Siti Zahra sebagai penjualdan Kasnun sebagai pembeli di hadapan Camat selaku PPATK KecamatanTerbanggi Besar, Drs. Muchtar Achmad yang sebelah Utara berbatasandengan Teguh, sebelah Timur dengan Joyo, sebelah Selatan dengan JalanKaplingan dan sebelah Barat dengan Jalan Desa, seluas 275 m?;Marjuki:Alas Hak: Sertifikat Hak Milik Nomor M.971 tanggal 19 Maret 2004 terletak diKampung/Desa Karang Endah, Kecamatan Terbanggi Besar, KabupatenHalaman 5 dari 61 hal. Put.

;Muhajir:Alas Hak: Akta Jual Beli Nomor 473/TBR/2008 tanggal 15 Juli 2008 terletakdi Dusun VII, Kampung/Desa Karang Endah, Kecamatan Terbanggi Besar,Kabupaten Lampung Tengah yang dibuat oleh Gino sebagai penjual danMuhajir sebagai pembeli di hadapan Camat selaku PPATK KecamatanTerbanggi Besar, Adi Sriyono, S.Sos. Yang sebelah utara berbatasandengan Gino, sebelah Timur dengan Jalan/Gang, sebelah Selatan denganJalan Kampung dan sebelah Barat dengan Tino, seluas 1.250 m?

atas nama Yahman;Jimin:Alas Hak: Akta Jual Beli Nomor 224/TBR/2005 tanggal 15 April 2005 terletakdi Dusun VII, Kampung/Desa Karang Endah, Kecamatan Terbanggi Besar,Kabupaten Lampung Tangah yang dibuat oleh Juli sebagai penjual danJimin sebagai pembeli di hadapan Camat selaku PPATK KecamatanTerbanggi Besar, Hasan Basri, S.H. yang sebelah Utara berbatasan denganHalaman 8 dari 61 hal. Put.

;Siti Nuryatun:Alas Hak: Akta Jual Beli Nomor 493/TBR/1.999 tanggal 3 Mei 1999, terletak diKampung/Desa Karang Endah, Kecamatan Terbanggi Besar, KabupatenLampung Tengah yang dibuat oleh Muinah sebagai penjual dan SitiNurhayatun sebagai pembeli di hadapan Camat Selaku PPATK KecamatanTerbanggi Besar Mudiyanto Toyib, B.A. Yang sebelah Utara berbatasanHalaman 11 dari 67 hal. Put.

atas nama Suyanti;Teguh Wiyono:Alas Hak: Akta Hibah Nomor 1007/TB/KE/VIII/1996 tanggal 15 Agustus 1996,terletak di Jalan Il (Dua), Kampung/Desa Karang Endah, KecamatanTerbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah yang dibuat Somo Sentonosebagai pihak ke satu (pemberi hibah) dan Teguh Wiyono sebagai pihak kedua (penerima hibah) di hadapan Camat selaku PPATK KecamatanTerbanggi Besar, Drs.

uraian singkat yang memuat alasan diajukannya permohonanpenanganan harta kekayaan.Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secaratertulis dan ditandatangani oleh Penyidik yang ditujukan kepadaKetua Pengadilan Negeri.Pasal 3Permohonan penanganan harta kekayaan sebagaimana dimaksud dalamPasal 2 harus dilengkapi dengan:a.(1)berita acara penghentian sementara seluruh atau sebagian transaksiterkait harta kekayaan yang diketahui atau dicurigai merupakan hasiltindak pidana atas permintaan PPATK

; Bahwa PPATK terdiri dari 10 direktorat, satu diantaranya direktorathukum dan regulasi, terkait dengan transaksi Keuangan yang mencurigakanakan ditangani direktorat riset dan analisis dan bekerjasama secara internaldengan direktorat kerjasama antar lembaga dan direktorat hukum danregulasi ; Bahwa didalam kasus PT.

apabila ada transaksikeuangan yang mencurigakan, maka bank ini akan melaporkan kepadaPPATK, kemudian PPATK melakukan analisis, setelah melakukan analisiskemudian apabila ditemukan tindak pidana akan diSampaikan kepadapenyidik dan setelah itu apabila dari hasil analisis ada dugaan tindak pidana,maka selanjutnya dokumendokumen yang berkenaan dengan transaksikeuangan, ini yang mengembangkan adalah penyidik namun demikianapabila Bank Century apakah sudah melaporkan kepada PPATK kemudianPPATK melaporkan

kepada penyidik tentu karena ketentuan pasal 10 A,namun dilihat dari berbagai media dan sebagainya tentu masyarakat atauSiapapun akan mlihat aliran dana yang demikian itu yang mempunyaikewenangan adalah PPATK ; Bahwa apabila menengarai ada transaksi kKeuangan yang mencurigakan,maka melaporkan ke PPATK.

Selain itu. juga PPATK melakukan auditkepatuhan kepada jasa keuangan, artinya kalau ada halhal yang belumdilaporkan maka PPATK akan meminta kepada PJK segera dilaporkan kepadaPPATK, kemudian apabila dari Penegak hukum, Polisi, Jaksa dan PKP ingin 103mendalami aliran dana tersangka / Terdakwa, maka mereka bisa memintabantuan (inquery) kepada PPATK dan PPATK akan membantunya ;e Bahwa dalam rezim anti pencucian uang di Indonesia, penyedia jasakeuangan itu terdiri dari disebutkan dalam pasal 1 angka

Antabogatidak bisa mengembalikan dana kepada masyarakat, maka apabila terpenuhihal yang demikian ini, maka kepada tersangka bisa diancam pasal 6 ; Bahwa PPATK bisa memberikan masukan kepada penyidik atau penyidikmenemukan sesuatu hal sangkaan hal tindak pidana awal lalu memintamasukan kepada PPATK ;e Bahwa PPATK tahu ada transaksi yang mencurigakan diberikan masukanterlebin dahulu dari penyidik mengenai kasus bank Century dan PT.Antaboga ; Bahwa ketika kita masih dalam proses analisis ada permintaan

Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 35/JB/RPCN/III/2007 tanggal 15 Maret2007 yang dikeluarkan oleh PPATK Kota Makassar, bermaterai cukup,telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai diberi kodebukti P8, ditandatangani dan diberi tanggal ;B. Saksi:1.

ataumakanan ikan Gurami di Dusun Krajani, Desa Umbulsari, KecamatanUmbulsari, Kabupaten Jember sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluhjuta rupiah), yang mana perbuatan tersebut merupakan upaya Terdakwa untukmemberikan legitimasi terhadap uang hasil kejahatan yang menghasilkankeuntungan dikemudian hari;Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam notapembelaannya menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 UU RINomor 8 Tahun 2010, pada tahap penyidikan, Penyidik wajib melaporkankepada PPATK

yang kemudian dilakukan analisis oleh PPATK mengenaitindakan Terdakwa apakah merupakan Tindak Pidana Pencucian Uang ataubukan, namun selama proses pemeriksaan tidak ditemukan adanyarekomendasi dari PPATK mengenai tindakan Terdakwa tersebut, sehinggamenurut Penasihat Hukum Terdakwa pemeriksaan yang dilakukan terhadapTerdakwa merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan hukum acara yangberlaku;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 75 UU RI Nomor 8 Tahun 2010berbunyi: dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan

yang cukupteyadinya tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana asal, penyidikmenggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindakpidana Pencucian Uang dan memberitahukannya kepada PPATK, apabiladiterapkan secara rigid dengan hanya menonjolkan kepentingan Terdakwasemata, maka akan dapat pula merugikan kepentingan umum (public interest).Sehubungan dengan penerapan Pasal 75 UU a quo harus diuji pembenarannyaHalaman 53 dari 61 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Bywdengan the theory

of priority right (teori hak yang diprioritaskan), apakah lebihmendahulukan dan mengutamakan kepentingan individu semata dengan jalanmenutup kepentingan publik, atau dengan ungkapan yang lebih konkrit, apakahtepat dan adil untuk melepaskan Terdakwa dari criminal justice process, hanyaatas alasan bahwa tidak ada rekomendasi dari PPATK;Menimbang, bahwa dalam UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tidak tercantumjelas mengenai akibat hukum terhadap tidak diterapkannya Pasal 75 UU a quo,Majelis Hakim berpendapat apabila

melihat dari redaksi yang dipilih dandigunakan oleh pembuat undangundang a quo, terkait pemberitahuan kepadaPPATK tidaklah bersifat imperatif, akan tetapi bersifat pemberitahuan, dan tidakada akibat hukum yang secara tegas menyatakan apabila tidak diberitahukankepada PPATK menyebabkan proses penegakan hukum tidak sesuai denganhukum acara yang berlaku;Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur Yang, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan,menghibahkan, atas

mengirimkan uang tersebut ke rekeningBNI kakak kandung Terdakwa yang berada di Yogyakarta yakni Sadr.Hariyono (Saksi4) sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).Bahwa pada malam harinya Terdakwa datang ke rumah Saksi1 dengantujuan mengajak Saksi1 berangkat ke Yogyakarta untuk menyaksikanpengetesan dan pembayaran barang "Rantai Babi" tersebut, dan pada saatitu Terdakwa mengatakan kepada Saksi1 agar membawa uang sebesarRp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan alasan untuk biayaurusan PPATK

Saksi3 mengirimkan uang tersebut kerekening BNI milik Saksi4 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh jutarupiah).Bahwa benar pada malam harinya Terdakwa datang ke rumah Saksi1dengan tujuan mengajak Saksi1 berangkat ke Jogjakarta untukmenyaksikan pengetesan dan pembayaran barang "Rantai Babi"tersebut, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi1 agarmembawa uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)Hal. 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 83 K/MIL/2016dengan alasan untuk biaya urusan PPATK

NARMI bertanggung jawab penuh bila terjadi kejahatan suratsurat,kekeliruan dengan pembeli, kekeliruan laporan pajak (hukumkejahatan pajak) dan kejahatan pidana pencucian uang(pemeriksaan PPATK, bank);Bahwa laporan Keuangan Maybank, yang ditunjukkan oleh penyidiktersebut benar milik saksi;Bahwa Kartu Cimb Niaga No.5576 9214 3014 8460, yang ditunjukkanoleh penyidik tersebut benar milik saksi.

ONGMARGONO, yang ditunjukkan oelh penyidik benar transaksi keuangantersebut milik ONG MARGONO;Menimbang bahwa terhadap keterangan saksisaksi tersebut diatas,terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi ahli diBidang PPATK yang didengar keterangannya dipersidangan yaitu :13. Saksi Ahll MUHAMMAD NOVIAN, SH.

MH dibawah sumpah, yangmemberikan keterangan/ pendapat sebagai berikut:Bahwa ahli adalah Pegawai PPATK;Bahwa benar ahli tidak kenal dengan terdakwa;Bahwa Tugas dan fungsi dari PPATK adalah :a. Berdasarkan Pasal 39 UndangUndang No.8 Tahun 2010 tentangPencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang(UU PP TPPU), PPATK mempunyai tugas mencegah danmemberantas tindak pidana pencucian uang.b.

Fungsi PPATK, berdasarkan Pasal 40 UndangUndang No.8 Tahun2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak PidanaPencucian Uang adalah sebagai berikut :1. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;2. Pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;3.

Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untukdilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan harta kekayaanyang diduga berasal dari hasil tindak pidana.Bahwa berdasarkan kronologis dan faktafakta yang telah yangdisampaikan oleh penyidik, dapat ahli jelaskan sebagai berikut :Untuk mempersangkakan dugaan tindak pidana pencucian uangAKTIF sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UndangUndang No.8 Tahun2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak PidanaPencucian Uang kepada seseorang, terlebin dahulu

Bdgmengenai hal tersebut kepada Terdakwa, dirinya berdalih jika dana hibahbelum bisa cair karena masih menunggu proses pengurusan legalitas diKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Penelitian dan AnalisaTransaksi Keuangan (PPATK), Kementerian Hukum dan HAM(Kemenkumham), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kejaksaan Agung(Kejagung), Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) serta Bank Indonesia(BI) yang masih belum selesai.

Ketika Saksi Korban menanyakanmengenai hal tersebut kepada Terdakwa, dirinya berdalih jika dana hibahbelum bisa cair karena masih menunggu proses pengurusan legalitas diKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Penelitian dan AnalisaTransaksi Keuangan (PPATK), Kementerian Hukum dan HAM(Kemenkumham), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kejaksaan Agung(Kejagung), Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) serta Bank Indonesia(BI) yang masih belum selesai.

