Pasal 2 peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentangPerndaftaran tanah berbunyi :Pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan azas sederhana, aman,terjangkau, mutahir, dan terbuka.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut tersebut tidak pernah hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Henny Surbakti dengan Tergugat Ahmad Mutahir Ginting sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: No. 00101/NKH/312053/11-09 tertanggal 13 bulan September yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Kesalahan Perhitungan Luasf Terdapat tumpang tindih hak atas tanah Data yuridis atau data fisik benar atau Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administrativeMaka proses penerbitan Surat Keputusan Pemberian Hak atas tanah tidakdilakukan penelitian yang mendalam atas tanah yang dimohonkan, sehinggasebagai akibat data fisik dan data yuridis yang tidak mutahir yangmengakibatkan cacat hukum administrasi dalam proses penerbitannyasebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 107 Permenag/KepalaBadan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

3. Memberi ijin kepada Pemohon (MUTAHIR bin

Negara karena mengeluarkan sertipikat obyeksengketa kepada orang lain yang bukan pemiliknya;Asas KecermatanTergugat tidak teliti dan tidak cermat dalam menelaah tentang hakhakindividu yang mestinya hakhak setiap orang sebagai warga negara harusdilindungj;Asas keterbukaanAsas ini adalah asas yang erat kaitannya atau relevan dengan asas/tujuanpendaftaran tanah berdasarkan PP No. 24 Tahun 1997 dimana Pasal 2menyatakan bahwa Pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan asassederhana, aman, terjangkau, mutahir

padahal jelasjelas bahwa tanah yang diterbitkan Sertifikattersebut di atas adalah tanah milik Bernadus Tilhelong (Almarhum)atau Pewaris Welhelmince Tilhelong (Penggugat), telah kehilanganhaknya oleh karena itu sangat jelas Tergugat telah melakukankesalahan karena sudah melanggar AsasAsas UmumPemerintahan Yang Baik;Hal tersebut tentu sangat bertentangan dengan Pasal 2 PeraturanPemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah,Tentang Asas dan Tujuan Yakni Asas Sederhana, Aman,Terjangkau, Mutahir

Kesalahan Perhitungan Luasf Terdapat tumpang tindih hak atas tanahe Data yuridis atau data fisik benar ataue Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administrativeMaka proses penerbitan Surat keputusan Pemberian Hak atastanah tidak dilakukan penelitian yang mendalam atas tanahyang dimohonkan, sehingga sebagai akibat data fisik dan datayuridis yang tidak mutahir yang mengakibatkan cacat hukumadministrasi dalam proses penerbitannya sebagaimana telahdiatur dalam ketentuan pasal 107 Permenag/Kepala badanpertanahan

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997tentang pendaftaran tanah (pendaftaran Tanah dilaksanakan berdasarkan asassederhana, aman, terjangkau, mutahir dan terbuka), maka walaupun sdhdikuasai oleh Pembanding selama 25 tahun dan belum pernah didaftarkan,tetapi ternyata ada hak orang lain sebelumnya diatas tanah tsb, maka alasanpenguasaan tsb tidak bisa dikatakan sebagai pemilikan Rechtsverwerking dptdiartikan sebagai akibat yg timbul dari suatu pelepasan hak atau akibat ygtimbul karena tidak

Menurut Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang PendaftaranTanahBab I Ketentuan Umum Pasal I ayat 24 Pejabat Pembuat Akta Tanahselanjytnya disebut PPAT adalah pejabat umum yang diberikan wewenanguntukdilaksemembuat Akta tanah tertentu, Bab II Pasal 2 Pendaftaran Tanahnakan didasarkan asas sederhana, aman, terjangkau, mutahir danterbuka Pasal 3 Pendaftaran Tanah bertujuan ;a.Untuk memberi kepastian hukum dan perlindungan hukum kepadapemegang hak atas sesuatu bidang tanah dan terdaftar dengan

Put.No.85/G/2016/PTUNMDNVi.21.22.Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi Pendaftarantanah dilaksanakan berdasarkan asas sederhana, aman, terjangkau,mutahir dan terbuka ; won ono renee nnn nnn nnn neBahwa seharusnya Tergugat tidak menerbitkan obyek sengketa atasnama Morhan Hutabarat yang penuh cacat administrasi, karenapendaftaran tanah untuk pertama kali oleh Morhan Hutabarat haruslahmeliputi pengumpulan dan penetepan kebenaran data fisik dan datayuridis yang penuh ketelitian dengan sikap

Putusan No. 117/G/2018/PTUN.SMGpenyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentukpeta dan daftar..... dst; Menimbang, bahwa pendaftaran tanah demikian bertujuansalah satunya untuk memberikan kepastian hukum dan perlindunganhukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah dandilaksanakan berdasarkan azas sederhana, aman, terjangkau, mutahir dan terbuka;Menimbang, bahwa dasar kewenangan Tergugat menerbitkankesembilan objek sengketa tersebut di atas merujuk pada PeraturanPemerintah

atas nama Budi Prasetyo dan secara logika hukumtidaklah dibenarkan dalam satu lokasi tanah terdapat dua sertipikat halmana tentunya bertentangan dengan asas dan tujuan pendaftarantanah khususnya asas aman dan mutahir serta asas kecermatan formaldalam asas asaS umum pemerintahan yang baik dan karenanyaterhadap objek sengketa a quo haruslah dibatalkan;Menimbang, bahwa dengan telah dibatalkannya terhadapkesembilan objek sengketa a quo berarti terhadap gugatan penggugatharuslah dikabulkan dengan kewajiban

Menyatakan terdakwa SARI SORAYA RUKA, tidak dapat didakwakan pasal406 ayat (1) dalam Dakwaan Pertama, karena pasal 406 sudah tidaktercantum dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana yang mutahir ;3.

