Bahwa pada Tahun Anggaran 2008, Dinas Pertanahan KotaPangkalpinang berdasarkan Dokumen Pelaksanaan AnggaranSatuan Kerja Perangkat Daerah (DPASKPD) Nomor1.09.02.16.05.5.2, Bulan Maret Tahun 2008 mendapatkan alokasidana sebesar Rp. 10.125.000.000, (Sepuluh milyar seratus duapuluh lima juta rupiah) untuk Belanja Modal Pengadaan Lahanuntuk Peningkatan Sarana Prasarana Daerah yang bersumber dariAPBD Kota Pangkalpinang T.A. 2008;Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan pengadaan lahan untukPeningkatan Sarana Prasana

Bahwa pada Tahun Anggaran 2008, Dinas Pertanahan KotaPangkalpinang berdasarkan Dokumen Pelaksanaan AnggaranSatuan Kerja Perangkat Daerah (DPASKPD) Nomor1.09.02.16.05.5.2, Bulan Maret Tahun 2008 mendapatkan alokasidana sebesar Rp. 10.125.000.000, (sepuluh milyar seratus duapuluh lima juta rupiah) untuk Belanja Modal Pengadaan Lahanuntuk Peningkatan Sarana Prasarana Daerah yang bersumber dariAPBD Kota Pangkalpinang T.A. 2008; Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan pengadaan lahan untukPeningkatan Sarana Prasana

Bahwa pada Tahun Anggaran 2008, Dinas Pertanahan KotaPangkalpinang berdasarkan Dokumen Pelaksanaan AnggaranSatuan Kerja Perangkat Daerah (DPASKPD) Nomor1.09.02.16.05.5.2, Bulan Maret Tahun 2008 mendapatkan alokasidana sebesar Rp. 10.125.000.000, (Ssepuluh milyar seratus duapuluh lima juta rupiah) untuk Belanja Modal Pengadaan Lahanuntuk Peningkatan Sarana Prasarana Daerah yang bersumber dariAPBD Kota Pangkalpinang T.A. 2008; Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan pengadaan lahan untukPeningkatan Sarana Prasana

Bahwa pada Tahun Anggaran 2008, Dinas Pertanahan KotaPangkalpinang berdasarkan Dokumen Pelaksanaan AnggaranSatuan Kerja Perangkat Daerah (DPASKPD) Nomor1.09.02.16.05.5.2, Bulan Maret Tahun 2008 mendapatkan alokasidana sebesar Rp. 10.125.000.000, (Sepuluh milyar seratus duapuluh lima juta rupiah) untuk Belanja Modal Pengadaan Lahanuntuk Peningkatan Sarana Prasarana Daerah yang bersumber dariAPBD Kota Pangkalpinang T.A. 2008; Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan pengadaan lahan untukPeningkatan Sarana Prasana

;Bahwa, oleh karenanya segala bentuk aktifitas pembangunan in casupendirian pagar/tembok yang tidak tercantum dalam Siteplan dan PetaRencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Surabaya dilarang (tidak sah)dan tidak akan diterbitkan IMB, bahkan apabila bangunan tersebut ada akandibongkar oleh Pemerintah Kota Surabaya;Bahwa, lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 41 ayat (3) huruf e PeraturanDaerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2007 tentang Rencana Tata RuangWilayah (RTRW) Kota Surabaya, dijelaskan prasana

Pertanian (Perluasan Sawah Mendukung Tananman Pangan) Satuan KerjaDinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran2012, Kelompok Tani Hapakat Jaya, Desa Sarerangan, KecamatanTewah, Kabupaten Gunung Mas tidak dilaksanakan sesuai PedomanPengelolaan Dana Bantuan Sosial Tahun 2012, Pedoman TekhnisPerluasan Areal Tanaman Pangan (cetak sawah) dan PedomanPengelolaan Tugas Pembantuan Direktorat Jenderal Prasana dan SaranaPertanian Kementerian Pertanian Tahun 2012, Perjanjian Kerjasa SamaNomor

PertanggungJawabannya;Bahwa Dana Bantuan Sosial Kegiatan Perluasan Areal Pengelolaan LahanPertanian (Perluasan Sawah Mendukung Tananman Pangan) Satuan KerjaDinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran2012, Kelompok Tani Hapakat Jaya, Desa Sarerangan, KecamatanTewah, Kabupaten Gunung Mas tidak dilaksanakan sesuai PedomanPengelolaan Dana Bantuan Sosial Tahun 2012, Pedoman TekhnisPerluasan Areal Tanaman Pangan (cetak sawah) dan PedomanPengelolaan Tugas Pembantuan Direktorat Jenderal Prasana

;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memberikan kesempatan untuk bermain judiadalah setiap peran atau tindakan seseorang atau beberapa orang yang mengadakan permainan judi,serta menyediakan sarana dan prasana untuk bermain judi sehingga permainan judi tersebut bisadilakukan;Menimbang bahwa berdasarkan pasal 303 ayat (3) KUHP yang dikatakan permainan judiadalah tiaptiap permainan yang mendasarkan pada pengharapan buat menang, pada umumnyabergantung kepada untunguntungan saja dan juga kalau pengharapan

Bahwa dengan keterbatasan sarana prasana, juga keterbatasan Anggarandan Pendapatan Serta Belanja Daerah pada saat itu, sehingga PemerintahKabupaten Maluku Tenggara Barat membutuhkan bantuan pihak ketiga untukmelaksanakan Pekerjaan Peningkatan Jalan & Land Clearing Terminal PasarOmele, karena didesak oleh waktu yang mendesak guna mendukungkegiatan roda pemerintahan otonom di ibukota Saumlaki.3.

Bahwa dengan keterbatasan sarana prasana, juga keterbatasan Anggarandan Pendapatan Serta Belanja Daerah pada saat itu, sehingga PemerintahKabupaten Maluku Tenggara Barat membutuhkan bantuan pihak ketigauntuk melaksanakan Pekerjaan Peningkatan Jalan & Land ClearingTerminal Pasar Omele, karena didesak oleh waktu yang mendesak gunamendukung kegiatan roda pemerintahan otonom di ibukota Saumlaki;3.

Selaku pihak Pertama dan ReonaldParengkuan selaku Pihak Kedua yang mana pada pasal 2 berbunyibahwa, PIHAK PERTAMA memberikan pada PIHAK KEDUA danPIHAK KEDUA telah setuju untuk menerima dan memanfaatkandana penguatan modal Pemanfaatan dana bantuan sosial bantuanmodal usaha penggilingan padi (RMU) pada kelompok binaanKalvari Tounsaru tersebut sesuai dengan Rekapitulasi RencanaUsaha Kegiatan (RUK) terlampir.Jadi, pengadaan sarana dan prasana LM3 tersebut selain harus sesuaiRUK juga harus transparan,

Sehingga wargaBiduri dan warga yang tinggal di perumahan JACNIS.Bagian kanan Anak Sungai Batang Jirak pegambiran, menderita kerugianbendabenda akibat banjir.Pada tahun 2007, saya menjabat bagian Prasana Desa di Dinas PSDAProv.Sumbar.

, susah konsentrasi ;Bahwa Terdakwa sudah mengalami gejala lepas obat, dari hasilpemeriksaan WHO ASSIST V3, dengan skor 33 memenuhi bataspecandu karena batas normalnya di bawah 27 tahun ;Bahwa skor untuk amfetamin 38, batas normalnya 27, skor untukBenzodiazapin 35, batas normalnya 25 ;Bahwa jalan untuk menghilangkan atau mengurangi kecanduan adalahdengan cara terapi, yaitu assessment lanjutan, program detoksifikasi,wawancara motivasional, rehabilitasi rawat inap, psikoterapi/konselingdan sarana prasana

Putusan Nomor 419 PK/Pdt/2014oleh pemberi , Pekerjaan hanya pada tahap pemborongan termin dengan harga realisasi proyek sebesar Rp6,720,953,000,00 ...dst";Bahwa atas dalil Penggugat sebagaimana point Nomor 9 Penggugattelah mengakui pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penggugat adalahmelaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan dari pemberi pekerjaanyaitu Departemen Pemukiman dan Prasana Wilayah Direktorat JendralSumber Daya Air Direktorat Sumber Daya Air Wilayah Tengah.

Sarana dan prasana kolam untuk latihnan renang yang tidakmemenuhi standar kelayakan karena airnya keruh danberlumpur.b. Pengamana baik personil dan juga materiel tidak memenuhistandar minimal yang harus dilakukan setiap kegiatan.c.

Sarana dan prasana kolam untuk latihan renang yang tidakmemenuhi standar kelayakan karena airnya keruh danberlumpur.b. Pengamana baik personil dan juga materiel tidak memenuhistandar minimal yang harus dilakukan setiap kegiatan.c.

Bahwa benar sebagaimana yang dimaksud dalamPasal 11 Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak)Nomor : 42/DPA/MY/KPA/2008 tertanggal 10Desember 2008, ditegaskan dalam pelaksanaanKegiatan Pembangunan Sarana dan Prasana diKawasan Terpadu Lumban Pea tersebut, DinasTata Ruang dan Permukiman Kabupaten TobaSamosir berkewajiban menganggarkan dana ataumenyediakan anggaran dana APBD dalam Tahun2008 sebesar Rp.13.127.700.000, terbilang (tigabelas milliar seratus dua puluh tujuh tujuh ratus riburupiah), dalam Tahun

tertanggal 10 Desember 2008 dan diketahui oleh TergugatIl selaku Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman PemerintahKabupaten Toba Samosir, sebagai dasar dimulainya PekerjaanPembangunan Sarana dan Prasarana di Kawasan TerpaduLumban Pea Desa Tambunan Kecamatan Balige tersebut yangakan dilakukan oleh Penggugat;Bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 SuratPerjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 42/DPA/MY/KPA/2008tertanggal 10 Desember 2008, ditegaskan dalam pelaksanaanKegiatan Pembangunan Sarana dan Prasana

terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki ataumenyimpan baik dari Menteri Kesehatan atau pejabat berwenang lainnya perihal izin untuk memilikiatau menyimpan narkotika jenis ganja tersebut, maka terhadapa barang bukti tersebut akanditentukan sebagaimana amar putusan dibawah ini.Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) Unit sepeda motor Supra X BL4185 ZN, Nomor Rangka : MH11JB91137K05468, Nomor Mesin : JB91E1954547, Warna hitam lesputih dan oleh karena barang bukti tersebut adalah sarana prasana

disamping mengurus persertipikatan dan permohonan hak atas tanahhingga diterbitkannya keempat Sertipikat Hak Guna Bangunan yang diuraikan dalamposita poin 5S di atas, terhitung sejak tahun 1991 Penggugat juga mengurus Ijinijin/Rekomendasi yang diperlukan untuk keperluan pembangunan usaha Jasa Akomodasidan Rekreasi Pulau Sangiang tersebut ke Instansi terkait sesuai dengan prosedur danketentuan hukum yang berlaku;Bahwa terhitung dari sejak tahun 1995, Penggugat telah mulai melakukanpembangunan sarana dan prasana

Peristirahatan, (5)Membuat dan membangun tanggultanggul penahan Rob (Gelombang Air Pasang Laut)di bagian Utara Pulau Sangiang, dan (6) Membuat kolam pemandian alam;Bahwa akibat terjadinya Krisis Moneter (Krismon) yang melanda Indonesiapada tahun 97 98, dan adanya perselisihan internal para pemegang saham, sertadipermasalahkannya pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Penggugat di PulauSangiang dengan tuduhan Pengrusakan Lingkungan Hidup (vide Perkara No. 158/Pid.B/2005/PN.Srg) maka pembangunan sarana dan prasana

Saksi ARISTON DAVID BUULOLO, ST, menerangkan :Bahwa pekerjaan saksi saat sekarang ini adalah sebagai Konsultan diDinas Pertanian Kabupaten Nias sejak September 2018;Bahwa saksi pernah bekerja di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Niassejak Juni tahun 2015 sampai dengan Desember 2017 dengan jabatanHalaman 64 dari 226Putusan Nomor 28/Pid.SusTPK/2019/PN Mdnsebagai Tenaga Teknis sesuai dengan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Sarana dan Prasana Dinas PendidikanKab. Nias.

Nias, yanganggarannya bersumber dari DAK TA.2016, namun untuk kebenaranproses pelaksanaan pembangunan dilapangan mulai dari progrespekerjaan dan dokumen terkait pengajuan pembayaran yang lebihmengetahui adalah Kepala Bidang Sarana dan prasana selaku KuasaPengguna Anggaran atau Pejabat Pembuat Komitmen sesuai denganTugas dan tanggungjawabnya;Bahwa secara teknis yang melakukan verifikasi atas dokumenpembayaran pada pelaksanaan pembangunan Ruang kelas baru di SDNegeri 078441 Ladea Orahua Kab.

Dinas Pendidikan Kabupaten NiasTA.2016; Bahwa saksi sama sekali belum pernah melakukan monitoring ataspelaksanaan pekerjaan tersebut karena yang melakukan monitoring ataspelaksanaan pekerjaan tersebut menjadi tugas dan tanggungjawabKepala Bidang Sarana dan prasana Dinas Pendidikan Kabupaten Niasdengan memberdayakan Tenaga Teknik Non PNS a.n.

Rekomendasi penarikan dana Tahap ke II (Kedua) 40% dengan nilaisebesar Rp. 173.750.000. pada pekerjaan pembangunan ruang kelasbaru SDN 078441 Ladea Orahua, yang dikeluarkan oleh DinasPendidikan Kab.Nias, sesuai dengan Rekomendasi Nomor642.2/2516SP/2016 tanggal 15 Desember 2016 yang ditandatanganioleh Kepala Bidang sarana dan prasana Dinas pendidikan KabupatenNias selaku Kuasa Pengguna Anggaran a.n. MISRIN LAWOLO, ST.b.

Rekomendasi penarikan dana Tahap ke III (Ketiga) 20% dengan nilaisebesar Rp. 86.875.000. pada pekerjaan pembangunan ruang kelasbaru SDN 078441 Ladea Orahua, yang dikeluarkan oleh DinasPendidikan Kab.Nias, sesuai dengan Rekomendasi Nomor642.2/2855SP/2016 tanggal 28 Desember 2016 yang ditandatanganioleh Kepala Bidang sarana dan prasana Dinas pendidikan KabupatenNias selaku Kuasa Pengguna Anggaran a.n. MISRIN LAWOLO, ST.

eksekusi olehTerlawan yang sebelumnya sebagai Penggugat Intervensi dalamPerkara No : 02 / Pdt.G / 1996 tanggal 9 Juli 1996, padahal Pelawantidak pernah dilibatkan sebagai pihak dalam perkara tersebut, sehinggaPelawan merasa kepentingan dan hak pelawan dirugikan ataspermohonan eksekusi oleh Terlawan tersebut; Bahwa Pemerintah Kabupaten Banggai dalam rangka peningkatanHalaman 3 dari 19 Putusan Nomor 55/PDT/2017/PT PALkualitas dan kuantitas pelayanan kepada masyarakat melaksanakanpembangunan sarana dan prasana

Lintas Sumatera KM 4 PulauPunjung di belakang DPRD bekas kebun P3RSB Sungai Kambut ;Bahwa menurut saksi dilihat dari sisi tata ruang lokasi tersebut adalah lokasi yang mudahdiakses dan strategis dan terjangkau oleh masyarakat dan sasaran dari pelayanan RSUDtersebut juga berasal dari daerah Muaro Bungo dan Teluk Kuantan ; Dengan usulan seluas 20 Ha yang dilengkapi dengan sarana dan prasana yang memadai,tetapi karena dana terbatas, maka luas tanah yang dibebaskan disesuaikan dengankebutuhan bangunan

Denganusulan seluas 20 Ha yang dilengkapi dengan sarana dan prasana yang memadai, tetapikarena terbatas, disesuai dengan kebutuhan bangunan utama yaitu seluas + 6 Ha.Kemudian pada tanggal 12 Nopember 2009 dilakukan rapat untuk ganti rugi dengan inti :pemilik tanah tersebut adalah Suriati, Syafarudin dan Maulana Hadi (bersertifikat Hakmilik dalam proses jual beli). Untuk menetapkan harga ganti rugi tersebut harus memakaitenaga konsultan yaitu PT.

Duta Graha Indah Tbk AnakNagari.JO melaksanakan pekerjaan kegiatan peningkatan sarana dan prasana RSUDSungai Dareh Kabupaten Dharmasraya Pekerjaan Kontruksi Fisik Tahap I; Bahwa dasar PT. Duta Graha Indah Tbk Anak Nagari.JO melaksanakan pekerjaan adalahberdasarkan Kontrak Nomor : 1350/KontrakAPBN/XI/RSUD2009 tanggal 17 Nopember2009 dengan nilai kontrak Rp. 19.011.000.000. (sembilan belas milyar sebelas jutarupiah )yang ditanda tangani oleh Kuasa JO PT.

Duta Graha Indahdengan Kuasa Pengguna Anggaran peningkatan sarana dan prasana RSUD Sungai Darehatasnama Dra. Hj. Priyetti dan pekerjaan tersebut dilaksanakan tertanggal 17 NopemberBahwa Berita Acara Penyerahaan lapangan dari Kuasa Pengguna Anggaran peningkatansarana dan prasana RSUD Sungai Dareh kepada PT.

Duta Graha Indah Tbk Anak Nagaridengan pekerjaan kegiatan peningkatan sarana dan prasana RSUD Sungai DarehKabupaten Dharmasraya Pekerjaan Kontruksi Fisik Tahap I ada dibuat yaitu tanggal 17Nopember 2009;Bahwa kondisi awal tanah yang akan dikerjakan oleh PT.

Bahwa sudah jelas Penggugatlah yang menyediakan segala sarana prasana untuk kegiatanusaha CV. Samate Suryatama demi kelancaran dan berkembangnya CV.Samate Suryatama.. Bahwa Penggugat berusaha semaksimal mungkin bagaimana agar CV.

Perbuatan tersebut melanggar Pasal 66 ayat(7) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang PengadaanBarang dan Jasa Pemerintah yang mengatur penyusunan HPSdikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapatdipertanggung jawabkan.2) Pada bulan November 2011 bertempat di Kantor BAPPEDAKabupaten Mukomuko, saksi HERLIAN SALEH memerintahkansaksi WENI JARO selaku Kepala Bidang Fisik dan Prasana padaBAPPEDA Kabupaten Mukomuko untuk mencari penyedia barangguna melaksanakan kegiatan Belanja Modal

Perbuatan tersebut tidak sesuai ketentuanPasal66 ayat (7)Peraturan PresidenNomor 54 Tahun 2010 tentang PengadaanBarang dan Jasa Pemerintah yang mengatur penyusunan HPSdikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapatdipertanggung jawabkan.Pada bulan November 2011 bertempat di Kantor BAPPEDAKabupaten Mukomuko, saksi HERLIAN SALEH memerintahkansaksi WENI JARO selaku Kepala Bidang Fisik dan Prasana padaBAPPEDA Kabupaten Mukomuko untuk mencari penyedia barangguna melaksanakan kegiatan Belanja

Pertanian Pengadaan Peralatan Kerja Zoniped dan PengadaanBahan Pembuatan Tortila tersebutBahwa anggaran biaya pengadaan alat pengolahan hasil pertaniantersebut dilakukan dengan cara memasukan daftar barang peralatanpembuat makanan ringan Tortila yang tertera dalam kwitansi atau Notapembelian Peralatan Pembuatan Produk Makanan Ringan Tortila yangdiserahkan oleh Saksi BADRI RUSLI.Bahwa saksi HERLIAN SALEH selaku Kepala BAPPEDA KabupatenMukomuko memerintahkan saksi WENI JARO selaku Kepala Bidang Fisikdan Prasana

Pengadaan Bahan Untuk Pembuat Tortila sebesar Rp.50.450.000, (limapuluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).Menimbang, bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut saksiHERLIAN SALEH memerintahkan saksi WENI JARO selaku Kepala BidangFisik dan Prasana pada BAPPEDA Kabupaten Mukomuko untuk mencaripenyedia barang guna melaksanakan kegiatan Belanja Modal Pengadaan AlatPengolahan Hasil Pertanian Pengadaan Peralatan Kerja Zoniped danPengadaan Bahan Pembuatan Tortila.Menimbang, bahwa Selanjutnya saksi

PinrangTotal 698.400.000,00 Bahwa kegiatan kegiatan yang dilaksanakan pada SMK N 4Pinrang yang dibiayai oleh Dana BOS Tahun Anggaran 2015, sepertiberikut :o Pembelian ATK berupa alat tulis kantorHalaman 9 dari 90 halaman Putusan Nomor 10/PID.TPK/2019/PT MKS.o Pelaksanaan Ulangan/ kurikulum untuk semester yakniperiode Januari s/d Juni untuk semester dan untuksemester Il.o Kegiatan ekstrakulikuler/Kegiatan lomba untuk semester IIo Pengembangan Sekolah SMK Rujukan untuk semester IIo Pengadaan Sarana Prasana

Pinrang4 2410 5302/BOS Jul Des 2015/ 30.600.000,002015 SMK N 4 PinrangTotal 698.400.000,00 Bahwa kegiatan kegiatan yang dilaksanakan pada SMK N 4Pinrang yang dibiayai oleh Dana BOS Tahun Anggaran 2015, sepertiberikut :o Pembelian ATK berupaalat tulis kantoro Pelaksanaan Ulangan/kurikulum untuk semester yakni periodeJanuari s/d Juni untuk semester dan untuk semester Il.o Kegiatan ekstrakulikuler/Kegiatan lomba untuk semester Ilo Pengembangan Sekolah SMK Rujukan untuk semester Il :o Pengadaan Sarana Prasana

Nusa Persada Terhadap KSPP Dengan PerumPerumnas Cabang III Di Lokasi Perum Perumnas Klender Jakarta Timur (MalakaCountry Estate) Tahun 1990 tertanggal 20 Nopember 2005, seluas +12.307,5 M2merupakan tanah milik Perum Perumnas, sedangkan yang murni dibangun saranaHal. 25 Putusan No. 333/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Tim.26dan prasaran oleh Penggugat hanyalah seluas 39.773 M2, menurut hemat Majelistidaklah menjadi masalah berapa luas tanah yang akan dijadikan oleh Penggugatsebagai sarana dan prasana, karena mengenai