Bahwa agar putusan tuntas dan tidak menimbulkan ekor perkara baru makapertimbangan hukum aquo bertentangan dengan hukum, karena seharusnyahak membuka kampung tidak dapat diajukan secara partial, tetapi harusditujukan secara menyeluruh kepada subjek hukum yang tidak membeli ataumenggantirugi kepada Bagindo Hanopan yang berada di seluruh wilayahKampung Hutanopan Julu;.

Bahwa agar putusan tuntas dan tidak menimbulkan ekorperkara baru maka pertimbanagan hukum a quo bertentangandengan hukum, karena seharusnya hak membuka kampung tidakdapat diajukan secara partial, tetapi harus ditujukan secaramenyeluruh kepada subjek hukum yang tidak membeli ataumengganti rugi kepada Baginda Hanopan yang berada di seluruhwilayah Kampung Hutanopan Julu;f.Bahwa lagi pula, tidak ada satu pun dasar hukum yangmembenarkan hak pembuka kampung sebagai pemilik tanah dariseluruh wilayah yang

Bahwa Dalil dan surat Tergugat (dahulu Pemohon) sebagaimanadalam Nomor 38 halaman 13 yang menyatakan bahwa ada ancamanfisik terhadap pekerja Pemohon di lapangan, oleh Engineer telahditanggapi melalui surat nomor KEI/TgPA2/NS/PPK/210113.01tanggal 21 Januari 2013 perihal: Claim for Lack of Land AcquisitionTgPA Phase2, Package 4, Section NS Request for Omission andNotice of Potential Partial Termination yang pada intinyamemerintahkan Pemohon untuk melengkapi dokumen resmi dari pihakkepolisian, tetapi

Surat Engineers Nomor KEL/TG PA/2/NS/PPK/210113.01 tanggal 21Januari 2013 perihal Claim For Lack Of Land AcquistonTgPAPhase2Package 4, Section NS requset For Ommision and Notice ofPotential Partial Termination (Bukti P5) (Sesuai dengan asii);5. Surat engineer Nomor KEI/Tg PA PA2/NS/SH/251013.01 tanggal 25Oktober 2013 (Bukti P6) (Sesuai dengan aslinya);6. Daftar Arbiter di Badan Arbitrase nasional Indonesia (Bukti P7) (PrintOut dari Website);7.

Terjemahan daru surat Engineer No KEI/TG PA.2/NS/PPK/210113.01tanggal 21 Januari 2013 perihal Claim For lack of land acquisitonTgPA Phase2 Pacjage4, section NS Reguest For Omission and Noticeof Potensial Partial termination (Bukti P9) (Terjemahan P5);329.

8.200 lembar/unit dengan kesepakatanharga per unit thermal insulation seharga RP. 71.000 ;Zi Bahwa selanjutnya proses pengiriman barang oleh tergugat secarabertahap sesuai permintaan Penggugat yang di mulai dalam kurung waktutanggal 8 Januari 2016 sampai 24 Februari 2016 sebanyak 16 kali pengirimandengan jumlah 4.012 unit/lembar yang diangkut oleh ekspedisi yang ditunjukpenggugat, kemudian barang tersebut diterima oleh pegawai bagian gudangPenggugat dimana barang tersebut dikirim secara bertahap (Partial

telah dikemukakan dalam eksepsi danjawaban juga termasuk dalam Rekonvensi ini sebagai satukesatuan yang tidak terpisahkan, mohon Tergugat dalamKovensi disebut Sebagai Penggugat dalam Rekovensi danPenggugat dalam Kovensi disebut sebagai Tergugat dalamRekovensi ;2Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah pemilik 4.012 unitbarang Thermal Insulation yang dipesan oleh TergugatRekovensi sesuia dengan Pesanan (Purhasing Order)Nomor: PO.PTF/15141/151200405, tanggal 23 Desember2015, dengan pengiriman bertahan (Partial

