dengan jelas hanya disebutkan Perihal Gugatan, namun membaca danberdasarkan pada isi posita dan petitum gugatan para Penggugat Majlis Hakim dapatmemahaminya maksudnya bahwa apa yang dimaksud gugatan oleh para Penggugattersebut adalah gugatan tentang pelanggaran kesepakatan perdamaian pembagian hartawarisan antara para ahli waris dari almarhmah PEWARIS II untuk menyelesaikan hartawarisnya secara hukum Waris Islam, yang dikaitkan baik pewaris maupun para ahliwarisnya semuanya beragama Islam dan untuk penyesaian

Bahwa terdakwa telah mengajukan permintaan pembayaran yang menggunakandokumen yang tidak sesuai antara yang ada didalam dokumen dengan kenyataanyang ada dilapangan, yaitu dengan cara membandingkan vulume dalam kontrakdengan time schedule penyesaian pekerjaan.Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan Ditutup sebagaimanadimaksud dalam ketentuan Pasal 182 ayat (2) KUHAP, maka Majelis Hakimmengadakan Musyawarah untuk mengambil keputusan dengan mempedomani tatacata yang diatur dalam ketentuan Pasal

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan atas permintaan tersebut oleh saksiPutusan Nomor 35/Pid.SusTPK/2020/PN.Bgl Halaman 134AZHAR,SH. sebagai pejabat penguji tagihan atau penandatanganan SPM dalam kegiatantersebutyang telah menyetujui permohonan tersebut, padahal diketahui bahwa terdakwa untukmeminta pembayaran tersebut menggunakan dokumen yang tidak sesuai antara yang adadidalam dokumen dengan kenyataan yang ada dilapangan, yaitu dengan cara membandingkanvulume dalam kontrak dengan time schedule penyesaian

Pembuat Komitmen (PPK) dan selanjutnyaditerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan atas permintaan tersebut oleh saksiAZAHAR, SH. sebagai pejabat penguji tagihan atau penandatanganan SPM dalam kegiatantersebutyang telah menyetujui permohonan tersebut, padahal diketahui bahwa terdakwa untukmeminta pembayaran tersebut menggunakan dokumen yang tidak sesuai antara yang adadidalam dokumen dengan kenyataan yang ada dilapangan, yaitu dengan cara membandingkanvulume dalam kontrak dengan time schedule penyesaian

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan atas permintaantersebut oleh saksi AZAHAR,SH. sebagai pejabat penguji tagihan atau penandatangananPutusan Nomor 35/Pid.SusTPK/2020/PN.Bgl Halaman 155SPM dalam kegiatan tersebutyang telah menyetujui permohonan tersebut, padahaldiketahui bahwa terdakwa untuk meminta pembayaran tersebut menggunakandokumen yang tidak sesuai antara yang ada didalam dokumen dengan kenyataan yangada dilapangan, yaitu dengan cara membandingkan vulume dalam kontrak dengantime schedule penyesaian

Pembuat Komitmen (PPK) dan selanjutnyaditerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan atas permintaan tersebut oleh saksiASHAR,SH. sebagai pejabat penguji tagihan atau penandatanganan SPM dalam kegiatantersebutyang telah menyetujui permohonan tersebut, padahal diketahui bahwa terdakwa untukmeminta pembayaran tersebut menggunakan dokumen yang tidak sesuai antara yang adadidalam dokumen dengan kenyataan yang ada dilapangan, yaitu dengan cara membandingkanvulume dalam kontrak dengan time schedule penyesaian

Yang benar sudah berulang kalidiadakan upaya penyesaian masalah baik intern antara saya dan suami,maupun melibatkan pihak keluarga. Pada tanggal 18 februari 2013, selangbeberapa hari puncak masalah bapak dan ibu mertua saya datang dariTemanggung ke Purwokerto untuk membantu menyelesaikan masalah. Tapitidak ada hasilnya, dia bilang,sudah tidak suka dengan saya dengan alasansudah tidak cocok.

