Idi.Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah permohonan penetapanahli waris maka majelis hakim tidak mempertimbangkan mengenai pembagianharta warisan dan pewalian antara Pemohon dengan anaknya;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang UndangNomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telahdiubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubahdengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka petitum permohonanPemohon dikabulkan, maka semua biaya penetapan ini dibebankan

Bahwa keterangan saksisaksi mengenaihubungan Pemohon dengan almarhum Aina Sihombing binti Hasan Sihombing,anakanak Pemohon dengan almarhum Aina Sihombing binti Hasan Sihombing,kematian almarhum Aina Sihombing binti Hasan Sihombing dan tujuan daripermohonan Pewalian ini relevan dengan dalil yang harus dibuktikan olehPemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syaratmateriil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangansaksisaksi tersebut memiliki Kekuatan

Dan atas dasar pertimbangan itu pula,Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah seorang yang mampu dancakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali, baik ternadap dirianaknya tersebut maupun terhadap hartaharta yang menjadi hak anaknya;Menimbang, bahwa permohonan pewalian ini didasarkan ataskepentingan Pemohon untuk melakukan perbuatan hukum dalam bentukmelakukan penjualan, peralinan hak, menandatangani AktaAkta dalam prosesperalihan obyek hak atas tanah dan bangunan yang terletak

No. 1287/Pdt.G/2016/PAJS 2.Menyatakan bahwa Hak Asuh dan Pewalian atas seorang anak bernama: ANAK P dan T, lakilaki, 5 tahun, diberikan kepada Penggugat:3.Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara .sesuai dengan ketentuan yangberlaku.AtauApabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, yang memeriksa danmengadili gugatan ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya menurut hukum dankeadilan (ex aequo et bono).Bahwa pada hari persidangan yang telah, ditetapkan.

sebagai ibu kandung dari anak yang bernamaWildan berhak menjadi wali anak tersebut berdasarkan Pasal 11 huruf (a) PermaNomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah;Menimbang, bahwa Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat untuk menjadiwali anak tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,petitum permohonan Pemohon Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hakperwalian dari seorang anak yang bernama Wildan cukup beralasan dan patutdikabulkan;Menimbang, bahwa pewalian

Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara yangtimbul dari adanya Permohonan Pewalian ini;Berdasarkan alasanalasan/dalildalil Pemohon diatas, Mohon kepadaKetua Pengadilan Agama Kabupaten Malang c.q. Majelis Hakim PemeriksaPerkara a quo, berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagaiberikut :1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Perwalian Pemohon untukseluruhnya;2.

Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapundan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannyaserta mohon penetapan ;Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk beritaacara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon padapokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas ;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinandimana Pemohon mengajukan permohonan pewalian

berhak menjadi adik Pemohon tersebut berdasarkan Pasal 11huruf (a) Perma Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum EkonomiSyariah;Menimbang, bahwa Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat untukmenjadi wali dari adik Pemohon yang bernama Suwardi Suryaningrat;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, petitum permohonan Pemohon Menetapkan Pemohon' sebagai wallpengampu dari adik Pemohon yang bernama Suwardi Suryaningrat cukupberalasan dan patut dikabulkan;Menimbang, bahwa pewalian

Berada dibawah Pengasuhan/Pewalian Penggugat selaku ibu kandung dari sianak ;

(luas tanah dan bangunan 99 m2) yangterletak di Kabupaten Gresik dan sertipikat hak guna bangunan dengan luastanah dan bangunan 88 m2 yang terletak di Bogor , adalah dan separuh dariharta tersebut merupakan harta warisan dari Suami Pemohon yang diantaranyamenjadi hak waris dari Pemohon dan anak anaknya, dan diantara keduaanaknya sebagaimana tersebut diatas masih belum dewasa saat ini dalamkekuasaan Pemohon sehingga untuk kepentingan transaksi penjualan hartawarisan tersebut diperlukan penetapan pewalian

Telah meneliti dengan saksama suratsurat bukti yang diajukan olehPemohon.Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannyasebagaimana tercatat dalam Register perkara Perdata Permohonan padatanggal 19 Mei 2019 Nomor 53/Pdt.P/2019/PN Pml. telah mengajukanPermohonan Penetapan Pewalian, dengan alasanalasan sebagai berikut :1.

No. 50/Pdt.G/2021/PA.Ngppemelihnaraan anak yang belum dewasa Hak Pewalian kepada IbuKamariah Orang Tua dari Pemohon. Untuk itu Pemohon mohon kepadaKetua Pengadilan Agama Nanga Pinoh, Melawi. yang memeriksa perkaraini berkenaan menetapkan Hak Perwalian atau Hak mengasuh, memeliharaanak tersebut diberikan kepada Ibu Kamariah lbu Kandung Pemohon;13.

