Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon padatanggal 02 Agustus 2008, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA)Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo dengan Akta Nikah Nomor192/04/VIII/2008 tanggal 04 Agustus 2008 dengan status Pemohon perawandan Termohon jejaka;2. Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon hidup bersamadalam rumah tangga sebagai suami istri selama sekitar 10 tahun danHim. 1 dari 9 hlm. Putusan No. 1787 /Pdt.G/2018/PA.

Surat:a) Fotocopy Fotocopy Keterangan Domisili Penggugat yangdikeluarkan oleh Kepala Desa Palangan, Kecamatan Jangkar,Kabupaten Situbondo Nomor: 475/1468/431.503.9.5/2018 tanggal 12Nopember 2018, bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telahdicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelisdiberi tanda P11;b) Fotocopy kutipan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama(KUA) Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo Nomor192/04/VIII/2008 tanggal 04 Agustus 2008, bukti surat

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil adilnya;.Bahwa para Pemohon telah hadir di muka persidangan,lalu. dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetapdipertahankan oleh Para Pemohon;Bahwa, berdasarkan putusan sela Nomor192/Pdt.P/2011/PA.Clg. tanggal 15 Juni 2011, yang amarnyapara Pemohon telah diberi izin untuk berperkara secara cumacuma;Bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, paraPemohon telah mengajukan bukti surat berupa Surat Keterangantidak mampu dari Kepala Kelurahan Kepuh, masing

SehinggaMajelis menetapkan perkawinan antara Pemohon dan Pemohon Iyang dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 1993 di wilayahKantor Urusan Agama Kecamatan Ciwandan adalah sah menuruthukum;Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul akibatperkara ini, berdasarkan putusan sela Nomor192/Pdt.P/2011/PA.Clg., tanggal 15 Juni 2011, para Pemohontelah diberi izin untuk berperkara secara cumacuma, maka paraPemohon dibebaskan dari segala biaya perkara yang. timbulakibat perkara ini;Mengingat, segala ketentuan perundangundangan

selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :Primer : Mengabulkan gugatan Penggugat; Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadapPenggugat (PENGGUGAT); Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;Subsider :Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadiladilnya;Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat telahhadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim orang lainsebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan nomor192

Putusan Nomor192/Pdt.G/2020/PA.Tbn.

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat ;Menyatakan bahwa pemeriksaan perkara perdata gugatan daftar register Nomor192 / Pdt.G / 2017 / PN.Sda. untuk dicoret dari register ;Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yanghingga kini ditetapbkan sebesar Rp. 386.000, ( Tiga ratus delapan puluh enamriburupiah )Ditetapkan di: Sidoarjo ;Pada tanggal : 10 Oktober 2017Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,EKO SUPRIYONO, SH.M.Ap.MH.

Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan denganTermohon' pada tanggal 14 Agustus 2009, di hadapanPejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jangkar,Kabupaten Situbondo dengan Akta Nikah Nomor192/14/VIII/2009 tanggal 14 Agustus 2009 dengan statusPemohon jejaka dan Termohon perawan;.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama(KUA) Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo Nomor192/14/VII1I/2009 Tanggal 14. Agustus 2009, buktitersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkansesuai dengan aslinya (P.1);B. Saksi Saksi:1.

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hariini ditetapkan sejumlah Rp476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam riburupiah);Bahwa putusan tersebut dalam tingkat banding dikuatkan olehPengadilan Tinggi Mataram dengan Putusan Nomor192/PDT/2018/PT.MTR., tanggal 11 Februari 2019;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Kasasi pada tanggal 20 Februari 2019 kemudianterhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya,berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor192/PDT/2018/PT.MTR., tanggal 11 Januari 2019 yang telah menguatkanputusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 76/Pdt.G/2018/PN.MTR.,tanggal 6 September 2018 dengan mengadili sendiri:Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding untukseluruhnya;Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembandingseluruhnya sebagaimana gugatan awal;2.

Putusan No.192/Pdt.G/2018/PN DpkMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Gugatantersebut;Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri DepokNomor 192/Pdt.G/2018/PNDPK tertanggal 1 November 2018 tentangPenunjukan Pergantian Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili PerkaraPerdata Gugatan tersebut;Setelan membaca surat gugatan Penggugat dan suratsurat lain yangberkenaan dengan surat gugatan tersebut ;Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor192/Pdt.G/2018

Penggugat mohon putusan yangseadiladilnya (ex aequo et bono).Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,Penggugat hadir kuasanya dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidakdatang menghadap dan tidak menyuruh orang lain hadir untuk mewakiliHal 5 dari 22 Putusan Nomor 192/Pdt.G/2018/PN Dpkwalaupun telah dipanggil secara patut berdasarkan, Relaas Panggilan SidangNomor 192/Pdt.G/2018/PN.Dpk tanggal 4 September 2018 untuk persidanganpada tanggal 20 September 2018, Relaas Panggilan Sidang Nomor192

terpisahkan serta turut dipertimbangkandalam putusan ini ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalahsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dalam persidangandalam perkara ini, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan halhal yangHal 11 dari 22 Putusan Nomor 192/Pdt.G/2018/PN Dpkmenjadi pokok perkara ketidak hadiran akan dipertimbangkan dalam kehadiranTergugat tersebut;Menimbang, bahwa sebagaimana Relaas Panggilan Sidang Nomor192

/Pdt.G/2018/PN.Dpk tanggal 4 September 2018 untuk persidangan padatanggal 20 September 2018, Relaas Panggilan Sidang Nomor192/Pdt.G/2018/PN.Dpk tanggal 9 Oktober 2018 untuk persidangan padatanggal 11 Oktober 2018 dan Relaas Panggilan Sidang secara umum melaluiKoran Rakyat Merdeka dengan Nomor 192/Pdt.G/2018/PN.Dpk yang terbittanggal 22 Oktober 2018 untuk persidangan pada tanggal 22 November 2018,yang mana salah satu Relaas Panggilan Sidang telah diterima oleh bapakRuswadi selaku ayah kandung dari

Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 12September 1997, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA)Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo dengan Akta Nikah Nomor192/14/IX/1997 tanggal 12 September 1997 dengan status Penggugatperawan dan Tergugat jejaka;2.

Surat:a) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang dikeluarkanoleh Pemerintah Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo NomorInduk Kependudukan 3512075807780003 tanggal 06 Maret 2008, buktisurat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan denganaslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi tanda P1;b) Fotocopy kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor UrusanAgama (KUA) Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo Nomor192/14/IX/1997 tanggal 12 September 1997, bukti surat tersebut

Hakim Pengadilan Negeri tanggal 12 Maret 2014 Nomor192/Pid.B/2014/PN.PDG sejak tanggal 12 Maret 2014s/d 10 Mei 2014 ;5.

Singotrunan, Kab.Banyuwangi;Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor192/Pdt P/2018/PN Byw tertanggal 17 Mei 2018 tentang penunjukan Hakim yangmengadili perkara int ;Setelah Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi menetapkan tentang hari dantanggal sidang;Setelah membaca surat permohonan tertanggal 16 Mei 2018, yang diterimadi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi dibawah register perkara Nomor :192/Pdt P/2018/PN Byw tertanggal 16 Mei 2018;Setelah membaca Berita Acara persidangan

Penasehat Hukum berdasarkan Suratpengunduran diri sebagai Penasehat hukum Terdakwa yang ditujukan kepadaMajelis Hakim tertanggal 14 September 2016;PENGADILAN TINGGI tersebut ;Telah membaca:Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 21 Desember2016 Nomor 124/PID/2016/PT BJM, tentang Penunjukan Majelis Hakimuntuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;Berkas perkara dan surat surat lain yang bersangkutan serta salinan resmiputusan Pengadilan Negeri Amuntai tanggal 16 Nopember 2016, Nomor192

PenuntutUmum menyatakan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan NegeriAmuntai sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding dariTerdakwa tertanggal 21 Nopember 2016 Nomor 08/Akta.Pid/2016/PN.Amt dandari Penuntut Umum tertanggal 22 #Nopember 2016 #Nomor08/Akta.Pid/2016/PN.Amt, dan permintaan banding tersebut telahdiberitahukan dengan cara seksama sebagaimana ternyata dari AktaPemberitahuan Permintaan Banding kepada Terdakwa dan Penuntut Umummasingmasing pada tanggal 24 Nopember 2016 dengan Nomor192

16Nopember 2016, Nomor 192/Pid.B/2016/PN.Amt., dan memori banding dariPenuntut Umum dan Terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat:7 Bahwa Majelis hakim tingkat banding tidak menemukan halhal baru atau faktafakta baru yang belum dipertimbangkan oleh yudex faktie, karena segalasesuatu yang diajukan oleh Terdakwa yang termuat dalam Memoribandingnya sebagaimana tersebut diatas semuanya telah di pertimbangkanoleh yudex faktie ; Bahwa putusan Pengadilan Negeri Amuntai tanggal 16 Nopember 2016, Nomor192

Malang, Jawa Timur , selanjutnya disebutsebagai Tergugat Il;Halaman 1 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 192/Pdt.G/2020/PN KpnPengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara;Setelah mendengar Penggugat dan para Tergugat;Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriKepanjen pada tanggal 16 November 2020 dalam Register Nomor192/Pdt.G/2020/PN Kpn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:1.

perkara ini sejumlah Rp. 1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluhribu rupiah) ;Halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 192/Pdt.G/2020/PN KpnDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Senin, tanggal 14 Juni 2021, oleh kami,Mayasari Oktavia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Guntur Nurjadi, S.H.. dan KikiYuristian, S.H., M.H., masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjukberdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor192

Menetapkankan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkarasebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor192/Pid.B/2017/PNSbs., tanggal 14 Desember 2017 yang amar lengkapnyasebagai berikut :Menyatakan Terdakwa LITA anak CIA PO KUI tersebut di atas, terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan;1.Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 3 (tiga) tahun;Menetapkan masa penangkapan dan penahanan

LITAdengan nomor rekening 485401009540535 yang sudah disahkanatau dilegalisir oleh Bank BRI Unit Sentebang Singkawang.Dikembalikan kepada Terdakwa LITA anak CIA PO KUI;Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 8/PID/2018/PTPTK, tanggal 14 Februari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut :1.2.Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor192

Kelurahan Bunut, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, yangditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Sag, tanggal 22Juni 2021;Pengadilan Negeri tersebut;Pengadilan Tinggi tersebut ;Telah membaca, penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi PontianakNomor 216/PID.SUS/2021/PT PTK, tanggal 10 September 2021 tentangPenunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;Telanh membaca, berkas perkara dan surat surat yang bersangkutanserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor192

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani olehTerdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;Menetapkan barang bukti berupa: 1 (Satu) buah Handphone OPPO A3S warna biru dengan IMEI 1.864650042189594 /IMEI 2. 864650042189586; 1 (Satu) lembar uang Rp100.000,00 (sSeratus ribu rupiah).Dirampas Negara.Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);Telah membaca, Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor192

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor192/Pid.Sus/2021/PN Sag tanggal 18 Agustus 2021 yang dimintakanbanding tersebut;3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4.

, agama Islam, pekerjaan wiraswasta,alamat di KABUPATEN BANDUNG, sebagaiTergugat;Tentang Duduk PerkaraBahwa Penggugat melalui surat gugatannya tertanggal 11Juli 2011, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan AgamaGarut pada tanggal yang sama dalam register perkara dengannomor 1136/Pdt.G/2011/PA.Grt. telah = mengemukakan hal halsebagai berikut Bahwa penggugat adalah isteri sah tergugat yang menikahpada hari Senin, tanggal 31 Mei 1999, di hadapan PegawaiPencatat Nikah dengan kutipan akta nikah nomor192

Bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan pihakberperkara dengan menasehati penggugat agar dapat rukunkembali dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil;Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan penggugattersebut di atas, dan kuasa penggugat menyatakan tetap padagugatannya;Bahwa kuasa penggugat telah mengajukan bukti bukti dipersidangan, baik bukti surat maupun saksi saksi;Bahwa bukti surat yang diajukan kuasa penggugat dihalaman 3 dari 9 halamanpersidangan adalah fotokopi kutipan akta nikah dengan nomor192

Bahwa Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sahmenikah pada hari Ahad tanggal 15 Juni 2008 M. bertepatan dengantanggal 10 Jumadil Akhir 1429 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor192/31/VV/2008, tertanggal 17 Juni 2008, yang diterbitkan oleh KantorUrusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;Hal. 1 dari 11 Put.

No. 304/Pdt.G/2016/PA Pwil.Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telahmengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor192/31/VV/2008, tertanggal 17 Juni 2008, yang diterbitkan oleh Kantor UrusanAgama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, bermeteraicukup, berstempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyatacocok, kemudian diberi kode P.Bahwa disamping alat bukti surat tersebut Pemohon telah mengajukandua orang saksi sebagai berikut :1.

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Nomor192/Pdt.G/2017/PA.Dpk;2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untukmencatat pencabutan pekara tersebut dalam register perkara;3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara inisejumlah Rp. 426.000, (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);Him. 2 dari 3 hlm, Pen.

terdakwa gunakanbersama dengan ROJI.Bahwa sebelumnya ROJI telah memesan shabu kepada terdakwa padahari Rabu tanggal 22 Agustus 2019 sekitar pukul 11.00 wib di rumah terdakwadengan memberikan uang Rp.150.000, (Seratus lima puluh ribu rupiah) kepadaterdakwa dan selanjutnya terdakwa pergi menemui ICIK (DPO) untuk membellishabu seharga Rp.200.000, (dua ratus ribu rupiah) dengan menambahkanuang milik terdakwa sebesar Rp.50.000, (lima puluh ribu rupiah).Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor192

dan yang pertama kali mengkonsumsi shabuadalah terdakwa dengan cara membakar kaca pin sehingga salah satu daripipet mengeluarkan asap setelah itu bong terdakwa berikan kepada RO4JIbegitulan secara bergantian sebanyak 4 (empat) kali dan setelah selesaimengkonsumsi shabu lalu ROJI membuang seperangkat alat hisap shabuberupa aqua gelas, pipet, kaca pin, dan jarum ke belakang rumah sedangkanmancis tinggal di kamar tidur yang berada di loteng lantai 2.Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor192

Menetapkan agar Terdakwa MUHAMMAD YANI Alias DEDEK supayadibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000, (dua riburupiah).Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Bandingmempelajari dengan seksama Berkas Perkara berupa Berita Acara Penyidikan,Surat Dakwaan, Berita Acara Sidang, Tuntutan Pidana dan PembelaanTerdakwa serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubukpakam Nomor192/Pid.Sus/2021/PN Lbp tanggal 31 Maret 2021, Memori Banding dariHalaman 9 dari 13 Putusan Nomor 638/Pid.Sus

dan oleh karena itu alasanalasan keberatan Penuntut Umum tersebutdapat dibenarkan;Menimbang bahwa dengan demikian pertimbanganpertimbanganhukum Majelis Hakim Pegadilan Tingkat Pertama tersebut akan diambil alih dandijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ditingkatbanding sepanjang mengenai terbuktinya perbuatan Terdakwa, dan oleh karenaitu Sesuai dengan pasal 241 ayat (1) KUHAP, Majelis Hakim Pengadilan TingkatBanding akan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubukpakam Nomor192

(1) KUHAP, kepadanya dibebaniuntuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan dan dalamtingkat banding ditetapkan sebagaimana amar putusan dibawah ini;Mengingat, ketentuan pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika, pasal 21, 27, 193, 241ayat (1), 242 KUHAP dan ketentuanlainnya yang bersangkutan;MENGADILI:Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 638/Pid.Sus/2021/PT MDNMenerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubukpakam Nomor192

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang ManajemenPegawai Negeri Sipil;Bahwa dalam ketentuan Pasal 251 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dinyatakan bahwa:PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahunberdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukumtetap karena melakukan tindak pidana dengan berencana,diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagaiPNS;Bahwa dalam Salinan Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor192

Ada waktumemikirkan apakah pembunuhan/ tindak pidana itu dilanjutkan ataukahdihentikan;Bahwa niat sebagai sesuatu yang diketahui dan dikehendaki untukmelakukan kejahatan tersebut juga merupakan unsur pokok yang patutdinilal;Bahwa rangkaian perbuatan Penggugat sebagaimana tercantum dalampertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor192/Pid.Sus/2018/PN.

Pada bagian menimbang huruf a KeputusanTergugat tersebut dinyatakan bahwa pengambilan Keputusan di antaranyadidasarkan pada Petikan Putusan Pengadilan Negeri Gresik yang menyatakanPenggugat dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan karena tindak pidana;Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan bukti surat P2 dan bukti suratT6 berupa salinan dan petikan Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor192/Pid.Sus/2018/PN.Gsk., tanggal 2 Agustus 2018 diperoleh fakta pula bahwaPenggugat pada pokoknya telah

sehingga Keputusan Tergugat yang memberhentikan Penggugat dengan hormatsebagai PNS didasarkan pada Pasal 251 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah salah, karena Pasal 251Peraturan Pemerintah tersebut mengatur pemberhentian dengan hormat PNSyang melakukan tindak pidana berencana;Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat membantah dalil Penggugatdengan menyatakan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugatberdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor192

/atau pidana umum, tanpa memperhatikan lamanyapidana penjara yang dijatuhkan;b. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memilikikekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidanapenjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan denganberencana;Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat yang dibantah oleh Tergugat diatas, Majelis mempertimbangkan bahwa berdasarkan bukti Surat P2 dan buktisurat T6 berupa salinan dan petikan Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor192