TerbandingNomor : KEP1082/WPJ.07/2013 tanggal 11 Juni 2013, tentang keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Masa Pajak Februari 2009 Nomor: 00015/207/09/057/12 tanggal20 Maret 2012, atas nama PT NPWP02.076.488.2057.001, beralamat di Jalan Cumi Raya Nomor 3, Muara Baru,Penjaringanh, Jakarta Utara 14440, sehingga Pajak Pertambahan Nilai BarangIndoboga Jaya Makmur,dan Jasa Masa Pajak Mei 2009 adalah sebagai berikut: URAIAN Jumlah (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajaka

Putusan Nomor 397/B/PK/Pjk/2018ttergolong barang yang bersifat strategis yang dibebaskan atas obyek PajakPertambahan Nilai, sekaligus membatalkan atas Putusan Pengadilan Pajaka quo dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang TermohonPeninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankankarena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2)Alinea Ketiga UndangUndang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakanjo

2015 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor:00029/207/11/123/14 tanggal 2 Juli 2014 Masa Pajak Maret 2011, yangterdaftar dalam berkas sengketa Nomor: 160989062011, atas nama PTVictor Jaya Raya, NPWP 01.531.965.0123.000, beralamat di Jalan JaminGinting Km 8,5 (Royal Sumatera), Mangga, Medan Tuntungan, Medan,Sumatera Utara, sehingga Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Maret 2011 menjadi: Uraian Jumlah(Rp)1.Dasar Pengenaan Pajaka

Putusan Nomor 1065 B/PK/Pjk/2018berikut: Uraian (Rp)1.Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan jasa yang terutang PPN 8.167.360.227,002. Penghitungan PPN Kurang Bayara. Pajak keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 515.736.022,00b. Dikurangib.2. Pajak masukan yang dapat diperhitungkan 5.283.974,00b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri 498.785.548,00b.6. Jumlah 504.069.522,00d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 504.069.522,00e. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar 11.666.500,003.

Ide Anak Agung GdeAgung Blok 6.2, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan, sehinggaperhitungan menjadi sebagai berikut: : JumlahNo Uraian (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:a.1 Ekspor 192.097.895.771,00a.2 Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri 0,00b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN 0,00c.Jumlah Seluruh Penyerahan 192.097.895.771,002 Perhitungan PPN Lebih Bayar:a.

Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku, sehingga pajak yang lebih dibayardihitung kembali menjadi sebesar Rp13.014.892.318,00; denganperincian sebagai berikut:JumlahNo Uraian(Rp)1 Dasar Pengenaan Pajaka.

Aceh Tamiang, denganperhitungan menjadi sebagai berikut:dalam rupiah 1 Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasayang terutang PPNa.1. Ekspor 0a.2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 1.577.940a.3. Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPNa.4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 2.560.147.860a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 15.279.613.920a.6. Jumlah (a.1 s.d. a.5) 17.838.183.8402 Penghitungan PPN Kurang Bayara.

demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar RpO,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut:1 Dasar Pengenaan Pajaka

Putusan Nomor 2054/B/PK/Pjk/2019 No.UraianJumlah (Rp) Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan yang terutang PPNb. Atas Penyerahan yang tidak terutang PPNc. Jumlah seluruh penyerahan (a+b)d. Atas Impor Barang Kena Pajak (BKP) /pemanfaatan BKP di luar pabean/danlainnya:d.1. Impor BKPd.2. Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabeand.3. Jumlah10.444.596.74010.444.596.740 Penghitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendirib. Dikurangi:b.1.

alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut: No.Uraian Jumlah (Rp) Dasar Pengenaan Pajaka

SutamiKm. 7, Kelurahan Campang Jaya, Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung,35122, dengan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang kurangdibayar sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN Rp 0,00b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN Rp 0,00c. Jumlah Seluruh Penyerahan Rp 0,00d.

dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajaka

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP00099/KEB/WPJ.03/2017 tanggal 21Juni 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor:00051/207/11/308/16 tanggal 11 April 2016 Masa Pajak Oktober 2011, atasnama PT Sarana Marindo, NPWP 01.001.929.7308.000, beralamat di JI.Stania No. 140 RT 005 RW 002 Gerunggang, sehingga perhitungan sebagaiberikut: No Uraian Rp1 Dasar Pengenaan Pajaka

, alasanalasanpermohonanPemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyangtidak bersifatmenentukan karenatidak terdapatputusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp444.000.000,00; dengan perincian sebagai berikut: No Uraian Rp1 Dasar Pengenaan Pajaka

Putusan Nomor 3407/B/PK/Pjk/2018Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli2011 Nomor 00132/207/11/054/14 tanggal 25 November 2014, denganperincian menurut Pemohon Banding adalah sebesar Rp0,00; (nihil)dengan perhitungan sebagai berikut: No Uraian Pemohon Banding1 Dasar Pengenaan Pajaka Atas penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN 572.763.310b Atas penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN 52.301.514.012c

PemohonPeninjauan Kembali dapat dibenarkan karena dalildalil yangdisampaikan bersifat pendapat yang cukup beralasan dan sangatmenentukan karena telah terdapat putusan Pengadilan Pajak yangnyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e UndangUndangNomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yangmasih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp0,00; (nihil),dengan perincian sebagai berikut: No Uraian Rp1 Dasar Pengenaan Pajaka

alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang lebih dibayar dihitung kembali menjadisebesar Rp8.187.515.010,00; dengan perincian sebagai berikut: No Uraian (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajaka

Memperbaiki amar Putusan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut87212/PP/M.1A/16/2017, tanggal 2 Oktober 2017 yang berkaitandengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 402/B/PK/PJK/2019, tanggal14 Februari 2019, sehingga pajak yang lebih dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp8.187.515.010,00; dengan perincian sebagaiberikut: No Uraian (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajaka Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:a.1.

Uraian (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:a.1. Ekspor 110.490.895.892,00a.2. Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri 0,00b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN 0,00c. Jumlah Seluruh Penyerahan 110.490.895.892,002 Perhitungan PPN Lebih Bayar:a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 0,00b. Dikurangi:b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 14.607.289.620,00e.

permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena merupakan pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi lebih bayar sebesar Rp14.607.289.620,00 dengan perinciansebagai berikut: No Uraian (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajaka

Putusan Nomor 4047/B/PK/Pjk/2019 No Uraian Rp1 Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yangTerutang PPN:a.2 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut 2.065.995.45sendiri oia.3 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut 0oleh Pemungut PPNa.6.Jumlah 2.065.995.455b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang Tidak 0Terutang PPNc. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6+b.) ome2 Penghitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut/ dibayar 206.599.546sendirib.

demikian, alasanalasanpermohonanPemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyangtidak bersifat menentukan karenatidak terdapatputusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp325.379.436,00 dengan perincian sebagai berikut: No Uraian Rp1 Dasar Pengenaan Pajaka

Kredit Pajaka. PPh ditanggung pemerintah Rp 0,00b. Dipotong/dipungut oleh pihak lain: PPh Pasal 23 Rp 26.794.048,00c. Dibayar sendiri PPh Pasal 25 Rp 145.801.665,00 PPh Pasal 29 Rp 178.918.537,00Jumlah Rp 324.720.202,00d. Diperhitungkan: SKPPKP Rp 0,00e. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan Rp 351.514.250,007. Pajak yang tidak/kurang bayar Rp 392.639.912,008.

Kredit Pajaka. PPh ditanggung pemerintah Rp 0,00b. Dipotong/dipungut oleh pihak lain: PPh Pasal 23 Rp 26.794.048,00c. Dibayar sendiri PPh Pasal 25 Rp 145.801.665,00 PPh Pasal 29 Rp 178.918.537,00Jumlah Rp 324.720.202,00d. Diperhitungkan: SAPPKP Rp 0,00e. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan Rp 351.514.250,007. Pajak yang tidak/kurang bayar Rp 392.639.912,008. Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 Ayat (2) UU KUP Rp 188.467.158,009.

Jenderal Pajak Nomor KEP00007/KEB/WPJ.14/2018 tanggal 9Februari 2018 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakOktober 2012 Nomor 00073/207/12/725/17 tanggal 8 September 2017, atasnama PT Kruing Lestari Jaya, NPWP 01.968.598.1725.000, beralamat diJalan Ruhui Rahayu Il, Nomor 42, RT 58, Balikpapan Selatan, KotaBalikpapan, dengan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai yangkurang dibayar sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajaka

dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp0,00 (Nihil), dengan perincian sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajaka

Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN :a1. Ekspor 0a2. Penyerahan yang PPNnya hrs dipungut sendiri 773.948.600a3. Jumlah 773.948.600b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak dikenakan PPN 0c. Jumlah seluruh penyerahan 773.948.6002. Penghitungan PPN kurang bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 77.394.860b. Dikurangib.1 PPN yang disetor dimuka dalam masa pajak yang sama 0b.2 Pajak masukan yang dapat diperhitungkan 29.630.921b.3.

Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutangPPN :a1. Ekspor 0a2. Penyerahan yang PPNnya hrs dipungut sendiri 773.948.600a3. Jumiah 773.948.600b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak 'dikenakan PPNc. Jumlah seluruh penyerahan 773.948.6002. Penghitungan PPN kurang bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 71.394.860b.

KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00779/KEB/WPJ.19/2017, tanggal 6Oktober 2017, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Februari 2013 Nomor 00058/207/13/093/16 tanggal 25 Oktober 2016,atas nama PT Mandiri Tunas Finance, NPWP 01.343.661.3093.000,beralamat di Graha Mandiri Lantai 3A, Jalan Imam Bonjol Nomor 61Menteng, Jakarta Pusat, 10310, dengan perhitungan sebagai berikut: No Uraian Jumlah1 Dasar Pengenaan Pajaka

alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp0,00 (nihil), dengan perincian sebagai berikut:No Uraian Jumlah1 Dasar Pengenaan Pajaka

Sutami Km.7, KelurahanCampang Jaya, Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung 35122, denganperhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang kurang dibayar sebagaiberikut:Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN Rp 0,00b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN Rp 0,00c. Jumlah Seluruh Penyerahan Rp 0,00d.

dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat PutusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp0O,00 (nihil), dengan perincian sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajaka

Bahwa mengubah perhitungan pada Keputusan Terbanding terkaitpembayaran PPh Pasal 26 Pemohon Banding pada masa Februari 2015menjadi sesuai dengan perhitungan Pemohon dalam SPT MasaPemohon dan juga perhitungan menurut Pemohon dalam SuratKeberatan, sebagai berikut: Jumlah Menurut No Uraian Pemohon Banding(Rp)1 Penghasilan Kena Pajak/ Dasar Pengenaan Pajak 2.397.724.323,002 PPh Pasal 26 yang Terutang 239.885.124,003 Kredit Pajaka. PPh Ditanggung Pemerintahb. Setoran Masa 239.885.124,00c.

Menetapkan bahwa kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 26 PemohonPeninjauan Kembali untuk Masa pajak Februari 2015 adalah NIHILdengan rincian sebagai berikut: Jumlah Menurut No Uraian Pemohon Banding(Rp)1 Penghasilan Kena Pajak/ Dasar Pengenaan Pajak 2.397.724.323,002 PPh Pasal 26 yang Terutang 239.885.124,003 Kredit Pajaka. PPh Ditanggung Pemerintahb. Setoran Masa 239.885.124,00c. STP (Pokok Kurang Bayar)d. Kompensasi Kelebihan dari Masa Pajak...e. Lainlainf.

keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00088/407/13/052/15 tanggal 23Maret 2015 Masa Pajak Desember 2013, yang terdaftar dalam berkassengketa Nomor 161064092013, atas nama PT Sumi Rubber Indonesia,NPWP. 01.071.152.1052.000, beralamat di Wisma Indomobil Lantai 12,Jalan MT Haryono Kav.8, Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur 13330sehingga Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember2013 menjadi: Uraian Jumlah (Rp) 1.Dasar Pengenaan Pajaka

, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal91 huruf e Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak, sehingga pajak yang lebih dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp1/.732.008.817,00; dengan perincian sebagaiberikut: Uraian (Rp)1.Dasar Pengenaan Pajaka

atas KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00279/KEB/WPJ.19/2017 tanggal6 Maret 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakSeptember 2013 Nomor 00009/207/13/051/16 tanggal 13 Januari 2016, atasnama PT KHI Pipe Industries, NPWP 01.000.540.3051.000, beralamat diGedung Krakatau Steel lantai VII, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav 54Jakarta Selatan, dengan perhitungan sebagai berikut: No Uraian Jumlah1 Dasar Pengenaan Pajaka

alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal91 huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp390.090.510,00; dengan perincian sebagai berikut : No Uraian Jumlah1 Dasar Pengenaan Pajaka

Dasar Pengenaan Pajaka. Ekspor 5.976.237.000b. Penyerahan yang PPN dipungut sendiri 1.521.716.926c. Penyerahan yang tidak dipungut 499.688.769Jumlah seluruh penyerahan 7.997.642.6952. Penghitungan PPN kurang bayara. Pajak Keluaran yang hrs dipungut/dibayar 152.171.693b. Pajak Masukan yg dapat diperhitungkan 589.797.147c. Jumlah perhitungan PPN kurang (lebih) bayar (437.625.454)d. Dikompensasikan ke masa berikut (437.625.454)3. PPN yang kurang (lebih) dibayar 04.

Dasar Pengenaan Pajaka. Ekspor Rp 5.976.237.000b. Penyerahan yang PPN dipungut sendiri Rp 1.521.716.926c. Penyerahan yang tidak dipungut Rp 499.688.769Jumlah seluruh penyerahan Rp 7.997.642.6952. Penghitungan PPN kurang bayara. Pajak Keluaran yang hrs dipungut/dibayar Rp 152.171.693b. Pajak Masukan yg dapat diperhitungkan Rp 589.797.147c. Jumlah perhitungan PPN kurang (lebih) bayar Rp (437.625.454)d. Dikompensasikan ke masa berikut Rp (437.625.454)3. PPN yang kurang (lebih) dibayar Rp 04.