PN.Sbhtaat dan tunduk kepada prinsip The Right of Due Process, yaitu para tersangkaberhak diselidiki atau disidik diatas landasan Sesuai Dengan Hukum AcaraBertitik tolak dari asas ini, Polri di dalam melaksanakan fungsi dan kewenanganpenyidikan, harus berpatokan dan berpegang pada ketentuan khusus yangdiatur dalam Hukum Acara Pidana ( Criminal Procedure), yaitu dalam hal iniadalah UndangUndang No. 8 Tahun 1981 (KUHAP).Konsep due process merupakan bagian yang integral dari upaya menjungjungtinggi Supermasi

Bahwa dalam rangka memberikan adanya kepastia hokum,meningkatkan profesionalitas, penegakan supermasi hokum dankeadilan, serta mencegah terjadinya kebocoran uang rakyat(Penggugat juga rakyat), maka mohon kepada yang terhormatMajelis Hakim yang menangani perkara ini untuk menyatakanHal 23 dari 66 hal Putusan Nomor : 234/G/2016/PTUNJKT.BATAL atau TIDAK SAH surat Pokja Tertentu 2 Badanpelayanan Pengadaan Barang/Jasa Prov.

AVDicey merumuskan negara hukum (rule of law) dengan tiga ciri yakniadanya (a) supermasi hukum; (b) persamaan di hadapan hukum; dan (c)due process of law. Dalam pemahaman tentang negara hukum di zamansekarang, maka ciriciri negara hukum yang dirumuskan oleh Stahl danDicey itu digabungkan dan pada umumnya diterima para akademisi hukumsebagai ciri dari negara hukum modern.

Serta menjunjung tinggi Asas Hukum Acara yang merupakan fundamentaldalam penegakan hukum dan keadilan dalam supermasi hukum, yaitu :"Geen Straf Zonder Szhul yang artinya : "Seseorang tidak dapatdipidana tanpa adanya kesalahan.Maka, Kami Tim Advokat Terdakwadengan kerendahan hati, mohon kiranya Hakim Majelis yang memeriksadan mengadili perkara Terdakwa Rahmatia Alias Pinkan, semoga danberkenaan memutuskan dengan AMAR PUTUSAN, sebagai berikut:. Menyatakan SURAT DAKWAAN Penuntut Umum, dibawah Reg.

Serta Menjunjung tinggi Asas Hukum Acara yang merupakan fundamentaldalam penegakan hukum dan keadilan dalam supermasi hukum, yaitu :"Geen Straf Zonder Szhul yang artinya : "Seseorang tidak dapatdipidana tanpa adanya kesalahan.Maka, Kami Tim Advokat Terdakwadengan kerendahan hati, mohon kiranya Hakim Majelis yang memeriksadan mengadili perkara Terdakwa Rahmatia Alias Pinkan, semoga danberkenaan memutuskan dengan AMAR PUTUSAN, sebagai berikut:1.

lelang dalam hal proses evaluasidengan tidak melihat fakta hukum, dimana Penggugatseharusnya di menangkan karena telah memenuhi persyaratanuntuk itu dengan penawaran harga yang lebih rendah dari yangdi menangkan Tergugat dan menguntungkan keuangan Negaraberdasarkan fakta yang demikian tidak tertutup kemungkinandengan adanya kolusi dalam tender lelang proyek ini danindikasi ini perlu di buktikan secara hukum menurut prosedurdan mekanisme hukum yang berlaku oleh aparat penegakhukum yang berwenang agar supermasi

diajukankepengadilan.Mengenai Praperadilan lebih lanjut diatur dalam Pasal 77 s/d Pasal 83KUHAP,namun dalam perkembangannya Mahkamah Konstitusi RI telahmemperluas tujuan Praperadilan melalui Putusan MK No. 21/PUU.XII/2014sehingga sah tidaknya Penetapan tersangka sudah menjadi tujuan danwewenang praperadilan.Dalam UndangUndang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP memuatPrinsip prinsip azas hukum yang mana dalam suatu Negara hukumHalaman 16 dari 53 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Prgsetidaknya menganut Prinsip supermasi

Negarahukum dimaksud adalah negara yang menegakan supermasi hukumuntuk menegakan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaanyang tidak dipertanggung jawabkan.. Bahwa : Dihaturkan Yang Mulia Timbulnya gugatan dari PENGGUGATyang tertuju pada TERGUGAT Ir.

berikut:nn Bahwa PEMBANDING semula PENGGUGAT dengan tegas berkeberatandan sangat menolak Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor12/Pdt.G/2020/PN Bjw tanggal 29 April 2021, karena pertimbangan hukum yangformalistis, yang nyatanyata bertentangan / bertolak belakang dengan faktaHalaman 3 dari 83 Halaman, Putusan Nomor 96/PDT/2021/PT KPGpersidangan dan bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehinggamelahirkan putusan hukum yang tidak benar dan tidak berkeadilan menuruthukum yang menjadi tujuan mulia supermasi

mengajukan banding pada halaman 2 dan 3 yang di kutip sebagaiberikut :Bahwa PEMBANDING semula PENGGUGAT dengan tegas berkeberatandan sangat menolak Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor12/Pat.G/2020/PN.Byjw tanggal 29 April 2021, karena pertimbangan hukum yangformalistis, yang nyatanyata bertentangan / bertolak belakang dengan faktapersidangan dan bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehinggamelahirkan putusan hukum yang tidak benar dan tidak berkeadilan menuruthukum yang menjadi tujuan mulia supermasi

No. 081 K/PDT.SUS/2011Hal ini jelas melanggar demokrasi dan supermasi hukumsebagaimana diatur dalam UU No 2 tahun 2008 pasal 13huruf d yang berkewajiban "menjunjung tinggi supremasihukum, demokrasi, dan hak asasi manusia" yang dijunjungoleh setiap partai politik. Jadi pertimbangan hukumMajelis Hakim tersebut jelas menyesatkan dan mengaburkanfakta hukum;Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan234/PDT .G/2010/PN.JKT.PST tertanggal 3 Nopember 20108.

Dasar Hukum Permohonan PraperadilanDalam UndangUndang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP memuatprinsipprinsip azas hukum yang mana dalam suatu negara hukum setidaknyamenganut prinsip Supermasi hukum. Pemuatan prinsip hukum dalam KUHAPbertujuan untuk menjamin penegakkan hukum dan hak azasi manusia yang telahdigariskan baik dalam landasan konstitusional maupun dalam UU Nomor 39 tahun1999 tentang Hak Azasi Manusia (HAM).

Serta menjunjung tinggi Asas Hukum Acara yang merupakan fundamentaldalam penegakan hukum dan keadilan dalam supermasi hukum, yaitu :"Geen Straf Zonder Szhul yang artinya : "Seseorang tidak dapatdipidana tanpa adanya kesalahan.Maka, Kami Tim Advokat Terdakwadengan kerendahan hati, mohon kiranya Hakim Majelis yang memeriksadan mengadili perkara Terdakwa Rahmatia Alias Pinkan, semoga danberkenaan memutuskan dengan AMAR PUTUSAN, sebagai berikut:. Menyatakan SURAT DAKWAAN Penuntut Umum, dibawah Reg.

Serta Menjunjung tinggi Asas Hukum Acara yang merupakan fundamentaldalam penegakan hukum dan keadilan dalam supermasi hukum, yaitu :"Geen Straf Zonder Szhul yang artinya : "Seseorang tidak dapatdipidana tanpa adanya kesalahan.Maka, Kami Tim Advokat Terdakwadengan kerendahan hati, mohon kiranya Hakim Majelis yang memeriksadan mengadili perkara Terdakwa Rahmatia Alias Pinkan, semoga danberkenaan memutuskan dengan AMAR PUTUSAN, sebagai berikut:1.

lain atas kuasanya yang perkaranya tidakdiajukan ke Pengadilan.Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Pasal 77 s/d Pasal 83 KUHAP, namundalam perkembangannya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telahmemperluas tujuan Praperadilan melalui Putusan MK No. 21/PUUexIl/2014sehingga sah tidaknya Penetapan tersangka sudah menjadi tujuan danwewenang Praperadilan.Dalam undangundang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP memuatPrinsip prinsip azas hukum yang mana dalam suatu negara hukumsetidaknya menganut prinsip supermasi

Menghukum Para Penggugat membayar semua biaya perkara ini;Atau: Mohon menjatuhkan Putusan lain berdasarkan kebenaran dankeadilan demi tegaknya supermasi hokum;2. Jawaban Turut Tergugat I:DALAM EKSEPSI:a.

Bahwa sejak pemisahan instansi Kepolisian dari Angkatan Bersenjata RepublikIndonesia (ABRI), visi Kepolisian yang berupaya mewujudkan POLRI yangMmampu menjadi pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat yang selaludekat dan bersamasama masyarakat, serta sebagai penegak hukum yangprofesional dan proposional yang selalu menjunjung tinggi supermasi hukum danhak asasi manusia;31.

Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini, didalam pertimbanganMajelis Hakim Tingkat Pertama pada Putusan halaman 41dan 42 :P.2,P.3,P.5,P.12 alat bukti poto copy dari poto copy tentunya alat bukti P.2dan P.3 (disita oleh Polres Prabumulih atas dugaan tindak pidana P.16)namun sudah dilegalisir oleh institusi yang mengeluarkan alat bukti tersebutsebagai Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dapat memeriksa danmemutus keabsahan dan demi tegaknya supermasi hukum tentunya dapatmenggali (rechtsvinding

Dimana dalam undangundang telah ditegaskan bahwa Kejaksaan adalah sebagai salah satu LembagaPenegak Hukum yang dituntut lebin berperan dalam menegakan supermasi Hukum,melindungi kepentingan umum dan berwenang melakukan penuntutan terhadapSiapa Saja yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah Hukumnyadengan melimpahkan perkara ke Pengadilan yang berwenang mengaadili;Halaman 36 dari 50Putusan Nomor 910/Pid.B/2021/PN.MdnSedangkan UndangUndang juga telah memberikan kewenangan kepadaPenasehat

Nomor 128 PK/Pdt/2017Kabupaten Tuban, Propinsi Jawa Timur, adalah merupakan perbuatanmelawan hukum yang telah mencederai supermasi hukum dan melukai rasakeadilan serta merugikan hak dan kewenangan konstitusi Para Penggugat;Memerintahkan dan mewajibkan Tergugat dan Tergugat Il untuk segeramembongkar sendiri semua bangunanbangunan yang dibangun tanpameminta ijin dan persetujuan dari Para Penggugat selaku pemilik yang sah,di atas tanah dan bangunan milik Para Penggugat di Jalan PanglimaSudirman Nomor

Dasar Hukum Permohonan PraperadilanDalam UndangUndang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP memuatprinsipprinsip azas hukum yang mana dalam suatu negara hukum setidaknyamenganut prinsip Supermasi hukum. Pemuatan prinsip hukum dalam KUHAPbertujuan untuk menjamin penegakkan hukum dan hak azasi manusia yangtelah digariskan baik dalam landasan konstitusional maupun dalam UU Nomor39 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (HAM).

perkara ini sangat (alai dankeliru dalam pertimbangannya, bahwa peletakan sita jaminan yang dilakukan JudexFactie dilakukan setelah Pembuktian adalah merupakan Keputusan yangdidasarkan pada keyakinan Judex Factie yang kuat berdasarkan sekurangkurangnya dua slat Bukti namun keyakinan tersebut dthantah sendin dalam putusanakhir ini merupakan bentuk dad tidak konsistennya Judex factie mengambilKeputusan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pencari keadilandan akan membawa dampak negatif atas supermasi

PN.Smd), tetapi Pengadilan Agama Sumedang yang berwenang mengadilinya.Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 49 (UndangUndang Nomor 3/2006tentang Perubahan UndangUndang Nomor 7/1989 tentang Peradilan Agama)bahwa, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang, memeriksa, memutus danmenyampaikan perkaraperkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam dibidang: a Perkawinan; b Waris; c Wasiat; d Hibah; eWakeaf; f Zakat; i Infaq; h Shadagah; dan i Ekonomi syari'ah;Sebagai dasar pertimbangannya demi supermasi