Menyatakan batal atau tidak sahsurat keputusan TergugatberupaSuratBupati Seruyan Nomor 500/1151/EK/VI/2015 tanggal 19 Juni 2015 PerihalTanggapan Perpanjangan Izin Lokasi an. PT Rana Central Nugraha;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat keputusan TergugattersebutberupaSurat Bupati Seruyan Nomor 500/1151/EK/VI/2015 tanggal 19 Juni2015 Perihal Tanggapan Perpanjangan Izin Lokasi an. PT Rana CentralNugraha;4.

juni 2018,Hari Rabu tanggal 04 juli 2018 dan Hari Jum at tanggal 03 Agustus 2018,sabagaimana syarat sah nya sebuah tujuan yang disampaikan melaluiadministrasi tertulis tentunya ada prosedural yang harus di lalu dimulaidan mengkonsep isi surat melegalisasi surat mencatatkan arsip surattersebut pada buku ekspedisi/surat keluar kemudian disampaikan kepadayang tertuju dan memiliki surat tanda terima dari si penerima surat, makaapabila secara prosedural syarat tersebut tidak terpenuhi artinya tidak sahsurat

Pasal 1888 Kitab UndangUndang Hukum Perdata;Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk/SuratTanda Lapor Diri/Domisili Penggugat) merupakan fotokopi akta autentik/sahsurat lainnya yang tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktiansempurna dan mengikat sehingga dapat dipertimbangkan, vide Pasal 1870Kitab UndangUndang Hukum Perdata jo. Pasal 165 Reglemen Indonesia yangdibaharui (HIR/RIB).

Dalam gugatannya Pengugat mendalilkan untuk menyatakan tidak sahSurat Keputusan RT.19 yang dibuat oleh Turut Tergugat. Dalam hal iniTurut Tergugat merupakan Pejabat Tata Usaha Negara dimana dalamkeputusan yang dibuat berakibat langsung kepada Keputusan TataUsaha Negara. Berdasarkan UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014Pasal 1 angka 3 Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsuryang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkunganpemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.

karena antaraFundamentum Petendi dan Petitum yang terdapat dalam gugatan a quotidak sinkron atau inkonsistensi.Berdasarkan alasan dan uraian tersebut maka sudah cukup beralasanhukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak seluruhnya(ontzegd) atau setidaktidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidakdapat diterima (Niet OntVan Kelijk Verklaard).GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAKBahwa dalam gugatan a quo Penggugat Menyatakan Batal dan Tidak SahSurat

ditolak.Berdasarkan seluruh dalil dan fakta hukum serta argumentasi tersebut di atas,mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berkenanmemberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :DALAM PENUNDAANMenolak Permohonan Penundaan yang dimohonkan Penggugat terhadap KeputusanMenteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.122408 Tahun 2017 Tanggal15 Maret 2017 Tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahProvinsi Sumatera Utara atas nama Eveready Menyatakan Batal dan Tidak SahSurat

Pasal 1888 KitabUndangUndang Hukum Perdata;Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk/SuratTanda Lapor Diri/Domisili Penggugat) merupakan fotokopi akta autentik/sahsurat lainnya yang tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktiansempurna dan mengikat sehingga dapat dipertimbangkan, vide Pasal 1870Kitab UndangUndang Hukum Perdata jo. Pasal 165 Reglemen Indonesia yangdibaharui (HIR/RIB).

Hal ini menunjukkan adanya keraguan Penggugat yangmengakibatkan kekaburan dari dalil gugatan Penggugat lainnya,yang dalam petitum Penggugat menuntut agar batal atau tidak sahSurat Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 74/UP/Kep.D/D4tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural Pegawai NegeriSipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Domisili a.n PEMOHON, Nomor:3215010102900009 tanggal 04112014 yang dikeluarkanoleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang, bukti sahSurat tersebuttelah diberi meterai cukup dan telahdicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, laluoleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;2.

Penggugat atas objek perkara kepada pihakkepolisian, sehingga dengan demikian petitum gugatan Penggugat pada poin 3 menuruthukum harus dirubah sebagaimana perbuatan yang telah terbukti tersebut sedangkanTergugat II tidak terbukti melakukan tindakan mengganggu penguasaan Penggugat atas objekperkara, maka dengan demikian terhadap Tergugat I telah cukup beralasan menurut hukumdinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum;Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat pada poin 4 mohon menyatakan sahSurat

merupakan hak milik dari kakak saya, nama Marintan Hutapea.Menimbang, bahwa surat pernyataan tersebut adalah surat bukti bertanda P3sebagaimana telah dipertimbangkan di atas yang telah dikuatkan kebenarannya oleh saksisaksi dibawah sumpah dan tidak dibantah tanda tangan serta isinya oleh ahli warisnya makadengan demikian surat pernyataan tertanggal 27 Desember 1989 yang dibuat olehMangontang Hutapea adalah sah menurut hukum;Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat pada poin 5 mohon menyatakan sahSurat

Mewajib kan kea.batal atau tidak sahSurat Tergugat Nomor C14549.HT.01.04.TH.2004 tanggal 11Juni 2004 ~=mengenai PerubahanAnggaran Dasar PT. Tjitajam AktaNomor 29 tanggal 22 November2002, Akta Notaris Nurul Huda,SH. , berkedudukan di Bekasi ;.

Bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya masihHalaman 17 dari 263Putusan No.260/Pdt.G.Int/2011/PN.Mdn.18memohon pengukuhan (deklaratoir) untuk menyatakan sahSurat Pengikatan Diri untuk melepas hakhak atas tanahNomor 23850/Leg/2004 tanggal 26 Juli 2004 = yangtandatangannya dilegalisir oleh Notaris Ika Azniga Lokman,S.H.

mendalilkan dalam surat gugatannyamenyebutkan bahwa Karia buta huruf tidak bisa tulis baca dan ternyata padakedua bukti surat ternyata pada bukti surat P3 dan bukti surat T 1.2 Karia telahmembubuhi tanda tangan, oleh karenanya dalil Penggugat yang menyatakan Kariabuta huruf haruslah ditolak;Menimbang, bahwa bukti surat P3 berupa Surat Keterangan Hibah tersebuttidak dapat ditunjukkan aslinya dan tidak dibuat dihadapan pejabat yangberwenang sehingga kebenarannya sangat diragukan, untuk dapat dinyatakan sahsurat

Menyatakan batal atau tidak sahSURAT KEPUTUSAN KEPALADESA HILISALOO NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANGPEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS DESAHILISALOO KECAMATAN AMANDRAYA KABUPATEN NIASSELATAN TANGGAL 05 FEBRUARI 2018;c. Mewajibkan Tergugat untuk mencabutSURAT KEPUTUSANKEPALA DESA HILISALOO NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANGPEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS DESAHILISALOO KECAMATAN AMANDRAYAKABUPATEN NIASSELATAN TANGGAL 05 FEBRUARI 2018;d.

MewajBATAL atau TIDAK SAHSurat Peringatan Nomor 1424/ 1.758.51tanggal 27 April 2009 tentang Peringatanuntuk Membongkar bangunan tanpa IzinMendirikan Bangunan (IMB) serta mengosongkantanah dari barangbarang yang berada diatasfasilitas sosial dan fasilitas umum,Perumahan Taman Pulo Gebang Rw. 13 KelurahanCakung Timur Kecamatan Cakung, KotaAdministrasi Jakarta Timur ;Surat Peringatan Il Nomor 1468/ 1.758.51tanggal 5 Mei 2009 tentang Peringatanuntuk membongkar bangunan tanpa IzinMendirikan Bangunan (

hukum dalam penerbitannya, dan sesuaiPasal 53 ayat (2) huruf a dan b UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 harusdinyatakan batal atau tidak sah dan Tergugat diwajibkanuntuk mencabutnya,kemudian diwajibkan pula untuk menerbitkan Surat Keterangan Tidak Sengketayang dimohon Penggugat;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Penggugat mohon kepada PengadilanTata Usaha Negara Bandung supaya memberikan putusan sebagai berikut:101 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2 Menyatakan batal atau tidak sahSurat

Pihak Penggugat selaku pemberi kredit telah memberikan suratperingatan (bukti P20 sampai dengan P22) agar Tergugat dan Tergugat IIselaku debitur segera melunasi kewajibannya;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut menurut Majelis HakimPenggugat selaku Bank yang telah menerapkan Prinsip kehatihatian(Prudential Banking Principle) dan beritikad baik ;Menimbang,bahwa mengenai petitum angka 3 yang menyatakan SahSurat Perjanjian Kredit Nomor 40398/KR/PK/09/2015/01.44.024833.01Tertanggal 29 September

2222022202 oon nnn nn nnnBahwa untuk menghindari kerugian penggugat serta timbulnyakonsekwensi hukum yang lebih meluas dikemudian hari, yaitu melakukanaktifitas pembangunan diatas lahan tersebut, serta mengalihkan lahandengan cara jual beli, hibah menggadaikan dan menyewakan kepadaorang lain, maka penggugat mohon kiranya Majelis Hakim PengadilanHalaman 15Putusan No. 17/G/2015/PTUNTPITata Usaha Negara Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadiliperkara ini agar dapat memutuskan, menyatakan batal atau tidak sahsurat

Hasan Asyari BinHaji Mahsun Dkk, di Pengadilan Agama Selong tersebut tidak ada satupunamar putusan pengadilan yang membatalkan atau menyatakan tidak sahsurat jual beli tanah sawah antara Amaq Sawilah dengan Amaq Jumahir;Bahwa Para Tergugat tidak menerima Putusan Pengadilan Agama Selongyang mengabulkan gugatan Para Penggugat, sehingga Para Tergugat(Termasuk Tergugat 42, 38 dan 40 dahulu) mengajukan banding kePengadilan Tinggi Agama Mataram dengan Register Nomor 143/PDT.G/2010/PTA MTR;Bahwa dalam proses

No 276 K/PDT.SUS/2010Tergugat Konvensi telah melakukan pelanggaran terhadap Undangundang No. 2 Tahun 2004".Pertimbangan tersebut sangat kontradiktif/oertentangan dengan isiamar putusan pada point 2 dalam rekonvensi yang menyatakan sahsurat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Surat Kuasa Tidak SahSurat kuasa penggugat tidak sah karena Surat Penetapan IzinKuasa Insidentil PN. Denpasar No.