PA.Ngpnarkoba dan Termohon sehat dengan terbukti Termohon bisa mengikuti sidangdari awal sampai akhir yang mana Termohon berangkat dari Sungai Rayatempat kediaman sebenarnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa Termohonsekarang dalam keadaan sehat, maka Hakim berpendapat bahwa. dalilPemohon tidak terbukti;Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan Termohon yang sebagaiIbu Kandung mengidap penyakit HIV AIDS dan takut menularkan ke anakTermohon yang masih Balita, maka pemeliharaan anak yang belum dewasaHak Pewalian

Menetapkan Hak pewalian ANAK kepada Termohon.2. Menghukum Pemohon memberikan semua biaya pemeliharaan, kehidupan,kesehatan dan pendidikan yang diperlukan ANAK selaku ayahnya sebesarRp.3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) Setiap bulannya secara langsung dan tunaiyang diserahkan pada Termohon.3. Bahwa temohon meminta Perhiasan dan Handphone Termohon.4.

roji terhadap Termohon(TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Yogyakarta;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 70 ayat (3) Undangundang Nomor 7Tahun 1989, sidang penyaksian ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusanini berkekuatan hukum tetap;Menimbang, bahwa buktibukti yang tidak berkaitan dengan perkara ini olehMajelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lagi;Menimbang, bahwa dalam posita point 8 dan petitum primer point 4 Pemohonmenyatakan anakanak Pemohon dan Termohon hak asuh atau pewalian

hukum, dapat melakukan perbuatan hukumdalam hal tidak dinyatakan taflis/pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatanhukum tetap.Pasal 3Dalam hal seseorang anak belum berusia 18 (delapan belas) tahun dapat mengajukan permohonanpengakuan cakap melakukan perbuatan hukum kepada pengadilan.Pengadilan dapat mengabulkan dan atau menolak permohonan pengakuan cakap melakukan perbuatanhukum.Bagian KeduaPewalianPasal 4Orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum berhak mendapat pewalian

namun tidak cakap melakukanperbuatan hukum, maka pihak keluarga dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untukmenetapkan wali bagi yang bersangkutan.Dalam hal badan hukum terbukti tidak mampu lagi berprestasi sehingga menghadapi kepailitan, atau tidakmampu membayar utang dan meminta permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang, makapengadilan dapat menetapkan kurator atau pengurus bagi badan hukum tersebut atas permohonan pihakyang berkepentingan.Pasal 6Pengadilan berwenang untuk menetapkan pewalian

bagi orang yang dipandang tidak cakap melakukanperbuatan hukum.Pengadilan berwenang untuk menetapkan orang untuk bertindak sebagai wali sebagaimana dimaksudpada ayat (1).Pasal 7Pengadilan dapat menetapkan orang yang berutang berada dalam pewalian berdasarkan permohonan orangyang berpiutang.Pasal 8Pengadilan berwenang menetapkan pewalian bagiorang yang tindakannya menyebabkan kerugian orang banyak.(1)(2)(3)(4)Pasal 9Muwalla dapat melakukan perbuatan hukum yang menguntungkan dirinya, meskipun tidak

mendapat izinwali.Muwalla tidak dapat melakukan perbuatan hukum yang merugikan dirinya, meskipun mendapat izin wali.Keabsahan perbuatan hukum muwalla atas hak kebendaannya yang belum jelas akan menguntungkanatau merugikan dirinya bergantung pada izin wali.Apabila terjadi perselisihan antara muwalla dengan wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), muwalladapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk ditetapkan bahwa yang bersangkutan memilikikecakapan melakukan perbuatan hukum.Pasal 10Izin pewalian

Dengan demikian, Majelis Hakim meyakini padaperkara a quo sesuai pula dengan maksud norma pada Pasal 5 ayat (2) hurufaPeraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 yakni wali diutamakan yangmemiliki kedekatan dengan anak;Menimbang, Majelis Hakim perlu kembali memperhatikan alasanpengajuan permohonan Pemohon untuk mengurus Taspen (Tabungan Pensiun)ibu kandung anak bagi anak yang dimohonkan pewalian dengan pertimbanganpertimbangan sebagai berikut;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendasarkan pada ketentuanPasal

Rekonvensi (PenggugatKonvensi) ,Bahwa sejak Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) menerimagugatan cerai dari Tergugat ReKonvensi ( Penggugat Konvensi ) danpersidangan sudah mutat berjaian Tergugat Rekonvensi ( PenggugatKonvensi) sudah mulai seenaknya sendiri meninggaPkan anak anak tanpapamitx dan sudah tidak perduli dengan anak anak dan sedangkan anakanak tersebut masih memalukan kasih sayang, bimbingan dari orang tuakandungnyaSehingga dalam hal ini Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi)meminta hak Pewalian

Baik Pemohon maupun Termohonsangat menyayangi anak tersebut dan bersedia menjadi walinya,namun untuk kepentingan dan demi menjaga kedekatan psikologisdengan Termohon selaku ibu kandungnya maka Pemohon tidakkeberatan jika anak tersebut berada pada pewalian atau pengasuhanTermohon sebagai ibu kandungnya.

1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan uangtersebut masuk ke rekening Tergugat;Bahwa setahu saksi Tergugat sudah pernah memberikan sekitar Rp500.000,00, namun terhenti karena adanya gugatan perwailian inidan saksi tidak tahu alasannya;Bahwa setahu saksi, Anak Penggugat dipanggil hanya untukberlibur, namun kedatangan Anak Penggugat tersebut bertepatandengan pengurusan Taspen sehingga diajukan perwalian kePengadilan Agama Lasusua;Bahwa setahu saksi tidak ada komunikasi dengan Penggugatterkait pewalian

Pasal 19 huruf (6) dan (f) PP No.9Tahun 1975, telah terpenuhi, dan pewalian serta Pengasuhan anakPenggugat dan Tergugat yang bernama Dian Yustina Cresensia Br.