Kami (Tergugat dan Penggugat) beserta keluarga besarkedua belah pihak suami dan istri masih mampu menyelesaikan denganbaik, muasyarah bil ma'ruf daripada diselesaikan oleh pihak lain yang bisamenyebabkan terjadinya penyesaian dikemudian hari.

perjanjian kredit a quo, kedua belah pihakmemilin domisili hukum dan tetap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri RantauPrapat, domisili mana juga berlaku bagi ahli waris dan penerima hak/ kewajibandari pihak Debitur;Menimbang, bahwa oleh karena dalam perjanjian kredit tersebut ada pilinanhukum yaitu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat maka yangberwenang mengadili apabila ada perselisihan antara Pemohon dan Termohondalam perjanjian kredit tersebut adalah Pengadilan Negeri rantau Prapat bukanBadan Penyesaian

membuatnya.Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan keduabelah pihak, atau karena alasanalasan yang ditentukan oleh undangundangdan persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik;Menimbang, bahwa oleh karena dalam perjanjian kredit tersebut adapilihan hukum yaitu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat makayang berwenang mengadili apabila ada perselisihan antara Pemohon danTermohon dalam perjanjian kredit tersebut adalah Pengadilan Negeri RantauPrapat bukan Badan Penyesaian

menerangkansebagai berikut:Bahwa saksi tidak mengetahui kapan terjadinya pemalsuan tanda tangansaksi tersebut.Bahwa Saksi mengenal dengan surat yang diperlihatkan kepada Saksisurat jual beli tanah nomor : 270/620/XVXIV1995, tanggal 05 Desember1995, bahwa surat itu Saksi kenal karena ada penyelesaian pembayaranjual beli antara terdakwa dan saksi HAABDUL LATIF.Bahwa saksi membeli tanah dari Terdakwa sejak tahun 2009 seluas 43(empat puluh tiga) rante dan belum melunasinya sampai saat diadakanrapat penyesaian

adanyaperjanjian kredit aquo, kKedua belah pihak memilih domisili hukum dan tetap diKepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes, domisili mana juga berlaku bagi ahliwaris dan penerima hak/ kewajiban dari pihak Debitur;Menimbang, bahwa oleh karena dalam perjanjian kredit tersebut ada pilinanhukum yaitu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat maka yangberwenang mengadili apabila ada perselisinan antara Pemohon dan Termohondalam perjanjian kredit tersebut adalah Pengadilan Negeri rantau Prapat bukanBadan Penyesaian

adanyaperjanjian kredit aquo, kedua belah pihak memilih domisili hukum dan tetap diKepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat, domisili mana juga berlaku bagiahli waris dan penerima hak/ kewajiban dari pihak Debitur;Menimbang, bahwa oleh karena dalam perjanjian kredit tersebut ada pilinanhukum yaitu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat maka yangberwenang mengadili apabila ada perselisihan antara Pemohon dan Termohondalam perjanjian kredit tersebut adalah Pengadilan Negeri rantau Prapat bukanBadan Penyesaian

Menurut Penggugat pada posita no.9.Bahwa benar pernah ada pertemuan dengan keluarga Penggugat danmembicarakan hal untuk menyelesaikan hutanghutang dimaksudPenggugat, namun perjanjian penyesaian hutang tersebut tidaklah dapatdijadikan dasar alasan gugatan perceraian jika Tergugat wanprestasi.Usaha Tergugat saat ini masih dalam proses membangun yang barudapat dinikmati hasilnya setelah ada penjualan. Jika seluruh sudahHal. 9 dari 49 Put.

denganTermohon, didapati fakta bahwa apabila terjadi permasalahan akibat dari adanyaperjanjian kredit aquo, kKedua belah pihak memilih domisili hukum dan tetap diKepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat;Menimbang, bahwa oleh karena dalam perjanjian kredit tersebut ada pilinanhukum yaitu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat maka yangberwenang mengadili apabila ada perselisihan antara Pemohon dan Termohondalam perjanjian kredit tersebut adalah Pengadilan Negeri Rantauprapat bukanBadan Penyesaian

kredit aquo, kKedua belah pihak memilih domisili hukum dan tetap diKepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, domisili mana juga berlaku bagiahli waris dan penerima hak/ kewajiban dari pihak Debitur;Menimbang, bahwa oleh karena dalam perjanjian kredit tersebut ada pilinanhukum yaitu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat maka yangberwenang mengadili apabila ada perselisihan antara Pemohon dan Termohondalam perjanjian kredit tersebut adalah Pengadilan Negeri rantau Prapat bukanBadan Penyesaian

hukum dan tetap diHalaman 36 Putusan Nomor 179/PdtSus/BPSK/2016/PN RapKepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat, domisili mana juga berlaku bagiahli waris dan penerima hak/ kewajiban dari pihak Debitur;Menimbang, bahwa oleh karena dalam perjanjian kredit tersebut ada pilinanhukum yaitu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat maka yangberwenang mengadili apabila ada perselisinan antara Pemohon dan Termohondalam perjanjian kredit tersebut adalah Pengadilan Negeri rantau Prapat bukanBadan Penyesaian