Tergugat adalahsebagai berikut :e Bahwa pada awalnya pada bulan Desember 2015 Penggugatmembutuhkan barang berupa Thermal Intilation denganspesifikasi ukuran 600 x 1299 T = 50 mm yang merupakan obyekperkara untuk kualitas/jumlanh sebanyak 8.200, kemudianPenggugat melakukan pemesanan barang tersebut kepadaTergugat pada tanggal 23 Desember 2015, dimana Tergugatmemberikan harga keseluruhan Rp.582.200.000, dan dihargaiper unit sebesar Rp.71.000, (tujun puluh satu ribu rupiah)dengan systim pengiriman partial

Nomor 817 K/Padt.SusPHI/201711.12.13.Penggugat kurang baik (partial meet) sehingga Pelawan/semula Tergugatmenjalankan Program Perbaikan Kinerja (PIP) untuk Terlawan/semulaPenggugat, namun Terlawan/semula Penggugat menolak ProgramPerbaikan Kinerja (PIP) yang ditawarkan oleh Pelawan/semula Tergugat;Bahwa melihat kinerja Terlawan/semula Penggugat yang kurang baik dantidak mengindahkan Program Perbaikan Kinerja (PIP) maka Pelawan/semula Tergugat menawarkan program pemutusan hubungan kerja (PHK)dengan

Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan Majelis Hakim padapertimbangan hukumnya pada halaman 33 dan 34 yang isinya:Menimbang, bahwa alasan terjadinya pemutusan hubungan kerja kepadaTerlawan/Penggugat asal berdasarkan keterangan saksi Pelawan/Tergugatasli yang bernama Wahyu Satyo Harsono disebabkan oleh penilaian kinerjaTerlawan/Penggugat asal oleh atasannya untuk tahun 2012 dan tahun 2013,memperoleh hasil partial meet atau tidak mencapai target sehinggaTerlawan/Penggugat asal diberi sanksi berupa

Nomor 817 K/Pdt.SusPHI/2017penilaiannya dikeluarkan pada tanggal 1 April 2015, Terlawan/PenggugatAsal juga memperoleh hasil partial meet lagi sehingga diikutkan dalam PIPatau program perbaikan kinerja tanggal 8 Juni 2015 tetapi Terlawan/Penggugat asal menolaknya dengan cara tidak menandatangani dan tidakmengikuti program tersebut;Pemohon Kasasi menyampaikan bahwa pertimbangan yang disampaikanMajelis Hakim dalam perkara a quo adalah salah dan keliru dengan alasansebagai berikut:Bahwa penilaian kinerja

hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhisebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (15) Undang Undang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, (vide: pertimbangan hukum padahalaman 41, alinea kedua);Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti yang demikian tersebut terlampausumier, dan subjektif serta telah mengabaikan secara terangteranganprinsipprinsip hukum perdata materil dan atau hukum perdata formil,sehingga telah melanggar azas audi et alteram partem, atau telahbertindak sangat partial

Bahwa berdasarkan faktafakta di atas, sudah sewajarnya jika PemohonKasasi (semula Tergugat) yang tidak sependapat dengan pertimbanganhukum Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Medan menyampaikan keberatan kepada Bapak Ketua MahkamahAgung R.1 di Jakarta sehubungan dengan tata cara memeriksa dan memutusperkara a quo, dimana Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Medan telah memperlihatkan sikap partial ke arahTermohon Kasasi dengan mengabaikan

hukum belum lengkap karena belum mendapat jawaban dari pihaksupplier dari China atau instansi penerbit dan hal ini telah diakui sendiri olehTerbanding di bagian Analisa di SUB Terbanding.bahwa Pemohon Banding keberatan dan menolak dalil Terbanding padabagian permohonan/saran yang menyatakan Pemohon Banding tidak dapatmembuktikan dalil bandingnya sehingga harus ditolak seluruhnya, denganalasan sebagai berikut :bahwa Terbanding tidak membaca dan memberikan analisasecarakomprehensif tetapi secara partial

Net weight: 52,000.00kgs, Gross weight:53,040.00kgs,Delivery Time : 5x40 will be shipped at Sep 17,12 (PIL),Shipment Partial : not allowed,Port of Discharge : Semarang, Indonesia,Payment : by TT will pay maximal three month after ETD,Documents RequiredBill of lading stating consignee/Notify party as the buyer,Commercial invoce,Packing list,Phytosantary Certificate,Health Certificate.e Force Majeure : As according to Cahmber of International Commercee Arbitration : Two parties pledge to realize full

