No. 89/C/PK/PJK/2008Denda Administrasi Pungutan Ekspor : Rp. 54.072.673, (limapuluh empat juta tujuh puluh dua ribu enam ratus tujuh puluhtiga ribu rupiah).Tentang : 1) Surat Penolakan Surat Keberatan;2) Surat Penetapan Sanksi Administrasi;Bahwa sesuai dengan Surat Edaran dari Departemen KeuanganRepublik Indonesia No.

SE10/BC/2006 tanggal 10 Februari 2006 tentangPenetapan Tarif Pungutan Ekspor Atas Batubara;Butir 6 : Terhadap Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang telahdidaftarkan sejak tanggal 11 Oktober 2005 apabila :a. Berada di Kantor Wilayah agar dilakukan pemeriksaan oleh KantorWilayah dan apabila terdapat kekurangan pembayaran pungutan eksporagar memberitahukan kepada Kantor Pelayanan tempat PEB didaftarkanuntuk dibuatkan Surat Tagihan ataub.

Indonesia Pratama mengenai : Permohonan Keberatan untukDenda Administrasi Atas Keterlambatan Pembayaran Pungutan Ekspordan Surat Penetapan Sanksi Administrasi No. 045/IPBC/VIII/2006tanggal 10 Agustus 2006;Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 89/C/PK/PJK/20089. Surat dari Kantor Pelayanan Bea Cukai Balikpapan mengenai : SuratKeberatan Denda Administrasi Pungutan Ekspor a.n. PT. IndonesiaPratama No. S914/WBC.10/KP.03/2006 tanggal 24 Agustus 2006;10.Surat PT.

Indonesia Pratama mengenai : Permohonan Keberatan untukDenda Administrasi Atas Keterlambatan Pembayaran Pungutan Ekspordan Surat Penetapan Sanksi Administrasi No. 048/IPBC/VIII/2006tanggal 24 Agustus 2006;11.Surat dari Kantor Pelayanan Bea Cukai Balikpapan mengenaiKeberatan Atas Denda Administrasi No. 946/WBC.10/KP.03/2006 tanggal5 September 2006;12.Surat dari Kantor Pelayanan Bea Cukai Balikpapan mengenai : DendaAdministrasi Pungutan Ekspor No.

S396/MK.10/2006 tanggal 13 September2006 kepada Dirjen Bea Cukai agar tidak melakukan pungutan eksporbatubara;15.Surat Dirjen Edaran Bea Cukai No. SE28/BC/2006 tanggal 13September 2006 yang menyatakan bahwa terhadap ekspor batubaratidak dilakukan pungutan ekspor;Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak Jakarta No.

Bahwa pada saat pembentukan OJK pada tahun 2014,diberlakukanlah adanya Pungutan sebagaimana dimaksud dalamPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33, TambahanLembaran Negara Nomor 5504) jo.

Bahwa dalam rangka memenuhi amanah Pasal 37 ayat (6)UndangUndang OJK tersebut diatas, Pemerintah telah menerbitkanPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014Tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnyadisebut PP Pungutan);5.

:(1)OJK mengenakan Pungutan kepada Pihak;(2)Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wayibmembayar Pungutan yang dikenakan OJK;Pasal 5 ayat (1) berbunyi:(1) Jenis Pungutan yang berlaku pada OJK meliputi:a. biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran,pengesahan, dan penelaahan atas rencana aksi korporasi;danb. biaya tahunan dalam rangka pengaturan,pengawasan, pemeriksaa, dan penelitian;6.

Bahwa sebagai amanah PP Pungutan tersebut, Tergugattelah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor3/POJK.02/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan olehOtoritas Jasa Keuangan sebagaimana terakhir telah diubah denganPeraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.02/2018 tentangPerubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor3/POJK.02/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan olehOtoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut dengan POJKPungutan);9.

Bahwa dapat kami informasikan, berdasarkan hasilpenelaahan Tergugat, Penggugat masin mempunyai tunggakanHalaman 42 dari 88 halaman Putusan Nomor 56/G/2020/PTUN.JKT.pungutan, yaitu tunggakan pungutan Tahun 2014 sampai dengantahun 2018;6. Bahwa Pasal 9 ayat (2) POJK Pungutan telah menyatakan:Pembayaran pungutan dilakukan paling lambat tanggal 15 Juniuntuk pembayaran atas kewajiban periode satu tahun, yaitu mulaitanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.7.

Sehinggga Bupati Ngawi memberikan ijin/rekomendasi atas Pungutan/luran Insidental di Sekolah Menengah Atas Negeri2 Ngawi dengan Surat Nomor : 420/10.93/404.023/2009, tanggal 29 Januari2009.

Namun atas kebijakan Terdakwa selaku Kepala Sekolah Menengah AtasNegeri 2 Ngawi, pihak Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Ngawi telahmelaksanakan terlebih dahulu Pungutan/luran Insidental tersebut sejak bulanSeptember 2008 sebelum ijin/rekomendasi atas Pungutan/luran Insidentaldisetujui oleh Bupati Ngawi;Bahwa pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru (PSB) Tahun Ajaran2008/2009 di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Ngawi dan pelaksanaanKegiatan Belajar Mengajar (KBM) Tahun Ajaran 2008/2009 tentang adanyaHal. 7

No. 465 K/PID.SUS/201 1Pungutan/luran Insidental sebelum adanya ijin/rekomendasi atas pungutan/iuran insidental tersebut disetujui oleh Bupati Ngawi guna memenuhi kebijakanTerdakwa sebagai Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Ngawi.

Sehinggga Bupati Ngawi memberikan ijin/rekomendasi atas Pungutan/luran Insidental di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Ngawi dengan SuratNomor : 420/10.93/404.023/2009, tanggal 29 Januari 2009.

Dan perbuatan Terdakwa tersebut sangatmembebani orang tua siswa yang telah diterima sebagai siswa di SekolahMenengah Atas Negeri 2 Ngawi karena dengan keterpaksaan, orang tua siswaharus mengeluarkan biaya atas Pungutan/luran Insidental sebelum adanya ijin/rekomendasi atas pungutan/luran Insidental tersebut disetujui oleh Bupati Ngawiguna memenuhi kebijakan terdakwa sebagai Kepala Sekolah Menengah AtasNegeri 2 Ngawi.

1. Menyatakan Para Terdakwa Rusman, dkk telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pungutan liar ditempat umum tanpa izin"
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa berupa denda masing-masing sejumlah Rp. 19.000,- (sembilan belas ribu rupiah).
3. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Bahwa saksi pernah mendengar informasi dari guruguru yangmenyatakan ada dugaan pungutan yang terjadi di Sekolah SMK N 1Bintan Timur Kab.Bintan. Bahwa pungutan liar tersebut terkait dengan biaya untuk acaraperpisahan murid/ siswa.

dicicil.Bahwa anak kelas XI diundang datang kemudian disampaikan oleh pihaksekolah ada pungutan sebesar Rp 50.000 per orang para peserta didik.Bahwa terhadap dana sebesar Rp 869.000 untuk biaya Simulasi UNBK,UKK, Perpisahan, Map ljazah, Pas foto dibebankan untuk dibayar olehpeserta didik/wali adalah merupakan pungutan karena jumlah besaranuangnya sudah ditentukan.Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya.Saksi TRI WAHYUNINGRUM.Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa SYOFRANITA.

(satu juta rupiah).Bahwa selanjutnya saksi juga menggunakan dana pungutan yangdiambil dari Siswa / Siswi untuk kepentingan pribadi yakni sebesar Rp.1000.000, ( satu juta rupiah).Halaman 37 dari 115 Halaman Putusan No. 14/Pid.Sus / TPK/2018/PN.TpgBahwa dari hasil pungutan uang yang dimintakan sebesarRp.10.400.000.

) tersebut.Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Sekolah pada saat adanya iuran /pungutan tersebut adalah saksi MUNGIN PRIBADI.

1 Kabupaten BintanTimur terkait dengan pungutan atau iuran kepada siswa kelas XII tahunajaran 2016/2017.Bahwa pertanggungjawaban iuran/pungutan kepada siswa kelas XIlSMK Negeri 1 Bintan sebesar Rp. 869,000. perorang dari siswa kelasXIl tahun ajaran 2016/2017, dan objek pemeriksaan lain yang adakaitannya dengan iuran/pungutan kepada siswa kelas XII SMK Negeri 1Bintan sebesar Rp. 869.000, ( delapan ratus enam puluh Sembilan riburupiah)..Bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh terdakwa MUNGIN PRIBADIterhadap

pada hari senin tanggal 25 Nopember 2019 sekitarpukul 09.00 Wib, di Jalan Cimanuk tepatnya di lampu merah daerahMaktal telah mengamankan terdakwa;Bahwa benar saksi mengamankan terdakwa berdasarkan keterangan darilaporan masyarakat yang terganggu dengan adanya calo penumpangyang meminta uang yang terjadi di daerah tersebut ;Bahwa benar pada saat saksi mengamankan terdakwa dan ditanya olehsaksi terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;Bahwa terdakwa sewaktu ditanya telah menjalankan pungutan

liar tersebutsewaktu tidak menjadi sopir;Bahwa benar terdakwa memungut biaya untuk menaikan penumpangtersebut kendaraan tersebut sebesar Rp2.000,00 ;Bahwa benar menurut keterangan terdakwa penghasilan dari pungutan liartersebut mendapatkan uang sebesar antara Rp25.000,00 (dua puluh limaribuah) dan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) perharinya;Selanjutnya Hakim memperlihatkan barang bukti berupa uang sebesarRp4.000,00 (empat ribu rupiah) pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);Terhadap barang bukti

pada hari senin tanggal 25 Nopember 2019 sekitarpukul 09.00 Wib, di Jalan Cimanuk tepatnya di lampu merah daerahMaktal telah mengamankan terdakwa;Bahwa benar saksi mengamankan terdakwa berdasarkan keterangan darilaporan masyarakat yang terganggu dengan adanya calo penumpangyang meminta uang yang terjadi di daerah tersebut ;Bahwa benar pada saat saksi mengamankan terdakwa dan ditanya olehsaksi terdakwa tidak mempunyali ijin dari pihak yang berwenang;Bahwa terdakwa sewaktu ditanya telah menjalankan pungutan

laporanmasyarakat yang terganggu dengan adanya calo penumpang yangmenggangu ketertiban umum ;Bahwa benar pada saat diamankan terdakwa dan ditanya oleh PetugasKepolisian, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;Bahwa terdakwa sewaktu ditanya telah menjalankan calo penumpangtersebut setelah tidak menjadi sopir;Bahwa benar terdakwa memungut biaya untuk menaikan penumpang kekendaraan tersebut sebesar Rp2.000,00 dan kadangkadang tidak adayang memberi;Bahwa benar terdakwa penghasilan dari pungutan

ada dilakukan pungutan lainnya diluar PNBP tetapiuntuk PPAT ada dilakukan pungutan yaitu pungutan dana taktis dan pungutanfee.

Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu sejak kapan pungutan tersebut mulaidilakukan tetapi sejak Saksi ditempatkan pada bagian loket pada bulan april2016 barulah Saksi tahu ada dilakukan pungutan dana taktis dan dana feepada kantor BPN Kota Sorong.

umum tidak ada dilakukan pungutan lainnya diluar PNBP tetapiuntuk PPAT ada dilakukan pungutan yaitu pungutan dana taktis dari PPAT.Bahwa Saksi menerangkanmengetahui adanya pungutan dana taktis dariPPAT dikantor BPN Kota Sorong yaitu sejak tahun 2016 yang disetor kepadaTerdakwa Niken Nurhalida Rahmadanti selaku Bendahara Penerima KantorBPN Kota Sorong.

Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu berapa yang dibayarkan pemohonkarena yang lebih tahu adalah bendahara Terdakwa Niken NurhalidaRahmadanti.Halaman 44 dari 104 Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/2019/PN Mnk Bahwa Saksi menerangkan pungutan yang dilakukan kepada masyarakatumum tidak ada dilakukan pungutan diluar PNBP akan tetapi untuk PPAT adadilakukan pungutan yaitu pungutan dana taktis.

umum tidak ada dilakukan pungutan lainnya diluar PNBP tetapiuntuk PPAT ada dilakukan pungutan yaitu pungutan dana taktis dari PPAT.

Hal initentunya menimbulkan adanya ketidakadilan bagi pelakuusaha bidang pertambangan pemegang ippkh tersebutdalam melaksanakan kegiatan usahanya. adanya dampakberupa tambahan beban secara ekonomis terhadapadanya pengenaan pungutan PNBP yang merupakanpungutan imajiner dan liar serta multi pungutan (dalam halmana sebidang tanah atau obyek yang sama tidak bolehdikenakan pungutan lebih dari satu pungutan/berkalikali) yang secara hierarki tidak pernah diatur dan tidak pernahdirekognisi serta bertentangan

Hal initentunya menimbulkan adanya ketidakadilan bagi pelakuusaha bidang pertambangan pemegang IPPKH tersebutdalam melaksanakan kegiatan usahanya. adanya dampakberupa tambahan beban secara ekonomis terhadapadanya pengenaan pungutan PNBP yang merupakanpungutan imajiner dan liar serta multi pungutan (dalam halmana sebidang tanah atau obyek yang sama tidak bolehdikenakan pungutan lebih dari satu pungutan/berkalikali) yang secara hierarki tidak pernah diatur dan tidak pernahdirekognisi serta bertentangan

Adanya dampakberupa tambahan beban secara ekonomis terhadapadanya pengenaan pungutan pnbp yang merupakanpungutan imajiner dan liar serta multi pungutan (dalam halmana sebidang tanah atau obyek yang sama tidak bolehdikenakan pungutan lebih dari satu pungutan/berkalikali) yang secara hierarki tidak pernah diatur dan tidak pernahdirekognisi serta bertentangan dengan ketentuan Pasal 45ayat (1) dan ayat (3) UU Nomor 41 Tahun 1999 bagipara pelaku usaha bidang pertambangan pemegangIPPKH tentunya mengakibatkan

Putusan Nomor 31 P/HUM/2017Dasar argumentasi atas Multi Pungutan dijabarkansebagai berikut:MULTI PUNGUTAN TERHADAP SATU OBJEK (LAHAN)YANG SAMA UNTUK INDUSTRI PERTAMBANGANPEMEGANG IPPKH No.

Pada kenyataannya, konsekuensidari adanya pengenaan pungutan PNBP yang merupakanpungutan imajiner dan liar serta multi pungutan yangHalaman 115 dari 185 halaman.

Bahwa berdasarkan perda Nomor 6 tahun 2006 sebelum melakukan pemotongan /pungutan sebesar 3% terhadap warga yang menerima ganti rugi lahan yang terkena jalantol ruas Kertosono Mojokerto harus dituangkan dalam Peraturan Desa (PERDES) danuang yang terkumpul dari pemotongan / pungutan sebesar 3% terhadap warga yangmenerima uang ganti rugi jalan tol Kertosono Mojokerto persetujuan dari BPD untukpenggunaannya yang harus diperuntukan untuk pembangunan dan tidak dibenarkandipergunakan untuk kepentingan

Saksi FAHRUDIN WIDODO, SH.MM,Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikanketerangan.Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluargadengan terdakwa.Bahwa benar saksi mengerti sehubungan dengan adanya pungutan dalam pemberianganti rugi kepada warga penerima ganti rugi untuk jalan tol Kertosono Mojokertodengan cara melakukan pungutan bagi Masyarakat penerima ganti rugi sebesar 3 %pada tahun 2008 / 2009 di Desa Pucangsimo, Kecamatan Bandar

SaksiSUEB;Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikanketerangan.Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga denganterdakwa.Bahwa benar saksi mengerti sehubungan dengan adanya pungutan dalam pemberianganti rugi kepada warga penerima ganti rugi untuk jalan tol Kertosono Mojokertodengan cara melakukan pungutan bagi Masyarakat penerima ganti rugi sebesar 3 %(tiga persen) pada tahun 2008 / 2009 di Desa Pucangsimo, Kecamatan Bandarkedungmulyo

sebesar 3 % (tiga persen)namun saksi tidak membayar pungutan tersebut.Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya..

sebesar 3 % (tiga persen)namun saksi tidak mau membayar pungutan tersebut.

Membebaskan pungutan bagi selurun peserta didik SD/SDLB Negeri danSMP/SMPLB/SDSMP Satap/SMPT Negeri terhadap biaya OperasiSekolah;2. Membebaskan pungutan seluruh peserta didik miskin dari seluruh pungutandalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta;3. Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi peserta didik di sekolahswasta.

Putusan Nomor 11/Pid.SusTPK/2017/PNTteHal. 14 dari...Bahwa ahli menerangkan Dinas Pendidikan, Kebudayaan, dan Pariwisata Kab.Kepulauan Sula pernah mengedarkan Surat Edaran Nomor005/02/DIKBUDPARKS/IV/2017 tanggal 22 Februari 2017 ke sekolahsekolahtentang larangan melakukan pungutan dalam bentuk apapun termasukpungutan pengambilan ijazah.Bahwa ahli menerangkan pungutan terhadap kegiatan apapun disekolah tidakdiperbolehkan.Bahwa tidak ada aturan atau regulasi yang mengatur mengenai pungutan liaryang

Membebaskan pungutan bagi seluruh peserta didik SD/SDLB Negeri danSMP/SMPLB/SDSMP Satap/SMPT Negeri terhadap biaya OperasiSekolah;2. Membebaskan pungutan selurun peserta didik miskin dari seluruhpungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta;3.

dan Sumbangan Biaya Pendidikan padasatuan Pendidikan Dasar pada Pasal 11 disebutkan, pungutan tidak boleh :a.

KepulauanSula bahwa sebelum Dana Bantuan Operasional Sekolah cair, mereka selalumelakukan sosialisasi kepada sekolahsekolah tentang penggunaannyasekaligus melakukan sosialisasi tentang larangan pungutan di sekolah dalambentuk apapun.

Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo Nomor : 13/PNDP/IV/2008 tentang Penetapan Daftar Nama Peserta Tata Laksana Pertanahan Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2008 ; Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : 17/PNDP/IV/2008 tentang Penetapan Lokasi Desa Kelurahan Pelaksanaan Kegiatan Proyek Program Pengelolaan Pertanahan Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2008 ; Surat pemberitahuan dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo bahwa prona tidak ada pungutan

Dahriah, memberikan keterangan dibawah sumpah;Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena masalah pungutan dalam ProyekProgram Pengelolaan Pertanahan (PRONA) tahun 2008 di Desa Sogi ;Bahwa pada saat itu yang menjadi ketua BPD adalah saksi Ruslan Angka ;Bahwa saksi ikut mendaftarkan tanah ;Bahwa sertifikat belum saksi terima karena saksi belum membayar BPHTB di BPN sehinggasertifikat masih di BPN ;Bahwa program sertifikat tersebut ada penarikan pungutan sebesar Rp 350.000, ;Bahwa pungutan dana

Prona dandisebutkan pungutan sebesar Rp 350.000, ;Bahwa Peraturan Desa Sogi Nomor 2 Tahun 2007 menjadi dasar pungutan pelaksanaanProna tahun 2008 karena sampai saat ini belum ada Peraturan Desa lainnya yang mengaturpungutan di Desa Sogi ;Bahwa pungutan sebesar Rp 350.000, merupakan hasil kesepakatan dan tidak ada yangkeberatan ;Bahwa yang menunjuk Kepala Dusun menerima pembayaran adalah hasil rapat danTerdakwa yang memimpin rapatnya ;Bahwa terhadap masyarakat yang tidak membayar Terdakwa tetap membuatkan

Bahwa untuk kelancaran proses terbitnya sertifikat Prona tersebutmaka Terdakwa melalui persetujuan bersama dalam musyawarah desa mengambil kebijakan untukmelakukan pungutan Prona sebesar Rp 350.000, (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per sertifikatdimana besarnya pungutan tersebut telah pula dilegitimasi dalam Peraturan Desa Sogi Nomor 2Tahun 2007 Tentang Jenis dan Besarnya Pungutan Desa.Menimbang bahwa kemudian mengenai sifat melawan hukum, M Sudrajat Bassar (1984 :5) mengemukakan pendapatnya yaitu

Bakri (Kepala Dusun Watankalola) yang ditunjuk sebagai Panitia Prona Desa Sogi dimanamasyarakat secara psikis tidak berkeberatan karena sebagian besar masyarakat sudah mengetahuiadanya pungutan tersebut sebab selain sudah dimusyawarahkan, pungutan tersebut sudahdiumumkan di masjidmasjid sehingga dengan membayar pungutan tersebut masyarakat memilikiharapan akan kelancaran segera terbitnya Sertifikat Hak Milik sehingga masyarakat akan segeramenikmati manfaat dari terbitnya Sertifikat Hak Milik tersebut.Menimbang

Prona tahun 2008 diDesa Sogi berasal dari uang pungutan yang sudah disepakati bersama oleh masyarakat Desa Sogidalam rapat musyawarah Desa tanggal 30 April 2008 dan atas pungutan Program Prona tersebuttelah diatur dalam Peraturan Desa Sogi Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Jenis Pungutan Di desa Sogisehingga dengan demikian dengan adanya 2 (dua) alasan hukum tersebut menurut majelis telahmenghapuskan sifat melawan hukum terhadap adanya pungutan atas program Prona di Desa SogiTahun 2008.Menimbang bahwa

PUTERA BATU MULIA KALIMANTAN yang digunakan sebagai acuan total retase pembayaran pungutan portal lintas jalan Desa Sungai Baru Asam Asam , Kecamatan Jorong kab.

Tanah Laut Periode April 2014 s/d Maret 2015.142. 5 (lima) lembar Peraturan desa simpang empat sungai baru Nomor 2 tahun 2014 tentang Pungutan desa yang di tetapkan di Simpang Empat sungai Baru pada tanggal 27 Maret 2014 di tanda tangani oleh kepala desa simpang empat sungai baru HUSNI FIRDAUS dan di undangkan di Pelaihari pada tanggal 06 Agustus 2014 yang di tanda tangani oleh sekertaris daerah Kabupaten tanah laut H.ABDULLAH.143. 3 (tiga) lembar surat keputusan Badan Permusyawarataan Desa, Desa

di tetapkan di Simpang Empat sungai Baru pada tanggal 26 Maret 2014 yang di tanda tangani oleh Kepala Desa Simpang Empat Sungai Baru HUSNI FIDAUS.147. 1 (satu) lembar Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Dengan Pemerintah Desa Simpang Empat Sungai Baru di Simpang Empat Sungai Baru tanggal 23 Februari 2015 di setujui oleh Ketua BPD ISPUL HAMID dan kepala desa simpang empat sungai baru HUSNI FIRDAUS.148. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rapat Laporan Pertanggung Jawaban Pendapatan Dana Desa (Pungutan

GAZALI RAHMAN) dan diketahui/disetujui oleh Kepala Desa (HUSNI FIRDAUS).156. 1 (satu) lembar Undangan Musyawarah / Rapat Tentang Pungutan Lintas Jalan Desa Desa Simpang Empat Sungai Baru yang ditujukan kepada Ketua LPM / Anggota dilaksanakan pada Hari Senin Tanggal 02 Maret 2015 Waktu Jam 08.30 Wita s/d Selesai Tempat Ruangan Rapat Kantor Desa simp. 4 Sungai Baru, Acara Musyawarah / Rapat Tentang Pungutan Lintas Jalan Desa ditandatangani oleh Kepala Desa (Husni Firdaus di Simpang Empat Sungai

baru , 28 Pebruari 2015.157. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rapat Pungutan Lintas Jalan Desa, Desa Simp. 4 Sei Baru, kecamatan Jorong, Kabupaten tanah laut, tanggal 02 Maret 2015.158. 1 (satu) lembar BERITA ACARA Rapat Pemerintah desa Simpang Empat Sungai baru Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, Disepakati bersama di Desa Simpang Empat Sungai baru Pada Tanggal 02 Maret 2015 , Ditandatangai Oleh Kepala Desa (HUSNI FIRDAUS), Ketua BPD (ISPUL HADI) , PENGELOLA (H.

.8.000, dari pungutan lintasjalan desa yang sebesar Rp.20.000, Saksi menerangkan bahwa untuk pembagian dari pungutan lintas jalandesa sebesar Rp.20.000, sebagai berikut : Untuk pembangunan Rp.3.000,Untuk insentif jaga RP. 8.000,Untuk pemerintah desa Rp. 3.000.Untuk insentif LPM Rp.1.500,Untuk Pengelola Rp. 2.000.

GAZALI RAHMAN untuk uang hasil pungutan lintas jalan(portal) Desa SimpanG Empat Sungai Baru Kec.

GANI dengan pihak desa dan LPM mengenai pungutan portallintas jalan desa simpang empat sungai baru kec. Jorong kab.

Bahwa pengelolaan uang pungutan di LPM Desa simpang empat Sungaibaru tidak dilengkapi dengan pembukuan , baik buku kas harian, BKU,dan buku kas bulanan namun setiap bulannya LPM ( Sdr. GAZALIRAHMAN)melaporkan hasil pungutan lintas jalan desa Desa simpangempat sungai baru Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut.

Bahwa yang mengelola Uang hasil pungutan lintas jalan desa, yangmembuat laporan pungutan lintas jalan desa dan laporan keuanganhasil pungutan lintas jalan desa di LPM desa Simpang empat sungaiBaru Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut adalah Sdr. H. GAZALIRAHMAN. Bahwa uang yang di terima Desa dari hasil pungutan angkutan lintasjalan yang di kelola oleh Desa sebesar Rp. 135. 348.000, dankeseluruhan uang hasil pungutan lintas jalan desa sebesar Rp404.717.500,00 pada tahun 2014.

terhadap Penggugat berupa : pungutan Provisi sebesar Rp. 210.000,00 sen (dua ratus sepuluh ribu) ; pungutan Administrasi Pinjaman sebesar Rp. 5.219.200,00 sen (lima jutadua ratus sembilan belas ribu dua ratus) ; pungutan Biaya Administrasi Angsuran per bulan sebesar Rp.1.077.401,00 sen (satu juta tujuh puluh tujuh ribu empat ratus satu) ; Asuransi Jiwa Kredit sebesar Rp. 9.550.800,00 sen (Sembilan juta limaratus lima puluh ribu delapan ratus) ;Halaman 4 dari 18 halaman PutusanNomor 106/PDT/2018/

