Huttanggal 25 Agustus 2014 ;Namun oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya kemudianmempertimbangkan halhal diluar dalam tempus delicti sebagaimanadalam surat dakwaan yaitu adanya dokumen SKAU milik TerdakwaHal. 13 dari 20 hal. Put.

Nomor 1738 K/Pid.Sus/201522.yang dilengkapi dengan sertifikat tanah yang diluar dari tempus delictitersebut;Bahwa pertimbangan a quo telah keluar dari konteks surat dakwaanyang menjadi pemeriksaan dalam persidangan dimana Terdakwadengan sengaja memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutankayu dan atau menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutanyang palsu berupa dokumen surat keterangan asal usul (SKAU) kayuyang dilakukan kurun waktu atau tempus delicti pada hari Senintanggal 25 Agustus 2014

Huttanggal 25 Agustus 2014 ;Namun dengan alasan ada bukti SKAU lain diluar tempus delicti yaituSKAU yang ada sebelumnya yang isinya hanya 2100 batang itu yangdipertimbangkan oleh Majelis Hakim;Hal tersebut menjadi ganjil dan tidak beralasan mengapa Terdakwasebagai mantan anggota DPRD harus memalsukan dokumen SKAUsebanyak 3 rangkap untuk melakukan pengangkutan kayu jatiHal. 14 dari 20 hal. Put.

Asas ne bis in idem berlaku dalam proses acara di pengadilan.Suatu dakwaan/gugatan dapat dinyatakan Ne bis in idem dalam hal telah adaputusan berkekuatan hukum tetap sebelumnya yang memutus perkara yang sama,dengan pihak yang sama, pada waktu dan tempat kejadian yang sama(tempus dan locus delictinya sama) dan putusan tersebut telah memberikanputusan bebas (vnjspraak), lepas (onstlag vanalle rechts volging) atau pemidanaan(veroordeling) terhadap orang yang dituntut itu.Menurut Wirjono Prodjodikoro

Walaupun ada perbedaan /ocus dan tempus delicti, namun terdapatpengulangan perkara dengan obyek dan subyek yang sama dan telah diputusserta mempunyai kekuatan hukum tetap baik dari tingkat judexfacti sampai dengantingkat kasasi baik dari lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, danPeradilan Tata Usaha Negara, maka ia dapat dikategorikan sebagai ne bis in idem.Bahwa syaratsyarat Ne bis in idem:1. Ada putusan yang berkekuatan hukum tetap;2.

Walaupun adaperbedaan /ocus dan tempus delicti, namun terdapat pengulangan perkaradengan obyek dan subyek yang sama dan telah diputus serta mempunyaikekuatan hukum tetap baik dari tingkat judex facti sampai dengan tingkatkasasi baik dari lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan PeradilanTata Usaha Negara, maka ia dapat dikategorikan sebagai ne bis in idem.

Robert Irawan didakwa dengan Pasal 266 ayat (1), ayat(2), Pasal 263 ayat (1) ayat (2) KUHP, walaupun terdapat perbedaanlocus dan tempus delicti, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan Asas NebisIn Idem, maka Perkara Aquo termasuk kedalam kategori Azas Nebis In Idem.Halaman 26 dari 45 halamanPutusanSela Nomor 448/Pid.B/2020/PN.Bgl3. Bahwa Terdakwa Drh.

Robert Irawan didakwadengan Pasal 266 ayat (1), ayat (2), Pasal 263 ayat (1) ayat (2) KUHP, terdapatperbedaan /ocus dan tempus delicti, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah AgungNo. 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan AsasNebis In Idem.

Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangantertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam Kereta api atau trem yangsedang berjalan :Menimbang, bahwa unsur ke4 ini adalah unsur yang bersifat alternatif,sehingga pembuktian terhadap unsur ini cukup apabila salah satu perbuatan yangdipersyaratkan tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang terungkapdalam persidangan, tempus delicti dalam perkara ini adalah pada hari Sabtutanggal

Tempus dan locus delicti tersebutdibenarkan oleh saksi Sri Sumiarsih, Indrowidakdo Sri Rahayu dan Terdakwasendiri ;Menimbang, bahwa merujuk pada tempus delicti perbuatan terjadi,maka waktu terjadinya Terdakwa mengambil tas milik saksi Sri Sumiarsihadalah waktu malam hari sebagaimana diterangkan dalam pasal 98, yaitu waktuantara matahari terbenam dan matahari terbit.

onstlagvan alle rechtsvolging) atau pemidanaan (veroordeling), Pasal 75 ayat(1) KUHP ;Menimbang, bahwa pelaksanaan asas ne bis in idemditegaskan pula dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas Ne bisIn Idem, dalam surat edaran tersebut, dihimbau agar para KetuaPengadilan untuk dapat melaksanakan asas ne bis in idem dengan baikdemi kepastian bagi para pencari keadilan dengan menghindari adanyaputusan yang berbeda ;Menimbang, bahwa masalah tempus

Begitu pula terhadap wkatu (tempus delicti) dantempat kejadian (locus delicti) yang sama pula, atau peristiwa pidanamaupun delikdelik yang disangkakan tetap bertalian dengan tindakpidana yang terdahulu ;Menimbang, bahwa Terdakwa pernah diajukan ke persidanganPengadilan Negeri Jombang oleh Penuntut Umum kejaksaan negeriJombang dengan dakwaan Alternatif yaitu Pertama : Perbuatanterdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal378 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP; ATAU Kedua : Perbuatanterdakwa

Perkara : 59/JOMBA/O2/2016, tanggal 9 Februari2016, dibandingkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 18Juni 2015 dalam register perkara Nomor 214/Pid,B/2015/PN.Jbg, makaterlhat jelas bahwa perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum adalahperkara yang sama, dimana Tempus delicti yang sama, dan tempat (locus delicti) nya juga sama, bahkan saksisaksi yang akan diajukanjuga sama, yaitu antara lain Saksi Mulyati, Saksi Didik Haryanto, dan terhadap perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh

demikian maka Majelis Hakimberpendapat bahwa dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umumterhadap Terdakwa sebagai ne bis in idem karena perkara sebelumnyasudah pernah diperiksa, diadili dan telah diputus di Pengadilan yangsama, yaitu Pengadilan Negeri Jombang dan telah mempunyaikekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), dan yang tetap bertaliandengan tindak pidana yang sama, terhadap orang yang sama dalam halini pelapor/pengadu, saksi dan terhadap Terdakwa yang sama pula.Begitu pula terhadap waktu (tempus

Sehingga seharusnya yang membuatLaporan Polisi adalah DONI RUMAGIT,S.TP bukan JEANE O MANDAGI, halini sesuai dengan Formulir Temuan02/TM/PB/Kab/25.09/II/2018Tertanggal 26 Februari 2016, yang menemukan adalah DONIRUMAGIT,S.TP;Bahwa, Judex Facti dalammemutus perkara a quo mengabaikan faktafakata persidangan terkait Locus dan Tempus delicti, dimana antaraLocus dan Tempus delicti antara yang Tertuang dalam Formulir Temuandengan Dakwaan dan Fakta Persidangan Sangat beda, dimana dalamFormulir Temuan LocusDelicti

yakni Sekretariat Panwas KecamatanLangowan Timur dan Tempus yakni Senin 19 Feberuari 2018 Pukul10.56 WITA, sedangkan dalam Surat Dakwaan dan Fakta Persidangan,bahwa TempusDelictinya adalah tanggal 17 Februari 2018 Pukul 21.00WITA dan Locus Delictinya adalah di Kelurahan Talikuran Lingk.IIIHalaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 40/PID/2018/PT MND3.13.23:3Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa di rumah Keluarga ProfDR Theo Mautang, M.Kes.

No. 475 K/PID/20142 Bahwa adanya pendapat bahwa Terdakwa telah diputus dalam perkaratindak pidana penipuan Nomor : PDM192/TSK/07.13 adalah perkaralain, karena dalam perkara berikutnya ada dakwaan penggelapansehingga, apabila dalam pembuktian yang terbukti adalah penipuan makabaru bisa dikatakan nebis in idem, tapi kalau yang terbukti adalahpenggelapan apakah masuk kategori nebin in idem mengingat tempus danlocusnya berbeda;Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :Bahwa

