Putusan No 718/Pdt.G/2019/PA.PtMenimbang, bahwa sekalipun Termohon tidak menyampaikantuntutannya, namun dengan mendasarkan pada kewenangan ex offcio MajelisHakim sebagaimana ketentuan pasal 41 huruf c Undangundang Nomor 1Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 24 ayat (2) peraturan pemerintahNomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanan Undang undang Nomor 1 Tahun1974 dan pasal 149, serta pasal 160 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentangKompilasi Hukum Islam (K.H.1I), Sesuai dengan kemampuan dan kesanggupanPemohon

ke rumah orang tuanya dan sampai sekarangtidak pernah kembali lagi, bahkan sudah ada hubungan asmara denganlakilaki lain, dan kesemuanya ini diakui oleh Penggugat Rekonvensi,maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai PenggugatRekonvensi terbukti nusyuz, karena pergi meninggalkan tanpasepengetahuan Tergugat Rekonvensi, sehingga pembebanan nafkahiddah selama tiga bulan tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa kaitannya dengan mutah meskipun Termohontidak menuntut Majelis Hakim sebagai ex offcio

berpendapat alasan gugatan Penggugat telah memenuhi maksudPasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat mempunyaidasar hukum, maka dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir denganperubahan kedua UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis secaraex offcio

tidakternyata ketidakhadirannya disebabkan alasan yang sah, sedangkan daililgugatan Penggugat terbukti dan beralasan serta tidak melawan hukum,maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg gugatan Penggugat dapatdikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006,terakhir dengan perubahan kedua UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009,maka Majelis secara ex offcio

Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak saturaj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmurdapat dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 dan Pasal 84 ayat(1) dan (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim secara ex offcio

Maha Mendengar lagi Maha Mengetahu;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak saturaj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmurdapat dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 dan Pasal 84 ayat(1) dan (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan UndangUndang Nomor50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim secara ex offcio

Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak saturaj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmurdapat dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 dan Pasal 84 ayat(1) dan (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim secara ex offcio

tidak ternyata permohonan Pemohonmelawan hak.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas, maka permohonan Pemohon agar diizinkan untukmenjatuhkan talak satu rajl terhadap Termohon di depan sidang PengadilanAgama Arga Makmur dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 dan Pasal 84ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim secara ex offcio

perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah putus hinggaanakanak itu. dewasa dan mandiri, oleh karena itu maka Pemohon harusbertanggung jawab untuk membiayai kebutuhan hidup anak hasil perkawinannyadengan Termohon tersebut, hal ini bersesuaian dengan Pasal 156 huruf (d)Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa untuk pembebanan biaya pemeliharaan terhadapkedua orang anak Pemohon dan Termohon yang harus dibayar Pemohonkepada Termohon, sebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta Rupiah) maka MajelisHakim secara ex Offcio

terkait ketiga gugatan tersebut Penggugat dapat membuktikansebagaimana dalam bukti T.1 s/d T.5 serta kedua saksi, namun Penggugat Rekonvensidan Tergugat Rekonvensi tidak ada titik temu dalam jumlahnya, terkait hal tersebutdiatas dengan melihat kondisi masingmasing kedua belah pihak kususnya Pemohonsebagai seorang PNS Dosen memiliki penghasilan tetap, dan demi keadilan Termohonsebagai seorang isteri yang telah rela menemani Pemohon mengorbankan karier dalamhidupnya demi Pemohon, maka Hakim secara ex offcio

/Pdt.G/2015/PTAMksyang diajukan oleh kedua belah pihak bahwa selama dalam ikatan perkawinantelah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang yang belum dewasa dan belum berdirisendiri;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf c dan Pasal 156 hurufd Kompilasi Hukum Islam ayah bertanggung jawab atas semua biayapemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak tersebut sekurangkurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri,oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding secara ex Offcio

Bahwa kalau suatu perkara yang diajukan kepada Hakim yang secara relatiftidak berwenang memeriksa perkara tersebut, maka Hakim harusmenyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa perkara ex offcio dariPenggugat tentang ketidakwenangannya itu. Setiap saat selamapersidangan berlangsung dapat di ajukan tangkisan bahwa Hakim tidakberwenang memeriksa perkara tersebut sebagaimana Pasal 131 Rv. 134HIR atau 160 R.Bg.;3.

Sulawesi Selatan sebagaiTergugat II dalam kapasitas sebagai Ketua Yayasan Kebun BinatangKaruwisi Ujung Pandang Makassar secara Ex Offcio, karena tanahobjek sengketa di peroleh oleh Tergugat dari yayasan Kebun BinatangKaruwisi Makassar melalui Jual Beli sesuai Akte Jual Beli tanggal 24November 1981 No.438/XI/1981 ;I. JAWABAN DALAM POKOK PERKARA; 1. Bahwa apa yang di uraikan dalam Eksepsi tersebut diatas, mohondianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;2.

Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam yangmenyatakan bahwa Pengadilan secara ex offcio dapat mewajibkan kepadabekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukansuatu kewajiban bagi bekas istri;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atasdihubungkan dengan pernyataan Termohon (bukti P.2), maka Majelis Hakimmemberikan pertimbangan sebgai berikut : Bahwa oleh karena selama dalam perkawinan, Pemohon dan Termohon telah didikaruniai 1 (satu) orang yang sekarang ini

masih dapatdiperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisadiperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula);Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalahberalaskan hukum, maka Majelis akan menjatuhkan Putusan yang amarnyaantara lain memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak saturaji terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama KabupatenKediri;Menimbang, bahwa sekalipun Termohon tidak menyampaikantuntutannya, namun dengan mendasarkan pada kewenangan ex offcio

., Nomor: 115tanggal 27 Februari 2008 yang telah disahkan oleh Menteri Hukum danHAM RI Nomor: AHU1193AH01.02 tahun 2008 tanggal 24 Maret 2008adalah sah, berkekuatan hukum dan mengikat, dan oleh karena ituPenggugat secara ex offcio adalah yang paling berhak dan berkuasauntuk mengendalikan, mengatur segakla kepentingan Yayasan PPNISulawesi Tenggara;Menyatakan sita yang telah diletakkan oleh pengadilan adalah sah danmengikat;Menyatakan hukum Akta Notaris Armansyah, SH., Nomor: 11 tanggal 14Desember

salinan penetapan ikrar talak kepadaPegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohondan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinanPemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yangdisediakan untuk itu;Menimbang bahwa disetiap kali persidangan majelis hakim sudahberusaha mendamaikan keduanya namun tidak berhasil karena Pemohontetap bersikeras untuk menceraikan Termohon, karena percerain ini kKehendakPemohon maka majelis hakim secara ex offcio

keluar malamuntuk main judi, Tergugat suka meminumminuman keras serta Tergugatsuka ke klub malam; Bahwa saksi selaku keluarga Penggugat pernah mendamaikanPenggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;Hal 12 dari 17 hal, Putusan Nomor 425/Pdt.G/2020/PA.AGMks Bahwa saksi selaku keluarga tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugatdan Tergugat;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat hanya mengajukan seorangsaksi dan menyatakan tidak sanggup atau kesulitan menghadirkan saksi, makaKetua Majelis secara ex offcio

Dalam hal ini para Pembanding telahmengambil contoh apa bila dihadapkan dengan alat bukti yang sempurna danmengikat (akta otentik, pengakuan atau sumpah).Dalam hal ini sekalipunkebenarannya diragukan, Hakim tidak mempunyai kebebasan untukmenilainya;Bahwa dalam perkara a quo para Pembanding tidak menyadari bahwapara Terbanding juga memiliki Akta Outhentik, maka dalam hal ini Hakim secaraex offcio berkewajiban menilai kKebenaran diantara dua akta tersebut, olehkarena dalam persidangan para Tergugat

Pasal 156 huruf (f) KompilasiHukum Islam Pengadilan Agama secara ex offcio dapat menetapkannafkah kepada ayahnya;Menimbang, bahwa dalam menentukan besar nafkah anak,majelis hakim menilai nafkah anak harus memenuhi kebutuhan hidupminimum, sesuai dengan kepatutan dan keadilan;Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernamaAsifa Talita, perempuan masih berumur 1 bulan, sehingga kebutuhanHal. 13 dari 15 hal.