PT KPG.12.Bahwa adanya pungutanpungutan tersebut maka Penggugat hanyamenerima pinjaman sebesar Rp. 125.020.000,00 sen (seratus dua puluhlima juta dua puluh ribu) dari total pinjaman senilai Rp. 140 Juta tersebut.13.Bahwa setiap pungutan tersebut di atas, keadaannya adalah : pungutan Provisi Rp. 210.000,00 sen tersebut tanpa penjelasan apa puntentang maksud dan tujuannya ; pungutan Administrasi Pinjaman sebesar Rp. 5.219.200,00 sen tersebutPenggugat kira merupakan simpanan pokok sebagai anggota baru

ataucalon anggota sebagaimana lazimnya suatu koperasi ; pungutan Biaya Administrasi Angsuran per bulan sebesar Rp.1.077.401,00 sen tersebut Penggugat kira merupakan simpanan wajibanggota sebagaimana lazimnya suatu koperasi ; Asuransi Jiwa Kredit sebesar Rp. 9.550.800,00 sen tersebut Penggugatkira akan dilakukan oleh Tergugat dan buktinya akan diberikan ataudiperlihatkan kepada Penggugat ;14.Bahwa seiring berjalannya waktu, Penggugat mulai merasa curiga, apabilasemua pungutan tersebut adalah pungutan

URAIAN JUMLAH1 Pungutan Provisi Rp. 210.000,002 Pungutan Administrasi Pinjaman Rp. 5.219.200,003 Asuransisi Jiwa Kredit Rp. 9.550.800,00 4 Cicilan + Biaya Administrasi Angsuran = Rp. 146.953.349,00Rp. 3.126.667,00 x 47 bulan 5 Pelunasan Lepas (Lunas) Rp. 128.473.071 ,00 JUMLAH TOTAL Rp. 290.406.420,00 18.Bahwa dengan demikian, perbuatan Tergugat tersebut telah sangatmerugikan Penggugat, yang mana telah ternyata dari disparitas uang yangPenggugat peroleh dari Tergugat sebesar Rp. 140.000.000,00 sendibandingkan

Provisi Rp.210.000,00 + Pungutan Administrasi Pinjaman Rp. 5.219.200,00 +Pungutan Asuransi Jiwa Kredit Rp. 9.550.800,00 + (cicilan Rp.3.126.667,00 per bulan x 12 bulan) x 12 % = Rp. 6.274.825,68 sen ;Halaman 7 dari 18 halaman PutusanNomor 106/PDT/2018/PT KPG. uang modal yang terkumpul dari Tanggal 11 Oktober 2014 sampai 11September 2015 adalah cicilan Rp. 3.126.667,00 per bulan x 12 bulan xbunga 12% = 4.502.400,48 sen ; uang modal yang terkumpul dari Tanggal 11 Oktober 2015 sampai 11September 2016

bilamana memang terpaksa harus adanya pungutan,pungutan itu harus rasional dan tidak membebani kepada orang tua / walicalon siswa tambahan.

dari pemerintah.e Pungutan dilakukan terhadap orang tua / wali siswa bukan kepadaorang tua calon siswa.

RUSNANIE pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2010 dari jam 09.00 Witasampai dengan jam 16.00 Wita bertempat di ruangan untuk daftar ulangSMAN 2 Banjarbaru dan diberi tanda penerimaan;Bahwa sesuai kesepakatan antar orang tua calon siswa, komite sekolah danSMAN 2 Banjarbaru besarnya pungutan adalah Rp. 5.000.000, per calonsiswa diluar kuota tetapi dalam pelaksanaannya pungutan dari 86 orangcalon siswa dengan besarnya pungutan bervariasi antara Rp. 2.000.000,s/d Rp. 5.000.000,.

Perhutani Mentaos Banjarbaru Kalsel ;Bahwa benar sesuai kesepakatan antar orang tua calon siswa, komitesekolah dan SMAN 2 Banjarbaru besarnya pungutan adalah Rp. 5.000.000, per calon siswa diluar kuota. Dalam pelaksanaannya pungutan dari 86 orangcalon siswa dengan besarnya pungutan bervariasi antara Rp. 2.000.000, s/dRp. 5.000.000,.

Bila bataswaktu tanggal 15 Juli 2010 tidak membayar pungutan, maka anak kamidinyatakan mengundurkan diri;Bahwa yang menerima pembayaran uang pungutan tersebut adalah saksiDra. RUSNANIE yang tertuang dalam surat tanda terima tertanggal 15 Juli2010 yang ditandatangani oleh saksi Dra.

Nomor 40 PK/Pdt/20186.10.17.12.Menghukum Tergugat dan Il untuk menghentikan pungutan danmengembalikan seluruh pungutan biaya atas pembayaran via ATMBCA berikut kompensasi bunga sebesar 64.600% (646 kalli)sebagaimana perhitungan bunga yang diterapkan dan dijalankanTergugat dan Il kepada Penggugat terkait pungutan Pajak Bea Materaidari nominal Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) menjadi Rp3.880.656,00(tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu enam ratus lima puluh enamrupiah) atau sama dengan 646 kali;Menghukum

Tergugat dan Il untuk menyampaikan permintaan maafsecara terbuka kepada Penggugat atas perbuatan melanggar hukumterkait pungutan dan pembebanan biaya tambahan atas pembayaranvia ATM BCA secara tidak sah dan melawan hukum, yang harusdiumumkan dalam 7 (tujuh) Koran harian nasional, yaitu: Harian bisnisIndonesia, Harian tempo, Harian Kontan, Harian Kompas, harian MediaIndonesia, Harian Suara Pembaharuan, harian Pikiran Rakyat selama7(tujuh) hari berturutturut pada halaman muka dengan ukuran %(setengah

