Berkekuatan Hukum Tetap
  • penyerahan air bersih yang dilakukan oleh Perusahaan AirMinum tidak perlu diterbitkan Faktur Pajak;2. bahwa pendapatan Sambungan Baru yang dicatat sebagai Pendapatan NonAir yang menjadi Dasar Pengenaan PPN/Penerbitan SKPKB PPN olehPemeriksa Pajak bukan berasal dari penyerahan BKP/JKP sebagaimanadimaksud Pasal 1 angka 4 dan 7 UU Nomor 18 Tahun 2001 yang dibuktikandari:a. bahwa PDAM Tirta Musi Palembang melakukan pemasangan pipa,assesoris dan meter air merupakan persyaratan mutlak dan sematamata untuk menyalurkan
    bukan merupakan penerimaan dari kegiatandiluar Perusahaan Air Bersih (PDAM Tirta Musi Palembang) tetapiadalah pendapatan yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatanpengadaan air bersih (persyaratan kepada calon pelanggan ataupelanggan atas pemasangan pipa dan meter air sebagai alat untukmenyalurkan dan mengukur pemakaian air serta perawatan danpemeliharaan yang mendapat subsidi dari perusahaan);d. bahwa pembebanan biaya pemasangan pipa, assesoris dan meter airkepada pelanggan yang digunakan untuk menyalurkan
    PDAM TIRTA MUSI melakukan pemasangan pipa dan meteran terbatashanya untuk menyalurkan air bersih ke lokasi pelanggan (hanya sampaipada meteran air di halaman bangunan/rumah pelanggan);2. PDAM TIRTA MUSI tidak melakukan pemasangan pipa atau jaringanpada bangunan/rumah di lokasi pelanggan baik di rumah maupunpabrik;3. PDAM TIRTA MUSI melakukan pemasangan pipa dan meteran sematamata hanya sebagai alat untuk menyalurkan air bersih sampai ke lokasipelanggan;4.
    Putusan Nomor 1141/B/PK/PJK/2015calon pelanggan atau pelanggan atas pemasangan pipa dan meteransebagai alat untuk menyalurkan dan mengukur pemakaian air sertaperawatan dan pemeliharaan yang mendapat subsidi dari perusahaan);5. Pembebanan pemasangan pipa dan meteran yang digunakan untukmenyalurkan air bersih hanya bersifat penggantian harga pipa dan upahpasang karena PDAM TIRTA MUSI belum mampu memberikanpemasangan baru secara gratis/cumacuma.
Register : 22-03-2012 — Putus : 04-07-2012 — Upload : 04-05-2014
Putusan PN MEDAN Nomor 14/ Pid.Sus.K / 2012 / PN.Mdn
Tanggal 4 Juli 2012 — - SHELLY alias LIEM SIOE LIE alias CES
7119
  • Alias PAK DIN selaku Kepala Kepala DinasPerindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi Kabupaten Nias untukdatang ke Kantor Dinas Perindagtamben Kabupaten Nias ;Bahwa pada saat terdakwa bertemu dengan saksi di kantor tersebut diatassaksi DINUVARUDDIN NASUTION menyampaikan kepada terdakwa bahwaakan ada pekerjaan penyaluran minyak goreng bersubsidi dimana saksimenjelaskan kepada terdakwa tentang program penyaluran minyak gorengyang dilaksanakan di Kabupaten Nias dengan cara menyalurkan /membagikan
    EKA PERKASA INDAH sebagai satu satunyapelaku usaha yang mengajukan Permohonan untuk menyalurkan subsidiminyak goreng TA. 2008 dan setelah dilakukan proses administrasi sesuaidengan Juknis ( Keputusan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Nomor : 16 /PDN / KEP / 3 / 2008 tanggal 05 Maret 2008 tentang Juknis PenyaluranMinyak Goreng kepada masyarakat berpenghasilan rendah ) maka DinasPerindagtamben Kab. Nias (dalam hal ini Kepala Dinas PerindagtambenHalaman 3 dari 141Putusan Nomor: ... / Pid. Sus.
    EKA PERKASA INDAH memenuhi syaratsebagai perusahaan yang akan menyalurkan subsidi minyak goreng.Kemudian setelah terdakwa selaku Direktur PT. EKA PERKASA INDAHmenjadi pelaksana penyaluran minyak goreng bersubsidi yang telahmemenuhi proses administrasi maka dilakukan kesepakatan harga antarasaksi DINMARUDDIN NASUTION, SE. Selaku = Kepala DinasPerindagtamben Kabupaten Nias dengan terdakwa SHELLY Alias LIEMSIOE LIE Alias CES selaku Direktur Utama PT.
    EKA PERKASA INDAHdengan kontrak masingmasing tahap sebagai berikut :Tahap (Pertama) sebagai berikut :1.Surat Perjanjian Kerja Nomor : 510 / 008 / P8EDAG / TPSMGN / IV/ 2010 tanggal 18 April 2008, dengan Nilai Kontrak sebesar Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah), yang bersumber dari DanaDIPA APBN RI Satuan Kerja Departemen Perdagangan RepublikIndonesia Nomor : 0010.0 / 06203.0 / / 2008 tanggal 06 Maret2008 TA. 2008 dengan pekerjaan Menyalurkan subsidi minyakgoreng bulan April tahun 2008 di Kabupaten
    Nias Provinsi SumateraUtara pada Rayon 1 Kecamatan GunungsitoliSurat Perjanjian Kerja Nomor : 510 / 009 / P8EDAG / TPSMGN / IV/ 2010 tanggal 18 April 2008, dengan Nilai Kontrak sebesar Rp.35.000.000, (tiga puluh lima juta rupiah), yang bersumber dariDana DIPA APBN RI Satuan Kerja Departemen PerdaganganRepublik Indonesia Nomor : 0010.0 / 06203.0 / / 2008 tanggal 06Maret 2008 TA. 2008 dengan pekerjaan Menyalurkan subsidi minyakgoreng bulan April tahun 2008 di Kabupaten Nias Provinsi SumateraUtara
Register : 03-01-2017 — Putus : 02-03-2017 — Upload : 14-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2 B/PK/PJK/2017
Tanggal 2 Maret 2017 — PD. TIRTA MUSI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
2414 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa PDAM Tirta Musi Palembang melakukan pemasangan pipa,assesoris dan meter air merupakan persyaratan mutlak dan sematamata untuk menyalurkan air bersih ke rumah pelanggan yaitu hanyasampai pada meter air di halaman bangunan rumah pelanggan;b. Bahwa PDAM Tirta Musi Palembang dengan tegas tidak melakukanpemasangan pipa atau jaringan pipa dalam bangunan rumah pelanggan;c.
    Bahwa pembebanan biaya pemasangan pipa, assesoris dan meter airkepada pelanggan yang digunakan untuk menyalurkan air bersihmerupakan biaya pendaftaran yang hanya bersifat penggantian hargapipa, assesoris dan meter air serta upah pasang yang pengerjaannyadilakukan oleh pihak ketiga (Instalatur) dimana PPNnya telah dibayarsemua oleh PDAM Tirta Musi.
    PDAM TIRTA MUSI melakukan pemasangan pipa dan meteran terbatashanya untuk menyalurkan air bersih ke lokasi pelanggan (hanya sampaipada meteran air di halaman bangunan/rumah pelanggan);2. PDAM TIRTA MUSI tidak melakukan pemasangan pipa atau jaringan padabangunan/rumah di lokasi pelanggan baik di rumah maupun pabrik;3. PDAM TIRTA MUSI melakukan pemasangan pipa dan meteran sematamata hanya sebagai alat untuk menyalurkan air bersih sampai ke lokasipelanggan;4.
    Putusan Nomor 2/B/PK/PJK/2017pelanggan atau pelanggan atas pemasangan pipa dan meteran sebagaialat untuk menyalurkan dan mengukur pemakaian air serta perawatan danpemeliharaan yang mendapat subsidi dari perusahaan);5. Pembebanan pemasangan pipa dan meteran yang digunakan untukmenyalurkan air bersin hanya bersifat penggantian harga pipa dan upahpasang karena PDAM TIRTA MUSI belum mampu memberikanpemasangan baru secara gratis/cumacuma.
Register : 19-10-2018 — Putus : 12-12-2018 — Upload : 18-12-2018
Putusan PN WATES Nomor 124/Pid.Sus/2018/PN Wat
Tanggal 12 Desember 2018 — Penuntut Umum:
NOVIANA PERMANASARI, SH
Terdakwa:
TRIYANTO Als GOTREX Bin SAIMAN
11521
  • M E N G A D I L I

    1. Menyatakan Terdakwa TRI YANTO Alias GOTREX Bin SAIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TANPA HAK MENYALURKAN PSIKOTROPIKA.
    Bahwa saksi bersama tim menyita Pil Merci Alprazolam dan Xanax tersebutoleh karena Terdakwa tidak memiliki jin didalam memiliki, menyimpan,membawa atau menyalurkan piltersebut. Bahwa Terdakwa menguasai Pil Mersi Alprazolam dan Xanax tersebut untukdipakai/ dikonsumsi sendiri, tetapi ada sebagian yang diberikan secara cumacuma kepada saksi Priyo Hapsoro alias Hap Bin Iskandar berupa empat butir pilmersi Alprazolam dan satu butir pil xanax.
    Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo (/ocus delicti),Terdakwa telah menyalurkan Psikotropika.4.
    Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membeli pil tersebutuntuk dikonsumsi sendiri dan akan dijual lagi serta Terdakwa tidakmempunyai surat ijin yang sah maupun resep dokter dalam membeli ataupun menyalurkan obattersebut.12.
    Bahwa benar Terdakwa TRI YANTO Alias GOTREX Bin SAIMANdalam menyalurkan Psikotropika tanpa disertai izin dari pejabat yangberwenang.Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh PenuntutUmum, karena Terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan sebagaimanadiatur dan diancam pidana, yang dirumuskan dalam Dakwaan Subsidaritas : PERTAMA : Pasal 60 Ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
    Unsur telah menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalamPasal 12 ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997tentang Psikotropika.