(Pesero) Pelabuhan Indonesia I Belawansebagai Termohon Eksekusi dan Berita Acara Peneguran No. 11/Eks/2007/420/Pdt.G/1998/PN.Mdn yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2007 dalamperkara antara Sakdimah, dkk disebut sebagai Para Pemohon Eksekusi lawan PT.Persero Pelabuhan Indonesia I Belawan selaku Termohon Eksekusi guna memenuhibunyi Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 420/Pdt.G/1998/PN.Mdn tertanggl 22Maret 1999, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 501/Pdt.G/1999/PT Mdntertanggal

19 Juli 1999, Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 4008 K/Pdt.G/2001tertanggal 24 Januari 2006 dan karena Termohon Eksekusi tidak hadir kalaupun sudahdipanggil secara patut maka diajukan lagi Relas Panggilan untuk ditegur dengan BenitaAcara Peneguran Lanjutan No.11 Ieks/2007/420/Pdt.G/1998/ PN.Mdn, berita acarauntuk melaksanakan peneguran lanjutan yang dilaksanakan pada han Rabu tanggal 04April 2001 juga tidak hadir.

, Kecamatan MedanLabuhan dengan batasbatas seperti dibawah inie Sebelah utara berbatasan dengan tanah Sitorus dan tanahSyukur Idris.e Sebelah timur berbatasan dengan jalan Raya MedanBelawan.e Sebelah selatan berbatasan dengan tanah MartinPanjaitan dan tanah negara.e Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Deli.7 Menyatakan sah dan berharga suratsurat pendukung mengenai tanahtanah tersebutdan termasuk Relas Panggilan untuk ditegur (aanmaning) No.11 /Eks/2007/420/Pdt.G/1998/PN Mdn dan Berita Acara Peneguran

Medan , tertanggal 19 Juli 2000. diberi tanda (T. 2).Foto copy Putusan Mahkamah Agung RI (Kasasi) Nomor Perkara No. : 4008.K/ Pdt/2001, Mahkamah Agung RI dalam permusyawaratan Majelis Hakim 24 Januari 2006diberi tanda (T. 3).Foto copy Berita Acara Peneguran Pengadilan Negeri Medan No. : 11/ Eks/ 2007/ 420/Pdt.G/ 1998/ PN. Mdn, ditanda tangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan H.Arwan Biryn, SH.

MH diberi tanda (T. 4).Foto copy Berita Acara Peneguran Lanjutan Pengadilan Negeri Medan No. : 11/ Eks/2007/ 420/ Pdt.G/ 1998/ PN. Mdn, ditanda tangani oleh Ketua Pengadilan NegeriMedan H. Arwan Biryn, SH. MH diberi tanda (T. 5).Foto copy Surat dari Menseknek RI tentang Pengaduan Ahli Waris Tertanggal 15 Juli2009 No. : B. 423/Seskab/ VII/ 2009 yang ditandatangani oleh Sudi Silalahi, diberitanda (T. 6).Foto copy Surat Pengadilan Negeri/ Niaga/HAM/ PHI dan Perikanan Medan No.

Judex Facti tidak salahmenerapkan hukum) karena Judex Facti telah melaksanakan hukum acaradengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan Judex Facti tidakbertentangan dengan hukum~ dan/atau = undangundang, denganpertimbangan sebagai berikut: Bahwa mengenai kesalahan dalam mengutip amar putusan resmitersebut dan atas kesalahan penulisan/pengutipan tersebut pihakTermohon Eksekusi bisa minta penjelasan kepada Ketua Pengadilanpada waktu Termohon Eksekusi hadir di hadapan Ketua Pengadilanpada saat peneguran

tersebut, dan apabila benar ada kesalahan kutipmaka dapat saja Ketua Pengadilan merevisi kesalahannya di dalampenetapannya tersebut baik secara lisan dan atau tertulis pada saatdilakukan peneguran tersebut, sehingga hal tersebut tidaklahmembatalkan Surat Penetapan Perintah Pemanggilan untuk ditegor(Surat Aanmaning) Nomor 135/2017/Eks. tanggal 28 Desember 2017dan bukan pula suatu alasan bagi Termohon Eksekusi untuk tidakmenghadiri panggilan tegoran atau aanmaning tersebut; Bahwa selain itu, alasanalasan

