Umrah alamat Ponggok II Rt. 03 Trimulyo Jetis Bantul tertanggal 24 Mei 2012 yang ditandatangani oleh H.SAGIYO HS .11. 1 (satu) lembar kwitansi diterima dari Ibu Tuginem uang sebanyak Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) guna membayar Warisan 6 bidang x Rp. 350.000,- tertanggal 16 Mei 2012 yang ditandatangani oleh SUGIYO.12. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi diterima dari Amat Jamzari (Ponggok II) uang sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) guna membayar pembayaran pungutan

Bukti kas penerimaan setoran pungutan Larasita ke kas desa (Asli) :a. Nomor 02/155/XII/12 tanggal 28 Desember 2012 sebesar Rp.29.500.000,- (dua puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah). b. Nomor 07/155/XII/12 tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).c. Nomor 01/155/I/13 tanggal 22 Januari 2013 sebesar Rp.5.875.000,- (lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).d.

Bukti Pengeluaran Kas pengembalian pungutan Larasita :a. Nomor 03 /2263/III/13 tanggal 21 Maret 2013 sebesar Rp.325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan ada lampiran Berita Acara tertanggal 21 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh H.SAGIYO HS .b. Nomor 53 /2263/XII/12 tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah).c.

MUJONO yang sudah dilegalisir, beserta lampirannya;25. 1 (satu) buah buku Pemohon Setifikat Konveksi;26. 1 (satu) lembar laporan setoran pungutan program Larasita periode bulan Oktober 2011 s/d November 2012 tertanggal 6 Februari 2013, beserta lampirannya;27. 1 (satu) lembar laporan setoran pungutan program Larasita periode bulan Oktober 2011 s/d Maret 2013 tertanggal 21 Maret 2013, beserta lampirannya;28. 1 (satu) bendel kwitansi penyetoran pungutan dari warga program Larasita;29. 1 (satu)

Daftar Hadir Penyampaian RAPERDes Tahun 2013 Desa Trimulyo Kecamatan Jetis pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2012.39. 1 (satu) lembar foto copy Lampiran Peraturan Desa Trimulyo Nomor : 03 Tahun 2011 Tentang Pungutan Desa tanggal 10 Januari 2011.40. 1 (satu) lembar foto copy Lampiran Peraturan Desa Trimulyo Nomor : 03 Tahun 2012 Tentang Pungutan Desa tanggal 27 Desember 2012.41. 1 (satu) lembar foto copy Lampiran Peraturan Desa Trimulyo Nomor : 03 Tahun 2013 Tentang Pungutan Desa tanggal 30

Tahun 2012 (Asli)(barang bukti No.14.b)Bukti Pengeluaran Kas pengembalian pungutan Larasita (a.

MUJONO yang sudah dilegalisir, besertalampirannya.1 (satu) buah buku Pemohon Setifikat Konveksi.1 (satu) lembar laporan setoran pungutan program Larasita periode bulanOktober 2011 s/d November 2012 tertanggal 6 Februari 2013, besertalampirannya.1 (satu) lembar laporan setoran pungutan program Larasita periode bulanOktober 2011 s/d Maret 2013 tertanggal 21 Maret 2013, besertalampirannya.1 (satu) bendel kwitansi penyetoran pungutan dari warga program Larasita.1 (satu) buah buku catatan setoran pungutan

Yk.dengan adanya pungutan sebagai pelayanan desa dalam prosespensertifikatan tanah.Bahwa kemudian Terdakwa H.

APBDesa; b. pungutan Desa; c. pengelolaantanah kas Desa; dan d. penataan ruang.2.

Yk.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.1 (satu) lembar laporan setoran pungutan program Larasita periodebulan Oktober 2011 s/d November 2012 tertanggal 6 Februari 2013,beserta lampirannya;1 (satu) lembar laporan setoran pungutan program Larasita periodebulan Oktober 2011 s/d Maret 2013 tertanggal 21 Maret 2013, besertalampirannya;1 (satu) bendel kwitansi penyetoran pungutan dari warga programLarasita;1 (satu) buah buku catatan setoran pungutan program Larasita;1 (satu) lembar surat proses pendaftaran

No. 2670 K/Pid.Sus/2010e Pungutan lebih berupa biaya kawat di Kedutaan Besar RepublikIndonesia untuk Republik Rakya Cina (KBRI Cina) yangdidasarkan pada Keputusan Terdakwa selaku Duta Besar LuarBiasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia / KepalaPerwakilan Republik Rakyat Nomor : 280//KEP/IX/1999 tanggal24 September 1999 tentang Tarif Keimigrasian dalampelaksanaan pemungutan biaya kawat tersebut dicatat dalambuku kas penerimaan dan pengeluaran hasil pungutan biayakawat antara Januari 2000 sampai

Untuk RepublikRakyat Cina Nomor: 280/KEP/IX/1999 tanggal 24 September 1999 tentangTarif Keimigrasian dalam pelaksanaan pemungutan biaya kawat tersebutdicatat dalam buku kas penerimaan dan pengeluaran hasil pungutan biayakawat antara Januari 2000 sampai dengan 18 Mei 2001 yang ditandatanganioleh Kepala Bagian Tata Usaha (Kabag TU) KBRI Cina dan diketahuiTerdakwa, dengan jumlah pemasukan pungutan lebih berupa biaya kawatyang dipungut dari pemohon visa dan Surat Perjalanan Republik Indonesiadi KBRI

No. 2670 K/Pid.Sus/2010puluh enam Yuan) dari total penerimaan pungutan lebih berupa biaya kawatsekitar 1.496.000,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh enam ribuYuan),e Akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan keuangan negarasekitar 1.313.741,00 (Satu juta tiga ratus tiga belas ribu tujuh ratus empatpuluh satu Yuan) dengan perhitungan jumlah penerimaan pungutan lebihberupa biaya kawat sekitar 1.496.000,00 (satu juta empat ratus sembilanpuluh enam ribu Yuan) dikurangi biaya kawat yang

dan atautambahan pungutan yang tidak tercantum dalamundangundang dan atau peraturan Pemerintah.O Keputusan Menteri Kehakiman RepublikIndonesia Nomor : M 01UM.01.05 Tahun1995 tentang Biaya Imigrasi Dan BiayaBeban, yang tidak mengatur adanya biayakawat.e Bahwa pungutan lebih dari biaya kawat di Kedutaan Besar RepublikIndonesia Untuk Republik Rakyat Cina (KRRI Cina) yangHal. 42 dari 80 hal.

