TbtBahwa sebelum dilakukan pelebaran jalan dilakukan 2 (dua) kali rapatyang diadakan pertama sekali di kantor kelurahan dan kemudian yangkedua dilakukan di rumah Saksi;Bahwa pada saat rapat diberitahukan akan dilakukan pelebaran jalanumum Deblot Sundoro, karena itu akan diambil tanah milik masingmasing warga;Bahwa pada saat rapat, tidak ada warga yang keberatan denganpelebaran jalan tersebut dan tidak ada pula yang keberatan denganakan diambilnya tanah warga untuk pelebaran jalan;Bahwa ukuran tanah

warga yang diambil untuk pelebaran jalan adalahbagian kanan sekitar 2 (dua) meter dan bagian kiri sekitar 2 (dua)meter;Bahwa tidak semua tanah warga diambil dengan ukuran 2 (dua) meter,akan tetapi ada yang kurang dari 2 (dua) meter dan ada juga yanghingga 3 (tiga) meter, sebab pada saat pelebaran dilakukan jugapelurusan jalan;Bahwa pada saat pelebaran jalan, dilakukan penimbunan terhadap parityang lama, kemudian dibuat parit baru disepanjang Jalan DeblotSundoro;Bahwa warga yang tanahnya diambil

jalan umum Deblot Sundoro dilakukan sebanyak 2(dua) kali, yang pertama tahun 1978 an dan yang kedua pada tahun1986 an;Bahwa pada saat pelebaran jalan pertama sekali, tanah masyarakatdiambil selebar 2 (dua) meter kanan dan 2 (dua) meter kiri;Bahwa begitu juga pada saat pelebaran jalan yang kedua kali tanahmasyarakat diambil selebar 2 (dua) meter kanan dan 2 (dua) meter kiri;Bahwa semua tanah masyarakat yang berada dipinggir jalan diambiluntuk pelebaran jalan;Bahwa Saksi mengetahui tentang bukti surat

Jalan Kelapa (jalan kecil untukmasuk kedalam rumah Para Tergugat) suami Penggugat tidak maumemberikannya, karena suami Penggugat keberatan dahulu tanahnyasudah diambil untuk pelebaran Jalan Deblot Sundoro, lagi pula suamiPenggugat keberatan sebab pada saat pelebaran Jalan Deblot Sundoropagar tembok rumahnya dirubuhkan oleh pemerintah, akan tetapi untukmembangun pagar tembok kembali suami Penggugat harusmengeluarkan biaya sendiri;Bahwa Pak Pohan memberikan tanahnya untuk pelebaran JalanKelapa;Bahwa

Jalmo Prihyanto, bukti surat tersebutpada pokoknya menerangkan bahwa warga yang membuat pernyataan bahwajalan Deblot sundoro pernah diadakan pelebaran pada tahun 1978 dan tahun1986, karena pelebaran jalan tersebut tanah warga diambil seluas + 4 (empat)meter;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap bukti surat TII+6 tersebut tidak lah memberikan bukti bahwa tanah milik Penggugat jugadiambil seluas 4 (empat) meter untuk pelebaran jalan Deblot Sundoro, hal inijuga diterangkan oleh Saksi Para

Bahwa berdasarkan Kapasitas Penggugat tersebut pada poin 2 Penggugattelah ditetapkan sebagai Pemenang Jasa dan Kontruksi Pengadaan Barangdan Jasa (SPPBJ) yaitu Mengerjakan pelebaran Jalan Letkol G.A.ManullangJembatan Aek Sibundong Kecamatan Doloksanggul dengannilai harga kontrak pekerjaan (proyek) sebesar Rp1./11.855.000,00 (satumiliar tujuh ratus sebelas juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah).sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi (Kontrak)Nomor 05/PPK/PK/SPPPK/

Bahwa sebelum Penggugat melaksanakan pekerjaan pelebaran Jalan LetkolG.A. ManullangJembatan Aek Sibundong, Kecamatan Doloksanggulsebagaimana dalam gugatan point 3, Penggugat terlebih dahulu memenuhisyaratsyarat dokumen dalam pelelangan yang ditentukan Penggugat,yaitu berupa:1. Membuat Surat Penawaran bermaterai cukup dan aktaakta yang dibuatnotaris, bila dikomulasikan seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapanratus rupiah);2. Dokumen khusus kontrak seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);3.

Menyatakan Tergugat telah terbukti melakukan kesalahan (ingkar janji) atasperjanjian kerja sebagaimana Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan(Kontrak) Pelebaran Jalan Letkol G.A. ManullangJembatan Aek Sibundong,Kecamatan Doloksanggul;2. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar:2.1.

Bahwa Tergugat dalam rekonvensi (d.r)/Penggugat dalam Konvensi (d.k)tanpa alasan dan buktibukti yang jelas telah menggugat Penggugatd.r/Tergugat d.k di Pengadilan Negeri Tarutung atas Pelaksanaan PekerjaanKonstruksi Pelebaran Jalan Letkol G.A ManullangJembatan Aek Sibundong,Kecamatan Doloksanggul Tahun Anggaran 2012;3. Bahwa Tergugat d.s.

Bahwa akibat tindakan Tergugat d.r/Penggugat d.k tersebut Pelebaran JalanLetkol G.A ManullangJembatan Aek Sibundong, Kecamatan DoloksanggulTahun Anggaran 2012 hanya tereleasiasi sebesar 44.93 % (empat puluhempat koma sembilan puluh tiga persen), sehingga memperlambat realisasiprogram kerja Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan khususnyaDinas Tata Ruang dan Permukiman;6.

