Ditemukan 18103 data
170 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK TIMUR., II. PT. USAHA ENERGY LOMBOK FAMILY;
LombokTimur, pekerjaan Wiraswasta;ZUHDIATUN ILMIAH~ alias INAQ SUMARNI,kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di KampungBaru, RT 022, RW O09, Kelurahan Kelayu Utara,Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, pekerjaanWiraswasta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa insidentil Sirojul Munir,kewarganegaraan Indonesia, Pegawai Negeri Sipil,beralamat di Kota Mataram, berdasarkan Surat Izin BeracaraInsidentil Nomor W3TUN6/899/HK.O6/VIII/2019, tanggal 7Agustus 2019;Para Pemohon Kasasi;LawanKEPALA DINAS PENANAMAN
bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, TermohonKasasi dan II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masingmasing padatanggal 22 Juni 2020, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasidari Para Pemohon Kasasi:Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah:Surat Izin Tempat Usaha dan = Izin Gangguan Nomor4640/530/PM.11.01/11/2018 tanggal 26 November 2018;Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Nomor3688/503/PPT.11.08/09/2018, tanggal 12 September 2018:yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman
108 — 99 — Berkekuatan Hukum Tetap
MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL VS 1. PT MARUWAI BARA ABADI DAN Turut Termohon : II. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL;;
89 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR., II. PT. MUARA JAMBI SAWIT LESTARI VS ABUN YANI, S.H;
210 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LEBONG., II. PT. LEBONG SUKSES ENERGI VS PT. TRAIL RACE ENERGI;
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DANPELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATENLEBONG, tempat kedudukan di Jalan Raya Suka Marga,Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu,yang diwakili oleh Bambang ASB, S.Sos., M.Si., jabatanKepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan TerpaduSatu Pintu Kabupaten Lebong;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Firnandes Maurisya, S.H.
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANANTERPADU SATU PINTU KABUPATEN LEBONG, Il. PT LEBONGSUKSES ENERGI;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali (Pemohon PeninjauanKembali dan Il) membayar biaya perkara pada peninjauan kembalisejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2020 oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum.
179 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI ACEH vs PT. DAYA PRIMAMEGA UTAMA DAN PT. ACEH POWER ENERGY ABADI;
PUTUSANNomor 142 K/TUN/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DANPELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI ACEH,tempat kedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 39,Peunayong, Banda Aceh;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Amrizal J. Prang, S.H.
40 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA., II. PT. PRATAMA AGUNG MANDIRI;;
206 — 113 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KECAMATAN PESANGGRAHAN., II. TINEKE VITA AGUSTINE RIANY, S.E;;
129 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BARITO UTARA., 2. YAYASAN RUMAH CERDAS AL-FALAH BARITO UTARA;;
79 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
PAULINA WALANSENDOW, SELVI KOJOH VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BITUNG, KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH KOTA BITUNG, TEDY, PT. ARTA SAMUDERA PASIFIK
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADUDAN PENANAMAN MODAL DAERAH KOTA BITUNG,Halaman 1 dari 21 halaman. Putusan Nomor 254 K/TUN/2015berkedudukan di Jalan Dr. Sam Ratulangi No. 45 KotaBitung,Selanjutnya memberi kuasa kepada:1. Christiaan V. Sondakh, SH., Kepala Bidang PelayananPerizinan ;2. Grace C.N. Dengah, S.T.P, Kepala Bidang PengawasanDan Advokasi ;3. Hentje Pangalila, SPi, Kepala Sub Bidang PengawasanDan Pengendalian ;4. Victory T.Z.
ARTASAMUDERA PASIFIK/ Tergugat Ill Intervensi 2 yang diterbitkan oleh KepalaBadan Pelayanan Perijinan Terpadu Dan Penanaman Modal Daerah KotaBitung/T ergugat II yang dimohonkan oleh Para Penggugat;DALAM EKSEPSI Mengabulkan eksepsi Tergugat III Intervensi 1 mengenai kewenangan absolutPengadilan terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 284/Kelurahan Winenet DuaTanggal 10 Agustus 2012, Surat Ukur Nomor 00017/ Winenet Dua/ 2012Tanggal 08 Agustus 2012 Luas Tanah 14.320 M2 atas nama Olga Kojoh yangtelah dibaliknama
ARTASAMUDERA PASIFIK/ Tergugat Ill Intervensi 2 yang diterbitkan oleh KepalaBadan Pelayanan Perijinan Terpadu Dan Penanaman Modal Daerah KotaBitung/Tergugat II ; Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesarRp3.407.000,00 (tiga juta empat ratus tujuh ribu Rupiah);Halaman 18 dari 21 halaman.
457 — 162 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDUNG., II. PT. MARGAHAYU RAYA (PERSERO);
103 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATU BARA VS CV KARYA JAYA DAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN;;
486 — 417 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG;;
157 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGAH;
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DANPELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSISULAWESI TENGAH, tempat kedudukan di Jalan CikDitiro, Nomor 29, Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;Termohon Kasasi I, Il dan Ill;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:Dalam Permohonan Penundaan:Menyatakan menangguhkan
140 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA., II. TINEKE VITA AGUSTINE RIANY, SE;;
292 — 98 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR., II. PT. MUARA JAMBI SAWIT LESTARI VS ABUN YANI, S.H;
PUTUSANNomor 135 PK/TUN/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telahmemutus dalam perkara:KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DANPELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATENTANJUNG JABUNG TIMUR, tempat kedudukan di JalanKi Hajar Dewantara, Komplek Perkantoran BukitMenderang, Kelurahan Rano, Kecamatan Muara SabakBarat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Taufik, S.H., dan kawankawan, kewarganegaraan
yang ditentukan dalamundangundang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebutsecara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yangditerima tanggal 12 Mei 2020 dan 10 Juni 2020 yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali dan Ilmemohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagaiberikut:Pemohon Peninjauan Kembali I: Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali Kepala Dinas Penanaman
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANANTERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMURdan Pemohon Peninjauan Kembali Il: PT MUARA JAMBI SAWITLESTARI;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dan Il membayar biayaperkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua jutalima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2020, oleh Prof. Dr. H.
582 — 184 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA BARAT., II. PT. CIREBON ENERGI PRASARANA;
., dan kawankawan, semuanya kewarganegaraanIndonesia, Para Advokat pada Tim Advokat Hak atasKeadilan Iklim, beralamat di Jalan Bekalivron, Nomor 15,Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli2019:Para Pemohon Peninjauan Kembali;LawanKEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DANPERIZINAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWABARAT, tempat kedudukan di Jalan Sumatera, Nomor 50,Kota Bandung;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Eni Rohyani, S.H.
Putusan Nomor 162 PK/TUN/LH/2019Dalam Pokok Perkara:1.2.Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupaSurat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor660/08/19.1.05.0/DPMPTSP/2017 tentang Izin Lingkungan KegiatanPembangunan dan Operasional Pembangkit Listrik Tenaga UapKapasitas 1x1000MW Cirebon Kecamatan Astanajapura danKecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon
oleh PT Cirebon EnergiPrasarana tertanggal 17 Juli 2017;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negaraberupa Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa BaratNomor 660/08/19.1.05.0/DPMPTSP/2017 tentang Izin LingkunganKegiatan Pembangunan dan Operasional Pembangkit Listrik TenagaUap Kapasitas 1x 1000MW Cirebon Kecamatan Astanajapura danKecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon oleh PT Cirebon EnergiPrasarana tertanggal
Putusan Nomor 162 PK/TUN/LH/2019Dalam Pokok Perkara:1.Menerima dan mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Para PemohonPeninjauan Kembali/semula Para Pemohon Kasasi/semula ParaPembanding/semula Para Penggugat untuk keseluruhan;Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa:Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu Pemerintan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor660/08/19.1.05.0/DPMPTSP/2017, tentang Izin Lingkungan KegiatanPembangunan dan Operasional
Pembangkit Listrik Tenaga UapKapasitas 1x1000MW Cirebon, Kecamatan Astanajapura danKecamatan Mundu, Daerah Kabupaten Cirebon oleh PT Cirebon EnergiPrasarana, tertanggal 17 Juli 2017;Mewajibkan Termohon untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negaraberupa Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintan Daerah Provinsi Jawa BaratNomor 660/08/19.1.05.0/DPMPTSP/2017, tentang Izin LingkunganKegiatan Pembangunan dan Operasional Pembangkit Listrik TenagaUap Kapasitas
155 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL., III. PT. POSITION;;
82 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BANGKA DAN PT. BABEL CITRA MANDIRI VS PT. SUMBER MAS PRATAMA;;
101 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT VS PT. PANCAPUTRA MARGASEJAHTERA (Disingkat PT. PAPUMAS);
72 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PEMERINTAH KOTA MEDAN vs 1. MARGARET GINTING MUNTHE., 2. Turut Termohon : KEPALA KELURAHAN TANJUNG REJO KECAMATAN MEDAN SUNGGAL;;