Pimpinan Institusi,dalam hal diyakini terdapat indikasi KKN yang akan merugikan keuangannegara, dengan tembusan kepada LKPP danBPKP; Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta hukum dan aturanhukum diatas selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipundalam pelaksanaan etendering yang menurut ketentuan Pasal 109 ayat (7)huruf b dan d Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 di atas dinyatakanbahwa tidak diperlukan upaya administratif berupa sanggahan banding,namun ternyata masih tersedia upaya penyesaian

.; Bahwa Saksi bekerja di Badan Pertanahan Nasional (BPN) KotaSorong bertugas sebagai Penyesaian Sengketa; Bahwa Saksi mengetahui siapa pemegang Hak atas tanah tersebutsebelumnya atas nama Achmad Husein, SH.

denganTermohon, didapati fakta bahwa apabila terjadi permasalahan akibat dari adanyaperjanjian kredit aquo, kKedua belah pihak memilih domisili hukum dan tetap diKepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat;Menimbang, bahwa oleh karena dalam perjanjian kredit tersebut ada pilinanhukum yaitu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat maka yangberwenang mengadili apabila ada perselisihan antara Pemohon dan Termohondalam perjanjian kredit tersebut adalah Pengadilan Negeri Rantauprapat bukanBadan Penyesaian

permasalahanakibat dari adanya perjanjian kredit a quo, kKedua belah pihak memilih domisilihukum dan tetap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat;Menimbang, bahwa oleh karena dalam perjanjian kredit tersebut ada pilihanhukum yaitu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat maka yangberwenang mengadili apabila ada perselisihan antara Pemohon dan TermohonHalaman 56 dari 60 Putusan Nomor 82/Pdt.SusBPSK/2016/PNRapdalam perjanjian kredit tersebut adalah Pengadilan Negeri Rantau Prapat bukanBadan Penyesaian

diguntingkemudian dibersihkan menggunakan cairan methanol laludiperiksa menggunakan alat GCMS (Gas ChromatographyMass Spectrometry) namun pemeriksaan rambut Terdakwayang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 3 Januari 2015hasilnya negatif.Bahwa dari hasil test urine dan rambut Terdakwa tidakmengandung narkotika (negatif) sesuai surat yang dikeluarkanoleh BNNP DIY dengan Nomor : B/02/I/Ka/Pm.00/2015/BNNPDIY, tanggal 06 Januari 2015 yang kemudian dikirimkan keDansatpom Lanud Adisutjipto.Bahwa dalam proses penyesaian

Melakukan pelecehan kepada petugas penyelesaian sengketadengan perlakuan di luar prosedur penyesaian sengketa.Halaman 59 dari 66 halaman, Putusan Nomor : 10/G/KI/2021/PTUN.PBRBahwa, lebih lanjut dalam diktum ketiga angka 2 dijelaskan bahwa yangtermasuk dalam permohonan berulangulang namun tidak memiliki tujuanyang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan tujuan permohonansebagaimana dimaksud pada diktum kedua huruf a, yaitu :a.

Ayat (2)menyatakan bahwa Arbitrase akan dilaksanakan dan mengambil keputusan diJakarta, Indonesia,Menimbang, bahwa oleh karena dalam Akad Pembiayaan AlMurabahahNo. 13 tanggal 19 Januari 2011 tersebut ada pilihan hukum yaitu di BadanArbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) di Jakarta, maka yang berwenangmengadili apabila terjadi/ ada perselisinan antara Pemohon Keberatan danTermohon Keberatan dalam perjanjian kredit tersebut adalah Badan ArbitraseSyariah Nasional (BASYARNAS) di Jakarta bukan Badan Penyesaian