Pilar Perdana Mulya No.12 Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPATK) Kadar Winarsih,SH tanggal 8 Agustus 2011, bersamasama dengan saksi RD. DIDIGUNADIBin RD.

Pilar PerdanaMulya di hadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPATK)Kadar Winarsih, SH yang dituangkan dalam Akta Nomor 12. Dimanadalam akta tersebut dinyatakan bahwa terdakwa HJ. YUYUNNINGRUM Binti YUSUP SIDIK berkedudukan sebagai Direktur dansaksi H.

PilarPerdana Mulya No. 12 Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah(PPATK) Kadar Winarsih, SH tanggal 8 Agustus 2011 yang bergerakdibidang :1. Peternakan Ayam;Perdagangan Umum;Produksi Air Mineral dalam kemasan;Perencanaan dan Pelaksanaan / Pemborongan Bangunan;Usaha Real Estate;Pemberian Jasa;Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan;Peternakan dan Perikanan;SanePengangkutan Umum;10. Konsultan;11. Percetakan, Penjilidan dan Pengolahan Kertas;12.

PPM ) di hadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah( PPATK ) Kadar Winarsih, SH yang dituangkan dalam Akta Nomor 12.Dimana dalam akta tersebut dinyatakan bahwa Terdakwa Hj. YuyunNingrum berkedudukan sebagai Direktur dan saksi H. Endang Hidayatbertindak sebagai Wakil Direktur, dimana selanjutnya CV. PPMbertindak sebagai avalist penuh yaitu perusahaan menjaminseluruh fasilitas kredit yang diberikan oleh PT.

,MH. dibawah sumpah menerangkansebagai berikut : Bahwa jabatan dan tugas serta tanggung jawab di PPATK antaralain : memberikan bantuan hukum, termasuk memberikanketerangan abhi khususnya di bidang pencegahan danpemberantasan tindak pidana pencucian uang guna kepentinganpemeriksaan yang dilakukan oleh penegak hukum baik ditingkatpenyidikan maupun pemeriksaan di sidang pengadilan.

Bahwa berdasarkan Pasal 39 UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana PencucianUang (UU PP TPPU), PPATK mempunyai tugas mencegah danmemberantas tindak pidana pencucian uang.Halaman 87 dari 129. Putusan No. 1307/Pid.B/2016/PN.Bdg.

Bahwa Fungsi PPATK, berdasarkan Pasal 40 UndangUndangNomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan PemberantasanTindak Pidana Pencucian Uang adalah sebagai berikut:a.pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucianuang;pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor; dan. analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi TransaksiKeuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uangdan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalamPasal 2 ayat (1

Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untukdilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan hartakekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana. Bahwa dalam TPPU terdapat TPPU secara aktif dan TPPU secarapasif.a.

Dengan nomor passport383439357, dengan jumlah penghasilan nasabah ratarata aktifitastransaksi normal perbulannya Rp. 60.000.000 s/d Rp. 120.000.000,Berdasarkan Hasil Analisis Transaksi atas rekening beberapa pihakselama tahun 2015 2017 yang dilakukan oleh Pusat Pelaporan danAnalisi Transaksi Keuangan (PPATK) didapatkan Kesimpulan sebagaiberikut :1.

di dalam maupun di luar pengadilan, termasuk memberikanketerangan ahli di di bidang pencegahan dan pemberantasan tindakpidana pencucian uang, baik pada tahap penyidikan maupun dipersidangan ; Bahwa berdasarkan Pasal 39 UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010Halaman 107 dari 186 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2018/PN Sor.tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana PencucianUang (UU PP TPPU), PPATK mempunyai tugas mencegah danmemberantas tindak pidana pencucian uang.Sedangkan fungsi PPATK berdasarkan Pasal

pencucian uang secara umum dapatdidefinisikan sebagaisuatu perbuatan yang dilakukan dalam upaya untukmenyembunyikan atau) menyamarkan asalusul harta kekayaayangdiperoleh dari hasil tindak pidana ;Bahwa ahli menjelaskan pengertian Pihak Pelapor berdasarkan Pasal 1angka 11 UU PP TPPUyang dimaksud dengan Pihak Pelapor adalahsetiap orang yang menurut UndangUndang ini wajib menyampaikanlaporan kepada PPATK.

Dengan nomor passport 383439357, dengan jumlahpenghasilan nasabah ratarata aktifitas transaksi normal perbulannya Rp.60.000.000 s/d Rp. 120.000.000,bahwa berdasarkan Hasil Analisis Transaksi atas rekening beberapa pihakselama tahun 2015 2017 yang dilakukan oleh Pusat Pelaporan danAnalisi Transaksi Keuangan (PPATK) didapatkan Kesimpulan sebagaiberikut :1. Terdapat transaksi dana masuk secara tunai, sbb :a. Pada rekening Bank Permata nomor 09818830995 an.

perlu Majelis Hakim ketahui, ternyata objek sengketa yangdiajukan gugatan oleh Para Penggugat seharusnya bukanmengajukan gugatan waris tetapi Gugatan Pembatalan Hibah, olehHalaman 13 dari 71 Halaman, Putusan Nomor 51/Pdt.G/2017/PA.Srogkarena objek tanah sengketa sebenarnya sudah diahlikan secarahukum melalui hibah berdasarkan Akte Hibah Nomor : 414/2008Tanggal 19 Juli 2008, Akte Hibah Nomor 451/2008 Tanggal 19 Juli2008, Akte Hibah Nomor 416/2008 Tanggal 19 Juli 2008, yang dibuatdihadapan Notaris PPATK

Nyonya Irnawati Nazar, SH selaku Notarisdan PPATK di Sorong.Dengan demikian gugatan dapat dianggap kabur karena objeksengketa sudah terpisah dari harta waris antara Penggugat denganAlmh SUCIATIK.

Hal ini juga diketahui oleh Para Penggugat terutamaPenggugat Il yang ikut mengurus proses Hibah bahkan menjadi saksidi Kantor Notaris dan PPATK tersebut.c. Eksepsi tentang Kwalitas dan Kedudukan Penggugat(Disqualificatoir Exeptis)1. Bahwa pada dasarnya semua orang dan Badan Hukummempunyai hak melakukan perbuatan hukum ( legitima persona instandi judicio), termasuk mengajukan gugatan ke Pengadilan;2.

Bahwa secara hukum dari bukti dokumen kepemilikanobjek tanah sengketa berdasarkan Akte Hibah yang dibuatdihadapan Notaris PPATK Nyonya Irnawati Nazar, SH maupunsertifikat kepemilikannya pemilik tanah objek sengketa sebelumnya( pemilik asal ) atas nama Tuan SAAM SOLEMAN ORO, olehkarena itu tidak ada kwalitas dan kedudukan dari Para Penggugatuntuk mengajukan gugatan Aquo.d.

Nyonya Irnawati Nazar, SH selakuNotaris dan PPATK di Sorong sehingga peralihan tersebut dianggap sah.Bahwa tidak benar dalildalil Para Penggugat yang menyatakan bahwaharta yang dikumpulkan selama Perkawinan antara Penggugat denganAlmh SUCIATIK (Harta Bersama) yang merupakan harta warisansebagaimana dalam Posita gugatan angka 10 gugatan Aquo hanyaberupa tiga bidang tanah berserta bangunan diatasnya yang dituntut olehPara Penggugat saja tetapi masih ada harta peninggalan lain yang tidakdi perhitungkan

PNBP................0000 Rp. 30.000,00;Halaman 8 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor : 27/Pdt.P/2020/PN.AmpPo FP PpATK...... 002000 cee eee Rp. 50.000,00;Biaya Panggilan................ RD. c.eseeeeeeeeeees ;Pnbp Panggilan RD. ...eeeeeeeeeee ;Bia ya SUMPAM esis cxcswacasws sain Rp. 50.000,00;Meterai putusan................ Rp. 6.000,00;Redaksi Putusan................

HENDRA dengannominal Rp879.500.000,00 tertanggal 7 Maret 2011 ;570) 3 (tiga) lembar fotocopy Laporan Transaksi Keuangan Tunai PPATK danPT. Berkah Langgeng Abadi atas nama Supplier TEUTEUNG ROSITAdengan nominal Rp 887.000.000,00 tertanggal 24 Oktober 2011 ;571) 3 (tiga) lembar fotocopy Laporan Transaksi Keuangan Tunal PPATK danPT.

Berkah Langgeng Abadi atas nama Supplier TEUTEUNG ROSITAdengan nominal Rp 2.042.400.000,00 tertanggal 21 Oktober 2011 ;572) 3 (tiga) lembar fotocopy Laporan Transaksi Keuangan Tunai PPATK danPT. Berkah Langgeng Abadi atas nama Customer Ibu ROSITA dengannominal Rp 3.780.000.000,00 tertanggal 11 November 2011 ;573) 3 (tiga) lembar fotocopy Laporan Transaksi Keuangan Tunai PPATK danPT.

. ;574) 3 (tiga) lembar asli Laporan Transaksi Keuangan Tunai PPATK dan PT.Berkah Langgeng Abadi atas nama Customer Ibu ROSITA dengannominal Rp915.500.000,00 tertanggal 16 Desember 2011 ;575) 3 (tiga) lembar fotocopy Laporan Transaksi Keuangan Tunai PPATK danPT. Berkah Langgeng Abadi atas nama Customer Ibu ROSITA dengannominal Rp 549.300.000,00 tertanggal 20 Desember 2011 ;576) 3 (tiga) lembar fotocopy Laporan Transaksi Keuangan Tunai PPATK danPT.

No. 1 PK/Pid.Sus/2016572) 3 (tiga) lembar fotocopy Laporan Transaksi Keuangan Tunai PPATK danPT. Berkah Langgeng Abadi atas nama Customer Ibu ROSITA dengannominal Rp 3.780.000.000,00 tertanggal 11 November 2011 ;573) 3 (tiga) lembar fotocopy Laporan Transaksi Keuangan Tunai PPATK danPT.

Hal ini terjadi karena dalam perkara ini TIDAK ADALAPORAN HASIL ANALISIS (LHA) DARI PPATK (sebagaimana yangdiminta oleh Terdakwa dalam proses penyidikan) ;. Bahwa berdasarkan uraianuraian tersebut di atas, maka tidak adasatupun bukti yang saling berkesesuaian yang membuktikan Terdakwatelah melakukan tindak pidana TPPU.

Tanpa adanya LHA dari PPATK, darimana diperoleh kesimpulantelah terjadi tindak pidana pencucian uang dari uang yang diperolehTerdakwa melalui tindak pidana penggelapan. Ahli dari PPATK yangdiajukan oleh Penuntut Umum hanya menjelaskan teknis hukummengenai halhal yang menjadi cakupan dari TPPU ;.

Bahwa Judex Facti memberikan vonis hukuman yang berat kepadaTerdakwa hanya karena opini dan hanya mempertimbangkan tuntutanJaksa namun mengabaikan bukti pengembalian uang dari ARISTAKURNIASARI kepada para mitra kerjanya dan tanpa mempertimbangkantidak adanya Laporan Hasil Analisis (LHA) dari PPATK.

Tanpa adanya LHA dari PPATK,darimana diperoleh kesimpulan telah terjadi tindak pidana pencucianuang dari uang yang diperoleh Terdakwa melalui tindak pidanaHal. 96 dari 100 hal. Put. No. 2311 K/Pid.Sus/2015penadahan.

Ahli dari PPATK dalam persidangan hanya memberikanpendapat teoritis tentang tindak pidana pencucian uang dan tidakmenyampaikan adanya LHA dari PPATK ;Bahwa setelah kami memeriksa dengan seksama seluruh pertimbanganhukum Judex Facti, ternyata sama sekali tidak sedikitoun membuktikanadanya harta kekayaan yang disembunyikan/disamarkan/dinikmati olehTerdakwa maupun pihak lain.

MUHAMMAD NOVIAN, SH.MH dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa Ahli menerangkan bahwa Tugas dan fungsi dari PPATK antaralain sebagaimana diatur dalam Pasal 39 UndangUndang Nomor 8 Tahun2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana PencucianUang (UU PP TPPU), PPATK mempunyai tugas mencegah dan memberantastindak pidana pencucian uang.

Sedangkan Fungsi PPATK, berdasarkanPasal 40 UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan danPemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah sebagai berikut :a. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidanapencucian uang;b. Pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;C. Pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor; dand.

Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untukdilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan hartakekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana. Bahwa Ahli menerangkan bahwa berdasarkan Pasal 23 UU TPPU yangmenyatakan bahwa Penyedia jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalamPasal 17 ayat (1) huruf a wajib menyampaikan laporan kepada PPATK yangmeliputi:a. Transaksi Keuangan Mencurigakan;b.

Bahwa Ahli menerangkan bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (3) UUTPPU menyatakan bahwa Pejabat atau pegawai PPATK atau LembagaPengawas dan Pengatur dilarang memberitahukan laporan TransaksiKeuangan Mencurigakan yang akan atau telah dilaporkan kepada PPATKsecara langsung atau tidak langsung dengan cara apa pun kepada PenggunaJasa atau pihak lain; Ahli menerangkan bahwa Berdasarkan kronologis dan faktafakta yangtelah yang disampaikan oleh penyidik, dapat Ahli jelaskan sebagai berikut :Atas perbuatan terdakwa

.:008 Rp. 30.000;Halaman 8 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor : 46/Pdt.P/2019/PN.AmpPo FP PpATK...... 002000 cee eee Rp. 50.000;Biaya Panggilan................. Rp. 120.000;Pnbp Panggilan Rp. 10.000;Bia ya SUMP evsis cas swaswenses Rp. 50.000;Meterai putusan................ Rp. 6.000;Redaksi Putusan................ Rp. 10.000;JUMIAN 0.0... cece cccee eee eeeeees Rp. 276.000,00;(dua ratus Tujuh puluh enam ribu rupiah).Halaman 9 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor : 46/Pdt.P/2019/PN.Amp

No. 1563 K/Pid.Sus/2015setidaktidaknya Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK);Inspektorat Jenderal (IRJEN), Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah,selain itu dalam persidangan a quo juga telah tidak dihadirkan bukti perhitungandan atau keterangan dari seorang ahli mengenai kerugian Negara yangdidakwakan, melainkan kerugian Negara hanya didasarkan pada perhitunganJaksa Penuntut Umum.

No. 1563 K/Pid.Sus/2015Bahwa adapun unsur perbuatan melanggar hukum secara formalpun tidakterbukti, sebao dakwaan/Tuntutan Jaksa yang menempatkan Terdakwasebagai bendahara pengeluaran, bukan bendahara pembantu pengeluaran;Bahwa dalam perkara ini Terdakwa yang disidik oleh Kejaksaan TinggiProvinsi Selawesi Tengah, bukan berdasarkan hasil analisis PPATK (PusatPelaporan Analisa Transaksi) seperti yang diatur dalam Peraturan PresidenNo.50 tahun 2011 tentang tata cara pelaksanaan kewenangan PPATK tetapihasil

Pasal 1 angka (11) hasil pemeriksaan adalah penilaian akhir dari seluruhproses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi transaksi kKeuanganmencurigakan yang dilakukan secara independen, obyektif danprofessional yang disampaikan kepada penyidik;Bahwa dalam teori hukum Acara pidana, hasil pemeriksaan danhasilanalisis PPATK yang dilaporkan ke Penyidik (Jaksa dan Polisi) barumerupakan barang bukti, bukan alat bukti dan barang bukti ini akan dijadikanbahan oleh penyidik untuk diproses menjadi alat

meminta informasi dari bank Sulteng tentang kegiatanPerbankan;Bahwa print out transaksi atas permintaan Jaksa;Bahwa bank wajib pertanyakan dari mana dana berasal;bahwa PPATK juga mengaudit Bank;Bahwa saksi membenarkan surat dari Bank Sulteng tertanggal 5 Februari2014 tentang penjelasan bahwa dana yang ada di rekeningNo.001.02.02.016800 berasal dari rekening No.00101.03.255971(rekening bendahara Penegeluaran Pembantu Kepala Daerah);Hal. 146 dari 173 hal.

mengawasiaktivitas Bank Sulteng;Selama kurun waktu dari tahun 2006 sampai tahun 2011 tidak adaPeringatan atau teguran dari Bank Indonesia (Bl) dan PPATK;Bahwa jika ada transaksi di atas Rp.100 juta dilaporkan kepada PPATK;Bahwa Devisi Kepatuhan berhubungan dengan PPATK;Bahwa saksi menerangkan selama saksi bekerja antara tahun 2006sampai dengan 2011 tidak ada masalah di bank Sulteng;Bahwa selama saksi bekerja dalam kurun waktu 2006 sampai dengan2011 tidak ada teguran dari mana saja karena tidak ada

13 Desember 2013, adapun pembayaran atas penjualantanah tersebut dilakukan dengan perincian pembayaran pertama melaluitransfer pada Permata Bank syariah ke rekening atas nama NIKOLASLADE dengan nomor 4106836022 tanggal 3 Desember 2013 sedangkanpembayaran kedua dilakukan dengan menggunakan Bilyet Giro Nomor994527 tanggal 2 Desember 2013 yang diserahkan melalui PPAT/NotarisHengky Famdale SH, dan uang hasil pembayaran tanah tersebut telahhabis dipergunakan kembali oleh terdakwa ;e Bahwa ahli dari PPATK

Melakukan transaksi dengan cara penyetoran atau penarikan tunaipada rekening bank.e Lebih lanjut ahli PPATK Muhamad Novan, SH.MH. setelah di sajikanfaktafakta oleh penyidik berpendapat bahwa modus pencucian uangyang digunakan oleh terdakwa NIKOLAUS LADI adalah melalui cara :1.

tertanggal 13 Desember 2013, adapun pembayaran atas penjualantanah tersebut dilakukan dengan perincian pembayaran pertama melaluitransfer pada Permata Bank syariah ke rekening atas nama NIKOLASLADE dengan nomor 4106836022 tanggal 3 Desember 2013 sedangkanpembayaran kedua dilakukan dengan menggunakan Bilyet Giro Nomor994527 tanggal 2 Desember 2013 yang diserahkan melalui PPAT/NotarisHengky Famdale SH, dan uang hasil pembayaran tanah tersebut telahhabis dipergunakan kembali oleh terdakwa ;Bahwa ahli dari PPATK

Melakukan transaksi dengan cara penyetoran atau penarikan tunaipada rekening bank.Lebih lanjut ahli PPATK Muhamad Novan, SH.MH. setelah di sajikanfaktafakta oleh penyidik berpendapat bahwa modus pencucian uangyang digunakan oleh terdakwa NIKOLAUS LADI adalah melalui cara :1.

YONGKI ALEXANDER als YONGKI dan saksi HARYANTO Bahwa terdakwa ELIESER SARAGIH PARDEDE memiliki peran sebagaiorang yang memperkenalkan saksi TEUKU NUR AZAN kepada saksiHENDRO RAMLI als YONGKI ALEXANDER als YONGKI dan SaksiHARYANTO, sedangkan saksi HENDRO RAMLI als YONGKI ALEXANDERals YONGKI bertugas menjadi perantara atau penghubung saksi HARYANTOdengan saksi TEUKU NUR AZAN, sementara Saksu H AGUS SALIM adalahorang yang membantu saksi HARYANTO dengan cara mengaku berupurapura melakukan pengecekkan ke PPATK

YONGKI ALEXANDER als YONGKI dan saksi HARYANTOBahwa terdakwa ELIESER SARAGIH PARDEDE memiliki peran sebagaiorang yang memperkenalkan saksi TEUKU NUR AZAN kepada saksiHENDRO RAMLI als YONGKI ALEXANDER als YONGKI dan SaksiHARYANTO, sedangkan saksi HENDRO RAMLI als YONGKI ALEXANDERals YONGKI bertugas menjadi perantara atau penghubung saksi HARYANTOdengan saksi TEUKU NUR AZAN, sementara Saksu H AGUS SALIM adalahorang yang membantu saksi HARYANTO dengan cara mengaku berupurapura melakukan pengecekkan ke PPATK

YONGKI ALEXANDER als YONGKI dan saksiHARYANTOBahwa terdakwa ELIESER SARAGIH PARDEDE memiliki peran sebagai orang yangmemperkenalkan saksi TEUKU NUR AZAN kepada saksi HENDRO RAMLI alsYONGKI ALEXANDER als YONGKI dan Saksi HARYANTO, sedangkan saksiHENDRO RAMLI als YONGKI ALEXANDER als YONGKI bertugas menjadiperantara atau penghubung saksi HARYANTO dengan saksi TEUKU NUR AZAN,sementara Saksu H AGUS SALIM adalah orang yang membantu saksi HARYANTOdengan cara mengaku berupurapura melakukan pengecekkan ke PPATK