KeputusanTata Usaha Negara a quo digugat karena bertentangan dengan asassederha, aman, terjangkau, mutahir dan terjangkau untuk memberikankepastian hukum perlu diselenggarakan secara teliti dan cermat. (pasal 2Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997).

Apa yang didalilkan Penggugat sebagaimana tersebut diatas tidak tepatdan atau tidak sesuai dengan bunyi pasal 2 Peraturan PemerintahNomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, bahwa pasal 2pada BAB II Azas Tujuan, bunyi : Pendaftaran Tanah dilaksanakanberdasarkan azas sederhana, aman, teyangkau, mutahir dan terbukaHalaman 10 dari 55 hal. Putusan No. 36/G/2021/PTUNSby.

Kesalahan Perhitungan Luasf Terdapat tumpang tindih hak atas tanahe Data yuridis atau data fisik benar ataue Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administrativeMaka proses penerbitan Surat keputusan Pemberian Hak atas tanah tidak dilakukanpenelitian yang mendalam atas tanah yang dimohonkan, sehingga sebagai akibat datafisik dan data yuridis yang tidak mutahir yang mengakibatkan cacat hukumadministrasi dalam proses penerbitannya sebagaimana telah diatur dalam ketentuanpasal 107 Permenag/Kepala badan

Muhammad Hilal Khattab Alias Hilal Bin Mutahir Arifin, dibawahsumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan denganperbuatan Terdakwa Jeri dan Saksi yang melakukan pencurian; Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 29 Oktober2020 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di teras samping rumah SaksiMislan yang beralamat di Desa Uete Kecamatan Konawe KabupatenKonawe;Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Unh Bahwa sepeda

Putusan Nomor 70 P/HUM/2015b. upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi ataukabupaten/kota.(2).Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diarahkankepada pencapaian kebutuhan hidup layak22.Bahwa aturan umum tentang upah paling mutahir tercantum dalam Bab Ketentuan Umum dan Bab X bagian kedua UU Ketenagakerjaan danberbagai ketentuan peraturan khusus tentang upah.23.Bahwa dalam setiap peraturan perundangundangan harusmencerminkan asas pembentukan perundang undangan dan asamateri muatan

Aris Mutahir)Tergugat XIV (Penggugat Rekonvensi VI yaitu Suharni), Tergugat XVHalaman 14 dari 28 hal.Put. Nomor 2925 K/Pdt/2016(Penggugat Rekonvensi VII yaitu Rufvi Orta Arthar);b. Sebagian Tanah Obyek Sengketa yang kami tempati / pergunakan olehTergugat I/Penggugat Rekonvensi V, Tergugat XIV/PenggugatRekonvensi VI, Tergugat XV / Penggugat Rekonvensi VII, seluas kuranglebih 50 m? dengan ukuran 5x10 meter dengan batasbatas: Utara Moch.

SuratKeputusan a quo mohon dinyatakan batal secara hukum, karenabertentangan dengan peraturan dan perundangundangan yangberlaku yaitu Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentangHalaman 9 dari 34 Putusan No. 45/G/2015/PTUNPLG1010Pendaftaran Tanah Bab I Ketentuan Umum Pasal ayat 24 PejabatPembuat Akta Tanah selanjutnya disebut PPAT adalah pejabatumum yang diberikan wewenang untuk membuat akta tanahtertentu, Bab II Pasal 2 Pendaftaran tanah dilaksanakan didasarkanasas sederhana, aman, terjangkau, mutahir

: Pendaftaran Tanah dilaksanakan berdasarkan azas sederhana, aman,terangkau, mutahir dan terbuka. 722Bahwa dengan demikian sebagaimana bunyi penjelasan dari Pasal (2)peraturan tersebut berpegang pada beberapa azas antara lain ;Azas Aman yaitu untuk menunjukan bahwa pendaftaran tanah perludiselenggarakan secara teliti dan cermat sehingga hasilnya dapatmemberikan jaminan kepastian hukum sesuai tujuannya pendaftarantanah itu sendiri.

Azas Mutahir menuntut dipelinaranya data pendaftarantanah secara terus menerus dan berkesinambungan, sehingga data yangtersimpan di Kantor Pertanahan selalu sesuai dengan keadaannya dilapangan, dan masyarakat dapat memperoleh keterangan mengenai datayang benar setiap saat, untuk itu diberlakukan pula azas terbuka.14.

data fisik dan data yuridis yang tidak lengkapdan tidak prosedural dalm penerbitan sertipikat objek sengketa ;e Asas bertindak cermat (principle of carefness) ;Bahwa tindakan Tergugat tidak teliti dan tidak cermat menelaahtentang hakhak individu yang mestinya hakhak setiap orangsebagai warga negara wajib dilindungi 5e Asas keterbukaan 55 02 220 n2 222Bahwa sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun1997 dalam pasal 2 pendaftaran tanah dilaksanakanberdasarkan asas sederhana, aman, terjangkau, mutahir