Citra Prasasti Konsorindo sebagai SiteHalaman 2 dari 11halaman Putusan Nomor 284/PID/2016/PT.BDGEnginer yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalammengerjakan Proyek Pelebaran Ruas Jalan Tol Jagorawi.Bahwa setelah kurang lebih 1 (Satu) bulan Saksi HARYANTO bekerjadi Perusahaan milik Terdakwa JOKO ADI WIBOWO, lalu SaksiMUSTAKIM mengatakan kepada Saksi HARYANTO secara lisanmengatakan Pak tolong carikan dana tunai untuk bayar sewaalatalat berat, ini ada Cek milik Terdakwa, nanti diganti sesuaidengan

ketiga Cek tersebut diatas tidak dapatdolakukan pencairan dan disampaikan kepada Saksi MUSTAKIM,namun demikian Saksi HARYANTO tetap melakukan pembayarankepada Subcont Tanah dan Sewa Alat Berat dari bulan Januari 2014sampai dengan bulan April 2014 hingga akhirnya Saksi HARYANTOmengetahui bahwa Terdakwa telah menerima pembayaran dari PT.Jasa Marga dan tidak membayarkan dana yang sudah keluar tersebutHalaman 4 dari 11halaman Putusan Nomor 284/PID/2016/PT.BDGdari Saksi HARYANTO untuk pembangunan Proyek Pelebaran

(enam puluh juta Rupiah). 1 (satu) bendel Map warna hitam berisi BonBon pengeluaranProyek pelebaran jalan tol Jagorawi Ciawi dari HARYANTO keSubcont Tanah merah dan Sewa Alat Berat dan lainlain. 1 (Satu) bendel Map warna hijau berisi BonBon pengeluaranproyek pelebaran jalan tol Jagorawi Ciawi dari PT. Citra keSubcont Tanah merah dan Sewa Alat Berat dan lainlain.Halaman 5 dari 11halaman Putusan Nomor 284/PID/2016/PT.BDG Dikembalikan kepada saksi HARYANTO.4.

(enam puluh juta Rupiah). 1 (Satu) bendel Map warna hitam berisi BonBon PengeluaranProyek Pelebaran Jalan Tol Jagorawi Ciawi dari HARYANTO keSubcont tanah merah dan sewa alat berat dan lainlain. 1 (Satu) bendel Map warna hijau berisi BonBon PengeluaranProyek Pelebaran Jalan tol Jagorawi Ciawi dari PT. Citra keSubcont tanah Merah dan sewa alat berat dan lainlain.Dikembalikan kepada saksi HARYANTO. 4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp. 2.000. (dua ribu rupiah).

Menyatakan bahwa setelah dilakukan pelebaran jalan May.Jend. Sutoyo (dahulu Jalan Let.Jend. S. Parman/Jalan Gunung Sari Ilir) dan sekarang dikenal dengan Jalan Jend. A. Yani hinga menjadi 2 (dua) jalur, maka ex tanah perwatasan seluas 171 M2 yang dijual oleh almarhum H.

ABDUL MUTALIB kepada pewaris Turut Tergugat I (almarhurnABDUL GANI)penentuan titik awalnya untuk ukuran panjang ke belakang adalah dariAS JALAN kepinggir parit lama yang berjarak 4 meter, ditambah panjang di sebelahUtara + 18 meter, dan panjang di sebelah Selatan+ 12 meter;di tahun 1984 terjadi pelebaran jalan Mayjen Sutoyo hingga sekarang ini, Jalan Jend.A.

Yani (dulu Jalan GunungSari ilir) terpotong atau terpakai untuk pelebaran badan jalan ditambah median jalan,trotoar dan parit yang baru, dengan ukuran yang terpotong dari pinggir parit lamakearah pinggir parit baru sejauh 13.15 M4 M = 9,15 meter; karena itu keseluruhan dari sisa tanah perwatasan seluas + 171 M2 yang telah diperjualbelikan oleh almarhum H.

M2 dalam sebutan BidangBidang Tanah yaitu Tanah A, B,C, Al, A2, A3, CI, C2 beserta ukurannya (sesuai dengan gambar terlampir dalam suratgugatan), yakni sebagaimana perhitunganperhitungan di bawah ini :Luas bidang tanah A (berbentuk segitiga) : Panjang Utara = 6 meter; Panjang Selatan = (0 meter; Lebar Timur & Barat = 9 meter; Luas (6 M X 9 M) dibagi 2 = 27M2;Luas bidang tanah B: Panjang Utara & Selatan = 6 meter; Lebar Timur & Barat = 2 meter; Luas = 12M2;Luas bidang tanah C (setelah terpotong pelebaran

jalan) : Panjang Utara dan Selatan sebelum terpotong = 12,00 meter ; Panjang Utara dan Selatan yang terpotong = 9,15 meter ; Sisa panjang Utara dan Selatan setelah terpotong = 2,85 meter; Lebar Timur dan Barat = 11,00 meter ; Luas setelah terpotong pelebaran: 2,85 M x 11 M = 31,35 M2Jadi bidang tanah C setelah terjadinya pelebaran jalan tinggal menyisakan seluas : bidang tanah A = 27 M2 bidang tanah B = 12 M2 bidang tanah C = 31,35 M2Jumlah = 70,35 M2Dari semula berukuran luas + 171 M2 dengan perincian

Tergugat IV =81 M2.Jumlah = 160 M2. sisa lokasi tanah perwatasan seluas 171 M2setelah pelebaran jalan menjadi 2 jalur = 70.35 M2. jadi bagian tanah peninggalan aim. HAABDULMUTALIB yang dikuasai para Tergugatsecara melawan hak seluruhnya seluas = 89,65 M2.

Bagas Alend Kautsar sebagai pemenang lelang PaketPreservasi Pelebaran CipatujahKalapagenepPangandaran ;Individual ;Bahwa Objek Sengketa dimaksud diterbitkan tidakditujukan untuk umum melainkan ditujukan secaraindividual, yakni kepada PT.

Sedangkan dalam perkaraaquo, Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa tidaklah mengganggu aktifitas Umum secara signifikankarena sifatnya adalah preservasi dan pelebaran jalansehingga masyarakat Umum masih tetap bisamenjalankan aktifitasnya sepertiDES jeeme enero ee nee enc een eeneestnmnentteemiene Bahwa berdasarkan Lampiran PeraturanPresiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek StrategisNasional, sedangkan Preservasi Pelebaran CipatujahKalapagenepPangandaran, Tahun

35 tanggal 13 Februari 2017;2)Bahwa sebelum Tergugat mengeluarkan Keputusantentang Penetapan Pemenang Pelelangan PengadaanJasa Konstruksi Paket Preservasi Pelebaran CipatujahHal. 38 dari 108 hal.

Bagas Alend Kautsar sebagai pemenanglelang Paket Preservasi Pelebaran CipatujahKalapagenepPangandaran tidak bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku dan Asasasas UmumPemerintahan yang4.

Bagas Alend Kautsar sebagai pemenanglelang Paket Preservasi Pelebaran Cipatujah Kalapagenep Pangandaran adalah sah menurut4.

Hotel Indonesia Natour ( Persero) yang ditujukan kelokasi tanah milik Para Penggugat;

2.012 m2 yang telah dipakai menjadi pelebaran jalan Perintis Kemerdekaan sebesar Rp. 3.785.779.200,00 (tiga miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) yang dititipkan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 363/Pdt.P/2012/PN.Jkt.Ut tanggal 28 Mei 2013;

Hotel Indonesia Natour ( Persero) yang ditujukan kelokasi tanah milik ParaPenggugat; Menyatakan tidak sah dan cacat hukum Peta Inventaris Nomor Urut 42Pelebaran Jalan Perintis Kemerdekaan dibuat ke atas nama Tergugat ataslokasi tanah milik Para Penggugat; Menghukum Tergugat Ill dan Tergugat IV untuk memberikan ganti rugiatas seluas 2.000 m2 yang telah dipakai menjadi pelebaran jalanPerintis Kemerdekaan sebesar Rp. 3.785.779.200,00 ( tiga miliar tujuhratus delapan puluh lima juta tujuh ratus tujunh

Oleh karena itu MajelisHakim Ttingkat Banding dapat menyetujui petimbangan tersebut dan mengambilalin sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalammemeriksa dan memutus perkara ini, kecuali tentang amar putusan yangmenyatakan Menghukum Tergugat III dan Tergugat IV untuk memberikan gantirugi atas seluas 2.000 m2 yang telah dipakai menjadi pelebaran jalan PerintisKemerdekaan sebesar Rp. 3.785.779.200,00 (tiga miliar tujuh ratusdelapan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan

ribu dua ratus rupiah)yang harus dibayar Tergugat III dan Tergugat IV sekaligus dan seketika setelahperkara a quo berkekuatan hukum tetap (/nkracht van gewijde), yang harusdiperbaiki, dengan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini;Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan tanahuntuk kepentingan umum, yaitu pelebaran jalan Perintis Kemerdekaan PuloGadung di Kelurahan Kelapa Gading Timur, oleh karena tanah seluas 2.012 m2sebagai bagian dari tanah obyek sengketa masih dalam sengketa antaraTergugat

Menyatakan tidak sah dan cacat hukum Peta Inventaris Nomor Urut42 Pelebaran Jalan Perintis Kemerdekaan dibuat ke atas nama Tergugat atas lokasi tanah milik Para Penggugat;6.

Menyatakan Para Penggugat berhak atas ganti rugi tanah seluas2.012 m2 yang telah dipakai menjadi pelebaran jalan PerintisKemerdekaan sebesar Rp. 3.785.779.200,00 (tiga miliar tujuh ratusdelapan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratusrupiah) yang dititipkan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara berdasarkanPenetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor363/Pdt.P/2012/PN.Jkt.Ut tanggal 28 Mei 2013;7. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;8.

Daan Mogot Km.17, No. 36, RT. 001/RW.03, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Kotamadya Jakarta Barat, adalah yang juga telah terkena proyek pelebaran jalan di Jl.

Bahwa atas pelebaran jalan Daan Mogot telah beberapa kali diajukangugatan dan telah diputus serta berkekuatan hukum tetap antara lain:2.1. Putusan Mahkamah Agung RI No. 44 PK/Pdt/ 1999 Jo.

Bahwa pelebaran jalan di JI. Daan Mogot dilakukan untuk kepentinganumum dimana jalan tersebut merupakan jalan nasional yangPutusan. Nomor 437/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt.

pelebaran JI.

Bahwa sebagai dasar kegiatan pelaksanaan pelebaran jalan di JI. DaanMogot maka Tergugat II menerbitkan Surat No.

Nomor : 1301 K/Pid.Sus/2012162.5.2.6.2.7.2.8.Tahun 2009 yang dalam hal ini Kegiatan pembebasan tanah,bangunan, dan tanam tumbuh untuk pelebaran Jl.

Alexander Kelurahan Bacang dan Kelurahan Air Itam Tahun 2009,telah diterima dengan baik oleh Badan Pemeriksa Keuangan Tahun2009, dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPKuntuk Kegiatan pembebasan tanah, bangunan, dan tanam tumbuhuntuk pelebaran JI.

Nomor : 1301 K/Pid.Sus/201218Bue.2.3.Pemeriksa Keuangan, yang hanya berdasarkan perkiraan yang tidakdikenal dalam Sistem Administrasi Pemerintahan (SAP) ;bahwa sepanjang saya melaksanakan tugas bendahara pengeluaranpada kegiatan pembebasan tanah, bangunan, dan tanam tumbuhuntuk pelebaran JI.

Semua sudah saya pertanggungjawabkan dan telahditerima secara sempurna oleh BPK Perwakilan Provinsi KepulauanBangka Belitung ;bahwa pembayaran yang saya lakukan tersebut adalah untukkelancaran dari kegiatan pembebasan tanah, bangunan, dan tanamtumbuh untuk pelebaran JI.

Alexander Kelurahan Bacang danKelurahan Air ltam Tahun 2009, adalah tidak adil jika atas tuduhantersebut saya untuk mengganti kerugian negara, Sedangkan JPUtidak juga menuntut orangorang yang telah menikmati uang tersebut;bahwa selama menjalankan kegiatan pembebasan tanah, bangunan,dan tanam tumbuh untuk pelebaran JI.

telah dilepaskan haknyakepada Negara untuk pelebaran jalan pada tanggal 7 Maret 1992 denganGanti Rugi Nomor 10/3) serta Gambar Situasi Nomor 13/3462/1980 yangHalaman 6 dari 20 halaman.

telah dilepaskan haknya kepada Negara untuk pelebaran jalan padatanggal 7 Maret 1992 dengan Ganti Rugi Nomor 10/3);Bahwa atas kelalaian dan ketidakcermatan Tergugat, maka Tergugat wajibmenerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 67 Sukabumi llir sekarangHalaman 9 dari 20 halaman.

telah dilepaskan haknya kepada Negara untuk pelebaran jalan padatanggal 7 Maret 1992 dengan Ganti Rugi Nomor 10/3) ke atas nama ParaPenggugat;Bahwa Tergugat sebagaimana tersebut di atas jelas telah menimbulkankerugian bagi Para Penggugat baik secara materiil maupun moriil, sebagaiberikut:a. Kerugian material:1.

telah dilepaskanhaknya kepada Negara untuk pelebaran jalan pada tanggal 7 Maret1992 dengan Ganti Rugi Nomor 10/34) atas nama Edy Widjaja;Halaman 12 dari 20 halaman. Putusan Nomor 189 PK/TUN/20163.

51 M* telahdilepaskan haknya kepada Negara untuk pelebaran jalan pada tanggal7 Maret 1992 dengan Ganti Rugi Nomor 10/34) atas nama EdyWidjaja;Oleh karena Itu sudah seharusnya Majelis Hakim Agung yang memeriksaperkara a quo, meninjau kembali pertimbangan dan amar Putusan MajelisHakim Tingkat Pertama tersebut.Halaman 15 dari 20 halaman.

Bahwa dugaan pelanggaran yang telah dilakukan olehPemohon terkait Paket Pelebaran Jalan Batas Provinsi JawaBarat Patimuan Sidareja dan Paket Pelebaran JalanSidareja Jeruklegi, Wilayah Jawa Tengah, Provinsi JawaTengah Tahun Anggaran 2013 sebagaimana Laporan DugaanPelanggaran dari Investigator tersebut adalah dugaanpelanggaran atas ketentuan Pasal 22 Undangundang Nomor 5Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli DanPersaingan Usaha Tidak Sehat, dimana dalam ketentuanPasal 22 UndangUndang Nomor 5

Melista Karya dalam item AsphaltFinisher kapasitasnya hanya 810 ton, sementara dalamdokumen pengadaan peralatan untuk item tersebutminimal memiliki kapasitas 30 ton/jam ;Bahwa dugaan kesengajaan POKJA diperkuat denganadanya dokumen lembar kerja klarifikasi / verifikasidata, sebagai berikut :Nama Paket : Pelebaran Jalan Sidareja JeruklegiPenawar : PT.

AgungDarma Intra KSO pada tahap evaluasi harga dalampaket pelebaran jalan Bts. Prov. Jabar Patimunan Sidareja padahal secara nyata penyedia jasa tersebuttidak mencantumkan biaya harga satuan (), sebaliknyadalam harga penawaran dengan item yang sama padapaket pelebaran jalan Sidareja Jeruk Legi hargasatuan pada item tersebut tidaklah Rp. 0, melainkanterdapat biaya harga satuan yang jika dikalikan terdapatperbedaan yang signifikan ;(m) Bahwa harga penawaran yang diajukan PT.

Cahaya Sempurna Sejati ;Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor 31/Pdt.G/KPPU/PN SktBahwa berdasarkan keterangan Terlapor Il,Terlapor V, Terlapor VI dan Komisaris PT.Agung Darma Intra, maka Rapat anggotatersebut membahas mengenai kenaikan hargaAspal dan BBM, serta Paket Pelebaran JalanBatas Propinsi Jawa BaratPatimuanSidarejadan Paket Pelebaran Jalan SidarejaJerukLegi ;Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor Il,Terlapor V dan Terlapor VI, maka pada saatRapat anggota AABI terdapat usulan dari parapeserta Rapat

Jalan SidarejaJeruk Legi, sehingga dugaan adanyaPersekongkolan Horisontal dalam 2 duaPaket Pelebaran Jalan tersebut tidakterbuktisama sekali.Bahwa oleh karena itu.

Terima Pekerjaan (BASTP) tanggal 28 Februari 2018 dengan Nomor : 004/BASTP/KAL-KBN/INDUK/II/2018 (dilegalisir) ;

Nine Persada pada bulanMaret 2018 dan rekap BASTP induk pekerjaan pelebaran terasdan berasing teras oleh kontraktor CV. Nine Persada terjadi lebihbayar, disebabkan pada pengajuan BASTP terjadi dobel jumlahfisik sebagai berikut :e Berita acara pemeriksaan BASTP induk CV.

Nine Persada dengan PT KetapangAgro Lestari (KAL) 3 (tiga) item pekerjaan yakni pelebaran teras,breasing teras dan pembuatan teras serta rental JKT;Bahwa isi dari perjanjian awal CV.

Nine Persada dengan PTKetapang Agro Lestari (KAL) sejak bulan April 2017 sampaidengan bulan Pebruari 2018 adalah pelebaran teras dari lebar4M (empat meter) menjadi 5M (lima meter) dengan satuan harga2.850 M dan breasing terasnya 1.500 M kemudian rental Rp.370.000, (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);Halaman 45 dari 79 halaman, Putusan Nomor 118/Pid.B/2018/PN SdwBahwa pekerjaan dikerjakan sesuai dengan spek kontrak teraslama di sisakan 2.75 M teras pelebaran dibuat 2.25 M dikerjakanselama 1 (satu

Ketapang Agro Lestari (KAL);Bahwa permasalahan yang sedang terjadi di perusahaan PT.Ketapang Agro Lestari (KAL) yaitu telah terjadi manipulasi datahasil tracking pekerjaan pelebaran dan pembuatan teras pokoksawit di areal perkebunan kelapa sawit milik PT.

Dan akibat perbuatan terdakwa dan saksi SaatHamonangan Nainggolan yang telah memanipulasi data hasil Trackingpekerjaan pelebaran dan pembuatan teras pokok sawitsejak bulanJanuari 2018 sampai dengan bulan Maret 2018 tersebut PT. KetapangAgro Lestari (PT.

Bahwa Penggugat adalah pelaksana pada paket pelebaran jalanMarosBone 2 (APBNP PA1) Tahun 2015 Nomor Kontrak:HK.02.03/PPK20.Metro By/386/V/2015, tanggal 27 Mei 2015;2.

Bahwa pada bulan Mei 2015, Penggugat dengan PejabatPembuat Komitmen (PPK)20 membuat Surat Perjajian Kontrayaitu Surat Perjanjian Paket Pekerjaaan Kontsruksi: PelebaranJalan MarosBone 2 (APBNP PA1) Tahun 2015 NomorKontrak: HK.02.03/PPK20.Metro By/386/V/2015, tanggal 27Mei 2015, sebagai penyedia Barang/Jasa (SPPB) untukmelaksanakan pekerjaan Pelebaran Jalan MarosBone 2(APBNP PA1) sebagaimana dalam Surat Perjanjian KontraTOPS DUT je= ase ieteee neeeeeecieeeee3.

Bahwa dengan adanya Perjanjian Kontra antara Penggugatdengan Tergugat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), makaPenggugat mulai melaksanakan pekerjaan pada tanggal 27 Juli2016 dengan ruang lingkup pekerjaan adalah pelebaran danpengaspalan jalan sepanjang 4,50 km;Halaman 6 dari 44 Halaman Penetapan Nomor: 100/G/2016/PTUN.MKS4.

Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan Pelebaran Jalan MarosBone 2 (APBNP PA1) tahun 2015 yang telah disepakatiberdasarkan Perjanjian Kontra, dan Penggugat barumelaksanakan pekerjaannya, pihak Tergugat Pejabat PembuatKomitmen (PPK) 20 mengeluarkan Surat Pemutusan KontrakPekerjaan Pelebaran Jalan MarosBone 2 (APBNP PA1) tahun2015 terhadap Penggugat, kemudian Tergugat PejabatPembuat Komitmen (PPK) juga mengeluarkan SuratPernyataan Wanprestasi Penyedia Jasa Nomor 02.03/PPK20.By/228/20016 tanggal 19 Januari

2016 dan Berita AcaraPemutusan Kontra Paket Pelebaran Jalan MarosBone 2(APBNP PA1) Tahun 2015 Nomor: HK.02.03/PPK20 By/226/1/2016 tanggal 19 Januari 2016; Bahwa setelah PPK mengeluarkan pemutusan kontrak, makaTergugat geluarksan KTUN objek sengketa yang menempatkanPenggugat Dalam Daftar Hitam yang Penggugat barumengetahui dan melihat hasil print out INAPROC portalPengadadan Nasional pada tanggal 28 Oktober 2016 dalamacara undangan Rapat dari Pejabat Pembuat Komitmen, ErdusLantang, S.T., M.M.52020222025Il

Bahwa pada tahun 2015, Kementerian Pekerjaan Umum Dan PerumahanRakyat, membuka Paket Pekerjaan Pelebaran Jalan Bts. Kabupaten KonaweUtara Pohara Provinsi Sulawesi Tenggara.2. Bahwa Penggugat sebagai perusahaan Konstruksi mendapatkan proyekpekerjaan tersebut, sehingga ditanda tangani Surat Perjanjian Kontrak HargaSatuan Paket Pekerjaan Konstruksi, Pelebaran Jalan Bts.

Bahwa seharusnya Tergugat V, mendapatkan Informasi yang benardari Tergugat VI dan Tergugat VII mengenai permasalahan yang terjadi ataspaket pekerjaan pelebaran jalan yang dimaksud dalam gugatan ini, yang akanHalaman 6 dari 15 halaman putusan Nomor 181/Pdt/2020/PT.DKIdilaporkan kepada Tergugat IV, akan tetapi yang terjadi pembiayan dariTergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VI, yang menakibatkan terjadinyapermasalahan atas paket pekerjaan pelebaran jalan ini.18.

PW.0401.Bb14/PJNW.II.SULTRA/PPK10/246.13, PerihalHalaman 7 dari 15 halaman putusan Nomor 181/Pdt/2020/PT.DKIPemutusan Kontrak, Paket Pelebaran Jalan Bts. Kab.

Bahwa Tergugat mengirim surat kepada Penggugat, No.PW.0401.Bb14/PJNW.II.SULTRA/PPK10/245, tanggal 26 Desember 2018,Perihal : Pencairan Jaminan Uang Muka Paket Pelebaran Jalan Bts.

. : PW.0401.Bb14/PJNW.II.SUL.TRA/PPK10/246.13,tanggal 21 Desember 2018, Pencairan Uang MukaPaket Pelebaran JalanBts. Kab. Konawe Utara Pohara (MCY).Adalah cacat hukum dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya10. Menghukum Tergugat , Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI,Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Tergugat IX tidak memasukkan Penggugatkedalam daftar hitam;11.

OBJEK SENGKETA :Bahwa yang menjadi objek sengketa antara PARA PEMOHONKEBERATAN dengan TERMOHON KEBERATAN dan TERMOHONKEBERATAN Il adalah PENYAMPAIAN BESARNYA GANTI KERUGIANHalaman 5 Putusan Nomor 206/Pat.G/2019/PN.DpkHASIL PENILAIAN (APPRAISAL) DAN MUSYAWARAH PENETAPANBENTUK GANTI KERUGIAN PENGADAAN TANAH PELEBARAN JALANAKSES TOL DEPOKANTASARI yang terletak di kelurahan Gandul,kecamatan Cinere, kota Depok untuk Pengadaan Tanah Pelebaran JalanAkses Tol DepokAntasari (selanjutnya disebut pelebaran

DSR116/UND/VII/2019 Tanggal 16 Juli 2019, perihalUndangan, yang dikirimkan oleh Kantor Pertahanan Kota Depok(TERMOHON KEBERATAN 1) dan RESUME PEKERJAAN PENILAIAN (APPRAISAL) HARGA GANTIKERUGIAN OBJEK PENGADAAN TANAH UNTUK PELEBARAN JALANAKSES TOL DEPOKANTASARI (DESARI) PARA PEMOHONKEBERATAN yang diterbitkan oleh KANTOR JASA PENILAI PUBLIK(KJPP) TOTO SUHARTO & REKAN (TURUT TERMOHONKEBERATAN)Yang mana pengadaan tanah tersebut sesuai undangan diatas adalahuntuk Pelebaran Akses Tol Desari dan program

pelebaran tersebut adalahproyek pelebaran dari PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN = (PPk)PENGADAAN TANAH JALAN TOL DEPOK ANTASARI (TERMOHONKEBERATAN Il).TENGGANG WAKTU DAN DASAR HUKUM PENGAJUAN KEBERATAN1.

Jalan Akses TolDepokAntasari yang terletak di Kelurahan Gandul, Kecamatan Cinere, KotaDepok untuk Pengadaan Tanah Pelebaran Jalan Akses Tol DepokAntasarisebagaimana yang tercantum pada : Surat No.

DSR125/PPT/VIII/2019 Tanggal 07 Agustus 2019 yang dikirimkan kepada ParaPemohon Keberatan ;Menimbang, bahwa tanah dan bangunan milik Para Pemohon Keberatanmasuk didalam program pelebaran akses Tol DepokAntasari (Desari) yangdikerjakan oleh Termohon Keberatan Il. hal ini Pemohon Keberatan ketahui dariTermohon Keberatan pada sekitar bulan September 2017 selaku pihak yangberwenang untuk melakukan pembebasan tanah dan bangunan kepada parawarga yang nantinya akan terkena gusuran dari pelebaran akses Tol

sebagai Lurah Tandes Surabaya;Penetapan No. 111 /Pdt.P/2015/PN.Sby Page 3 of 11Bahwa benar Sumilah adalah warga kelurahan Tandes;Bahwa saksi tahu sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk pengesahanuang konsinyasi yang telah ditransfer ke Rekening Pengadilan NegeriSurabaya; Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah uang yang telah ditransfer ke Pengadilantersebut; Bahwa saksi tahu yang berhak menerima uang konsinyasi tersebut adalah SdrSumilah;Bahwa saksi tahu kalau tanah dan rumah yang akan terkena pelebaran

Gedangasin 1/19 Kelurahan Tandes, Kecamatan Tandes, Surabayadengan mengundang Sdri Sumilah untuk diberi pemahaman; Bahwa Pemerintah Kota Surabaya Cq Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga danpematusan Kota Surabaya tidak dapat melakukan pembayaran ganti rugi tanahdan bangunan, dikarenakan pihak Sumilah menolak; Bahwa luas tanah yang kena pelebaran jalan seluas 3,8 m2 dan diberi ganti rugisebesar Rp. 2.600.000. per meternya dan sudah ditaksir sesuai denganpasarannya maupun NJOP nya;Bahwa saksi tahu karena

A.DAYA PRASETYONO, MM.Bahwa saksi sebagai Camat Tandes Surabaya;Bahwa benar Sumilah adalah warga kelurahan Tandes;Bahwa saksi tahu sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk pengesahanuang konsinyasi yang telah ditransfer ke Rekening Pengadilan NegeriSurabaya; Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah uang yang telah ditransfer ke Pengadilantersebut; Bahwa saksi tahu yang berhak menerima uang konsinyasi tersebut adalah SdriSumilah;Bahwa saksi tahu kalau tanah dan rumah yang akan terkena pelebaran jalan

Gedangasin 1/19 Kelurahan Tandes, Kecamatan Tandes, Surabayadengan mengundang Sdri Sumilah untuk diberi pemahaman; Bahwa Pemerintah Kota Surabaya Cq Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga danpematusan Kota Surabaya tidak dapat melakukan pembayaran ganti rugi tanahdan bangunan, dikarenakan pihak Sdri Sumilah menolak; Bahwa luas tanah yang kena pelebaran jalan seluas 3,8 m2 dan diberi ganti rugisebesar Rp. 2.600.000. per meternya dan sudah ditaksir sesuai denganpasarannya maupun NJOP nya;Bahwa saksi tahu

Gedangasin 1/19 Kelurahan Tandes, Kecamatan Tandes, Surabayadengan mengundang Sdri.Sumilah untuk diberi pemahaman; Bahwa Pemerintah Kota Surabaya Cq Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga danpematusan Kota Surabaya tidak dapat melakukan pembayaran ganti rugi tanahdan bangunan, dikarenakan pihak Sumilah menolak; Bahwa luas tanah yang kena pelebaran jalan seluas 3,8 m2 dan diberi ganti rugisebesar Rp. 2.600.000. per meternya dan sudah ditaksir sesuai denganpasarannya maupun NJOP nya;Bahwa saksi tahu karena

Dinas Bina Marga), perihal Izin PembuatanTiti/jalan Masuk diatas parit/saluran drainase, namun kemudianTergugat II menerbitkan Surat Pencabutan Nomor : 600/431 tanggal 16Februari 2011 atas Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor :503/08 dan melakukan tindakan yang berkenaan untuk itu;Bahwa tidak benar Tergugat menghalangi Penggugat untukpembangunan diatas tanah objek terperkara, karena tanah terperkaramerupakan sisa lahan ganti rugi pelebaran jalan sesuai Surat CamatMedan Sunggal No. 640/912

DALAM REKONPENSI :Bahwa segala dalil yang telah dikemukakan pada bagian konpensimerupakan satu kesatuan yang bulat dan menjadi bagian dalamrekonpensi ini, sehingga tidak diulangi lagi;Bahwa Penggugat d.r/Tergugat d.k dengan ini mengajukan gugatanrekonpensi terhadap Tergugat d.r/Penggugat d.k, dengan alasanalasansebagaiman diuraikan dibawah ini;Bahwa tanah terperkara merupakan milik PEMKO MEDAN sebagai sisalahan ganti rugi pelebaran jalan sesuai Surat Camat Medan Sunggaltanggal 28 Juli 2009;Bahwa

jalan tersebut, setahu saksi kalau tanahnyabersisa 8 (delapan) meter maka diganti rugi Pemko, tetapi kalau masihbanyak sisa tanahnya maka tidak diganti rugi Pemko semuanya ; Tanahmasyarakat di sekitar tanah yang menjadi sengketa ini juga sudah digantirugi Pemko seluruhnya, karena digunakan untuk pelebaran jalan ;Bahwa letak tanah milik Tergugat dan tanah milik Gunaran bersebelahandengan tanah yang menjadi sengketa dalam perkara ini, dan tanah milikTergugat dahulu juga milik Samaun yang dibeli olen

Tergugat ; Bahwajalan masuk ke tanah Tergugat melalui Gang Dame ;Bahwa setahu saksi, tanah milik Gunaran tidak diganti rugi olen Pemko,karena sisa tanahnya masih panjang, jadi hanya diganti rugi Pemko sesuaiyang dibutuhkan untuk pelebaran jalan saja ; Ganti rugi tanah tersebutdiberikan kepada Samaun ;Bahwa jalan masuk ke tanah Tergugat dari Gang Dame ;Bahwa tanah yang menjadi sengketa dalam perkara ini, sebelumnya jugasudah pernah menjadi sengketa dalam perkara lain, dimana saksi juga yangmenjadi

jalan Ring Road tersebut, selain tanah sengketa,tanah tanah lainnya juga ada sisanya, karena di depan tanah saksi jugaada kelebihan tanah pelebaran jalan Ring Road dan sekarang saksi yangmenanami untuk penghijauan, dan disamping tanah saksi juga ada tanahkelebihan pelebaran jalan Ring Road ; Yang diganti rugi oleh Pemko untukpelebaran jalan Ring Road, selain tanah, bungabunga, pohonpohonbahkan pot bunga saksi pun diganti rugi oleh Pemko ;Bahwa menurut tulisan yang saksi baca di pamflet, tanahtanah

MUIN almarhum (suami Penggugat/Pembanding) yang menerimaganti rugi tanah di jalan Made Sabara;Bahwa dari fakta tersebut dapat dibuktikan bahwa ketika jalan MadeSabara terkena pelebaran pemerintah mengakui kepemilikan tanahH. MUIN (suami Penggugat/Pembanding) dimana saat itu Tergugat/Terbanding juga menerima ganti rugi bersamaan dengan H.MUIN(suami Penggugat/Pembanding) dan pada saat itu. Tergugat/Terbanding tidak pernah menyangkali kepemilikan tanah H. Muin(suami Penggugat/Pembanding);4.

tersebut ternyata tidak dipertimbangkan oleh MajelisHakim Pengadilan Negeri Kendari dan selain fakta tersebut MajelisHakim Pengadilan Negeri Kendari tidak mempertimbangkanketerangan saksi Abdul Hasid Mulku, yang menerangkan bahwatanah tersebut dijual kepada Tergugat/Terbanding pada tahun 1993seluas 1200 M2, bahwa berdasarkan keterangan saksi RAMLISAHRUN, bahwa pembebasan jalan Made Sabara tahun 1998, jikaHalaman 5 dari 8 Putusan No. 05/PDT/2016/PT.SULTRAkemudian jalan Made Sabara ada perluasan/pelebaran

jalan yangtentunya baik tanah Penggugat/Pembanding maupun tanahTergugat/Terbanding setelah terkena Pelebaran jalan Made Sabarasecara otomatis harus berkurang luasnya;Bahwa melihat fakta tersebut walaupun telah terkena pelebaran jalannamun terhadap surat pengalihan penguasaan atas bidang tanahtanggal 22 Agustus 2006 (bukti T1) luasnya masih sama yaitu 1200M2 dengan luas tahun 1993;Bahwa dengan faktafakta sebagaimana diuraikan diatas, makamenurut hukum pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan NegeriKendari

Menyatakan benar luas tanah + 1.192 M2 milik PENGGUGAT tersebut di JI.Daan Mogot Km.17, No. 36, Rt. 001/Rw.03, Kelurahan Kalideres,Kecamatan Kalideres, Kotamadya Jakarta Barat, adalah benar yang jugatelah terkena proyek pelebaran jalan di Jl. Daan Mogot Raya, KelurahanKalideres, Kecamatan Kalideres, Kodya Jakarta Barat;.

Bahwa Penggugat sesungguhnya sudah memahami peristiwa hukumyang terjadi pada tahun 1974 dimana terjadi penertiban terkaitdengan pelebaran jalan di wilayah Daan Mogot untuk mengembalikankeadaan jalan seperti semula dikarenakan di lokasi ruang milik jalanberdiri bangunan/gubuk/pagar.2. Bahwa atas pelebaran jalan Daan Mogot telah beberapa kali diajukangugatan dan telah diputus serta berkekuatan hukum tetap antara lain:2.1. Putusan Mahkamah Agung RI No. 44 PK/Pdt/ 1999 Jo.

PENGGUGAT TIDAK BERKAPASITAS (DISQUALIFIKATOIRE INPERSONA)1.Bahwa tindakan Tergugat II, Turut Tergugat dan Turut Tergugat IIbukan merupakan pembebasan bidang tanah tetapi hanya melakukannormalisasi atau pelebaran jalan di wilayah Daan Mogot untukkepentingan umum (mengembalikan keadaan jalan seperti Semula)dikarenakan di lokasi ruang milik jalan berdiri bangunan/gubuk/pagaryang dibangun oleh Penggugat..

GUGATAN NEBIS IN IDEM1.Bahwa gugatan Penggugat adalah menyangkut pelebaran jalan DaanMogot pada tahun 1974 yang dilakukan Para Tergugat notabenepernah diajukan gugatan yang sama pada tahun 2002 dalam perkaraNomor 292/Pdt.G/2002/PN.Jkt.Bar dengan obyek, penggugat dantuntutan yang sama..

Bahwa Penggugat sesungguhnya sudah memahami peristiwa hukumyang terjadi pada tahun 1974 dimana terjadi penertiban bukanpenggususan yang dilakukan oleh Para Tergugat demi kepentinganumum, yaitu normalisasi atau pelebaran jalan di wilayah Daan Mogotuntuk kepentingan umum (mengembalikan keadaan jalan sepertisemula) dikarenakan di lokasi ruang milik jalan berdiribangunan/gubuk/pagar.2.

proyek pelebaran JalanSubrantas tersebut adalah tanah milik Penggugat sebagaimana diuraikan diatas, di mana dari hasil pengukuran Penggugat tanah Penggugat yangterkena Pelabaran jalan adalah + 69 x 10 meter = 690 M?

Bahwa pada point 10 gugatan Penggugat dalam perkara A Quo salah satutanah tanah yang terkena proyek pelebaran Jalan Soebrantas danPenggugat menjelaskan dari hasil tanah Penggugat yang terkena pelebaranJalan adalah 69 x 10 meter = 690 M?

Bahwa pada point 12, 13 gugatan Penggugat mengatakan hasilpengembalian batas yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan KotaPekanbaru atas tanah Sertifikat hak milik 213/Tuah Karya, diperolehhasil bahwa tanah Tergugat IV tersebut adalah masih utuh dan tidakterkena pelebaran jalan dan ......... seterusnya ???

;Bahwa dalam hal ini dalil Penggugat tidak benar, Penggugat mendalilkanluas tanah Tergugat IV berdasarkan SHGB (Sertifikat Hak GunaBangunan) No. 559/Simpang Baru yang sebenarnya tanah Tergugat IV,ikut terkena pelebaran jalan raya Pekanbaru Bangkinang, denganadanya trotoar jalan diatas tanah Tergugat IV. Jadi kalau Penggugatmengatakan tanah Tergugat IV tidak terkena pelebaran jalan, haltersebut haruslah ditolak.

JalanRayaPekanbaru Bangkinang;Bahwa pada pointi8 gugatan Penggugat dalam perkara Aquomenyebutkan perbuatan TergugatlV yang mengaku berhak menerimagantirugi tanah dari proyek pelebaran Jalan Soebrantas adalahperbuatanmelawanhukumyangmerugikanPenggugatdan seterusnya!!

Rasyid als Acep bersamasamamelakukan penebangan pohon kayu jati dengan menggunakan Chain Sawhingga pukul 16.00 wita ;Bahwa lokasi Terdakwa dan Terdakwa Il melakukan penebangan kayumerupakan proyek pelebaran jalan ruas BoakSerading yang termasukkawasan hutan Negara kelompok hutan serading (register tanah kehutanannomor 36) dengan fungsi hutan produksi tetap ;Bahwa setelah saksi Syarafuddin, saksi Adam Ak A.

Sumbawa) antara lain menerangkan : Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memerintahkan penebangankayu tegakan yang terkena proyek pelebaran jalan.Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 1123 K/Pid.Sus/2011 Bahwa benar Saksi tidak pernah memerintahkan untuk menitipkan kayutebangan yang terkena proyek kepada HAMZAH. Bahwa benar kayukayu yang di tebang tersebut harus diangkut dandiamankan ke Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan KabupatenSumbawa dan tidak boleh dititipkan di tempat lain.

Bahwa benar saksi menjelaskan Yang berwenang memberikan ijinmenebang kayu yang terkena pelebaran adalah Bupati Sumbawasekaligus bertanggung jawab pada proses penebangan, yang selanjutnyamemberikan perintah kepada Dinas Kehutanan untuk melakukanpenebangan sekaligus pengamanan.Sesuai dengan keterangan Ahli SUTIKNO, A.Md antara lain menerangkan :e Bahwa penebangan kayu yang terkena proyek pelebaran Jalan Boak Serading hanya mengantongi ijin dari Kepala Dinas Kehutanan danPerkebunan Kabupaten Sumbawa

Bahwa para Terdakwa adalahpetugas Polhut di Pos Desa Seradang, bawahan saksi Sahabuddin dan Baijuriyang diperintah untuk mengamankan kayukayu jati, karena truck PU telahmulai mengerjakan proyek pelebaran Jalan Sumbawa Bima ;Bahwa para Terdakwa mendapat perintah Dinas untuk mengamankankayukayu potongan tersebut, sehingga sesuai dengan Pasal 51 KUHP telahterdapat uitsluitingsgronden (keadaan yang memaafkan) bagi pertanggungjawabanpidana para Terdakwa ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas