Ditemukan 135 data
ZAENAL ABIDIN
Tergugat:
DIDI JUMADI
Turut Tergugat:
SITI SANTY
55 — 0
Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Sumber dengan Nomor 30/Pdt.G/2022/N.Sbr tertanggal 25 Agustus 2022 dan Putusan Pengadilan Negeri Sumber dengan Nomor 30/Pdt.Plw/2022/PN.Sbr tertanggal 23 mei 2023 telah mempunyai kekuatan hukum Tetap.
123 — 9
AHSOL HASYIM MS,) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonpensi .
DALAM REKONPENSI
30 — 0
5.Memerintahkan kepada para pihak Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepadaKantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabayaagar dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu dalam waktu 60 (Enam puluh) hari setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.
6.Menetapkanhak asuh ketiga orang anak-anak yang masih dibawah umur bernama :
48 — 7
Muhtar Yahya) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi .
- menetapkan biaya-biaya normatif akibat talak sebagai berikut:
- Biaya nafkah selama masa iddah 3 (tiga) bulan seluruhnya sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), selama Penggugat dalam Rekonvensi (Termohon) wajib
DALAM REKONVENSI
26 — 10
- Memberi izin kepada Pemohon (Riko Saputra bin Dani) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Bunga Efendi binti Yepen Hendri) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonpensi .
DALAM REKONPENSI
46 — 0
- Memberi izin kepada Pemohon (KEMAS MUHAMMAD RIDWAN bin AJI KEMAS ABDUL LATIEF) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (MIRANDA SEKAR WANGI binti GUTTAWARMAN) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk sebagian.
- Menetapkan biaya-biaya normatif akibat talak sebagai berikut
DALAM REKONPENSI
17 — 6
2. Memberi izin kepada Pemohon (RIZKY FEBRIANTO ALTSONA bin SOPANDI SURYANA) untuk menjatuhkan talak satu raji kepada Termohon (EKA APRILIA UTAMI binti ACHMAD MARIMIN) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
DALAM REKONPENSI
1. Mengabulkan GUGATAN PENGGUGAT dalam rekonpensi.
25 — 7
ARIFIN ARIF alias Zamsubahar Arifin bin Drs, Arifin Arif) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (ERNAWATI binti H SULTONI) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- Mengabulkan gugatan Penggugat dalam rekonpensi.
DALAM REKONPENSI
27 — 3
5.Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak Pemohon dan Termohon minimal sejumlah Rp 500.000 (lima artus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10 % setiap tahunnya, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
21 — 0
- Memberi izin kepada Pemohon (HESTU WIDINUGROHO bin POERNOMO) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (SRINATIN binti DJOJO TARONO) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- Menetapkan anak Pemohon dengan Termohon yang bernama :
- A. TRIAYUNI CYNTHIANA RAHAYU yang dilahirkan di Jakarta pada tanggal 30 Juni 2003,.
22 — 3
Razak bin Jumahwi untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap termohon, Siti Maidah binti Gambak di persidangan Pengadilan Agama Sumenep, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sumenep untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep (tempat perkawinan dan tempat tinggal pemohon dan termohon) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan
Terbanding/Tergugat I : PT. Andika Alvita Perdana
Terbanding/Tergugat II : Badan Pertanahan Nasional BPN Kota Serang
115 — 27
Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap hari keterlambatan dalam memenuhi putusan dalam perkara ini yaitu menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat, sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap.
Pembanding/Penggugat II : RONI PUTRA Diwakili Oleh : Iskandar, S.H.
Pembanding/Penggugat III : RILA YULITA Diwakili Oleh : Iskandar, S.H.
Terbanding/Tergugat : LENDRA WATI
Terbanding/Turut Tergugat : Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Jakarta Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat di Padang Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Payakumbuh
78 — 56
membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat berupa hasil panen padi objek perkara selama + 4 empat) tahun terhitung sejak bulan Januari 2017 s/d bulan Maret 2021 sebanyak 4.800 (empat ribu delapan ratus) gantang padi, dan kerugian mana belum termasuk kerugian Para Penggugat untuk hasil panen padi masa-masa berikutnya yang terus dihitung sebanyak 400 (empat ratus) gantang padi untuk 1 (satu) kali panen dalam 4 (empat) bulan sekali terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hokum tetap.
KSP ANUGERAH
Tergugat:
1.RILA PARLIYANTI
2.SODIK
127 — 10
sederhana adalah putusan, yang apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap dapat dilakukan eksekusi. Selanjutnya ternyata dalam gugatan aquo Penggugat telah mengikat para Tergugat dengan jaminan sempurna yaitu Sertifikat hak tanggungan (Sertifikat Hak Tanggung nomor : 439) yang dibubuhkan irah-irah dengan kata-kata "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", yang memberikan kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Dalam perkara PHIyang diputus di tingkat Pengadilan Negeri gugatan dinyatakan tidak dapatditerima karena syarat formil tidak terpenuhi, kemudian gugatan diajukankembali untuk kedua kalinya, apabila dihitung dari putusan dalam gugatanpertama ... [Selengkapnya]
Gugatan pertamamengakibatkan daluarsa tercegah, oleh karenanya tenggang waktu daluarsa dihitungsejak gugatan pertama berkekuatan hukum tetap.
GUNADI KALMAN
14 — 10
Menimbang, bahwa menurut Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 56 ayat (1) dijelaskan bahwa Yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan
RADEN SUMEDI HADI
Tergugat:
1.LELLYANA MARETTA YONAS DIAN
2.ARIEF YUSUF ANGGARA
3.ADITYA SADEVA YONAS DIAN
78 — 15
adalah sebesar Rp5.000.000,-(lima juta rupiah)/perbulan yaitu hasil nilai sewa Objek Sengketa setiap bulannya yang diperhitungkan mulai bulan April 2018 yaitu sejak lampau waktu surat pernyataan penyerahan Objek Sengketa dibuat sampai dengan putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap.
Mimiek Ismijunita
12 — 9
Menimbang, bahwa menurut Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 56 ayat (1) dijelaskan bahwa Yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan
ANA MARIATI
22 — 22
Menimbang, bahwa menurut Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 56 ayat (1) dijelaskan bahwa Yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan
Agnes Cholifatul Amida
14 — 14
Menimbang, bahwa menurut Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 56 ayat (1) dijelaskan bahwa Yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan