Ditemukan 1153455 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Pejabat negara Penyelenggara negara Menghina negara Kerugian negara Wilayah negara Arsip negara Piutang negara Keuangan negara
Pengadilan PN MANADO Pidana Khusus
Register : 17-02-2022 — Putus : 14-12-2022 — Upload : 15-12-2022
Putusan PN MANADO Nomor 79/Pid.B/2022/PN Mnd
Tanggal 14 Desember 2022 — Penuntut Umum:
MUSTARI ALI, SH
Terdakwa:
PAHIRAH
222 — 33
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Pidana Khusus
Register : 11-03-2019 — Putus : 25-07-2019 — Upload : 16-09-2019
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 444/Pid.B/2019/PN Jkt.Brt
Tanggal 25 Juli 2019 — Penuntut Umum:
DEDI IRAWAN, SH.,M.Kn.,MH
Terdakwa:
HERLINA ISKANDAR
376 — 414
Pengadilan PN JEPARA Pidana Khusus
Register : 09-06-2020 — Putus : 27-10-2020 — Upload : 06-11-2020
Putusan PN JEPARA Nomor 102/Pid.B/2020/PN Jpa
Tanggal 27 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
ALFI NUR FATA, SH
Terdakwa:
ALI USMAN Alias USMAN ALI Bin SUPARDI Alm. .
203 — 67
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 14-06-2017 — Upload : 29-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 874 K/PID.SUS/2017
Tanggal 14 Juni 2017 — Drs. JAIS BIN AHMAD
225 — 141 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sutera RT. 008/ RW. 003, KelurahanBunut, Kecamatan Kapuas, KabupatenSanggau;Agama : Islam;Pekerjaan : PNS (Sekretaris Dinas Pendidikan,Pemuda dan Olahraga KabupatenSanggau;Terdakwa ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :1.2.Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2016 sampai dengan tanggal 14 Juni 2016;Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni2016 sampai dengan tanggal 24 Juli 2016;Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2016 sampai dengan tanggal 09 Juli2016;Majelis
    atauperekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada Tahun 2013 dan Tahun 2014 Direktorat Pembinaan SekolahMenengah Kejuruan (SMK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RImengadakan program Rintisan Bantuan Operasional Sekolah (RBOS) SMKuntuk Semester 1 yaitu Periode Januari s/d Juni 2013 dan Semester 2periode Juni s/d Desember 2013 serta pada Tahun 2014 DirektoratHal. 2 dari 35 hal.
    No. 874 K/PID.SUS/2017negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagaiberikut;Bahwa pada Tahun 2013 dan Tahun 2014 Direktorat Pembinaan SekolahMenengah Kejuruan (SMK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RImengadakan program Rintisan Bantuan Operasional Sekolah (RBOS) SMKuntuk Semester 1 yaitu Periode Januari s/d Juni 2013 dan Semester 2periode Juni s/d Desember 2013 serta pada Tahun 2014 DirektoratPembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kementerian Pendidikandan Kebudayaan
    pelaksanaan penyalurandana RBOS Tahun 2013 dan dana BOS Tahun 2014, dengan sengajatidak mengindahkan petunjuk pelaksanaan teknis dan ketentuan undangundang, sehingga merugikan keuangan negara/daerah sebagaimana dimaksud dalam undangundang dan peraturanperaturan yang berlakutentang keuangan Negara;Bahwa namun demikian terlepas dari alasan dan keberatan kasasiJaksa/Penuntut Umum, Judex Facti dalam putusannya tidak membebaniTerdakwa untuk membayar denda dan uang pengganti, maka dalamrangka memberikan
    efek jera dan mendidik penyelenggara negara dalammelaksanakan tugas dan kewajibannya, maka selain penghukuman badan,terhadap Terdakwa muitlak perlu di jatuhkan juga pidana denda sebagaibagian dari recovery kerugian negara, dan jika beralasan Hukumpenjatuhan pidana membayar uang pengganti adalah bagian daripenyelenggaraan peradilan yang benar dan patut; oleh karena itu putusanJudex Facti perlu di perbaiki sekedar mengenai penjatuhan pidana denda;Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tindak
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Pidana Khusus
Register : 11-08-2020 — Putus : 12-11-2020 — Upload : 01-12-2020
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 1153/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt
Tanggal 12 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
1.M PURNAMA SOFYAN SH
2.MARDIANA YOLANDA I. SILAEN, SH, MH
Terdakwa:
1.MUHAMAD NUGROHO
2.YUSDI PURNOMO
393 — 151
  • Asuransi Simas Insurtech
  • 1 (satu) buah Pulpen merek Indomaret warna hitam

dimusnahkan;

  • 1 (satu) buah laptop warna hitam;

dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Membebankan biaya perkara kepada negara;Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknyamenyatakan agar diringankan hukuman;Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan ParaTerdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadaptanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;Halaman 4 dari 56 Putusan Nomor 1153/Pid.Sus/2020/PN Jkt.
Lestari 1(Satu) buah stempel PT. asuransi Simas insurtech 1(Satu) buah Pulpen merek indomaret wama hitamoleh karena barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan untuk melakukankejahatan, maka menetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkanbarang bukti berupa: 1 (Satu) buah laptop warna hitam;oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan untukmelakukan tindak pidana dan masih mempunyai nilai ekonomis, maka menetapkanagar barang bukti tersebut dirampas untuk negara
Asuransi Simas Insurtech 1(satu) buah Pulpen merek Indomaret warna hitamdimusnahkan; 1(Satu) buah laptop warna hitam;dirampas untuk negara;6.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 11-04-2019 — Putus : 23-07-2019 — Upload : 26-07-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 172/Pid.B/2019/PN Bgl
Tanggal 23 Juli 2019 — Penuntut Umum:
J.HUTAGAOL,SH.MH
Terdakwa:
ARI VATANEN Alias ARI Bin UJANG PUTRA
214 — 124
  • Membebankan biaya perkara kepada Negara;Setelan mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaanTerdakwa yang pada pokoknya bertetap pada surat tuntutannya semula;Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan PenuntutUmum yang pada pokoknya bertetap pembelaannya;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh PenuntutUmum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:KesatuBahwa ia terdakwaARI VATANEN Alias ARI Bin UJANG PUTRA padahari Selasa tanggal 02 Januari 2018sekira
    Pajak Terapan Berevet A & B Sekolah Tinggi Akuntansi Negara diJakarta dari tanggal 25 sd 29 April 2005.e. Boost Your Potensials di Kuningan dari tanggal 7 sd 8 Agustus 2010.f.
Pengadilan PN BANJARBARU Pidana Khusus
Register : 01-11-2023 — Putus : 06-12-2023 — Upload : 26-01-2024
Putusan PN BANJARBARU Nomor 314/Pid.Sus/2023/PN Bjb
Tanggal 6 Desember 2023 — Penuntut Umum:
1.DIAN SHABRINA AMAJIDA, S.H.
2.ARTHA DANA PANGESTI, S.H.
Terdakwa:
YUSI PEBRIANI als YUSI Binti BAHRIANSYAH
121 — 0
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 09-11-2020 — Upload : 09-12-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 436 PK/Pid.Sus/2020
Tanggal 9 Nopember 2020 — M. THORIQ, S.H., S.Sos, Sp.N, M.Kn., M.Si, DKK.
208 — 98 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 27-03-2019 — Upload : 06-12-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 63 K/PID.SUS/2019
Tanggal 27 Maret 2019 — GERARDUS KAIBU,S.IP
178 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Khusus
Register : 18-11-2020 — Putus : 01-02-2021 — Upload : 01-02-2021
Putusan PT SURABAYA Nomor 1384/PID/2020/PT SBY
Tanggal 1 Februari 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : BUDHI CAHYONO, SH
Terbanding/Terdakwa : ALPI SALMON MARBUN, SH
372 — 127
  • ;Tempat Lahir : Surabaya;Umur/ tanggal lahir : 33 tahun/ 27 April 1986;Jenis Kelamin > Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Gunungsarsi Indah Blok N/18 RT.01 RW.07 KelurahanKedurus, Kecamatan Karang PilangKota Surabayaatau di Perumahan Taman Wisata Regencu Blok G/33Mojo Kopek Kelurahan Gadung, Kecamatan DriyorejoKanupaten GresikAgama : Kristen;Pekerjaan : Swasta (mantan Pegawai PT Bank BDI Tbk);Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:1.
    Menyatakan membebankan biaya perkara kepada Negara;Dan/ atau Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang kamimuliakan berpendapat lain, mohon putusan yang sedailadilnya menurut hukum;Yang untuk selengkapnya kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwatersebut dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalamputusan ini;Menimbang, bahwa atas memori banding Jaksa Penuntut Umum yangditerimanya, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori bandingtertanggal 1 Desember
    Menyatakan Membebankan biaya perkara kepada Negara;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksadan mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara, meliputi Suratdakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksisaksi, surat tuntutanpidana Jaksa Penuntut Umum, salinan resmi putusan Pengadilan NegeriSidoarjo, tanggal 22 Oktober 2020 Nomor 277/Pid.B/2020/PN Sda, berikutdengan semua Suratsurat yang berhubungan dengan perkara ini, termasukmemori banding yang diajukan Jaksa
Pengadilan PN SIDOARJO Pidana Khusus
Register : 07-04-2021 — Putus : 21-10-2021 — Upload : 26-10-2021
Putusan PN SIDOARJO Nomor 221/Pid.B/2021/PN SDA
Tanggal 21 Oktober 2021 — Penuntut Umum:
ANDIK SUSANTO, S.H., M.H.
Terdakwa:
ALPI SAMON MARBUN
273 — 67
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus
Register : 26-01-2022 — Putus : 18-04-2022 — Upload : 28-04-2022
Putusan PN PADANG Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Pdg
Tanggal 18 April 2022 — Penuntut Umum:
1.DHANI ALFARID, SH. MH
2.YERLI FITRISIA FRISILLA, SH., MH
Terdakwa:
SRI ASTUTI Pgl SRI
335 — 94
Pengadilan PN PEMALANG Pidana Khusus
Register : 17-05-2018 — Putus : 26-09-2018 — Upload : 05-10-2018
Putusan PN PEMALANG Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN Pml
Tanggal 26 September 2018 — Penuntut Umum:
YULI WIDIOWATI, SH.
Terdakwa:
SRI MUAWANAH, SH Binti MUH.SOPRI H.A
215 — 57
Pengadilan PT MATARAM Pidana Khusus
Register : 18-12-2023 — Putus : 24-01-2024 — Upload : 24-01-2024
Putusan PT MATARAM Nomor 220/PID/2023/PT MTR
Tanggal 24 Januari 2024 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : PUSPA PARHIYANTI.A.Md Diwakili Oleh : SUHADATUL AKMA, SH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum IV : IWAN WINARSO, S.H., M.Hum.
Terbanding/Penuntut Umum II : AGUS DARMAWIJAYA, S.H., M.H.
Terbanding/Penuntut Umum III : FEDDY HANTYO NUGROHO, S.H., M.H.
96 — 42
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 17-03-2017 — Putus : 14-07-2017 — Upload : 01-08-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 157/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 14 Juli 2017 — Tn.EFENDI DKK >< MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CS
680 — 511
  • CutAli Desa Lhok Bengkuang, Kecamatan Tapak Tuan,Kabupaten Aceh Selatan, Warga Negara Indonesia, NIK1101081802720001, semula sebagai PENGGUGAT VII,sekarang sebagai PEMBANDING VII;8. Tuan NAJARUDDIN, tempat / tanggal lahir Panton Bayu / 01 Juli1970, pekerjaan wiraswasta, alamat Desa Panton Bayu,Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya,Warga Negara Indonesia, NIK 1115050107700493,semula sebagai PENGGUGAT VIII, sekarang sebagaiPEMBANDING VII;9.
    Bahwa PARA PENGGUGAT adalah Warga Negara Republik Indonesia,yang memiliki hak hukum dan memiliki kepentingan hukum dalammencari keadilan tanpa diskriminasi ;2.
    Nomor 157/PDT/201 7/PT DKI bagi Warga Negara untuk menggugat tanggung jawabPenyelenggara Negara atas kelalaian dalam memenuhi hakhakwarga Negara. Kelalaian tersebut didalilkan sebagai PerbuatanMelawan Hukum, sehingga CLS diajukan pada lingkup peradilanumum dalam hal ini perkara Perdata. Oleh karena itu Ataskelalaiannya, dalam petitum gugatan, Negara dihukum untukmengeluarkan suatukebijakan yang bersifat mengatur. umum (regeling) agar kelalaian tersebut tidak terjadi lagi di kemudian hari. .
    Namun demikian makaputusan pengadilan terkait Gugatan A quo akan melibatkansemua warga Negara Indonesia, secara umum..
    Termasuk KAPETBandar Aceh Darussalam dan Kawasan Perbatasan Laut RIdengan Negara tetangga Termasuk Pulau Rondo. Pasal 48,(Kawasan Pengembangan Kawasan Strategis Aceh )..
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 26-09-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 383 K/TUN/2019
Tanggal 26 September 2019 — PT. BORIANDY PUTRA VS KEPALA DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN BENCANA PROVINSI DKI JAKARTA;
584 — 675 — Berkekuatan Hukum Tetap
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Pidana Hukum Acara Pidana Penyitaan Penyitaan terhadap Aset Negara
Kata Kunci : Penyitaan; Aset negara
PIDANA UMUM/A.4/SEMA 3 2015
1916 — 0
  • Dalam hal adapermohonan izin penyitaan terhadap aset negara maka Ketua Pengadilan Negeridapat menerbitkan izin penyitaan dalam hal aset negara tersebut merupakan alatuntuk melakukan tindak pidana, atau merupakan hasil dari tindak pidana ... [Selengkapnya]

  • Dalam hal adapermohonan izin penyitaan terhadap aset negara maka Ketua Pengadilan Negeridapat menerbitkan izin penyitaan dalam hal aset negara tersebut merupakan alatuntuk melakukan tindak pidana, atau merupakan hasil dari tindak pidana atauberhubungan langsung dengan tindak pidana yang bersangkutan. Barang buktitersebut dapat dipinjam pakai untuk kepentingan lembaga yang bersangkutan.

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 15-02-2016 — Upload : 20-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 760 K/PID.SUS/2015
Tanggal 15 Februari 2016 — Ir. FAISAL
384 — 346 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • investigatif untuk menilai pastikerugian Negara ;Bahwa apabila tidak disebutkan bilanganRp105.005.571.303,52 dalam surat Nomor 165/S/XVIIILMDN/05/2012 tanggal 08 Mei 2012, maka perludipertanyakan kembali apa dasar Judex Facti menetapkanadanya kerugian Negara sebesar Rp105.005.571.303,52dan kerugian Negara yang menjadi tanggung jawabTerdakwa adalah Rp98.098.953.578,52 dalam perkaraa quo ?
    Penilaian kerugian Negara harus dapat dinilai secara nyata dan pastiPengertian keuangan Negara adalah kerugian Negara sebagaimanadiatur dalam 1 angka 22 UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 yangmerupakan kekurangan uang, surat berharga, dan barang yangditetapbkan dalam APBN dan APBD secara nyata dan pasti, dan tidakmerupakan perkiraan, asumsi, potensi, maupun kemungkinan. ApabilaHal. 138 dari 155 hal. Put.
    melakukan pemeriksaan investigatif untuk menilai danmenetapkan kerugian Negara/indikasi pidana.
    Justru, efektivitasmerupakan dasar untuk mencapai keuntungan publik (public benefit),sehingga kerugian Negara tidak terjadi. Adanya perbandingan biaya antaraHal. 144 dari 155 hal. Put. Nomor 760 K/PID.SUS/2015satu pilihan dan pilinan lainnya, sehingga yang termurah menciptakankeuntungan Negara dan yang termahal menciptakan kerugian Negara tidakdapat menjadi latar belakang yang rasional dalam menentukan ada tidaknyakerugian Negara.
    Kekeliruan Dalam Pembedaan Kerugian Negara sebagai MalAdministrasidan perbuatan hukum pidanaAdanya kerugian Negara dalam pengertian peraturan perundangundangantersebut jika dikaitkan dengan tugas administrasi Negara harus dilihat padaHal. 145 dari 155 hal. Put. Nomor 760 K/PID.SUS/2015dua unsur, yaitu (1) kewenangan dan (2) tujuan/motivasi.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus
Register : 25-04-2022 — Putus : 23-06-2022 — Upload : 30-06-2022
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 330/Pid.Sus/2022/PN JKT.SEL
Tanggal 23 Juni 2022 — Penuntut Umum:
DWINANDA PRARAMADHANISIDI KARIM., SH
Terdakwa:
ARIF SUPANDI als ARIP bin AZWAR
251 — 69
Pengadilan PT JAYAPURA Pidana Khusus
Register : 22-03-2017 — Putus : 30-05-2017 — Upload : 10-09-2019
Putusan PT JAYAPURA Nomor 21/PID/2017/PT JAP
Tanggal 30 Mei 2017 — Pembanding/Terdakwa : Ir. SYAMSUL ANSAR MUIS
Terbanding/Penuntut Umum : ACHMAD KOBARUBUN, SH
180 — 78
  • pinjaman) seluruh nasabah dengan kredit yangbermasalah;Melakukan aprisal kembali, menilai ulang asetaset yang menjadi jaminan diBSM (Bank Syariyah Mandiri);Melakukan rektrukturisasi atau penjadwalan ulang pembayaran atas namaMuliati, Suwarni, Muslim, Edi Siswanto, Agus.HS, Kahar, Nur Rahmi Yanti,Sukadi, Bagus Adi Purwoko, Siti Iriani, Nurhadi S, Nur Asia, dan seluruhnasabah yang belum lunas;Memulihkan nama saya dalam kemampuan, nama baik, kedudukan danharkat martabat;Membebankan biaya perkara kepada negara