tersebut oleh Tergugat I Suparti kepada Tergugat II Suwitoberdasarkan Akta Jual Beli No. 344/MGY/2011 tanggal 29/11/2011 yang dibuat oleh dandihadapan Suharto Badi, BA, selaku PPAT Sementara, sebagaimana tercantum SertifikatHak Milk No. 01947 tanggal 06 Oktober 2011, adalah tidak sah menurut hukum pula,maka penguasaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat I Suparti dan oleh Tergugat IISuwito saat ini adalah tidak sah, maka beralasan terhadap Tergugat I dan Tergugat II 41dihukum untuk menyerahkan obyek sengkea

Adalah berakibat tidak sah, cacat, hukum, batal demi hukum baik itu ;1 Yang merupakan perbuatan jual beli yang terlanjur dilakukannya ;2 Juga suratsurat, aktaakta yang telranjut diterbitkan yang mengenai tanahobyek sengkea seluas 4.875 M2 tersebut ;3 Juga berakibat cacat hukum, tidak sah dan batal demi hukum pulasertifikatsertifikat milik yang terlanjur diterbitkan oleh Turut TergugatXX/Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi yang obyeknya adalahtanah obyek sengketa 1 seluas 4.875 M2 tersebut.Majelis

hanya disewa/dikontrak sajadan sudah pernah disuruh meninggalkan rumah tersebut sebagaimana buktiPP10 A, s/d PP10 C dan bahkan bukti PP7 yaitu Surat Pernyataan tanggal 3September 2018 yang menyatakan adalah Maryanti (isteri Tergugat ) yangmenyatakan apabila tidak hadir dalam pertemuan tangal 11 September 2018dalam rangka musyawarah terkait pengusiran dari tanah dan bangunan makabersedia diusir secara paksa dari rumah tersebut, dan ternyata Tergugat danTergugat Il tidak meninggal rumah dan tanah sengkea

Permohonan Gugatan;Berdasarkan pokok sengkea yang telah diuraikan di atas, maka PemohonGugatan mengajukan Gugatan;Berikut ini adalah uraian dasar penolakan permohonan Pembatalan STPPPh Pasal 25 yang dilakukan oleh Tergugat yang mengakibatkanterbitnya SK Pembatalan STP PPh Pasal 25 Nomor KEP1487/WPJ.19/2015 tanggal 10 Agustus 2015 beserta alasan danpenjelasan Pemohon Gugatan atas pokok sengketa tersebut:Menurut Tergugat;Bahwa berdasarkan surat dari Tergugat Nomor S16438/WPuJ.19/2015tanggal 20 April

Penggugat meninggal duniapernah dikuasai oleh Obet Nenabu yang merupakan Saudara dari Penggugat ;Bahwa saat ini Penggugat yang mengajukan gugatan karena tanah itu adalahmilik orang tuanya yang pernah dikuasai oleh Obet Nenabu, kemudiandiserahkan kepada Penggugat untuk dikuasai dan diolah ;Bahwa hal ini saksi tahu karena atas cerita dari Bapak Kandung saksi bahwaobyek sengketa adalah milik Penggugat yang diwariskan oleh BapakKandungnya ;Bahwa saksi tidak pernah melihat para Tergugat mengolah obyek sengkea

orang yang disurunh menempatitanah di lokasi obyek sengketa oleh Ibu Listiawati diganti oleh Pak Ali AMun ; Bahwa saksi mengatakan kenal degan Pak Amsari, namun tidak mengetahui kalautelah terjadi hibah dari Pak Amsari kepada Pak Ali Amun ; Bahwa saksi mengatakan mengetahui kalau tanah Pak Amsari hanya ada disitusaja, tidak ada di tempat lain lagi ; Bahwa saksi mengatakan orang suruhan Ibu Listiawati menempati tanah di lokasiobyek sengketa sudah ada bangunannya untuk ditempati ; Bahwa tanah objek sengkea

ABDUL RASYID, yang pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut :Bahwa setahu saksi Amag Tah mengerjakan tanah sengketa tersebutpada waktu Amaq Tah masih hidup ;Bahwa Satarudin tidak keberatan pada waktu Amaq Tah mengerjakantanah sengketa tersebut ;Bahwa saksi dapat cerita dari Kantor Desa bahwa tanah sengkea dijual,tetapi saksi tidak mengetahui surat jual beli tanah sengketa tersebut ;Bahwa saksi pernah menjadi Kepala Dusun ;Halaman 26 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pat. G/2018/PN.

mempertahanan tanah pertapakan rumah ibadanHalaman 34 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Padt.G/2018/PN Bnjatau setiap orang berhak mempertahankan keberadaan rumah ibadah, karenaberhubungan dengan keyakinan seseorang (angka 7 Replik tentang PokokPerkara dan Jawaban Tergugat I), kKemudian menyebutkan bahwa Tergugat dan Tergugat II mendalilkan kalau sebahagian Para Penggugat bukan jemaatgerejaBNKP Binjai Langkat merupakan dalil yang keliru, sebab di sini ParaPenggugat mengajukan gugatan bukan mengenai sengkea

hakPenggugat atas objek sengketa karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadijual beli tentang objek sengketa.Menimbang bahwa Tergugat I dalam dalil jawabannya telah membantah hakPenggugat atas objek sengketa dengan mengemukakan tanah objek sengketa sebagai miliknyakarena telah membeli tanah objek sengketa dari Tergugat 1Menimbang bahwa dari jawab menjawab tersebut diatas telah ternyata yangdipersengketakan para pihak adalah tentang: Apakah ada hubungan hukum berupa jual beli atas tanah objek sengkea

pemerintahan setelah menempuhupaya administrative;Dimana istilah Pengadilan yang dimaksud pasal diatas merupakanPengadilan Tata Usaha Negara yang mana hal tersebut merujuk padaHal. 12 Putusan Nomor : 143/G/2019/PTUNMDNpasal 1 angka 8 PERMA No. 6 Tahun 2018 tentang pedomanpenyelesaian sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuhupaya administrasi berbunyi;Pengadilan adalah Pengadilan tata Usaha Negara;9.Bahwa dengan telah dilaukannya upaya adminisrasi olen penggugatmaka keputusan a quo atau Objek Sengkea

Bahwa untuk menyelesaikan kredit debitur yang sudah cidera janji makaPenggugat dalam rekonpensi menuntut agara tergugat rekonpensimeninggalkan dan atau mengosongkan obyek sengkea ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dalildalil gugatan rekonvensi tersebut sebagai berikut :Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P1 sampai P5 diperolehfakta bahwa Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi mengajukan gugatankarena merasa dirugikan akibat obyek jaminan miliknya terancam akan dilelangdan

Saksi DEBORAH ERAT TIMBOWO Bahwa saksi mengetahui masalah antara Penggugatdengan tergugat mengenai tanah ; Bahwa lokasi objek sengkea tersebut terletak di DesaBunto dan sekarang sudah menjadi Desa Maleo dengan adanyapemekaran ; Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanahtersebut hanya batasbatasnya yang saksi ketahui yaitu disebelahUtara berbatas dengan jalan, Timur dengan tanah milik RetiDihuma Selatan berbatas dengan kualamati sedangkan disebelahBarat berbatas dengan Hayunu Idrus ;Penetapan

pembatalanSertifikat milik Penggugat atas objek sengketa ke Pengadilan Tata Usaha Negaradan putusan tersebut telah berkekuatan hukum yang tetap yang isi putusannya telahmembatalkan SHM milik Penggugat;Menimbang, bahwa oleh karena permasalahan pokok dalam gugatanpenggugat dalam perkara a quo adalah tentang sengketa kepemilikan atas sebidangtanah yang telah bersertifikat hak milik maka bila di bandingkan dengan putusan TataUsaha Negara yang dimaksudkan oleh pihak Tergugat , Il, Ill VV dan VI adalahmasalah sengkea