Ade Daryan dan saksi Yulian Porlinta;Bahwa Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana dalamperkara Nomor 298/Pid.B/2013/PN.Tsm dengan dakwaan melanggar Pasal 378 KUHPdan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;Bahwa delict, tempus delicti, locus delicti serta obyek dan subyek yang diuraikanoleh Penuntut Umum dalam perkara Nomor 298/Pid.B/2013/PN.Tsm adalah samadengan yang diuraikan dalam perkara ini, oleh karenanya sesuai Pasal 76 KUHPTerdakwa tidak dapat dituntut

bahwa oleh karena selurun unsur dari Pasal 112 ayat (1)UndangUndang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotikatelah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaanSubsidair;Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat HukumTerdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan tersebut,dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada pertimbangan di atas.Adapun tentang locus dan tempus

delicti yang berbeda pada keterangansaksisaksi yang termuat pada surat tuntutan Penuntut Umum dengan locusdan tempus delicti pada surat dakwaan, hal mana sebagaimana telah diakulPenuntut Umum pada tanggapannya adalah sematamata merupakan salahpengetikan pada surat tuntutan, Majelis Hakim merujuk kepada locus dantempus delicti yang ada pada surat dakwaan dan fakta persidangansebagaimana yang diterangkan saksisaksi dipersidangan, locus dan tempusdelicti pada surat dakwaan dan locus dan tempus delicti

Kesalahan penyebutan/pengetikan locus dan tempus delicti pada surat tuntutan Penuntut Umumtidaklah mengakibatkan surat dakwaan batal demi hukum, sebab locus dantempus delicti yang menjadi patokan Majelis Hakim adalah locus dan tempusdelicti pada surat dakwaan dan locus dan tempus delicti yang terungkapdipersidangan dan bukan yang tertulis pada surat tuntutan, oleh karenanyaMajelis Hakim berpendapat bahwa Nota Pembelaan Penasihat Hukumtersebut harus dikesampingkan dan ditolak;Menimbang, bahwa dalam

pidana yang terjadi setelahtanggal 17 Oktober 2014 harus menggunakan atau harus menerapkan segala ketentuan didalam UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai pengganti dari UndangUndangNomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ; Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari surat dakwaan Penuntut Umumatas nama terdakwa Jamal Bin Pawi tertanggal 16 Februari 2015 dengan Nomor RegisterPerkara : PDM15/Kj.Nnk/Epp/02/2015, bahwa di dalam uraian dakwaan PenuntutUmum tersebut Penuntut Umum menguraikan tempus

delicti terdakwa melakukanperbuatan pidana yaitu pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 atau pada waktu laindi bulan Desember 2014 , nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnnMenimbang, bahwa dari uraian tempus delicti Penuntut Umum tersebut yaitutanggal 17 Desember 2014 atau pada waktu lain di bulan Desember 2014 dikaitkandengan diberlakukannya UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang mulaiberlaku sejak tanggal 17 Oktober

Bahwa benar dilihat dari kurun waktu tempus delicti perkara tanggal 26 Juli 2017Terdakwa telah memperoleh uang dari korban sebesar $60.000 ditambah Rp.16 juta,sedangkan tidak lama setelah itu Terdakwa dalam perkara Il telah membeli sebuahmobil HRV dengan DP sebesar Rp.75 juta, logis sekali terlihat Terdakwa mampumembeli mobil dengan DP yang besar karena baru beberapa hari sebelumnya berhasilmendapatkan uang dari korban perkara tersebut.28.

Bahwa benar dalam perkara Ill ini, tempus delictinya tanggal 18 April 2019 s.d 4Oktober 2019 dengan nilai kerugian korban sebesar Rp.178.500.000,00.30.

Bahwa benar pada perkara aquo atau ketiga ini, setelah dipelajari dan ditelititernyata pada saat tempus delikti perkara ini terjadi yaitu tanggal 18 April 2019 sampaidengan 4 Oktober 2019, pada saat yang sama perkara Terdakwa yang kedua sedangdiperiksa di Pengadilan Militer Tinggi Il Jakarta yaitu sejak tanggal Tapsid 27 Pebruari2019 sampai dengan putusnya perkara tanggal 18 Juli 2019, bahkan berlangsung terussetelah putusan perkara Terdakwa diajukan banding sedang berjalan yaitu sejakpermohonan

Bahwadilihatdari kurun waktu tempus delictiperkara yang pertama tanggal 26 Juli2017 Terdakwa telah memperoleh uang dari korban sebesar $60.000 ditambah Rp.16juta, dan tidak lama setelah itu Terdakwa dalam perkara kedua telah membeli sebuahmobil jenis HRV dengan DP sebesar Rp.75 juta, logis sekali terlihat Terdakwa mampumembeli mobil dengan DP yang besar tersebut karena baru beberapa hari sebelumnyaberhasil mendapatkan uang dari korban pada perkara kedua tersebut, hal mana diakuioleh Terdakwa bahwa

Bahwadalamperkara aquo atau yang ketiga ini, tempus delictinya tanggal 18 April2019 sd tanggal 4 Oktober 2019 dengan nilai kerugian korban sebesarRp.178.500.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).6.

. : Melanggar Pasal 44 ayat (4) UU No. 23 tahun 2004 tentangPenghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga; Atau Kedua : Melanggar 351 Ayat (1) KUHPidana;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membahas apakah perbuatanTerdakwa telah memenuhi unsurunsur tindak pidana dari Pasalpasal yangdidakwakan kepadanya tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkanterlebih dahulu mengenai Tempus Delicti (waktu tindak pidana dilakukan)sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;Menimbang, bahwa Majelis Hakim

memandang perlu untukmempertimbangkan terlebih dahulu mengenai Waktu sebuah tindak pidana yangdidakwakan kepada seseorang in casu pada terdakwa oleh karena hal tersebutberkaitan erat dengan kewenangan menuntut pidana;Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2017/PN SbgMenimbang bahwa dalam kaitannya dengan Tempus Delicti maka haltersebut berhubungan erat dengan adanya tenggang waktu penuntutan suatu tindakpidana yang mana hal tersebut secara jelas dan terang diatur dalam Pasal 78 ayat(

kejahatan yang diancam denda, kurungan atau penjaramaksimum 3 tahun : daluwarsanya sesudah 6 tahun ; untuk kejahatan yang diancam pidana penjara lebih dari 3 tahun :daluwarsanya sesudah 12 tahun ; untuk kejahatan yang diancam pidana mati atau seumur hidup :daluwarsanya sesudah 18 tahun ;Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 79 KUHP mengatur bahwa tenggangwaktu daluarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan, kecuali dalamhalhal tertentu yang disebut dalam Pasal tersebut;Menimbang, bahwa Tempus

karena telah terdapat kekeliruan dalam menerapkanhukum putusan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa.Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Bahwa alasanalasan Pemohon Kasasi tersebut dapat dibenarkan karenaJudex Facti telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagaiberikut :1.Bahwa pada dasarnya persidangan adalah berawal dari Surat Dakwaan, danSurat Dakwaan yang sempurna adalah yang memenuhi syarat formil danmateriil, antara lain mencantumkan locus dan tempus

delicty, termasuk padakasus a quo bahwa locus dan tempus delicty adalah dimana Terdakwamelakukan tindak pidana ;Bahwa dalam hal permutasian di lingkungan Militer, dikenal bahwa seorangPrajurit diwajibkan selalu siap berada di Kesatuan karenanya Terdakwa yangtelah menerima Surat Perintah dari Kesatuan lama di Korem 042/Gapu,kemudian dipindahkan ke Kesatuan baru di Puslatour Kodiklat TNIAD diMartapura sesuai Surat Perintah No.

diuaraikan tersebut di atastelah cukup mendukung bukti bahwa terdakwa melakukan perbuatanperbuatan materiilsebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan penuntut umum, selanjutnyadipertimbangkan apakah perbuatan materiil terdakwa tersebut mendukung unsurunsurtindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang dipertimbangkan sebagai berikut ;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsurunsur tindak pidana yangdidakwakan terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan dan menetapkan subyek,lokus dan tempus

Kabupaten Gunungkidulterdakwa telah ditangkap oleh Saksi Yanuar Hendra Pradana dan Saksi Rahmad Danajisetelah sebelumnya berusaha membuka pintu rumah utama dengan mencongkelmenggunakan obeng, tibatiba Saksi Yanuar Hendra Pradana membuka pintu dan karenatakut terdakwa melarikan diri hingga akhirnya tertangkap telah cukup mendukung faktahukum bahwa benar locus atau tempat terjadinya peristiwa pidana yang didakwakan terjadidi wilayah kompetensi relative Pengadilan Negeri Wonosari dan benar waktu (tempus

pidana yang didakwakan terjadi pada tanggal 20 Desember 2013 atau dalamtahun 2013 yang apabila dihubungkan dengan ancaman pidana yang didakwakan kepadaterdakwa berdasarkan 363 jo 53 KUHP yang dikaitkan dengan ketentuan Pasal 78 KUHPmengenai gugurnya hak menuntut hukuman, maka penuntutan Penuntut Umum terhadapterdakwa dalam peristiwa ini masih dalam batas tenggang waktu menuntut hukumankepada terdakwa ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, baik dari apeksubyek, lokus maupun tempus