Surat Keputusan tersebut menjadidasar pungutan biaya kawat, di mana dari bulan Januari 2000sampai dengan 18 Mei 2001 pungutan biaya kawat yang telahberhasil dikumpulkan dan tidak disetor ke kas negara adalahsebesar 1.496.000, (Satu juta empat ratus sembilan puluh enamHal. 68 dari 80 hal. Put.

Argumentasi Yuridis:IV.1 Lampiran Pasal 5 Poin A.1 Huruf C Peraturan Pemerintah Nomor 75Tahun 2015 Bertentangan Dengan Ketentuan Pasal 9 Ayat (1) UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 Yang Melarang Memiliki, Menguasai,Membawa Dan/Atau Menggunakan Alat Penangkapan Yang MenggangguKelestarian Sumber Daya Ikan:1.Bahwa Termohon menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 75Tahun 2015 yang menentukan pungutan PNBP yang salah satujenisnya berupa Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP)sebagaimana ditentukan dalam Pasal

Putusan Nomor 18 P/HUM/2016 Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal PerikananTangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf aberupa pungutan pengusahaan perikanan dan pungutan hasilperikanan sebagaimana ditetapbkan dalam Lampiran PeraturanPemerintah ini dikenai kepada perusahaan perikanan di bidangpenangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dengan menggunakankapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan berukuran diatas 30 (tiga puluh) Gross Tonage (GT) yang beroperasi

Bahwa Keberlakuan Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP) kepadaketiga jenis alat tangkap yang dilarang tersebut secara nyatamenimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat pengusahaperikanan termasuk Pemohon. Pengenaan pungutan atas nya dapatditafsirkan sebagai sebuah Kebolehan untuk memiliki danmemanfaatkan ketiga jenis alat tangkap tersebut.

Fotokopi Tanda Pelunasan Pungutan Perikanan atas nama James Then,S.E., M.M. (Bukti P7);Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil a quo telahdisampaikan kepada Termohon pada tanggal 19 April 2016 berdasarkan SuratPanitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 18/PERPSG/IV/18 P/HUM/2016, tanggal 19 April 2016;Halaman 17 dari 29 halaman.

Hal ini sebagaimana dinyatakandalam permohonan Pemohon (vide halaman 11 angka 7) yangmengasumsikan bahwa pemohon dikenakan tarif lebih tinggi sebesar10% terhadap Pungutan Hasil Perikanan (PHP);Bahwa menurut Termohon, kenaikan presentase Pungutan HasilPerikanan tersebut pada prinsipnya sebagai salah satu upaya untukmenjaga aspek keadilan dari sisi pendapatan antara negara sebagaipenguasa atas sumber daya alam dan pengusaha sebagai pelaku usahadi sektor perikanan dan menjaga kelestarian sumber daya

Solok;Bahwa yang membayarkan bukan saksi tapi bendahara sdrAulia Afrinol PglUI;Bahwa Saksi mengetahui adanya pungutan setelah pembayaran resmisetelah saksi mendengar adanya keributan di tempat pengecatan, setelahsaksi keluar rungan, saksi linat ada penangkapan oleh Polisi;Bahwa yang dibawa Polisi pada saat itu, saksi, Terdakwa Pak Azradi,Sutrisdianto dan Nyan Narwityono;Bahwa Saksi mengetahui adanya pungutan diluar biaya resmi setelahpenangakapan;Halaman 14 dari 64 Putusan Nomor 07/Pid.SusTPK/2017

/PN Pdg..Bahwa sebelum kejadian itu, ada juga dilakukan pungutan tanpasepengetahuan saksi, tapi jumlahnya saksi kuarng tahu;akti Kurang tahu,apakah sebelum kejadian itu juga ada terjadi pungutan yang tidak resmi;Bahwa pungutan yang tidak resmi itu sudah lama terjadi, saat saksi masukkerja pungutan itu Sudah ada;Bahwa dasar Sutrisdianto dan Nyan Narwityono meminta pungutan karenacat tidak ada;Bahwa Sutrisdianto dan Nyan Narwityono melakukan pungutan tanpasetahu saksi dan Terdakwa;Bahwa awal tahun

2017, pernah ada pertemuan dengan Terdakwatermasuk juga saksi yang hadir;Bahwa Terdakwa pada awal tahun 2017, dalam suatu pertemuanmengatakan kepada Sutrisdianto, anggaran tidak ada, pandaipandaisajolah mancari pitih;Bahwa setelah pertemuan, Terdakwa tahu Sutrisdianto dan NyanNarwityono melakukan pungutan kepada pemilk kendaraan;Bahwa Saksi melakukan pungutan resmi itu dasarnya adalah PeraturanBupati No.15 Tahun 2015 tentang tarif Restribusi PKB;Bahwa uang restribusi tersebut saksi setorkan kepada