Dengan ketentuan apabila dalam waktusatu. bulan tidak dipenuhi, maka perkara tersebut akandibatalkan atau dicoret dari pendaftaran;Telah membaca Surat Keterangan Wakil PaniteraPengadilan Agama Stabat Nomor: W2A16/1835/Hk.05/V/2011,tanggal 16 Desember 2011, yang menerangkan telah lewatbatas waktu satu) bulan peneguran dan ternyata Penggugattidak melaksanakan isi teguran tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, PengadilanAgama Sabat /Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugatternyata tidak

Termohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 24 Agustus2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor1515/Pdt.G/2015/PA.JB. pada tanggal 26 Agustus 2015, beserta semua suratsurat yang berkaitan dengan perkara tersebut;Telah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama JakartaBarat Nomor : W9A2/Hk.03.5/1393/IV/2016 tertanggal 05 April 2016, yangpada pokoknya telah menegur Pemohon agar dalam waktu satu bulan sejaktanggal surat peneguran

Demikian pula Penetapan Ketua PengadilanNegeri Bandung No. 165/Pdt/Eks/1997/PN.Bdg dan No. 178/Pdt/Eks/1998/PN.Bdg, baik yang berkaitan dengan peneguran (aanmaning), sita, eksekusidan lelang eksekusi menjadi tidak sah atau tidak mempunyai kekuatanhukum yang mengikat;bahwa bidangbidang tanah (harta kekayaan bersama) yang telahdilakukan pelelangan eksekusi dan pembeli lelang serta telah dibalik nama,yang uraiannya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan, yang nilaiseluruhnya berjumlah Rp. 694.500.000

Sertifikat HipotikNo. 807/1996 yang didalamnya dilekatkan Akta Hipotik No.132/09/05.03/Hip/1995, tanggal 16 Nopember 1995;Menyatakan tidak sah dan atau tidak mempunyai kekuatan hukumPenetapanPenetapan Ketua Pengadilan Negeri Kelas Bandung No.165/Pdt/Eks/1997/PN.Bdg dan No. 178/Pdt/Eks/1998/PN.Bdg, baik yangberkaitan dengan peneguran (aanmaning), sita eksekusi dan lelangeksekusi;Menyatakan tidak sah dan atau tidak mempunyai kekuatan hukummengikat pembelian lelang oleh Tergugat IV s/d Tergugat VI atas

., tanggal 17 Februari 2014, beserta semua suratsurat yangberkaitan dengan perkara tersebut;Setelah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barattanggal tertanggal 22 Mei 2014, yang pada pokoknya telah menegur Pemohon agardalam waktu satu bulan sejak tanggal surat peneguran tersebut memenuhiHal.1 dari 3 hal.

Hal.1 dari 2 hal.Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut di muka, makaternyata penggugat tidak memenuhi isi surat peneguran tersebut.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut, Pengadilan Agama berpendapat penggugat tidak bersungguhsungguh berperkara, sehingga cukup alasan untuk mencoret perkaratersebut dari register.Menimbang, bahwa untuk kepentingan adminisitrasi yustisial, makadiperintahkan kepada panitera untuk mencoret perkara tersebut dariregister perkara.MENETAPKANMemerintahkan

Bahwa sejak saksi korban membeli lokasi tanah dan bangunan tersebutsaksi korban telah melakukan peneguran secara lisan kepada merekaterdakwa dan dilanjutkan dengan peneguran secara tertulis / Somasi yangditujukan kepada mereka terdakwa akan tetapi mereka terdakwa tidakHal 3 dari 9 hal No.255/PID/2016mengindahkan dan tetap tidak mau keluar dari rumah tersebut.

keberatan atastindakan Tergugat di atas, karena secara yuridis tindakan yang telahdilakukan Tergugat a quo jelas termasuk perbuatan melawan hukum(onrecht matigedaad) selain melanggar normanorma hukum dankeadilan serta cenderung merupakan kesengajaan untukmencemarkan nama baik Penggugat khususnya Penggugat II yangselama ini dikenal baik secara luas di kalangan pengusaha danmasyarakat umumnya;Tindakan yang telah dilakukan Tergugat di atas maupun tindakan TurutTergugat Il yang juga tidak pernah melakukan peneguran

Latimojong No. 126 B Kelurahan Pisang Selatan, Kecamatan UjungPandang, Kota Makassar, adalah tindakan permulaan yang harus diindahkanoleh Tergugat dan Turut Tergugat demi untuk mencegah terjadinyapenyimpangan hukum secara berlanjut baik yang dilakukan oleh Tergugatmaupun yang dilakukan oleh Turut Tergugat, oleh karena proses lelangeksekusi yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat tidak sesuaidengan prosedur hukum, dimana Tergugat dan Turut Tergugat melakukanproses lelang tidak pernah melakukan peneguran

Facti telah salah menerapkan hukum, oleh karena hanyamengambil alin pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang telahkeliru, dimana sepertinya tidak menelaah dengan baik faktafakta hukum yangada dalam perkara ini yang mengakibatkan proses pelaksanaan lelangeksekusi yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat adalahmerupakan suatu perbuatan melawan hukum, oleh karena Tergugat sebelummelakukan penetapan lelang eksekusi atau sebelum melakukanpengumuman lelang eksekusi tidak pernah melakukan peneguran

secararesmi kepada Penggugat ataupun kepada Penggugat II baik kondisi fasilitaskreditnya maupun adanya rencana pencairan obyek jaminan melalui lelangeksekusi hak tanggungan dengan perantaraan Turut Tergugat, selain ituTergugat dan Turut Tergugat tidak pernah melakukan peneguran ataupanggilan secara resmi kepada Penggugat dan Penggugat II selaku pemilikobyek hak tanggungan untuk membicarakan secara baikbaik tentangkemungkinan adanya solusisolusi terbaik untuk menanggulangipermasalahan fasilitas kredit

bertempatkediaman di G Desa H, Kecamatan I, Kabupaten Gowa, selanjutnyadisebut sebagai tergugat.Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca surat gugatan penggugat tertanggal 17 Pebruari 2011 yangterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Nomor 82/Pdt.G/2011/PA.Sgm. berserta suratsurat yang berkaitan dengan berkas perkaratersebut.Telah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama SungguminasaNomor W20A18/459/HK.O5/II/2011, tertanggal 28 Maret 2011 yang padapokoknya telah melakukan peneguran

di Jalan D, Dusun F, Kelurahan G, Kecamatan H, KabupatenMaros, selanjutnya disebut tergugat.Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca surat gugatan penggugat tertanggal 6 April 2011 yang terdaftardi Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Nomor 166/Pdt.G/2011/PA.Sgm. berserta suratsurat yang berkaitan dengan berkas perkaratersebut.Telah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama SungguminasaNomor W20A18/747/HK.05/VI/2011, tertanggal 7 Juni 2011 yang padapokoknya telah melakukan peneguran

permohonan Pemohon tertanggal 05 September2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor1937/Pdt.G/2016/PA.JB. pada tanggal 07 September 2016, beserta semuasuratsurat yang berkaitan dengan perkara tersebut;Telah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama JakartaBarat Nomor : W9A2/824/Hk.03.5/2/2017 tertanggal 07 Maret 2017, yang padapokoknya telah menegur Penggugat agar dalam waktu satu bulan sejak tanggalHalaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 1937/Pdt.G/2016/PA.JBsurat peneguran

/Pdt.G/2012/PA.Stb.lewat batas waktu satu bulan peneguran dan ternyata Penggugat tidak melaksanakan isiteguran tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Pengadilan Agama Sabat /MajelisHakim berpendapat bahwa Penggugat ternyata tidak bersungguhsungguh berperkara.Dengan demikian, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 3 Tahun 1967, tanggal 22 Februari 1967 angka 3 huruf c, HakimKetua Majelis berpendapat perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugatdibatalkan

/Pdt.G/2011/PA.Stb.batas waktu satu bulan peneguran dan ternyata Pemohon tidak melaksanakan isiteguran tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Pengadilan Agama Sabat /HakimKetua Majelis berpendapat bahwa Pemohon ternyata tidak bersungguhsungguhberperkara.