dengan dakwaan melanggar pasal 363 ayat (1) ke3, ke4 danke5 KUHP atau dengan kata lain bahwa pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah pasalyang sejenis (serumpun) ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah membaca dan mempelajari berkas perkara a quo,diketahui bahwa dari kedua Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, baik Surat Dakwaan dalamberkas pekara Nomor : 05/Pid.B/2012/PN.Pky maupun Surat Dakwaan dalam berkas perkara ini.Didalam uraian mengenai tindak pidana disebutkan adanya locus dan tempus

delicti yang berbeda,,.Dimana dalam Surat Dakwaan pada perkara Nomor : 05/Pid.B/2012/PN.Pky tersebut, Waktuterjadinya tindak pidana (Tempus Delicti) yakni pada hari Senin tanggal 16 Januari 2012 dan Tempatterjadinya tindak pidana (Locus Delicti) adalah Desa Lilimori Kecamatan Bulu Taba KabupatenMamuju Utara, sedangkan dalam perkara ini, Waktu terjadinya tindak pidana (tempus delicti) yaknipada hari Minggu tanggal 15 Januari 2012 dan tempat terjadinya tindak pidana (locus delicti) yakni diKelurahan

Bin AHYAT BASRI terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan ; Menjatuhkan pidanaterhadap diri Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan; atasputusan tersebut pihak Penuntut Umum maupun Terdakwa menyatakan menerima putusan atau dengankata lain putusan perkara Nomor : 05/Pid.B/2012/PN.Pky telah menyatakan menerima putusan padatanggal 24 April 2012 ; Menimbang, bahwa dari uraian diatas, apakah jika locus dan tempus

perkaraa quo dan setelah memperhatikan ketentuan menganai Nebis In Idem sebagaimana diatur dalam pasal76 KUHP yang dikomparasikan dengan pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana yang telah diuraikandiatas, maka jelas bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II diajukan kepersidangan atas suatu perbuatanpidana yang sama dengan Dakwaan yang telah diajukan dalam berkas perkara terdahulu, hanya sajayang membedakan antara Dakwaan yang terdahulu dengan dakwaan yang dipertimbangkan dalamperkara ini yakni pada locus dan tempus

sejenis, tidak diajukan berdasarkan banyaknyaperbuatan yang dilakukan atau berdasarkan jumlah korbannya, apalagi ketentuan pemidanaansebagaimana yang diatur dalam pasal 12 KUHP yang mengisyaratkan tentang maksimum hukumanpidana perampasan kemerdekaan (pidana penjara) paling lama 20 tahun atau seumur hidup, sertapenuntutan yang diajukan dan diperhitungkan secara kumulatif dari masingmasing perbuatanpidana tersebut, sehingga pengajuan seseorang kepersidangan dengan berdasarkan masingmasinglocus dan tempus

Sehingga tempus delictidalam perkara ini tidak terangbenderang, dan sangat meragukan sehinggaseharusnya putusan ini batal demi hukum.Bahwa berkaitan dengan dengan tempus delicti pada perkara a quo, JPUdalam surat dakwaannya yang bernomor Registrasi Perkara : PDM23/CBD/04/2019 menyatakan waktu terjadinya tindak pidana yang berbeda.Bahwa dalam dakwaan kesatu tempus delictinya adalah hari kamis tanggal21 Februari 2019 dan dalam dakwaan kedua JPU menyatakan tempusdelictinya adalah pada hari kamis tanggal

Juni 2015 danakibat perbuatan Terdakwa Triadi Sulistio tersebut saksi Riccky Sulistiomengalami kerugian materill sebesar kurang lebih Rp.20.000.000.000, (duapuluh milyar rupiah).Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 263 Ayat (2) KUHP;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tesebut PenasehatHukum Terdakwa telah mengajukan keberatan yang disampaikan di persidangantanggal 13 Nopember 2017 sebagai berikut :Keberatan PertamaSurat Dakwaan Batal Demi Hukum Karena Tempus

Bahwa Surat Dakwaan Batal Demi Hukum karena TEMPUS DELICTI atauwaktu terjadinya tindak pidana tidak disebutkan dengan Cermat, jelas danlengkap dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP;2. Bahwa hak Jaksa Penuntut Umum untuk menuntut telah melampauitenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undangundang Atau Daluwarsasebagaimana ketentuan Pasal 78 ayat (1) KUHP;3.

Terhadap keberatan Penasehat Hukum Terdakwa terkait Surat Dakwaan BatalDemi Hukum karena TEMPUS DELICTI atau waktu terjadinya tindak pidanatidak disebutkan dengan Cermat, jelas dan lengkap dan tidak memenuhiketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP.Halaman 18 dari 35 halaman putusan No.174PID/2017/PT.

SMRBahwa seandainya Penasehat Hukum dalam membaca Surat Dakwaan secaraparipurna serta tidak sepotongpotong, maka Penasehat hukum akanmengetahui perihal waktu terjadinya Tindak Pidana.Bahwa teori Tempus Delicti dibagi menjadi 3 yaitu :. Teori perbuatan fisik/materill (de leer van de lihamelijkr daad)Waktu tindak pidana adalah waktu dimana perbuatan jasmani yang menjadiunsur tindak pidana itu pada kenyataan diwujudkan;I.

Surat dakwaan batal demi hukum karena tempus delicti atau waktuterjadinya tindak pidana tidak disebutkan dengan cermat, jelas danlengkapHalaman 28 dari 35 halaman putusan No.174PID/2017/PT.SMRadHak jaksa penuntut umum untuk menuntut telah melampui tenggangwaktu. yang telah ditentukan oleh undangundang atau daluwarsa(exceptio in tempores).Dakwaan tidak sempurna;Penuntutan perkara a quo prematur karena mengandung unsur prejudicielgeschill.5.

positif dan segi negatif)maka kerangka pembuktian dimaksud hanya dalam batasan yang telah diuraikan dalam materisurat dakwaan dan tidak dibenarkan menjadi bias yang memang tidak ditemukan dalam uraiandakwaan dimaksud;Menimbang, bahwa dengan batasan yang demikian maka menjadi jelas adanya dimanayang menjadi fokus pembuktian dalam perkara a quo hanya mengacu kepada uraian perbuatanyang didakwakan kepada terdakwa berikut dasar hukum yang melandasi perbuatan dimaksud34serta juga dibatasi dengan locus dan tempus

Karena itu menjadi beralasan bila seorang pelakudelik dalam suatu rangkaian perbuatan yang memiliki kesamaan locus, tempus, uraian faktatermasuk kesamaan kwalifikasi perbuatan justru pada sisi lain tidak boleh menjadi korban daritindak pidana itu sendiri, yang kesemuanya ini berguna untuk memberikan kepastian hukum yangberkeadilan dan bermanfaat;Menimbang, bahwa tentunya seluruh rangkaian dasar pengujian sebagaimanadikemukakan diatas baik yang bersifat doktrinal maupun teori hukum pidana selanjutnya

delik yang kemudian mengalami luka atau kesakitan dimaksud merasaserta merta menjadi korban dalam rangkaian perbuatan yang sama karena luka atau rasa sakityang dialaminya merupakan akibat (konsekuwensi) dari tindakan kesengaan yang semuladilakukannya;Oleh karena itu, pengertian barang siapa dalam unsur a quo haruslah diletakkan dalamjiwa, makna dan pemahaman yang bersifat konsisten sebagai pelaku delik saja dan bukan sebagaikorban dari kwalifikasi perbuatan yang sama apalagi dari keadaan locus, tempus

dalam proses penyidikan dan selanjutnyakeduanya juga dalam berkas terpisah dijadikan sebagai pelaku delik (terdakwa) masingmasingdalam perkara No. 124/Pid.B/2011/PN.DUM atas nama terdakwa Hendri Ibrahim dan perkaraNo.125/Pid.B/2011/PN.DUM atas nama terdakwa Dodi Yuskal;Menimbang, bahwa setelah ditelusuri fakta hukum yang terungkap dalam persidanganmaka sesungguhnya dalam kedua berkas perkara dimaksud yang diperiksa oleh majelis hakimyang sama ternyata memiliki uraian kejadian yang sama, locus dan tempus

pertimbangan sebagaimana dikemukakan diatas baikmengenai fakta hukum yang terungkap dalam persidangan maupun berbagai analisa hukumterhadap penelusuran kapasitas subjek hukum sipelaku berikut pertanggung jawaban pidana yangmelekat dalam dirinya sipelaku, maka sesungguhnya dalam perkara a quo terdapat ketidakjelasan dan ketidak konsistenan mengenai keberadaan pembuktian unsur barang siapa karenatidak dibenarkan secara yuridis dalam berbagai persamaan yakni persamaan uraian kejadianperkara, locus dan tempus

dikurangi dalam keadaan apapun dalam menyusun SuratDakwaan Penuntut Umum harus cermat/teliti terutama yang berkaitan denganpenerapan peraturan perundangundangan yang berlaku, agar tidak terjadikekurangan dan atau kekeliruan yang mengakibatkan batalnya surat dakwaanatau unsurunsur dalam dakwaan tidak berhasil dibuktikan ;Menimbang bahwa UndangUndang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentangPerkebunan berlaku sejak tanggal diundangkan yakni sejak TANGGAL 17OKTOBER 2014 surat dakwaan tidak cermat dikarenakan tempus

delicti yangdiuraikan dalam dakwaan bertentangan dengan penerapan undangundang RINomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan yang menganut asas non retroaktif(vide pasal 118 undangundang RI Nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan);Pertengahan tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, Terdakwa melakukanpembelian lahan dengan luas 1.300 hektar untuk kegiatan perkebunan; yangartinya bahwa tempus delicti yakni Pertengahan tahun 2012 sampai dengantahun 2014 perbuatan Terdakwa a quo ialah mengarah pada penguasaan

(menguasai) lahan perkebunan Bulan Februari 2013, Terdakwa melakukanperbuatan bloking keliling lahan dengan menggunakan alat berat yang dalamperkara ini telah dilakukan penyitaan; yang artinya bahwa tempus delicti yaknipada Bulan Februari 2013 perbuatan Terdakwa a quo ialah mengarah padamengerjakan dan menggunakan lahan perkebunan; Bulan Oktober 2013,Terdakwa melakukan kegiatan pembuatan camp, pembibitan, pembukaan lahanatau stacking; yang artinya bahwa tempus delicti yakni pada Bulan Oktober2013

telititerutama yang berkaitan dengan penerapan peraturan perundangundanganyang berlaku, UndangUndang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunanberlaku sejak tanggal diundangkan yakni sejak TANGGAL 17 OKTOBER 2014agar tidak terjadi kekurangan dan atau kekeliruan yang mengakibatkan batalnyasurat dakwaan,Menimbang, bahwa surat dakwaan adalah dasar pemeriksaan di sidangpengadilan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum menurut ketentuan pasal143 (2) KUHAP mensyaratkan bahwa surat dakwaan harus menyebutkan waktu( tempus

,M.Kn., yang menunjukanbahwa keterangan yang termuat di dalam akta itu dibuat PADA WAKTU(tempus delicti) dan DI TEMPAT (locus delicti) sebagai berikut:Tempus delicti Rabu, 11 Februari 2015, Pukul 14.45 WIB(sesuai dengan waktu yang tertera padabagian awal akta tersebut)Locus delicti Kantor Notaris Irwan Santosa, S.H.,M.Kn. yangterletak di Ruko Graha Mas Pemuda Blok ACNo. 11, Jl. Pemuda, Jakarta Timur(sesuai dengan alamat yang tertera padasampul depan salinan akta tersebut)5.

dan locus delicti yangsecara tegas telah dinyatakan di dalam Suratsurat Panggilan tersebut,melainkan suatu peristiwa yang lain dengan tempus dan locusdelicti, yaitu:Tempus delicti Rabu, 11 Februari 2015, Pukul 14.45 WIE(sesuai dengan waktu yang tertera padbagian awal akta tersebut)Locus delicti Kantor Notaris Irnwvan Santosa, S.H.

dengan yang dilaporkan oleh PELAPOR;Bahwa perbedaan tempus dan locus delicti dari peristiwa yangdilaporkan oleh PELAPOR dengan yang terungkap berdasarkan faktafakta hukum yang terungkap adalah sebagai berikut:PeristiwaTempus delictiLocus delictiLaporan PolisiSenin, tanggal 23 Februari2015, Pukul 15.00 WIBRuko Mahkota Ancol Blok ANo. 22, Jl.

,M.Kn. sebagaimana diuraikan diatas bukan merupakan benda yang dapat dikenakan penyitaansebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d KUHAP;Bahwa bendabenda itu bukan merupakan benda yang dapatdikenakan penyitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat(1) huruf d KUHAP, oleh karena bendabenda yang dikenakanpenyitaan tersebut sama sekali tidak mendukung tempus en locusdelicti sebagaimana disebutkan di dalam SuratSurat Panggilan No.S.

Surat dakwaan batal demi hukum: Tidak menyebut tempus dan /ocusdelicti; Surat dakwaan tidak jelas/kabur (obscuur libel); uraian perbuatandalam surat dakwan saling bertentangan antara pasal satu dengan pasalyang lain (biasanya dihubungkan dengan Pasal 143 ayat (2) dan (3)KUHAP;(m.HukumOnline.Com.