Bahwa Uang pembelian cat itu tidak pernah diusul kan oleh Kepala PKB;Bahwa yang mengusulkan anggaran itu adalah Bagian Perencanaan;Menimbang, bahwa Tedakwa tidak membantah keterangan Saksi.6.Agus Hendra, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :Bahwa jabatan saksi tahun 2017 adalah sebagai bendahara penerima;Bahwa uang restribusi yang dikumpulkan oleh sdr Susi Erlinda disetorkankepada saksi;Bahwa pungutan yang dilakukan diluar pungutan resmi tidak ada disetorkankepada saksi;Bahwa Sdri Susi setor

resmi adalah pungutan yang telah mempunya aturan ataudasar hukmnya sedangkan restribusi daerah adalah pungutan yangdilakukan berdasarkan aturanaturan yang dikeluarkan oleh pemerintahdaerah;Bahwa dalam perkara ini Sutrisdianto melakukan pemungutan kepadapengendara mobil yang melakukan pengecatan dalam uji keur di luarketentuan yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok;Bahwa Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksudmenguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan

Untuk setiap seremoni adat Poo, pendapatan atau pungutan yangdiberikan kepada Mosalaki Pu'u, yaitu berupa uang tunai sebesar Rp.5.000.000, (lima juta rupiah) 31.2 Untuk setiap seremoni adat Balangenda, pendapatan atau pungutan yangdiberikan kepada Mosalaki Pu'u, yaitu berupa uang tunai sebesar Rp.5.000.000.

(lima ratus ribu rupiah) 31.4 Untuk setiap seremoni adat naka tanah Nggase Ghumbu Senda(seremoni melukai tanah), untuk menancapkan tiang ketika membuattenda pesta atau kematian, pendapatan atau pungutan yang diberikankepada Mosalaki Pu'u, yaitu berupa Weri Zama (rahang dan lidahnyababi), yang bila dikonversikan menjadi uang tunai sebesar Rp. 500.000.

(lima ratus ribu rupiah) 31.6 Untuk setiap seremoni naka tanah (seremoni melukai tanah), untukmembuat kubur pada saat kematian, pendapatan atau pungutan yangdiberikan kepada Mosalaki Pu'u, yaitu berupa Weri Zama (rahang dan31.7lidahnya babi), yang bila dikonversikan menjadi uang tunai sebesar Rp.500.000. (lima ratus ribu rupiah) Untuk setiap seremoni adat Napa Wezi (seremoni terima belis),pendapatan atau pungutan yang diberikan kepada Mosalaki Pu'u, yaituberupa uang tunai sebesar Rp.1.500.000.

poin 30.1 dan poin 30.2 di atas ; 33.Bahwa berdasarkan uraian pada poin 30, 31 dan 32 di atas dan disesuaikandengan kondisi masyarakat setempat, maka dapat diketahui bahwa dalam 3(tiga)tahun, yaitu lamanya waktu Perbuatan Melawan Hukum yang telahdilakukan oleh Tergugat sejak tahun 2013 sampai dengan saat gugatan inidiajukan, seharusnya Penggugat menerima pendapatan dari pelaksanaanseremoni adat, adalah sebagaiberikut : 20+ 20002 33.133.233.333.433.533.633.7Untuk seremoni adat Poo, pendapatan atau pungutan

(tiga puluh juta rupiah) ; Untuk seremoni adat Balangenda, pendapatan atau pungutan yangdiberikan kepada Mosalaki Pu'u, yaitu berupa uang tunai sebesarRp.5.000.000. (lima juta rupiah) x 2 x 3 = Rp.30.000.000. ( tiga puluh jutarupiah) 299 son sen nnn nnn on nec nnn nn cnn nne cen ncn noUntuk seremoni adat naka ftanah (seremoni melukai tanah), untukpeletakan batu pertama pembangunan rumah, sebesar Rp.500.000.

Sehinggga Bupati Ngawi memberikan ijin/rekomendasi atas Pungutan/luran Insidental di Sekolah Menengah Atas Negeri2 Ngawi dengan Surat Nomor : 420/10.93/404.023/2009, tanggal 29 Januari2009.

Namun atas kebijakan Terdakwa selaku Kepala Sekolah Menengah AtasNegeri 2 Ngawi, pihak Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Ngawi telahmelaksanakan terlebih dahulu Pungutan/luran Insidental tersebut sejak bulanSeptember 2008 sebelum ijin/rekomendasi atas Pungutan/luran Insidentaldisetujui oleh Bupati Ngawi;Bahwa pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru (PSB) Tahun Ajaran2008/2009 di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Ngawi dan pelaksanaanKegiatan Belajar Mengajar (KBM) Tahun Ajaran 2008/2009 tentang adanyaHal. 7

No. 465 K/PID.SUS/201 1Pungutan/luran Insidental sebelum adanya ijin/rekomendasi atas pungutan/iuran insidental tersebut disetujui oleh Bupati Ngawi guna memenuhi kebijakanTerdakwa sebagai Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Ngawi.

Sehinggga Bupati Ngawi memberikan ijin/rekomendasi atas Pungutan/luran Insidental di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Ngawi dengan SuratNomor : 420/10.93/404.023/2009, tanggal 29 Januari 2009.

Dan perbuatan Terdakwa tersebut sangatmembebani orang tua siswa yang telah diterima sebagai siswa di SekolahMenengah Atas Negeri 2 Ngawi karena dengan keterpaksaan, orang tua siswaharus mengeluarkan biaya atas Pungutan/luran Insidental sebelum adanya ijin/rekomendasi atas pungutan/luran Insidental tersebut disetujui oleh Bupati Ngawiguna memenuhi kebijakan terdakwa sebagai Kepala Sekolah Menengah AtasNegeri 2 Ngawi.

