perjanjian yang memuat kerja sama dalamlingkup tertentu/spesifik, mengatur hak dan kewajiban,system pembiayaan (jika ada) dan ketentuan lain yangdisepakati para pihak(2) PKS/ Aol dapat dibuat tanpa didahului oleh NKB/MoU Pasal 6(2) Prosedur pengusulan dan pemrosesan perjanjian kerjasama (PKS) dalam negeri sebagaimana tercantum padalampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkandariperaturan rektorini Pasal 7(2) Semua kerja sama yang diajukan wajib memilikiproposal(3) Proposal disampaiakn oleh pengusul

Menerima draft PKS yang perlu dilengkapibelum disetujui BLLH untuk dikoordinasikandengan unit terkait/pengusul/mitra dan setelah adakesepakatan, draft PKS dikembalikan lagi kepadaBLLH untuk mendapatkan persetujuan,2. Menerima naskah PKS dan surat pendelegasianrektor yang sudah di paraf kepada BLLH3. Memberikan paraf persetujuan naskah PKS dansurat pendelegasian Rektor yang sudah di paraf kepala BLLH4.

Menyampaikan naskah PKS yang sudahdiberikan paraf persetujuan = serta suratpendelegasian Rektor kepada pejabat yangdidelegasikan untuk menandatangani naskah PKSyang menjadi kewenangannya danmenyampaikannya kepada mitra untuk ditandatanganiTahap 7 UNIT PENGUSUL : FAKULTAS/ ~ UNITKERJA/CALON MITRA (EKSTERNAL)1. Fakultas/ unit kerja menerima draft PKS yangsudah diberikan paraf persetujuan dan suratpendelegasian yang sudah ditandatangani RektorHal. 75 dari 85 hal.

Key Person adalah pihak yang dinilai oleh pengusul (dalamhal ini GKK dan GMRK) sebagai pihak yang palingmengetahui perkembangan usaha debitur, dan atau pihakyang dinilai sebagai sponsor usaha debitur, dan atau pihakyang paling berpengaruh terhadap kelangsungan usahadebitur.

Likotama Harumsejak Tahun 2006 sesuai informasi yang disampaikan pengusul tidakpernah ada yang gagal dikerjakan dan seluruhnya dapat dipenuhipembayarannya oleh pihak Bowheer.

MAK.4.Resume hasil Site Visit No.183/GKMKorp/V/2012, tanggali0 Mei 2012, selaku pengusul,Terdakwa menuliskan sebagai berikut :Progress proyek Pembangunan Jalan yang dicapai oleh debiturberdasarkan laporan progress per 16 April 2012, yang telahdiperiksa oleh bowheer dan konsultan pengawas, adalahsebesar 50,816% dari nilai proyek atau senilai Rp.14.792.605.693,.

Bahwa terdakwa ikut menandatangani MAK No. 059/GKMKorp/II/201 1tanggal 18 Maret 2011 sebagai pengusul Account Officer bersama RiskOfficer bukan pemutus sebagai catatan pada BPP No. 425 Tahun 2010Halaman 411 dari 493 Putusan Nomor 55/Pid.SusTPK/2016/PN.Jkt.

Terdakwa sebagai pengusul dari GKK bukan pemutus kredit, aslikontrak diperlukan debitur untuk melakukan proses penagihanproyek dan untuk memulai pekerjaan proyek dalam mendapatkanuang muka. Mitigasi Risiko dilakukan oleh Grup ManajemenRisiko Kredit.b.

anggota yangmenyatakan menyetujui perubahan nama badan penyelenggara ;Surat Pernyataan bermaterai dari Ketua Yayasan menyatakan bahwaYayasan tersebut tidak sedang bermasalah/konflik dengan pihak internalmaupun eksternal Yayasan ;Rancangan Statuta;Rancangan Rencana Strategis ;Rancangan Kode Etik Sivitas Akademik ;Bahwa seluruh persyaratan butir a sampai dengan butir m, seharusnyadikirimkan melalui online daring paling lambat 31 Maret 2015 pukul 24.00 WIB.Selain dokumen yang diunggah online di atas, pengusul

Di dalam media online tersebut tercatat dan terlihatseluruh transaksi adminsitrasi yang terjadi meliputi data pengusul/pemohon,tanggal masuknya permohonan/usulan, tanggal registrasi, dan statuspermohonan/usulan dengan keterangan BELUM LENGKAP atauTERREGISTRAS?. Status Belum Lengkap berarti persyaratan usulan masihmemiliki kekurangan. Sebaliknya, status Terregistrasi berarti persyaratansudah lengkap, dan akan ditindaklanjuti dengan keputusan/tindakan penerbitanizin.

Khususuntuk Kodim 0618/BS didistribusikan ke Badan KesatuanBangsa dan Pemberdayaan Masyarakat (BKBPM).5) Tahap kelima; proposal yang telah direkomendasioleh SKPD disampaikan kembali ke Tim Pertimbanganuntuk dibahas kembali dan hasil pembahasannyadilaporkan kepada Ketua Tim Anggaran PemerintahDaerah.6) Tahap keenam; data diproses menjadi APBDditetapkan melalui Perda dimana khusus Kodim 0618/BSditetapbkan Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah).Para pengusul (Kodim 0618/BS) mengajukan prosespencairan

Tahap pertama; dari pengusul (Kodim 0618/BS)disampaikan ke bagian Tata Usaha Setda untuk diregisterdan penelitian awal.b. Tahap kedua; dari Setda disampaikan kepada69Kepala Daerah untuk dimintakan disposisi dikembalikanlagi kepada TU Setda.c. Tahap ketiga; proposal yang sudah didisposisidisampaikan kepada Tim Pertimbangan PemberianBelanja Hibah dan Bansos dalam hal ini Inspektur KotaBandung.d.

Tahap keenam; data diproses menjadi APBDditetapkan melalui Perda dimana khusus Kodim 0618/BSditetapbkan Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah).Para pengusul (Kodim 0618/BS) mengajukan prosespencairan ke Dinas Pengelolaan Keuangan dan AsetDaerah Pemkot Bandung, anggaran yang tersediadibuatkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)antara Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan AsetDaerah Pemkot Bandung dengan pihak Dandim 0618/BS(Terdakwa).4.

Bahwa benar mekanisme proposal/permohonan bantuanhibah Pemkot Bandung TA 2016 sampai dengan keluarnya danahibah melalui 6 (enam) tahapan sebagai berikut:97a) Tahap pertama; dari pengusul (Kodim 0618/BS)disampaikan ke bagian Tata Usaha Seitda untuk diregisterdan penelitian awal.b) Tahap kedua; dari Setda disampaikan kepada KepalaDaerah untuk dimintakan disposisi dikembalikan lagikepada TU Setda.c) Tahap' ketiga; proposal yang sudah didisposisidisampaikan kepada Tim Pertimbangan PemberianBelanja Hibah

Bahwa benar mekanisme proposal/permohonanbantuan hibah Pemkot Bandung TA 2016 sampai dengankeluarnya dana hibah melalui 6 (enam) tahapan sebagai berikut:121a) Tahap pertama; dari pengusul (Kodim 0618/BS)disampaikan ke bagian Tata Usaha Setda untuk diregisterdan penelitian awal.b) Tahap kedua; dari Setda disampaikan kepadaKepala Daerah untuk dimintakan disposisi dikembalikanlagi kepada TU Setda.C) Tahap ketiga; proposal yang sudah didisposisidisampaikan kepada Tim Pertimbangan PemberianBelanja Hibah

Bahwa Organisasi Pengusul, Pengawasan dan Pemutus Kreditdi PT. BNI (Persero) Tbk diatur dan disusun secara jelas dalamsuatu Buku Pedoman Kebijakan, yaitu sebagai berikut :e Proses pengusulan dan persetujuan pemberian fasilitas kreditkepada PT. BDL oleh PT. BNI SKM Medan dilakukan sesuaidengan prosedur dan ketentuan yang berlaku secaraberjenjang, transparan dan independen berdasarkankewenangannya dan sesuai dengan tugas sertatanggungjawabnya.

BDL tersebut oleh PemimpinSKM diserahkan kepada Pemimpin Divisi UMN untukmendapatkan rekomendasi ;Apabila rekomendasinya menyatakan ya/ok, maka usulandari Kelompok Pengusul dan Rekomendasi dari PemimpinDivisi UMN diajukan kepada Chief Bussines Risk Officer(CBRO) guna mendapatkan assessment ;Sebelum CBRO memberikan rekomendasi, terlebin dahuluDivisi Resiko Kredit melakukan pemeriksaan PAK sertamemberikan rekomendasinya ;Apabila assessment dari CBRO menyatakan "iya/ok, makaseluruh dokumen dan perangkat

Keseluruhan dari PAK (Perangkat Analisa Kredit), besertapendapat atau rekomendasi dari Pemimpin KMB, PemimpinSKM, Divisi UMN, Divisi Resiko Kredit dan Assesment dariCBRO diteruskan kepada Direktur Business Banking untukmendapat persetujuan ;Pemohon Kasasi sebagai Pemimpin SKM secarahirarkhitermasuk dalam anggota Kelompok Pengusul dan bukanpengambil keputusan. Dalam pemberian fasilitas kredit kepadaPT.

Hal tersebut sejakproses pengusulan telah dipertimbangkan secara matang olehKelompok Pengusul termasuk oleh Pemohon Kasasi, sebagaimana tertuang dalam pendapat Pemohon Kasasi pada PAK.Hal tersebut merupakan bukti bahwa Pemohon Kasasi telahmelaksanakan prinsip kehatihatian ;Dari bukti T46 s/d T55 dan dari SKK, dapat diketahui nilai darijaminan yang diberikan oleh PT. BDL kepada PT.

Dalam hal ini PemohonKasasi berada dalam kelompok pengusul ;c) Tidak ada satupun Anggota Kelompok Pemutus Kredit yang tegastegas menolak usulan pemberian fasilitas kredit, untuk pembeliankebun kelapa sawit ;d) Mengingat prosesnya dilakukan secara berjenjang dan independen, maka proses pemberian kredit a quo juga telah memperhatikan prinsip kehatihatian. Hal tersebut terbaca dengan jelas, dalampendapat Pemimpin Kelompok dan pendapat PUS Pemimpin SKM,Radiyasto tertuang dalam PAK Baru No.

Dengan demikian menurutPeraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Flores Timur No. 10/DPRD.KAB/FLT/1999 tanggal 15 September 1999, pemungutan suara harus diulangisampai tiga kali dan pada kali ketiga juga Suara masih sama jumlahnya,maka hal tersebut dikembalikan kepada pengusul materi tersebut untukdapat diajukan kembali pada masa sidang berikutnya atau ditiadakan.Karena tidak diadakan pemungutan suara ulang maka menurut PeraturanTata Tertib DPRD Kabupaten Flores Timur tersebut di atas, DewanPerwakilan

Pemerintah ProvinsiSulawesi Utara sebagai pengusul mengajukan pembentukan KawasanEkonomi Khusus Bitung.

penetapanpembentukan KEK dengan Peraturan Pemerintah sesuai denganketentuan Pasal 7 UU Nomor 39 Tahun 2009 tentang KawasanEkonomi Khusus, yaitu:(1) Dewan Nasional dapat menyetujui atau menolak usulanpembentukan KEK setelah melakukan pengkajian atasusulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1);(2) Dalam hal Dewan Nasional menyetujui pembentukan KEK,Dewan Nasional mengajukan rekomendasi pembentukanKEK kepada Presiden;(3) Dalam hal Dewan Nasional menolak usulan pembentukanKEK, penolakan disampaikan kepada pengusul

yang dipenuhi menurutketentuan.Bahwa ahli menyatakan permasalahannya harus di konkritkan,masalahnya itu apa, masalahnya berkaitan dengan syarat yang harusdipenuhi atau berkaitan dengan apa kalau berkaitan dengan pemenuhansyarat karena daftar caleg itu berasal dari partai, maka dalam kebiasaantata hukum administrasi ada prosedur yang harus dilewati dan lembagapenyelenggara memverifikasi Kemudian menemukan ada indikasi bahwayang bersangkutan tidak memenuhi syarat maka dia memberikan kepadapartai pengusul

Seram BagianBarat yang merupakan partai pengusul Penggugat sebagai calon anggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seram Bagian BaratDaerah Pemilihan IV (empat);Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Agusthina H.Matapere selaku Kepala Subbag Teknis dan Humas KPU Kabupaten SeramBagian Barat yang juga bersesuai dengan Bukti T 13 berupa Buku Daftar HadirTamu Kantor KPU Kabupaten Seram Bagian Barat, telah menerangkan padapokoknya bahwa Ketua Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) PKPI KabupatenSeram

Seram Bagian Barat yang merupakan partai pengusul Penggugatsebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten SeramBagian Barat Daerah Pemilihan IV (empat);Menimbang, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor:961/PL.01.4Kpt/06/KPU/VI/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan,Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan danPenetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DewanPerwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten

Padahal patut diketahui perkara Nomor232/Pdt.G/2015/PN.Makassar tengah diproses dan diadili olen PengadilanNegeri Makassar, yang bertindak sebagai Penggugat adalah PemohonKasasi dan selaku Tergugat Il dan Ill adalah Pemohon PembatalanSertifikat Hak milik Nomor 29032/Sudiang sementara Tergugat IV adalahATR/BPN Kota Makassar yang menjadi pengusul kepada Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi;Secara factual Yuridis surat Keputusan /n litis mengandung cacat Yuridisyang bertentangan AUPB meliputi: Kepastian

BNI (Persero) Tbk dan semua informasi yangterkandung dalam MPK tersebut menjadi dasar Komite Pemutus Kredit (KPK)baik KPK pengusul maupun KPK pemutus untuk mengambil keputusanmenyokong atau menolak usulan kredit tersebut ;Bahwa Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) untuk pembelian asset kreditatas nama Bintang Abad Pasific Group di BPPN yang dibuat oleh GarnaKomarudin selaku Pengelola Nasabah Divisi Korporasi tersebut, dibuat hanyadengan menggunakan data yang di dapat dari hasil melihat dan mendengarkanpresentasi

IBBU dengan catatan :e Maksimum Rp. 50.000.000.000, (lima puluh milyar rupiah) ;e Keperluan tambahan modal kerja untuk pembelian bahan baku HRC dari PT.Krakatau Steel dan impor timah serta biaya operasional lainnya dengan targetpenjualan tahun 2002 ratarata per bulan ;Masih pada tanggal 26 Agustus 2002 setelah MPK direview oleh Komite PemutusKredit (KPK) pengusul. yaitu Memet Slamet, Sudaryanti, Nasrun Tamin danMuhammad Asrof memberi pendapat yang sama menyokong pemberian fasilitaskredit modal kerja

IBBU dengan catatan :e Maksimum Rp. 50.000.000.000, (lima puluh milyar rupiah) ; Keperluan tambahan modal kerja untuk pembelian bahan baku HRC dari PT.Krakatau Steel dan impor timah serta biaya operasional lainnya dengan targetpenjualan tahun 2002 ratarata per bulan ;Masih pada tanggal 26 Agustus 2002 setelah MPK direview oleh KomitePemutus Kredit (KPK) pengusul. yaitu Memet Slamet, Sudaryanti, NasrunTamin dan Muhammad Asrof memberi pendapat yang sama menyokongpemberian fasilitas kredit modal kerja

seseorang yangmembuka lahan baru di dalam hutan lindung namun yang bersangkutantidak tahu bahwa yang dilakukan itu masuk Kawasan Hutan Lindung, makakita kembali pada asas pidana bahwa setiap orang dianggap tahu ketikamenurut aturan undang undang diberlakukan jadi meskipun Dia tidak tahutapi tetap dianggap tahu dan itu sudah konsekuensi.Bahwa jika jalan seharusnya demikian namun pihak kehutanan telahmenyampaikan terdapat masalah, maka hal ini dibolehkan sepanjangdisepakati secara bersama oleh Pihak Pengusul

yang berkaitan dengan lokasi, dampaknya atau verifikasikalau itu sudah terpenuhi maka tender bisa dilakukan sesuai ketentuanhukum.Bahwa tidak ada masalah setelah dilakukan tender dari awal sampai akhir.Bahwa ketika dilakukan tender menyangkut pihak ketiga dan pelaksanaansampai di lapangan dan dalam perjalanan ada timbul masalah karenamenurut pihak terkait bahwa ini sudah masuk wilayah mereka dalam hal iniwilayah Kehutanan jika diteruskan, maka menurut saksi ahli bisadilanjutkan sepanjang pihak Pengusul

dalam undang Undang Kehutanan tentangmemasuki, merambah hutan.Bahwa menuruta saksi ahli dari Pengusulan, lelang, teguran sampaidengan pelaksanaan, maka ada dua kepentingan yang berbeda yang satukepentingan Kehutanan ini kepentingan normatif yang aturannya harusada izin, kepentingan lainnya yaitu Pemerintah Daerah dengankepentingannya untuk jalan kepentingan masyarakat namun apabila parapihak duduk dan berbicara maka hal ini bisa diselesaikan dengan baik.Bahwa pertanggung jawaban pidana, diantara pengusul

, pemberi lelang,penerima/pemenang lelang dalam hal ini pihak ketiga, pelaksana sampaidengan meramba hutan terkait adanya pengusulan dan sudah selesaiHalaman 64 dari 87 Putusan Nomor163/Pid.Sus/2017/PN.Mshkemudian dilelang lalu dilaksanakan dan terjadi masalah, maka yang haruskita pahami siapa pelakunya karena pertanggung jawaban pidana dalamhukum pidana ada dua, yang pertama bahwa pengusul bisa dimintapertanggung jawaban kalau seandainya dalam proses pengusulan itu tidakmencantumkan izin yang kedua

KDI2.42.52.42.62.42.72.42.8Il menjadi Anggota Panitia Khusus Hak Angket sepanjangdiusulkan oleh Fraksinya; Bahwa andaikanpun Penggugat II hadir dalam Rapat Paripurnatersebut pada angka 2.42.1 Jawaban ini, pandangan/pendapatnyaselaku Anggota DPRD Kabupaten Buton Selatan mengenai usulhak angket oleh pengusul hak angket, tetap saja harusdisampaikan melalui Fraksinya, sebagaimana ketentuan Pasal 74ayat (1) huruf b PP 12/2018 jo ketentuan Pasal 85 ayat (1) huruf bPeraturan DPRD Busel 1/2019, yang menyatakan

Juni 2020Pukul 14.00 WITA, Badan Musyawarah menetapkan jadwal RapatParipurna DPRD Kabupaten Buton Selatan dalam rangka PembentukanPanitia Knusus Hak Angket pada Pukul 15.00 WITA di hari dan tanggalyang sama, sehingga Pimpinan DPRD kemudian mengundang Pimpinandan Anggota DPRD untuk melaksanakan Rapat Paripurna sesuai jadwalyang ditetapkan oleh Badan Musyawarah tersebut;Bahwa pada Hari Selasa, tanggal 23 Juni 2020, Pukul 15.00 WITAdilakukan Rapat Paripurna, yang acara pokoknya berturutturut : (i) Pengusul

Hak Angket menyampaikan penjelasan tentang alasanpengajuan hak angket ; (ii) Penyampaian pandangan Anggota DPRDKabupaten Buton Selatan melalui Fraksi DPRD atas usul hak angket ; (iii)Penyampaian Jawaban Pengusul Hak Angket atas Pandangan FraksiFraksi ; (iv) Persetujuan penetapan usul hak angket ; (v) PembentukanPanitia Khusus Hak Angket ; dan (vi) Pembacaan Keputusan DPRDKabupaten Buton Selatan tentang Pembentukan Panitia Khusus HakAngket DPRD ;Bahwa Rapat Paripurna tersebut pada angka 3.8 Jawaban

Pasal 92 huruf a PKPU No. 4/2019 yang padapokoknya mengatur dalam proses Rekapitulasi Hasil PenghitunganSuara, KPU tidak mengikutsertakan Calon Anggota Legislatif yangmeninggal dunia dalam penyusunan peringkat suara sah terbanyakbertentangan dengan Pasal 422 UU Pemilu yang pada pokoknyamengatur bahwa keterpilihan Calon Anggota Legislatif didasarkan padaperolehan suara terbanyak dan bertentangan dengan Pasal 243, 241dan 172 yang pada pokoknya mengatur bahwa peserta Pemilu sekaliguspenyeleksi dan pengusul

ketentuan Pasal 92 huruf a PKPU Nomor 4/2019 yangpada pokoknya mengatur dalam proses Rekapitulasi HasilPenghitungan Suara, Termohon tidak mengikutsertakan CalonAnggota Legislatif yang meninggal dunia dalam penyusunanperingkat suara sah terbanyak bertentangan dengan Pasal 422UU Pemilu yang mengatur tentang bahwa keterpilihan CalonAnggota Legislatif didasarkan pada perolehan suara terbanyakdan bertentangan dengan Pasal 243, 241, dan 172 padapokoknya mengatur bahwa peserta pemilu sekaliguspenyeleksi dan pengusul

ketentuan Pasal 92 huruf a PKPU Nomor 4/2019yang pada pokoknya mengatur dalam proses RekapitulasiHasil Penghitungan Suara, Termohon tidakmengkutsertakan Calon Anggota Legislatif yang meninggaldunia dalam penyusunan peringkat suara sah terbanyakbertentangan dengan Pasal 422 UU Pemilu yang mengaturtentang bahwa keterpilihan Calon Anggota Legislatifdidasarkan pada perolehan suara terbanyak danbertentangan dengan Pasal 243, 241, dan 172 padapokoknya mengatur bahwa peserta pemilu sekaliguspenyeleksi dan pengusul

Nama Lembaga Pengusul Nea Ket.1. Desa Sukajadi Kec. Pamarican 3.600 600 jiwa x 0,3 kg x 20 hari = 3.600 kg.2. Desa Sukamukti Kec. 3.570 595 jiwa x 0,3 kg x 20 hari = 3.570 kg.Pamarican3. Desa Sindangsari Kec. Kawalli 3.666 611 jiwa x 0,3 kg x 20 hari = 3.666 kg.4. Desa Saguling Kec. Baregbeg 3.516 586 jiwa x 0,3 kg x 20 hari = 3.516 kg.5. Desa Margaharja Kec. 2.122 283 jiwa x 0,3 kg x 20 hari = 2.122 kg.Sukadana6. Desa Bunter Kec. Sukadana 2.512 335 jiwa x 0,3 kg x 20 hari = 2.512 kg.7.

Nama Lembaga Pengusul Uraian (Kg)1. Yayasan Dikpontren Azkaul 1.254 jiwa x 0,3 kg x 10 hari 3.762Insan Desa Banjarsari2.. Yayasan Sukimba Desa 700 jiwa x 0,3 kg x 10 hari. 2.100Sukamanah Kec. Ciamis3. Desa Kertahayu Kec. Rancah 419 jiwa x 0,3 kg x 20 hari 2.5144. Desa Sukahurip Kec. Pamarican 453 jiwa x 0,3 kg x 20 hari 2.7185. Desa Pamarican Kec. Pamarican 416 jiwa x 0,3 kg x 20 hari 2.4966.

Nama Lembaga Pengusul tka Ket.1. Desa Sukajadi Kec. Pamarican 3.600 600 jiwa x 0,3 kg x 20 hari = 3.600 kg.2. Desa Sukamukti Kec. 3.570 595 jiwa x 0,3 kg x 20 hari = 3.570 kg.Pamarican3. Desa Sindangsari Kec. Kawalli 3.666 611 jiwa x 0,3 kg x 20 hari = 3.666 kg.4. Desa Saguling Kec. Baregbeg 3.516 586 jiwa x 0,3 kg x 20 hari = 3.516 kg.5. Desa Margaharja Kec. 2.122 283 jiwa x 0,3 kg x 20 hari = 2.122 kg.Sukadana6. Desa Bunter Kec. Sukadana 2.512 335 jiwa x 0,3 kg x 20 hari = 2.512 kg.7.

Nama Lembaga Pengusul Uraian (Ka)1. Yayasan Dikpontren Azkaul 1.254 jiwa x 0,3 kg x 10 hari 3.762Insan Desa Banjarsari2.. Yayasan Sukimba Desa 700 jiwa x 0,3 kg x 10 hari. 2.100Sukamanah Kec. Ciamis3. Desa Kertahayu Kec. Rancah 419 jiwa x 0,3 kg x 20 hari 2.5144. Desa Sukahurip Kec. Pamarican 453 jiwa x 0,3 kg x 20 hari 2.7185. Desa Pamarican Kec. Pamarican 416 jiwa x 0,3 kg x 20 hari 2.4966.

Nama Lembaga Pengusul Uraian (Ka)1. Yayasan Dikpontren Azkaul 1.254 jiwa x 0,3 kg x 10 hari 3.762Insan Desa Banjarsari2.. Yayasan Sukimba Desa 700 jiwa x 0,3 kg x 10 hari 2.100Sukamanah Kec. Ciamis3. Desa Kertahayu Kec. Rancah 419 jiwa x 0,3 kg x 20 hari 2.5144. Desa Sukahurip Kec. 453 jiwa x 0,3 kg x 20 hari 2.718Pamarican5. Desa Pamarican Kec. 416 jiwa x 0,3 kg x 20 hari 2.496Pamarican6.

l dapat dibuat tanpa didahului olehNKB/MOU,; Pasal 6:(2) Prosedur pengusulan dan pemrosesan perjanjian kerjasama (PKS) dalam negeri sebagaimana tercantum padalampiran Il yang merupakan bagian tidak terpisahkandariperaturan rektor ini; Pasal 7: (2) Semua kerja sama yang diajukan wajib memilikiproposal;(3) Proposal disampaiakn oleh pengusul kepada Rektor dantembusan kepada direktur DKS yang akan melakukan penilaianterhadap kelayakan dan persyaratan dan kesesuaian denganrencana Strategis universitas

Menerima draft PKS yang perlu dilengkapibelum disetujui BLLH untuk dikoordinasikandengan unit terkait/pengusul/mitra dan setelahada kesepakatan, draft PKS dikembalikan lagikepada BLLH untuk mendapatkan persetujuan,2. Menerima naskah PKS dan suratpendelegasian rektor yang sudah di paraf kepada3. Memberikan paraf persetujuan naskah PKSdan surat pendelegasian Rektor yang sudah diparaf kepalaBLLH;4.

Putusan Nomor :85/G/2018/PTUN.SMG.pendelegasian Rektor kepada pejabat yangdidelegasikan untuk menandatangani naskahPKS yang menjadi kewenangannya danmenyampaikannya kepada mitra untuk ditandatangani; Tahap 7 UNIT PENGUSUL : FAKULTAS/UNIT KERJA/CALONMITRA (EKSTERNAL) ;1. Fakultas/unit kerja menerima draft PKS yangsudah diberikan paraf persetujuan dan suratpendelegasian yang sudah ditandatangani Rektor2.

2013tentang Pembentukan Amirul Haj, Naib, Sekertaris, Dan Anggota Pada OperasionalPenyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1434 H/ 2013 H yang telah dilegalisir400 Daftar Nama Jamaah Haji Reguler Berangkat Tahun 2012 yang melunasi padaKuota Nasional dari nomor urut 1 s/d 2299.401 Daftar Nama Jamaah Haji Khusus yang melakukan pelunasan Kuota Nasionaltahun 2012 dari nomor urut 1 s/d 449.402 Daftar Nama Jamaah Haji Reguler Berangkat Tahun 2012 yang melunasi padatahap Kuota Nasional yang dilengkapi dengan nama pengusul

dari nomor urut 1 s/d971.403 Data Wasdal ( Porsi 733XXXX ) yang dilengkapi dengan nama pengusul Tahun2012 dari nomor urut 1 s/d 104404 Data Wasdal ( Porsi 733XXXX) yang tidak diketahui nama pengusul Tahun2012 dari nomor urut 1 s/d 206.405 Daftar Nama Jamaah Haji Khusus yang melakukan pelunasan Kuota Nasionalyang dilengkapi dengan nama pengusul tahun 2012 dari nomor urut 1 s/d 346.406 Daftar Nama Jemaah Haji Reguler Pelunasan Kuota Nasional berangkat tahun2010 dari nomor urut s/d 17407 Daftar Nama

Jamaah Haji Reguler yang melakukan pelunasan Kuota Nasionalyang dilengkapi dengan nama pengusul tahun 2010 dari nomor urut 1 s/d 176, DaftarNama Jamaah Haji Khusus yang melakukan pelunasan Kuota Nasional yangdilengkapi dengan nama pengusul tahun 2010 dari nomor urut s/d 2, Daftar HajiReguler yang melakukan pelunasan Kuota Nasional yang dilengkapi dengan namapengusul tahun 2011 dari nomor urut 1 s/d 462, Daftar Nama Jamaah Haji Khususyang melakukan pelunasan Kuota Nasional dengan nama pengusul tahun

dari nomor urut s/d971.403 Data Wasdal ( Porsi 733XXXX ) yang dilengkapi dengan nama pengusul Tahun2012 dari nomor urut 1 s/d 104404 Data Wasdal ( Porsi 733XXXX) yang tidak diketahui nama pengusul Tahun2012 dari nomor urut 1 s/d 206.405 Daftar Nama Jamaah Haji Khusus yang melakukan pelunasan Kuota Nasionalyang dilengkapi dengan nama pengusul tahun 2012 dari nomor urut 1 s/d 346.406 Daftar Nama Jemaah Haji Reguler Pelunasan Kuota Nasional berangkat tahun2010 dari nomor urut s/d 17407 Daftar Nama

Pengujian dokumen usulan dan validasi kebutuhan secara langsung dengankelompok pengusul dan anggota yang ditingkatkan kapasitasnya;b.

Evaluasi singkat oleh tim verifikasi tentang kesesuaian kebutuhan, kewajarankebutuhan, tingkat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan, tingkat kesulitan untukmemenuhi pendanaan, kelembagaan kelompok pengusul, manfaat usulan kegiatansecara langsung bagi rumah tangga miskin atau masyarakat pada umumnya,prospek pelestarian dari tiaptiap individu dan kelompok serta berita acara hasilverifikasi dengan rekomendasi hasil evaluasi;e Bahwa selanjutnya dalam kurun waktu bulan Januari 2010 sampai dengan bulanDesember

Pengujian dokumen usulan dan validasi kebutuhan secara langsungdengan kelompok pengusul dan anggota yang ditingkatkankapasitasnya.b.

Disetujui menjadi sebesarRp33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar rupiah), yangditandatangani oleh Pengusul, Ferdinand Manapa sebagaiAccount Manager, Rony Silvano sebagai Risk Officer UnitResiko Kredit , dari Komite Pemutus Kredit Tingkat , OkiParbinoto S sebagai Pemimpin Divisi Menengah, Gusti IndraR sebagai Divisi Risiko Kredit, dari Komite Pemutus KreditTingkat Il, Dulles Tampubolon sebagai Grup Korporasi danKomersil, Danan Linggar Sasongko sebagai PJ.

Kalibening Jaya Abadi yangditandatangani oleh Pengusul, F. Indrawati Liana sebagaiAnalisa Kredit, Hery Choestyawan sebagai Pj.

Leotunggal Mandiri disetujui usulanPerpanjangan fasilitas Kredit KMKSPK UmumRp46.000.000.000,00 (empat puluh enam miliar rupiah)ditandatangani oleh Pengusul, F. Indrawati Liana dari AOKorporasi Non Sindikasi, Irine Dewi Setiyadi Pj.

Saya tambahkan, ini terbalik kalau baca Pasal 176 ayat 1 (satu)tadi, Gubernur itu administrasi prosedur partai pengusul yang mengusulkankarena dia yang memegang hak. Bukan sebaliknya Gubernur mengusulkanke DPRD, lalu DPRD mengusulkan tidak seperti itu.

Cumaundangundang mengatakan prosedurnya partai pengusul yangmencalonkan Gubernur. Siapa tau, ya Gubernur ikut bicara dengan partai,menghampiri orang itu, bos tidak bisa saya kerjasama sama dia, cari yanglain deh, siapa kirakira buat saya aman, itu aja kirakira take main Pasal 176ayat 1 (satu) itu. Apabila itu tidak terpenuhi ? resiko Kosong.

Soal hukum adalah norma, tidak adaperintah spesifik kepada Gubernur untuk segera mengisi jabatan itu dankemudian perintahnya ditujukan kepada partai pengusul, karena itu nhaknyamereka. Kalau mereka tidak mengunakan? Mau apa, ini hak. Sama sekalitidak ada pada Gubernur normanya, tidak ditunjukkan kepada Gubernur. NahHalaman 52 dari 64 Halaman Putusan Nomor 28/G/2017/PTUN.TPIini saya orang hukum. Kita mesti tahu ini politik, ini hukum.

2002 ;Pada tanggal 9 Juli 2002 Garna Komarudin selaku Pengelola Nasabah DivisiKorporasi ditunjuk oleh Muhammad Asrof untuk memproses permohonanfasilitas pembiayaan yang diajukan oleh Bobby Pitoy tersebut dengan membuat Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) yang merupakan salah satuPerangkat Aplikasi Kredit yang berisi analisis tentang kelayakan suatu calondebitur untuk diusulkan menjadi debitur BNI dan semua informasi yangterkandung dalam MPK tersebut menjadi dasar Komite Pemutus Kredit(KPK) baik KPK Pengusul

2002 ;Pada tanggal 9 Juli 2002 Garna Komarudin selaku Pengelola Nasabah DivisiKorporasi ditunjuk oleh Muhammad Asrof untuk memproses permohonanfasilitas pembiayaan yang diajukan oleh Bobby Pitoy tersebut denganmembuat Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) yang merupakan salahsatu Perangkat Aplikasi Kredit yang berisi analisis tentang kelayakan suatucalon debitur untuk diusulkan menjadi debitur BNI dan semua informasi yangterkandung dalam MPK tersebut menjadi dasarKomite Pemutus Kredit (KPK)baik KPK Pengusul

No. 128 PK/PID.SUS/201 1Bahwa kebijakan penyempurnaan take over asset BPPN yang tertuangdalam CPC No. 79 tanggal 16 Agustus 2001, antara lain menyebutkansebagai berikut :Keanggotaan KPK (Kelompok Pemutus Kredit) adalah Working Team(secara group) sebagai KPK pengusul dan Pemimpin Divisi Korporasi(segment wholesale) atau pemimpin Divisi PBE (segment middlemarket) sebagai anggota KPK.Kewenangan memutus oieh Kelompok Pemutus Kredit (KPK).Kewenangan Kelompok Pemutus Kredit (KPK) pada Bank BNI diaturdalam