Menyatakan menurut hukum pungutan dan pembebanan biayatambahan atas pembayaran via ATM BCA kepada Penggugat adalahtidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;5. Menghukum Tergugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkarasebesar Rp821.000,00 (delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah);6. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan taat dengan putusanini;7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;Halaman 5 dari 10 hal. Put.

f1insrsid4196498charrsid4196498 Bahwa dalam keterangannya di flinsrsid4196498 flinsrsid4196498charrsid4196498 depan sidang, saksi Suharyanto, M.flinsrsid4196498 flinsrsid4196498charrsid4 196498Firdaus (yang keduanya anggota Kepolisian) di flinsrsid4196498 flinsrsid4196498charrsid4196498 muka persidangan menerangkan bahwa benar pada tanggal 14 No flinsrsid4196498 v flinsrsid4 196498charrsid4 196498ember 2008 mereka telah mendapatkan perintah dari atasan untuk melakukan pemantauanatas laporan dari masyarakat adanya pungutan

PLTU III Desa Lontar f1insrsid4196498 , flinsrsid4196498charrsid4196498 Kecamatan Kemiri f1insrsid4 196498 , flinsrsid4196498charrsid4196498 Kabupaten Tangerang flinsrsid4196498 , flinsrsid4196498charrsid4196498 Banten terhadap para sopirpengangkut material atau tanah, selanjutnya saksi Suharyanto bersamasama anggota Kepolisian yang lain yaitu saksi Ahmad Firdaus menuju lokasi sebagaimana informasi, f1insrsid13001489 flinsrsid4196498charrsid4 196498lalu para saksi mengamati dari kejauhan kegiatan pungutan

PLTU III Desa Lontar f1insrsid4196498 ,flinsrsid4196498charrsid4196498 Kecamatan Kemiri Tangerang Banten, f1insrsid4196498 f1insrsid4196498charrsid4 196498oleh karena kegiatan yang dilakukan oleh saksi Ahmad Sobari bin Sapawi, saksi f1insrsid4196498 flinsrsid4196498charrsid4196498 Sajam bin Jasmara, saksi Hamidi binAsmawi tidak resmi, maka dilakukan f1insrsid4196498 f1insrsid4 196498charrsid4196498 penangkapan terhadap para saksi f1insrsid4196498 ;par flinsrsid4196498charrsid4196498 Bahwa agar pungutan

karena terpaksa karena apabilatruk yang lewat f1insrsid13001489charrsid4196498 di mana f1insrsid4196498charrsid4196498 saksi Suharyanto tidak memberikan uang sebesar Rp10.000, f1insrsid4 196498 00 flinsrsid4196498charrsid4196498 (sepuluh ribu rupiah) makatidak diperbolehkan masuk ke lokasi PLTU III Desa Lontar f1insrsid4196498 , f1insrsid4196498charrsid4196498 Kecamatan Kemiri f1insrsid4196498 , f1insrsid4196498charrsid4196498 Tangerang, dan di flinsrsid4196498 flinsrsid4196498charrsid4196498 dalam pungutan

Kecamatan Kemirimaupun dari Kabupaten Tangerang sehingga f1insrsid2381436 flinsrsid4196498charrsid4196498 keabsahannya diragukan f1insrsid238 1436 ;par B flinsrsid4196498charrsid4196498 ahwa perbuatan saksi Ahmad Sobari f1insrsid2381436charrsid4 196498 bin flinsrsid4196498charrsid4 196498 Sapawi, saksiSajam flinsrsid238 1436charrsid4196498 bin flinsrsid4196498charrsid4 196498Jasmara, saksi Hamidi f1insrsid238 1436charrsid4196498 bin f1insrsid4196498charrsid4196498 Asmawi, telah diketemukan hasil pungutan

Pemerintah Desa Tapang Semadak dari tanggal 08 Juli 2010 s/d 31 Dessember 2013 (Asli);- 3 (tiga) lembar Berita Acara rapat tanggal 29 November 2009 (Fotocopy);- 1 (satu) berkas Keputusan Kepala Desa Tapang Semadak Kecamatan Sekadau Hilir Nomor: 16 tahun 2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang Pembentukan Tim Program Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN) untuk lahan pertanian dan perkebunan (Fotocopy);- 1 (satu) berkas Peraturan Desa Tapang Semadak Nomor:04 tahun 2010 tanggal 06 Juni 2010 tentang pungutan

daftar harga pembuatan sertifikat programPPAN dan Perdes tentang pungutan Desa dan tidak ada persetujuan dariAnggota BPD ;Bahwa, saksi ikut dalam program PPAN sebanyak 1 lokasi dan dijadikan 2(dua) persil saat itu pungutan biayanya belum ada dan belum jadi sehinggasaksi belum melakukan pembayaran;Bahwa, sebagai Anggota BPD pungutan tahun 2009 dibayarkan dan diserahkankepada masingmasing RT, Kadus dan kepada Pak Sunjang ;Bahwa, tujuan Kepala Desa Tapang Semadak menulis di papan tulis tentangpungutan

Tidak ada pungutan lagi dan mengenaikwitansi pungutan dari masyarakat memang benar dan uang tersebut adalahpungutan secara sukarela sebagai ucapan terima ksih kepada Kepala Desabesarannya tidak ditentukan ada yang memberi Rp. 50.000, , Rp. 100.000,dan Rp. 200.000, dan uang tersebut dipergunakan untuk Negara dan dimintakan secara sukarela;Bahwa, tidak ada yang menolak pungutan suka rela tersebut;Bahwa, tidak benar ada penarikan ulang kwitansi selama saksi menjabat Pj.Kepala Desa Tapang Semadak;Bahwa

Kades TapangSemadak bukan pungutan yang sifatnya sukarela melainkan pungutan wajib;5919 Saksi FENDY.S.Sos.

Edmundus dan sertifikattersebut sudah dibagi kepada masyarakat;Bahwa, ada pungutan biaya dari jumlah 474 buah sertifikat yang ada ditanganPj.

sesuaidengan kata sepakat yang dikoordinir oleh terdakwa, Sunjang dan Damri;Bahwa, atas kesepakatan team pungutan biaya kepada pemohon hak sertifikatantara Rp. 250.000,.

pungutan tersebut adalahkarena untuk memenuhi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) DinasPekerjaan Umum Kab.

yang dilakukanantara lain biaya pungutan cetak peta, retribusi namun khusus retribusi hanyaditujukan untuk pengadaan barang dan jasa;Bahwa saksi tahu tentang adanya pungutan biaya penggandaan dokumen danpungutan tersebut ditujukan terhadap rekanan;Bahwa yang memerintahkan panitia untuk melakukan pungutan tersebut adalahKetua ULP Kab.

Pasaman Barat ada 2 (dua) orang;Bahwa pungutan terhadap rekanan tersebut dilakukan oleh panitia;Bahwa masalah anggaran ULP Kab.

Fisik II yang mengumpulkan pungutan tersebutadalah Staf bagian Sekretariat yaitu Sdri.

Pid.B/2011/PN.Dps.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara pidanadalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa dilangsungkan didalamgedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwasekarang;Nama Lengkap : NYOMAN MONE ;Tempat lahir : Karangasem ;Umur/tanggal lahir :53 tahun/10 Desember 1958;Jenis kelamin : Lakilaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : Jalan Pungutan

Terdakwa secaralisan mengajukan pembelaaan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : Terdakwa mohon keringan hukuman karena masih punya tanggungan dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut ;Bahwa ia terdakwa I Nyoman Mone pada Rabu, tanggal 30 Maret 2011 sekira pukul18.00 Wita atau setidaktidaknya pada suatu waktu tertentu di dalam bulan Maret 2011 atausetidaktidaknya di dalam tahun 2011, bertempat di jalan Pungutan

Gg.l No.27 sanur Denpasarterdakwa sering terlihat menjual kupon togel TSM kepada masyarakat umum tanpa ijin danpejabat yang berwenang , berdasarkan informasi tersebut maka petugas Dan PolsekDenpasar Selatan melakukan penyelidikan dan melihat terdakwa sedang menjual nomortogel dirumahnya di jalan Pungutan Gg.I No.27 Denpasar, dan masyarakat yang bermaksuduntuk membeli kupon togel dapat datang menemui dan membeli kepada terdakwa denganharga Rp. 1000, (seribu rupiah) perlembar dimana terdakwa kemudian

SAKSI SUKERTIA: dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Maret2011 sekira pukul 18.00 wita bertempat di jalan Pungutan Gg. I No.27 Sanur Denpasar ; Bahwa benar saksi melakukan penyelidikan berdasarkan informasi dari masyarakat yangmenyatakan terdakwa ada menjual togel di Jalan Pungutan Gg.

SAKSI I GUSTI NYOMAN SUTEJA: menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Maret2011 sekira pukul 18.00 wita bertempat di jalan Pungutan Gg. I No.27 Sanur Denpasar ; Bahwa benar saksi melakukan penyelidikan berdasarkan informasi dari masyarakat yangmenyatakan terdakwa ada menjual togel di Jalan Pungutan Gg.

Salem Kabupaten Brebes;Perkara KorupsiBahwa dari uang hasil pungutan dana PSKS kepada warga penerimaPSKS sebanyak 288 KK tersebut terkumpul sebesar Rp.44.970.000,(empat puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yangdisetorkan kepada terdakwa ;Bahwa selanjutnya dari uang hasil pungutan PSKS yang terkumpulsebesar Rp. 44.970.000, (empat puluh empat juta sembilan ratus tujuhpuluh ribu rupiah) tersebut oleh terdakwa dipergunakan untuk :1.

Salem Kabupaten Brebes;Bahwa dari uang hasil pungutan dana PSKS kepada warga penerimaPSKS sebanyak 288 KK tersebut terkumpul sebesar Rp.44.970.000,(empat puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yangdisetorkan kepada terdakwa selaku kepala desa Indrajaya;Bahwa selanjutnya dari uang hasil pungutan PSKS yang terkumpulsebesar Rp.44.970.000, (empat puluh empat juta sembilan ratus tujuhpuluh ribu rupiah) tersebut oleh terdakwa dipergunakan untuk :1.

sejumlah Rp.2.000, untuksetiao SPPT tersebut, untuk saat sekarang telah terkumpulRp.831.000, dari 415 SPPT, karena yang 185 SPPT tidakmembayar pungutan.

sebesar Rp.175.000, untuksetiap penerima dana PSKS sebelumnya tidakdimusyawarahkan, demikian juga mengenai pungutan sebesarRp.2000..8.

.600.000,Bahwa dana pungutan yangterkumpul dari 14 orangtersebut yaitu. sejumlahRp.2.405.000.4.