1. Menyatakan Para Terdakwa Rusman, dkk telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pungutan liar ditempat umum tanpa izin"
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa berupa denda masing-masing sejumlah Rp. 19.000,- (sembilan belas ribu rupiah).
3. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 42 Tahun 2002 tentang PedomanPelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal (17) yangmenyatakan Departemen/Lembaga tidak diperkenankan mengadakanpungutan dan atau tambahan pungutan yang tidak tercantum dalamUndangundang atau Peraturan Pemerintah. Dari ketentuan tersebut telahjelas tidak diperbolehkan mengadakan pungutan atau tambahan tarif yangtidak ada aturanya walaupun apapunalasannya 5"c.

vaksinasimeningitis yang melebihi ketentuan terhadap 4.589 (empat ribu limaratus delapan puluh sembilan) jemaah umroh tahun 2011 sebesarRp.515.990.000, (lima ratus lima belas juta Sembilan ratus Sembilanpuluh ribu rupiah) dengan rincian sebagaiDS PIKUIT Sea ene cere ree nie= Pungutan yang dikelola oleh Saudara Ari Danial selakuBendahara PNBP tahun 2011 sebesar Rp.218.850.000,(dua ratus delapan belas juta delapan ratus lima puluhPLEQED TEND LEN) em =n nnn= Pungutan yang dikelola oleh Saudari Drg.

lebih ataskegiatan vaksinasi meningitis jemaah umroh tahun 2011, ditemukanbuktibukti kKebenaran terdapatnya pungutan uang pelayanan vaksinasimeningitis yang melebihi ketentuan terhadap 4.589 (empat ribu limaratus delapan puluh sembilan) jemaah umroh tahun 2011 sebesarRp.515.990.000, (lima ratus lima belas juta Sembilan ratus Sembilanpuluh ribu rupiah) dengan rincian := Pungutan yang dikelola oleh Sdr.Ari Danial selakuBendahara PNBP tahun 2011 sebesar Rp.218.850.000,(dua ratus delapan belas juta

delapan ratus lima puluhribu= Pungutan yang dikelola oleh Sdri.

(dua ratus Sembilan puluh tujuh juta seratus empat puluhribu rupiah).Bahwa terhadap hasil pungutan tersebut diakui telah digunakan untukkesejahteraan pegawai dan operasional kantor dan pihakpihak yangbertanggungjawab atas pungutan tersebut adalah Kepala KKP Kelas IIPekanbaru yaitu Saudara dr. Iskandar, Kasi UKLW KKP Kelas IlPekanbaru yaitu Sdri. Drg.Mariane, Penanggungjawab Poliklinik UKLWyaitu Sdr. dr.Swignyo dan Bendahara PNBP tahun 2011 yaitu Sdr.

UndangUndang Nomor17 Tahun 2006, dengan ini Pemohon Banding mengajukan permohonan bandingatas Keputusan Terbanding Nomor KEP2116/BC.8/2009 tanggal 21 Agustus2009, tentang Penetapan atas keberatan Pemohon Banding terhadap SPKPBMNomor S009853/LAIN/KPUTP/BD.02/2009 tanggal 01 Mei 2009 oleh KantorPelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok yang memutuskan:1. menolak keberatan Pemohon Banding atas SPKPBM NomorS009853/LAIN/KPUTP/BD.02/2009 tanggal 01 Mei 2009;2. menetapkan Pemohon Banding dikenai pungutan

Putusan Nomor 124/B/PK/PJK/2012e Pasal9(1)(4)Realisasi ekspor harus terlaksana dalam jangka waktu 12 (duabelas) bulan terhitung sejak tanggal pendaftaran PIB;Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2) dan(3) tidak terpenuhi, BM dan/atau Cukai serta PPN dan PPnBMyang terutang atas impornya wajib dibayar;Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sepanjangmengenai BM dan/atau Cukai ditambah dengan bunga 2% (duapersen) dari pungutan yang seharusnya dibayar setiap bulanselamalamanya

yang mendapat Pembebasan serta PPN dan PPnBM tidakdipungut dilaksanakan dengan mempergunakan PemberitahuanEkspor Barang (PEB);Ekspor barang hasil produksi harus terlaksana dalam jangkawaktu 12 bulan terhitung sejak tanggal pendaftaran PIB, kecualiterhadap perusahaan yang memiliki masa produksi lebih dari 12bulan dapat diberikan pengecualian oleh Kepala Kantor Wilayahatas nama Menteri Keuangan;e Pasal15(2)(3)Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditambahdengan bunga 2% (dua persen) dari pungutan

bunga sebesar 2% dari pungutan yangseharusnya dibayar karena melanggar ketentuan Keputusan MenteriKeuangan Nomor 580/KMK.04/2003 yang diatur lebih lanjut denganKeputusan Terbanding Nomor KEP205/BC/2003 dan Surat EdaranTerbanding Nomor SE20/BC/2006 dan memutuskan:1.Menolak keberatan Pemohon Banding atas SPKPBM NomorS009853/LAIN/KPUTP/BD.02/2009 tanggal 01 Mei 2009;Menetapkan Pemohon Banding dikenai pungutan bunga sebesar 2% daripungutan yang seharusnya dibayar karena melanggar ketentuanKeputusan

(Lewat 12Bulan);Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditambahdengan bunga 2% (dua persen) dari pungutan yang seharusnyadibayar setiap bulan selamalamanya 24 (dua puluh empat) bulanHalaman 6 dari 9 halaman.

Hal initentunya menimbulkan adanya ketidakadilan bagi pelakuusaha bidang pertambangan pemegang ippkh tersebutdalam melaksanakan kegiatan usahanya. adanya dampakberupa tambahan beban secara ekonomis terhadapadanya pengenaan pungutan PNBP yang merupakanpungutan imajiner dan liar serta multi pungutan (dalam halmana sebidang tanah atau obyek yang sama tidak bolehdikenakan pungutan lebih dari satu pungutan/berkalikali) yang secara hierarki tidak pernah diatur dan tidak pernahdirekognisi serta bertentangan

Hal initentunya menimbulkan adanya ketidakadilan bagi pelakuusaha bidang pertambangan pemegang IPPKH tersebutdalam melaksanakan kegiatan usahanya. adanya dampakberupa tambahan beban secara ekonomis terhadapadanya pengenaan pungutan PNBP yang merupakanpungutan imajiner dan liar serta multi pungutan (dalam halmana sebidang tanah atau obyek yang sama tidak bolehdikenakan pungutan lebih dari satu pungutan/berkalikali) yang secara hierarki tidak pernah diatur dan tidak pernahdirekognisi serta bertentangan

Adanya dampakberupa tambahan beban secara ekonomis terhadapadanya pengenaan pungutan pnbp yang merupakanpungutan imajiner dan liar serta multi pungutan (dalam halmana sebidang tanah atau obyek yang sama tidak bolehdikenakan pungutan lebih dari satu pungutan/berkalikali) yang secara hierarki tidak pernah diatur dan tidak pernahdirekognisi serta bertentangan dengan ketentuan Pasal 45ayat (1) dan ayat (3) UU Nomor 41 Tahun 1999 bagipara pelaku usaha bidang pertambangan pemegangIPPKH tentunya mengakibatkan

Putusan Nomor 31 P/HUM/2017Dasar argumentasi atas Multi Pungutan dijabarkansebagai berikut:MULTI PUNGUTAN TERHADAP SATU OBJEK (LAHAN)YANG SAMA UNTUK INDUSTRI PERTAMBANGANPEMEGANG IPPKH No.

Pada kenyataannya, konsekuensidari adanya pengenaan pungutan PNBP yang merupakanpungutan imajiner dan liar serta multi pungutan yangHalaman 115 dari 185 halaman.

Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan PemerintahNomor 75 Tahun 2015 yang menentukan pungutan PNBP yang salahsatu. jenisnya berupa Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP)sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 yang menyatakan JenisPenerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal PerikananTangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a berupapungutan pengusahaan perikanan dan pungutan hasil perikanansebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah inidikenai kepada perusahaan

Bahwa Keberlakuan Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP) kepadaketiga jenis alat tangkap yang dilarang tersebut secara nyatamenimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat pengusahaperikanan termasuk Pemohon. Pengenaan pungutan atasnya sudah jelassebagai bentuk kebolehan untuk memiliki dan memanfaatkan ketiga jenisalat tangkap tersebut. Sebab penarikan pungutan tentulah tidak dapatdilakukan kecuali ketiga alat tangkap tersebut dimiliki dan dimanfaatkanoleh nelayan/pengusaha perikanan.

Fotokopi Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 32 /MDAG/PER/5/2012 tentang Penetapan Harga Patokan Ikan UntukPenghitungan Pungutan Hasil Perikanan. (Bukti P9);10. Fotokopi Surat Izin Usaha Perikanan Perseorangan (SIUP) Nomor (SIUP)No.02.09.02.0303.5712(Bukti P10);11. Fotokopi Surat Izin Penangkapan Ikan Operasi Tunggal (SIPIOT) Nomor26.16.0001 .48.52349(Bukti P11);12. Fotokopi Bukti Pelunasan Pungutan Perikanan Nomor 208643/2015(BuktiP12);13.

Hal ini sebagaimana dinyatakandalam permohonan Pemohon (vide halaman 6 angka 5) yangmengasumsikan bahwa Pemohon dikenakan tarif lebih tinggi sebesar10% terhadap Pungutan Hasil Perikanan (PHP);d.

Pengusahaan Perikanan; danb) Penerimaan Pungutan Hasil Perikanan;Pasal 18 ayat (1);Halaman 39 dari 44 halaman.

Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo Nomor : 13/PNDP/IV/2008 tentang Penetapan Daftar Nama Peserta Tata Laksana Pertanahan Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2008 ; Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : 17/PNDP/IV/2008 tentang Penetapan Lokasi Desa Kelurahan Pelaksanaan Kegiatan Proyek Program Pengelolaan Pertanahan Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2008 ; Surat pemberitahuan dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo bahwa prona tidak ada pungutan

Dahriah, memberikan keterangan dibawah sumpah;Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena masalah pungutan dalam ProyekProgram Pengelolaan Pertanahan (PRONA) tahun 2008 di Desa Sogi ;Bahwa pada saat itu yang menjadi ketua BPD adalah saksi Ruslan Angka ;Bahwa saksi ikut mendaftarkan tanah ;Bahwa sertifikat belum saksi terima karena saksi belum membayar BPHTB di BPN sehinggasertifikat masih di BPN ;Bahwa program sertifikat tersebut ada penarikan pungutan sebesar Rp 350.000, ;Bahwa pungutan dana

Prona dandisebutkan pungutan sebesar Rp 350.000, ;Bahwa Peraturan Desa Sogi Nomor 2 Tahun 2007 menjadi dasar pungutan pelaksanaanProna tahun 2008 karena sampai saat ini belum ada Peraturan Desa lainnya yang mengaturpungutan di Desa Sogi ;Bahwa pungutan sebesar Rp 350.000, merupakan hasil kesepakatan dan tidak ada yangkeberatan ;Bahwa yang menunjuk Kepala Dusun menerima pembayaran adalah hasil rapat danTerdakwa yang memimpin rapatnya ;Bahwa terhadap masyarakat yang tidak membayar Terdakwa tetap membuatkan

Bahwa untuk kelancaran proses terbitnya sertifikat Prona tersebutmaka Terdakwa melalui persetujuan bersama dalam musyawarah desa mengambil kebijakan untukmelakukan pungutan Prona sebesar Rp 350.000, (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per sertifikatdimana besarnya pungutan tersebut telah pula dilegitimasi dalam Peraturan Desa Sogi Nomor 2Tahun 2007 Tentang Jenis dan Besarnya Pungutan Desa.Menimbang bahwa kemudian mengenai sifat melawan hukum, M Sudrajat Bassar (1984 :5) mengemukakan pendapatnya yaitu

Bakri (Kepala Dusun Watankalola) yang ditunjuk sebagai Panitia Prona Desa Sogi dimanamasyarakat secara psikis tidak berkeberatan karena sebagian besar masyarakat sudah mengetahuiadanya pungutan tersebut sebab selain sudah dimusyawarahkan, pungutan tersebut sudahdiumumkan di masjidmasjid sehingga dengan membayar pungutan tersebut masyarakat memilikiharapan akan kelancaran segera terbitnya Sertifikat Hak Milik sehingga masyarakat akan segeramenikmati manfaat dari terbitnya Sertifikat Hak Milik tersebut.Menimbang

Prona tahun 2008 diDesa Sogi berasal dari uang pungutan yang sudah disepakati bersama oleh masyarakat Desa Sogidalam rapat musyawarah Desa tanggal 30 April 2008 dan atas pungutan Program Prona tersebuttelah diatur dalam Peraturan Desa Sogi Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Jenis Pungutan Di desa Sogisehingga dengan demikian dengan adanya 2 (dua) alasan hukum tersebut menurut majelis telahmenghapuskan sifat melawan hukum terhadap adanya pungutan atas program Prona di Desa SogiTahun 2008.Menimbang bahwa

Bahwa kemudian setelah waktu berjalan 3 tahun 5 bulan terhitung sejakpengiriman surat keberatan Penggugat, datanglah surat tagihan baru dariTergugat Dirjen Lembaga Keuangan yaitu Surat Ketetapan No.16/SKEPDJLK/2004, tanggal 26 Januari 2004 yang berisi tagihan kepadaPenggugat untuk membayar jumlah pajak (pungutan) Ekspor, sebagaiberikut:1. Hutang Pokok Pajak (Pungutan) Ekspor Rp. 9.554.562.7312. Kelebihan Pembayaran Pajak (Pungutan) Ekspor Rp. 03.

Jumlah Kekurangan/Pembayaran Hutang Pokok Rp. 9.554.562.731Pajak (Pungutan) Ekspor4. Sanksi Administrasi :a. Biaya administrasi Rp. 14.520.732.209Halaman 4 dari 11 halaman. Putusan Nomor 68 PK/TUN/201410.11.12.13.b. Denda Administrasi Rp. 5.087.604.9525.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Ketetapan Tergugat NO.16/SKEPDJLK/2004, tanggal 26 Januari 2004, tentang Surat Ketetapan Pajak(Pungutan) Ekspor;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Ketetapan TergugatNO.16/SKEPDJLK/2004 tanggal 26 Januari 2004, tentang Surat KetetapanPajak (Pungutan) Ekspor;4.

Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkanTergugat yaitu Surat Ketetapan Pajak (Pungutan) Ekspor Nomor16/SKEPDJLK/2004 tanggal 26 Januari 2004 ;3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Ketetapan Pajak(Pungutan) Ekspor Nomor : 16/SKEPDJLK/2004 tanggal 26 Januari 2004 ;4.

Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugatyaitu Surat Ketetapan Pajak (Pungutan) Ekspor Nomor : 16/SKEPDJLK/2004 tanggal 26 Januari 2004;3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Ketetapan Pajak(Pungutan) Ekspor Nomor : 16/SKEPDJLK/2004 tanggal 26 Januari 2004;4.

FAJAR, yang kemudianhasil uang pungutan listrik dari para pedagang tersebut diserahkan kepada Sdr.DARSJA selaku Staf UPTD Pasar Godong, untuk selanjutnya oleh Sdr. DARJAuang pungutan listrik dari para pedagang Pasar Godong tersebut disetorkankepada Bendahara Dinas Perindagtamben Kabupaten Grobogan (waktu itu yangmenerima adalah Sdr. MUJI dan kemudian digantikan oleh Sdr. IGN. GOGOTCAHYANTO, S.H.,M.H.)

FAJAR, yang kemudian hasiluang pungutan listrik dari para pedagang tersebut diserahkan kepada Sdr.DARSJA selaku Staf UPTD Pasar Godong, untuk selanjutnya oleh Sdr. DARJAuang pungutan listrik dari para pedagang Pasar Godong tersebut disetorkankepada Bendahara Dinas Perindagtamben Kabupaten Grobogan (waktu itu yangmenerima adalah Sdr. MUJI dan kemudian digantikan oleh Sdr. IGN. GOGOTCAHYANTO, S.H.,M.H.)

Sudirman yang dipinjamkan dari pungutan ilegal iuran listrikpedagang Pasar Godong ;1 (satu) bendel foto copy dokumen penjelasan perincian biaya urugan sirtudi lokasi Pasar Nglejok yang direncanakan untuk memindah mendesakPasar Ayam dan TPA Pasar Glendoh yang dipinjamkan dari pungutan ilegaliuran listrik pedagang Pasar Godong ;1 (satu) bendel foto copy dokumen penjelasan perincian biaya perbaikantalang Pasar Suru yang dipinjamkan dari pungutan ilegal iuran listrikpedagang Pasar Godong ;1 (satu) bendel

Yani yang dipinjamkan dari pungutan ilegaliuran listrik pedagang Pasar Godong ;1 (satu) bendel foto copy dokumen Surat TandaSetoran (STS) pungutan iuran listrik ilegal daripedagang Pasar Godong ke Kas Daerah ;1 (satu) bendel foto copy dokumen SPJ/buktipengembalian pungutan ilegal iuran listrik kepadapedagang Pasar Godong yang ditalangi dana pribadiDrs. H. Moh.

Yani yang dipinjamkan dari pungutan ilegaliuran listrik pedagang Pasar Godong ;Hal. 57 dari 82 hal. Put. No. 1652 K/PID.SUS/201458181920212223242526228291 (satu) bendel foto copy dokumen Surat TandaSetoran (STS) pungutan iuran listrik ilegal daripedagang Pasar Godong ke Kas Daerah ;1 (satu) bendel foto copy dokumen SPJ/buktipengembalian pungutan ilegal iuran listrik kepadapedagang Pasar Godong yang ditalangi dana pribadiDrs. H. Moh.

pada hari senin tanggal 25 Nopember 2019 sekitarpukul 09.00 Wib, di Jalan Cimanuk tepatnya di lampu merah daerahMaktal telah mengamankan terdakwa;Bahwa benar saksi mengamankan terdakwa berdasarkan keterangan darilaporan masyarakat yang terganggu dengan adanya calo penumpangyang meminta uang yang terjadi di daerah tersebut ;Bahwa benar pada saat saksi mengamankan terdakwa dan ditanya olehsaksi terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;Bahwa terdakwa sewaktu ditanya telah menjalankan pungutan

liar tersebutsewaktu tidak menjadi sopir;Bahwa benar terdakwa memungut biaya untuk menaikan penumpangtersebut kendaraan tersebut sebesar Rp2.000,00 ;Bahwa benar menurut keterangan terdakwa penghasilan dari pungutan liartersebut mendapatkan uang sebesar antara Rp25.000,00 (dua puluh limaribuah) dan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) perharinya;Selanjutnya Hakim memperlihatkan barang bukti berupa uang sebesarRp4.000,00 (empat ribu rupiah) pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);Terhadap barang bukti

pada hari senin tanggal 25 Nopember 2019 sekitarpukul 09.00 Wib, di Jalan Cimanuk tepatnya di lampu merah daerahMaktal telah mengamankan terdakwa;Bahwa benar saksi mengamankan terdakwa berdasarkan keterangan darilaporan masyarakat yang terganggu dengan adanya calo penumpangyang meminta uang yang terjadi di daerah tersebut ;Bahwa benar pada saat saksi mengamankan terdakwa dan ditanya olehsaksi terdakwa tidak mempunyali ijin dari pihak yang berwenang;Bahwa terdakwa sewaktu ditanya telah menjalankan pungutan

laporanmasyarakat yang terganggu dengan adanya calo penumpang yangmenggangu ketertiban umum ;Bahwa benar pada saat diamankan terdakwa dan ditanya oleh PetugasKepolisian, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;Bahwa terdakwa sewaktu ditanya telah menjalankan calo penumpangtersebut setelah tidak menjadi sopir;Bahwa benar terdakwa memungut biaya untuk menaikan penumpang kekendaraan tersebut sebesar Rp2.000,00 dan kadangkadang tidak adayang memberi;Bahwa benar terdakwa penghasilan dari pungutan

sejumlah uang di luaryang diatur dalam undangundang atas pemanfaatan barang milik daerah yaitukepada para pedagang yang berualan di los dan bedak yang berada diHalaman 4 dari 58 halaman, Putusan Nomor 46/PID.SUSTPK/2021/PT SBYlahan Pasar Kronong milik Pemerintah Kota Probolinggo dan tidak menyetorkanuang hasil pungutan tersebut ke Kas Daerah Pemerintah Kota Probolinggobertentangan dengan Pasal 32 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 79 ayat

Karena khawatir dantakut tidak boleh berjualan di Pasar Kronong, sehingga para pedagangtersebut dengan terpaksa bersedia untuk membayarkan sejumlah uangyang diminta dan disampaikan oleh Terdakwa.Halaman 6 dari 58 halaman, Putusan Nomor 46/PID.SUSTPK/2021/PT SBYPerbuatan Terdakwa bersama saksi MUHAMAD ARIF BILLAH, S.H. yangmelakukan pungutan terhadap para pedagang di Pasar Kronong atau yangdisebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yangdiatur dalam peraturan perundangundangan adalah

tidak dibenarkan danbertentangan dengan :Pasal 32 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 TentangPengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa:Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan atau yang disebutnama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diaturdalam undangundang.Bahwa adapun rincian jumlah pungutan uang yang berhasil ditarik dandikumpulkan dari masingmasing para pedagang baik yang diterimaoleh Terdakwa maupun saksi MUHAMAD ARIF BILLAH, S.H. adalahsebagai

:Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan atau yang disebutnama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diaturdalam undangundang.Bahwa adapun rincian jumlah pungutan uang yang berhasil ditarik dandikumpulkan dari masingmasing para pedagang baik yang diterima olehTerdakwa maupun saksi MUHAMAD ARIF BILLAH, S.H. adalah sebagai berikut :No.

Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yangmenyatakan bahwa :Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan atau yang disebutnama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diaturdalam undangundang.Bahwa adapun rincian jumlah pungutan uang yang berhasil ditarik dandikumpulkan dari masingmasing para pedagang baik yang diterima olehTerdakwa maupun saksi MUHAMAD ARIF BILLAH, S.H. adalah sebagai berikut :No.

Dusun Talun yang bertugas melakukan pungutan / menerimapembayaran biaya persertifikatan tanah dalam Program Ajudikasi TahunAnggaran 2007 dari warga pemohon adalah saksi M. ROJIN (KasunTalun). Dusun Parerejo yang bertugas melakukan pungutan / menerimapembayaran biaya persertifikatan tanah dalam Program Ajudikasi TahunHal. 5 dari 42 hal. Put. No. 2382 K /Pid.Sus/201 1SUKANDAR(Pembantu Kasun Parerejo), saksi MUJIANTO (Kaur Pembangunan) danM.

No. 2382 K /Pid.Sus/201 1 Bahwa hasil pungutan yang dihimpun Panitia Pelaksana AJUDIKASI TahunAnggaran 2007 dalam rangka pendaftaran tanah secara sistemik padaPemerintahan Desa Gedangsewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediridengan hasil pungutan senilai Rp 403.230.000, (empat ratus tiga juta jutadua ratus tiga puluh ribu rupiah) tersebut oleh Panitia PelaksanaAJUDIKASI Desa Gedangsewu diserahkan kepada saksi IR.

Dusun Talun yang bertugas melakukan pungutan / menerimapembayaran biaya persertifikatan tanah dalam Program Ajudikasi TahunAnggaran 2007 dari warga pemohon adalah saksi M. ROJIN (KasunTalun). Dusun Parerejo yang bertugas melakukan pungutan / menerimapembayaran biaya persertifikatan tanah dalam Program Ajudikasi TahunAnggaran 2007 dari warga pemohon adalah saksi SUKANDAR(Pembantu Kasun Parerejo), saksi MUJIANTO (Kaur Pembangunan)dan M. DAI (Pembantu Pencatat Nikah).

Dusun Gedangsewu Kulon yang bertugas melakukan pungutan /menerima pembayaran biaya persertifikatan tanah dalam ProgramAjudikasi Tahun Anggaran 2007 dari warga pemohon adalah saksiSUPRIADI (Kaur Keuangan), saksi SUYAJI (Kasun GedangsewuKulon).Bahwa pungutan biaya persertifikatan tanah dalam persertifikatan tanahsecara missal melalui AJUDIKASI Tahun Anggaran 2007 yang dihimpunPanitia Pelaksana AJUDIKASI dalam rangka pendaftaran tanah secaraHal. 15 dari 42 hal. Put.

, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediridengan hasil pungutan senilai Rp 403.230.000, (empat ratus tiga juta jutadua ratus tiga puluh ribu rupiah) tersebut oleh Panitia PelaksanaAJUDIKASI Desa Gedangsewu diserahkan kepada. saksi IR.

NYOMANWASTRA ditangkap oleh petugas dari Polda Bali pada saat sedang memintauang pungutan pemakaian lokasi untuk pemotretan Prewedding yangberlokasi di Areal Pantai Tegal Wangi Kuta Selatan Kabupaten Badung.

meminta uang pungutan pemakaian lokasi untukpemotretan Prewedding kepada orang orang yang akan melakukan fotoPrewedding di areal parkir Pantai Tegal Wangi Kuta Selatan kab.

kepada ketiga orang atas nama KOMANG RASTANA PUTRA, MADE SUNAR BAWA dan NYOMANWASTRA untuk melakukan pungutan terhadap masyarakat yang akanHal 8 dari 22 halaman Put.Perk.

Badung, dan dari perintah tersebut KOMANGRASTANA PUTRA bersama MADE SUNAR BAWA dan NYOMAN WASTRAmeminta uang pungutan pemakaian lokasi untuk pemotretan Prewedding kepadaorang orang yang akan melakukan foto Prewedding di areal parkir Pantai TegalWangi Kuta Selatan kab.

NYOMAN WASTRA Bahwamereka terdakwa berawal perintah oleh seseoarng yang bernamaKADEK SUJANA untuk meminta uang pungutan pemakaian lokasi untukpemotretan Prewedding kepada orang orang yang akan melakukan fotoPrewedding di areal parkir Pantai Tegal Wangi Kuta Selatan kab.

BinSupiyo sendiri;Bahwa agar pungutan biaya tersebut dianggap sah maka Terdakwa Sakina,S.H., M.Si. bersama dengan Saksi Mardiyanta, S.Pd.

Bin Supiyo sendiri;Bahwa agar pungutan biaya tersebut dianggap sah maka Saksi Mardiyanta,S.Pd.

Bin Supiyo;Bahwa agar pungutan biaya tersebut dianggap sah maka Terdakwa Sakina,S.H., M.Si. bersama dengan Saksi Mardiyanta, S.Pd.

BinSupiyo;Bahwa agar pungutan biaya tersebut dianggap sah maka Terdakwa Sakina,S.H., M.Si. bersama dengan Saksi Mardiyanta, S.Pd.

anggota Para Pemohon menjadi meningkatsangat tinggi, sedangkan anggota Para Pemohon sudah dikenakanpungutan PNBP berupa PSDH dan DR yang notabene merupakanpungutan sebagai pengganti pohon yang ditebang dan pungutan untukreboisasi.

Dengan demikian pungutan PNBP yangHalaman 13 dari 31 halaman.

KewajibanPenggantian Nilai Tegakan (PNT) telah menimbulkan pungutan bergandakarena objek kewajiban PNBP berkalikali dikenakan pungutan mulai dariDana Reboisasi (DR), Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) danPenggantian nilai Tegakkan (PNT).Terhadap alasan/anggapan Para Pemohon di atas, Termohon memberikanpenjelasan sebagai berikut:a.

PNBPberupa PSDH dan DR yang notabene merupakan pungutan sebagaipengganti pohon yang ditebang danpungutan untuk reboisasi.

Bahwa yang dimaksud dengan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai intrinsik darihasil hutan yang dipungut dari hutan negara;c.