Eka Subrata selaku PPK dan;b. turut sera menandatangani Surat Perintah Kerja dan berbagai dokumenproyek lainnya;yang bertentangan dengan Keppres No. 80 Tahun 2003 (tanpamenyebutkan perobahan yang keberapa) dan Pasal 18 ayat (2) dan (3) UUNo. 1 Tahun 2004;Bahwa tempus. delicti a quo, dimulai ketika Terdakwaturutmenandatangani/menyetujui HPS pada tanggal 4 Februari 2006 berakhirsampai dengan ketika Terdakwa turut menandatangani/menyetujuipembayaran tahap akhir pada tanggal 21 April 2006 (Vide dakwaan

Dihubungkan denganPeraturan Presiden No.08 Tahun 2006 tentang perobahan keempat atasKeputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman pelaksaanpengadaan barang/jasa pemerintah yang diberlakukan terhitung tanggal 20Maret 2006, maka a quo tempus delictinya terbagi menjadi 2 (dua) bagian.Yang Pertama tempus delictie di bawah tanggal 20 Maret 2006 dan yangkedua tempus delictie di atas tanggal 19 Maret 2006.

Dengan demikiantempus delictie yang pertama masuk ruang lingkup Keppres No. 80 Tahun2003 sampai dengan perobahan yang ketigadan yang kedua masuk ruanglingkup Keppres No. 80 Tahun 2003 sampai dengan perobahan keempat;Bahwa kembali pada alasan kasasi point 6 yang menyatakan yangberwenang adalah PPK bukan KPA, Dihubungkan dengan ketentuan yuridisatas kedua macam tempus delictie diatas, maka dipastikan kewenanganyang dirumuskan dalam dakwaan tersebut adalah kewenangan PPK yangterdapat dalam Keppres No

Selanjutnya dihadapdengan kedua macam tempus delictie point 7 di atas, MAKA RUMUSANPERBUATAN DALAM DAKWAAN PENERAPAN KETENTUANYURIDISNYA TERBUKTI KELIRU, sebab ketentuan yang diterapkanadalah ketentuan yang seharusnya diterapkan untuk tempus delictie yangHal. 42 dari 51 hal. Put. No. 580 K/Pid.Sus/201310.kedua, namun diberlakukan untuk tempus delictie yang pertama.

Karena ituterhadap dakwaan Penuntut Umum yang terbukti ambaradul karenadisusun dengan data fiktif dan kealpaan dalam dirinya sendiri sehinggadoktrin tempus delicti terabaikan yang berakibat keliru pula dalampenerapan ketentuan yuridis (Vide alasan kasasi Point 6,7 dan 8), namuntetap dipaksakan Penuntut umum untuk dapat terbukti yang kemudiandiamini Majelis Hakim tingkat pertama dan juga oleh Judex Facti , sehinggaterlihat jelas hal yang luar biasa anehnya, sebab perbuatan yangdirumuskan secara keliru

benda bergerak atau tidakbergerak, benda berwujud atau tak berwujud, atau segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomis ataumemiliki nilat nominal sekurangkurangnya Rp.250, (dua ratus lima puluh rupiah);Menimbang, bahwa unsur ini dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan sertaketerangan dari para Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri didapat suatu fakta Terdakwa telahmengambil barang milik dari Saksi Dupawi Bin Waspun, dimana tersebut dalam fakta yuridis sebagaiberikut: Bahwa benar tempus

Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukumMenimbang, bahwa dari fakta yang di dapat di persidangan dari keterangan para Saksi danketerangan Terdakwa sendiri menerangkan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatannya pada hariSabtu tanggal 20 Juli 2013 sekitar jam 12.30 Wib, yakmi : Bahwa benar tempus delicti dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam SuratDakwaannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2013 sekira jam 12.30 WIB; Bahwa benar Locus delicti Terdakwa terjadi di tepi

Unsur Masuknya ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak ataumemanjat Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan para Saksi dan telah diakui sendiri oleh Terdak wadi muka persidangan dari fakta yang di dapat di persidangan, diketahui bahwa : Bahwa benar tempus delicti dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam SuratDakwaannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2013 sekira jam 12.00 WIB; Bahwa benar Locus delicti Terdakwa terjadi di tepi jalan raya Pekalongan Banjarnegara ikutDesa Tanggeran