Bahwa Tergugat dalammenerbitkan obyek sengkea a quo harusmemenuhi seluruh ketentuan PerundangUndangan yang berlaku baik dalam segikewenangan , segi prosedural maupun segisubstansial karena semua segi tersebutmerupakan satu kesatuan yang harusterpenuhi semua karena tidak dipenuhinyasalah satu segi saja menyebabkan obyeksengketa dapat dinyatakan tidak sahatau dibatalkan ; Bahwa berdasarkan alasanalasan hukum tersebutSurat Tergugat yang menjadi obyek sengketa telahmelanggar atau bertentangan dengan

diamdiam dan dengan licik mau menguasai tanah milikPenggugat dengan cara membangun rumah permanen di atas tanah milikPenggugat tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat.Dengan demikianmaka perbuatan para tergugat terutama Tergugat Il tersebut dapatdikategorikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum dan melawan hak ;Bahwa perbuatan para tergugat terutama Tergugat II yang tanpa alasan dantanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat sebagai pemilik tanah yang sahberdasarkan sejarah kepemilikan tanah objek sengkea

Olehkarenanya putusan atas perkara tersebut tidak dapat dilaksanakan eksekusi(Non eksekutabel);Dalam Provisi :8.Bahwa Terlawan II selaku pihak tereksekusi tidak pernah menguasai dantidak berhak atas tanah obyek eksekusi dan agar tidak mergkan pelawanselaku pihak ketiga yang berhak dan menguasai obyek sengkea namuntidak penah dilibatkan dalam perkara pokoknya, maka sewajarnya MajelisHakim menjatuhkan putusan sampai provisi untuk menunda pelaksanaaneksekusi putusan Sampai adanya putusan perlawanan

danPelepasan Hak Penguasaan Atas Tanah Negara ( vide bukti bertanda P.3 ) ; wenee Menimbang bahwa, sebelum bukti bertanda P.3 tersebut diterbitkan,pihakpihak yang sama pada waktu yang sama tepatnya 30 menit sebelumnyamengadakan perjanjian pembatalan ditempat Notaris yang berbeda ( videbukti bertanda P.8 ) ; Menimbang bahwa, Penggugat mendalihkan pada gugatan point angka8 bahwa lampiran berupa suratsurat sebagai persyaratan untuk melaksanakanpengikatan Jual Beli Bangunan diatas Tanah Negara ( obyek sengkea

dan tanah sengkea Il seluas 20.000 m?tersebut adalah milik dari para Penggugat, sehingga perbuatan yang telahdilakukan oleh Tergugat menguasai tanah sengketa dan perbuatan tergugat Ilyang menerbitkan sertifikat hak pakai No. 41 tahun 2005 adalah perbuatanbersifat melawan hukum ;Ad.3.

dalam Surat Jawabannya ;30Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannyaPihak Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :e Foto copy surat Daftar keterangan obyek Pajak untuk ketetapan PajakBumi Dan Bangunan Tahun 1990 (diberi tanda bukti P1) ;e Foto copy surat keterangan obyek/subyek pajak tahun 1989 (di beritanda P2) ;e Foto copy Surat petikan jumlah pajak terhutang tanda pembayaranpajak bumi dan bangunan Tahun 1989 (diberi tanda P3) ;e Foto copy gambar lokasi tanah sengkea

Bahwa dengan adanya kesepakatan antara Alm.Humala Sitorus (SuamiPenggugat) dengan Alm.H.Musanip (pemilik Objek Sengkea) keduanyasepakat untuk melakukan jualbeli objek sengketa dengan membuat AkteJual Beli No.287 Kec.Ciledug / 1996 dari Alm.H.Musanip sebagai pemilikobjek sengketa (Penjual) pada tanggal 05 02 1996 kepada Alm.HumalaSitorus (Suami Penggugat) sebagai pembell :9.