., beserta semua suratsurat yang berkaitan dengan perkara tersebut;Setelah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barattanggal tertanggal 31 Juli 2013, yang pada pokoknya telah menegur Penggugat agardalam waktu satu bulan sejak tanggal surat peneguran tersebut memenuhipembayaran sejumlah Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah), sebagai kekuranganpembayaran panjar biaya perkara yang bersangkutan, dengan catatan apabila dalamwaktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara Penggugat

pertimbangan diatas maka Eksepsi dari Terlawandinyatakan ditolak; DALAM POKOK PERKARA :Menimbang, bahwa yang menjadi pokok Perlawanan dari Surat PerlawananPelawan dalam perkara ini sebagaimana dalam Surat Perlawanannya adalah bahwaPelawan sebagai Pihak Ketiga mengajukan Perlawanan terhadap permohonan Eksekusiyang diajukan oleh Terlawan (Pemohon eksekusi) terhadap Putusan Penagdilan NegeriAmbon Nomor : 81/Pdt.G/2005/PN.AB yang telah mempunyai kekuatan hukum tetapakibatnya Pelawan ditegur dengan Surat Peneguran

Pelawan dalam perkara ini kepada Terlawan sebagaipemohon eksekusi atas Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 81/Pdt.G/2005/PN.AB, adalah sudah tepat dan benar secarahukum; Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pelawan tersebut maka yang akan dinilaiapakah benar Pelawan adalah pihak yang berhak atas objek yang akan dieksekusiberdasarkan permohonan ekesekusi yang diajukan oleh Terlawan (Pemohon eksekusi);Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P1 maka dengan sendirinya Pelawan telahditegur berdasarkan Surat Peneguran

(Aanmaning) No. 81/Pdt.G/2005/PN.AB tertanggal1701 Juni 2011 selaku Turut Termohon Eksekusi yang pastinya sebelum melakukan prosespeneguran Pengadilan Negeri Ambon telah melakukan Peninjauan Lokasi yang mana jikaada pihak yang tidak berhak/tidak berkepentingan berada/menguasai objek sengketamaka akan dilakukan peneguran untuk taat pada Putusan Pengadilan yang telahberkekuatan Hukum tetap.

,tanggal 04 Desember 2014, beserta semua suratsurat yang berkaitandengan perkara tersebut;Setelah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan AgamaJakarta Barat Nomor : W9A2/3264/Hk.03.5/XI/2015 tanggal tertanggal 06Juli 2015, yang pada pokoknya telah menegur Pemohon agar dalam waktusatu bulan sejak tanggal surat peneguran tersebut memenuhi pembayaransejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sebagai kekuranganpembayaran panjar biaya perkara yang bersangkutan, dengan catatanHal. 1 dari

guna menambah panjarbiaya perkara ;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini selajutnyaditunjuk hal ihwal sebagaimana telah tertera dalam berita acara persidangan sebagaibagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah diuraikan di atas ; Menimbang, bahwa oleh karena biaya Pemohon untuk berperkara telahhabis sementara Pemohon tidak menambah biaya perkara meskipun pengadilan telahmelakukan peneguran

sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 26 Juli 2018 yangterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor1917/Pdt.G/2018/PA.JB. pada tanggal 26 Juli 2018 beserta semua suratsuratyang berkaitan dengan perkara tersebut;Telah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama JakartaBarat Nomor : W9A2/Hk.03.5/740/1/2019 tertanggal 25 Januari 2019, yangpada pokoknya telah menegur Penggugat agar dalam waktu satu bulan sejaktanggal surat peneguran

setelah masa tenggangwaktu 1 bulan Penggugat telah tidak melakukan pembayaran penambahanpanjar biaya perkara sebagaimana surat keterangan Nomor4109/Pdt.G/2016/PAJT tanggal 8 Juni 2017;Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjukkepada halhal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa Penggugat bermaksud cerai dengan Tergugat;Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat panjar biaya perkaranyahabis dan Panitera telah melakukan peneguran