Sedangkan untuk pelaksanaan SGU1, padapembayaran uang guna usaha ke13 (tiga belas) yang jatuhtempo pada tanggal 12 Juli 2004 para tTergugat hanyamembayar kewajibannya secara partial saja yaitu sebesarRp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) dari besarnyauang sewa guna usaha yang seharusnya dibayarkan oleh paraTergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 70.000.000, (tujuhHal. 5 dari 32 hal. Put.

Begitu. juga dengan pelaksanaan S@GU2, padapembayaran uang sewa ke 14 (empat belas) yang jatuh tempopada tanggal 12 Agustus 2004 para Tergugat hanya melakukanpembayaran uang sewa guna secara partial saja yaitu sebesarRp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah) dari besarnya uangsewa guna usaha yang seharusnya dibayarkan oleh paraTergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 30.000.000, (tigapuluh juta rupiah), sehingga kekurangan uang sewa gunausaha yang harus dibayarkan oleh para Tergugat kepadaPenggugat adalah

Bahwa putusan Judex Facti dan Judex Juris S.o.r.secara nyata telah khilaf dan keliru, karena samasekali TIDAK MEMBERI PERTIMBANGAN MENU RUT HUKUMPEMBUKTIAN, sebab tanpa dasar hukum secara partial(tidak mengkaitkan dan menghubungkan dengan buktibukti Termohon Peninjauan Kembali yang bertanda P.6,P.7 dengan P.8 dan P.9) telah MENGENYAM PINGKAN SERTATIDAK MEMERIKSA DAN MEMPERTIMBANGKAN dan menilaisecara utuh (satu kesatuan) fakta hukum yang terungkapdi dalam bukti bukti tersebut, sehingga dengandemikian

STAI Acprilesma Indonesia telah melakukanklarifikasi ke KOPERTAIS dan KementrianAgama RI bahwa lembaga tersebut tidak lagimenyelenggarakan perkuliahan kelas jauh;Bahwa Tergugat telah membuat dan mengeluarkankeputusan yang memutuskan mencabutPersetujuan Pendirian Perguruan Tinggi AgamaIslam Swasta, yaitu Sekolah Tinggi Agama Islam(STAI) Acprilesma Indonesia secara tibatiba,sepihak (partial) dan tanpa memberikan alasanyang jelas serta tanpa ada pemberitahuan atauteguran terlebin dahulu kepada Penggugatsebagaimana

Dj.1/802/2008 Tentang PersetujuanPendirian Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta Tahun2008, tanggal 20 Mei 2015, tanpa memberikan suratHalaman 11 dari 29 halaman Putusan Nomor 315 K/TUN/20161.3)1.4)1.5)teguran dan alasanalasan yang jelas kepada Penggugat,sehingga tindakan Tergugat merupakan tindakansewenangwenang dan sepihak (partial) ;Asas AkuntabilitasBahwa Tergugat tidak memenuhi Asas Akuntabilitasdalam melakukan verifikasi Administrasi yang faktanyasangat bertentangan dengan Pasal 23 dan Pasal

Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Januari 2019telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di KepaniteraanPengadilan Agama Purwokerto dengan Nomor 0244/Pdt.G/2019/PA.Pwt,tanggal 18 Januari 2019, dengan dalildalil sebagai berikut:1.bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 19 Juni2002 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan MM Kabupaten Banyumas, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikahtanggal 21 Desember 2018 Nomor: 28/DN/XII/2018 dan sampai sekarangbelong partial

Majelis Hakim Tingkat Pertama telah bertindak partial (memihak) kepadaTerbanding/ semula Penggugat, karena tidak melihat fakta posisi TergugatIl sebagai suami sah dari Penggugat;ill. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak cermat dalammemeriksa dan mempertimbangkan bukti Tergugat I/Pembanding sertamenunjukkan sikap berpihak ke Terbanding/ Penggugat;iv.

Tata cara memeriksa dan mengadili yang dilakukan Majelis Hakima quo, telah bertindak terlampau sumir dan proforma belaka,bahkan memperlihatkan sikap partial Majelis Hakim a quo denganmengabaikan secara terangterangan prinsipprinsip hukumpidana materiil dan atau hukum pidana formil tanpaHal. 11 dari 14 hal. Put.

., M.H untukmengajukan Permohonan Roya Partial ( Pelunasan Kredit ) dan padatanggal 3 Agustus 2015 secara Tertulis mengajukan Permohonan yang padapokoknya yaitu mengajukan Permohonan untuk melunasi Hutang danPermohonan Roya Parsial untuk agunan : Sebuah rumah tempat tinggal terletak di jl Raya Ketitang Rt.03/ Rw.1No.73 Kabupaten Pekalongan sesuai sertipikat Hak Milik No. 00477 /Ketitang lor , seluas + 377 m2 atas nama Hj Mahsulah, dan ; Sebuah Ruko di jl Raya Paesan Utara No.54 Kedungwuni KabupatenPekalongan

Bahwa Majelis Hakim hanya secara partial dalam mempedomani SuratEdaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tersebut, karena selainmensyaratkan bahwa pada saat tertangkap tangan ditemukan barang buktipemakaian untuk 1 (satu) hari, dengan perincian antara lain untukmetamfetamina (sabusabu) seberat 1 (satu) gram, SEMA Nomor 04 Tahun2010 ini juga mensyaratkan adanya surat uji Laboratorium positifmenggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik dan perlu suratketerangan dari dokter jiwa/psikiater

kegiatan perkreditan perbankan terlibat beberapa pihak yaituPenggugat dan Tergugat serta beberapa pihak terkait, sehingga dalam Undang Undang No.4 tahun 1996 tentang hak tanggungan ( UUHT ) kepentinganpara pihak tersebut diperhatikan dan diberikan keseimbangan dalamperlindungan dan kepastian hukumnya yaitu adanya droit de suite bagiobyek hak tanggungan ( pasal 7 UUHT ), adanya kemungkinan untuk menjualobyek hak tanggungan secara dibawah tangan ( pasal 20 ayat (2) UUHT ) ,adanya kemungkinan roya partial

Bahwa Pemohon keberatan dan menolak dalil Terbanding pada huruf F PERMOHONAN yang menyatakanPemohon tidak dapat membuktikan dalil bandingnya sehingga harus ditolak seluruhnya, dengan alasansebagai berikut : Bahwa Terbanding tidak membaca secara komprehensif tetapi secara partial yang menguntungkanTerbanding, karena setiap dalil yang dinyatakan Pemohon selalu ada dasar hukum/peraturannya dandisertakan bukti tetapi sebaliknya Terbanding tidak memberikan analisa dan simpulan terhadap dalil yangdinyatakan

Selanjutnya untukmembayar tagihan tersebut, Penggugat menerbitkan partial shipments L/Cdan Tergugat dapat menarik sejumlah dana dari stand by L/C tersebut gunapembayaran atas sejumlah pesanan yang dikirim oleh Tergugat; Setelah mengirimkan surat pemesanan (purchase order) pada bulan Maret2015, Penggugat kemudian menunggununggu Proforma Invoice dariTergugat hampir kurang lebih selama 1 bulan dan berkalikali menghubung!

Putusan Nomor 16 P/HUM/2019Penunjukan kawasan hutanPasal 17Penunjukan Penunjukan kawasan hutan sebagaimanadimaksud pada Pasal 16 ayat (2) huruf a dilaksanakansebagai proses awal suatu wilayah tertentu menjadi kawasanhutan ;Pasal 18(1) Penunjukan kawasan hutan meliputi :(a) Wilayah Provinsi; dan(b) Wilayah tertentu secara partial ;(2) Penunjukan kawasan hutan Wilayah Provinsisebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf adilakukan oleh Menteri dengan memperhatikanRencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP

) danatau pemaduserasian TGHK dengan RTRWP ;(3) Penunjukan wilayah tertentu. secara partial menjadikawasan hutan harus memenuhi syaratsyarat sebagaiberikut :a. usulan atau rekomendasi Gubernur dan atau Bupati/Walikota ;b. secara teknis dapat dijadikan hutan ;(4) Penunjukan Wilayah tertentu untuk dapat dijadikankawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)huruf b dilakukan oleh Menteri ;(5) Penunjukan kawasan hutan Wilayah Provinsi dan atausecara partial sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan

kreditjatuh jatuh tempo/tidak dapat/tidak mampu melunasi seluruh atau sebagai kewajiban pokok danbunga pada Penggugat,2 nnn nnn nnn nnnjgat dan atau Tergugat II telah beberapa kali mengadakanpertemuan antara lain pada tanggal 24 .September 2003/. untuk membahas kewajiban pembayaranTergugat dan Tergugat XL Dari basil pertemuan tersebut disepakati oieh Para Pihak bahwa TergugatIl bersedia dan setuju untuk membayar kewajiban pembayaran/tunggakan Tergugat kepada Penggugat dengan cara pembayaran sebagian (partial

Menghukum Tergugat , Tergugat Il,Tergugat Ill, Tergugat IV dan Tergugat V secara tanggung menanggung dan/atau tanggung rentenguntuk melakukan pembayaran kepada Penggugat sebagai pemenuhan seluruh kewajiban dari fasilitaskredit yang telah diterima Tergugat dari Penggugat sebesar Rp.10.031.607.289,35, (sepuluhmilyar tiga puluh satu juta enam ratus tujuh ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiahtiga puluh limasenydengan perincian sebagai berikut: Kewajiban pokok : Rp. 12.348.829.612, Partial Payment

tidak dilaksanakan baik oleh tergugat I,tergugat II maupuntergugat Ill,demikian juga tergugat IV dan tergugat V selaku personal gurantee yang memiliki kewajibanhukum secara bersamasama dan tanggung renteng dengan tergugat II,IIl dan untuk membayarkewajiban tergugat II yang masih tertunggak kepada penggugat;Bahwa besarnya sisa kewajiban Tergugat yang masih belum dipenuhi dan harus dibayarkankepada Penggugat dapat diperincikan sbb :Kewajiban POKOK..........cccccceseceeeeeeeeeeeees Rp...12.348.829.612.Partial

demikian dalilPenggugat tersebut telah dapat dibuktikan.Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya bahwa Tergugat telahwanprestasi kepada Penggugat, maka harus dibuktikan selanjutnya berapakahjumlah kewajiban Tergugat atas kreditnya yang telah tertunggak kepadaPengguQat; $2 2 nn nnn nnn nnn nn nnn nnn nn nnn nnn nn nnn nn nn nn nn nn nnn nnn nnn neeMenimbang, bahwa dalam dalil penggugat telah diberikan perincianmengenai jumlah hutang Tergugat yang tertunggak :sbb;Kewajiban pokok : Rp. 12.348.829.612,Partial

Pertiwi Lestari yang tidak melakukan pemukulanterhadap salah seorang warga;Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang dalam pertimbangannya hanyamenilai dan mempertimbangkan keterangan Terdakwa dan keterangansaksisaksi secara partial/tidak utun dan menyeluruh yang menguntungkanbagi diri Terdakwa sendiri, dengan tidak sungguhsungguh memperhatikanbahkan mengesampingkan keterangan para saksi di bawah sumpah dipengadilan secara utuh, bila dilihat dan salinan putusan halaman 24 26keterangan Terdakwa Il.

dimaksud, dalamPutusannya TIDAK disertai dengan pertimbangan yang dikehendaki olehundangundang, kurang adanya pertimbangan/alasanalasan, ataupunalasanalasannya kurang jelas sehingga dikhawatirkan menimbulkansebagai suatu kelalaian dalam melaksanakan hukum acara, yaitu dalam hal: Pertimbangan Majelis Hakim dalam menentukan terbukti atau tidaknyasuatu tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa, hanyaberdasarkan pada faktafakta yang terungkap dan keterangan Terdakwadan keterangan saksisaksi secara partial