Drajat Arumbi periodetransaksi tanggal 01 November 2015 s.d 30 November 2015;239) 2 (dua) lembar Laporan Statement Bank Jateng Cabang Kebumen an.Daksa Pratama Kreasi, PT periode tanggal 20 Oktober 2015 s.d 18Desember 2015;240) 1 (Satu) lembar Notulen Rapat yang dikeluarkan oleh Pemkab KebumenDinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD)dimana terkait pembahasan KUA/PPAS TA 2016 pada hari Jumat, 2 Oktober2015 dimana peserta rapat adalah anggota TPAD dan SKPD terkait danbertempat di

DaksaPratama Kreasi, PT periode tanggal 20 Oktober 2015 s.d 18 Desember 2015;1 (satu) lembar Notulen Rapat yang dikeluarkan oleh Pemkab Kebumen DinasPendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) dimana terkaitpembahasan KUA/PPAS TA 2016 pada hari Jumat, 2 Oktober 2015 dimanapeserta rapat adalah anggota TPAD dan SKPD terkait dan bertempat di ruangrapat Setda ditandatangani oleh H.

DaksaPratama Kreasi, PT periode tanggal 20 Oktober 2015 s.d 18 Desember 2015;240) 1 (Satu) lembar Notulen Rapat yang dikeluarkan oleh Pemkab KebumenDinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD)dimana terkait pembahasan KUA/PPAS TA 2016 pada hari Jumat, 2 Oktober2015 dimana peserta rapat adalah Anggota TPAD dan SKPD terkait danbertempat di ruang rapat Setda ditandatangani oleh H.

Kaltim T.A. 2013;Bahwa yang menentukan dikabulkan atau tidaknya permohonan bantuan hibah Anggaran Daerah (TPAD) dan melewati beberapa proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku;Bahwa saksi mengetaui bahwa Proposal permohonan Dana Hibah yang diajukan LPK Triton pada tahun 2013 dikabulkan;Bahwa setahu saksi pada waktu itu tidak ada pemberitahuan kepada Dinas Pendidikan Prov.

Kesehatan Melawi, di selasela acara kedinasan (Dinas KesehatanKabupaten Melawi dan DPRD Kabupaten Melawi) ada bertemu dan ataudihubungi oleh 3 (tiga) anggota DPRD Kabupaten Melawi (saksi AbangTajudin, saksi Agus Darius dan saksi Yoseph Ferry Chin) dimana ke 3(tiga) anggota DPRD tersebut membicarakan kemungkinan bantuanSIMSON, SKM, M.Kes , S.Sos. kepada masingmasing anggota DPRDtersebut.Bahwa dalam proses pembahasan anggaran dalam PERDA ABPD(RAPERDA APBD) antara Eksekutif (Tim Panitia Anggaran Daerah(TPAD

keterangansaksisaksi yang dihadirkan dalam persidangan, diperoleh fakta dan keadaanbahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Melawi pada akhir tahun 2013menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2014SIMSON, SKM,MKes.,.selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Melawimengajukan draft Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah(RKA SKPD) sesuai dengan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas danPlafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Kabupaten Melawi Tahun kepadaTim Panitia Anggaran Daerah (TPAD

pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut;Bahwa saksi adalah PNS di Kabupaten Kubu Raya pada bagianPemerintahan Desa, Bina Keuangan Desa;Bahwa terdakwa Riduansyah adalah Kepala Desa Kubu, bukan pegawainegeri, akan tetapi sebagai Kepala Desa memperoleh penghasilan dariAPBD Kabupaten Kubu Raya;Bahwa sejak saksi bertugas di bagian Pemerintahan Desa Kubu Raya,terdakwa sudah menjabat sebagai Kepala Desa Kubu dan mempunyaipenghasilan Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang berasaldari dana TPAD

desa mendapat tambahan dana harusdilakukan melalui Peraturan Desa (kesepakatan BPD dan Kepala Desa),sebelumnya di konsultasikan ke Pemerintahan Kabupaten;Bahwa saksi menerangkan sumber keuangan desa adalah berasal dariAPBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten,sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat (pihak ketiga yang maumembantu Desa);Bahwa Kepala Desa adalah penyelenggara pemerintahan Desa, gaji dantunjangan kepala desa diambilkan dari dana APBDes;Bahwa mekanisme penyaluran dana TPAD

Kesehatan Melawi, di selasela acara kedinasan (Dinas KesehatanKabupaten Melawi dan DPRD Kabupaten Melawi) ada bertemu dan ataudihubungi oleh 3 (tiga) anggota DPRD Kabupaten Melawi (saksi AbangTajudin, saksi Agus Darius dan saksi Yoseph Ferry Chin) dimana ke 3(tiga) anggota DPRD tersebut membicarakan kemungkinan bantuanSIMSON, SKM, M.Kes , S.Sos. kepada masingmasing anggota DPRDtersebut.Bahwa dalam proses pembahasan anggaran dalam PERDA ABPD(RAPERDA APBD) antara Eksekutif (Tim Panitia Anggaran Daerah(TPAD

Ptkmenyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2014SIMSON, SKM,MKes.,.selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Melawimengajukan draft Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah(RKA SKPD) sesuai dengan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas danPlafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Kabupaten Melawi Tahun kepadaTim Panitia Anggaran Daerah (TPAD) Kabupaten Melawi termasukdidalamnya Kegiatan Sosialisasi dan Pembekalan Jaminan Kesehatan danBadan Penyelenggaraan Jaminan Sosial di

BelanjaBantuan Hibah adalah sebagai berikut :DPDPK menerima usulan dari Kantor Kesatuan Bangsa yangmempunyai kewenangan yang berkaitan dengan Kegiatankeolahragaan, dalam bentuk telaahan, dimana telaahan tersebutdidasarkan pada adanya pengajuan dana hibah dari KONI KotaYogyakarta kepada Walikota Yogyakarta kemudian WalikotaYogyakarta meminta Kantor Kesatuan Bangsa untuk menelaahusulan Hibah yang diajukan KONI Kota Yogyakarta tersebut ;Telaahan disampaikan kepada Ketua Tim Anggaran PemerintahDaerah (TPAD

) dalam hal ini adalah Sekda Kota Yogyakarta danoleh Sekda disampaikan ke DPDPK untuk menilai usulan tersebutsesuai dengan kemampuan keuangan daerah atau tidak, kemudianpenilaian tersebut tidak hanya dibahas di DPDPK tetapi juga diforum TPAD ;Apabila usulan sudah disepakati, kemudian dituangkan dalam draftkebijakan umum Anggaran (KUA) dan Prioritas PlafonSementara ;Setelah KUA dan Prioritas Plafon Anggaran disepakati dandisetujui oleh Pemerintah dan DPRD, serta semua berjalan sesuaitahapan kemudian

Jenepontobahwa benar proyek pembangunan Terminal Karisa masuk dalamDPA SKPD Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatikatahun anggaran 2015 dengan nomor DPA 1.07.01.18.02.5.2 dannomor kegiatan 1.07.1.07.01.18.02 yang ditetapkan pada tanggal12 Januari 2015;Bahwa terkait dengan Pembangunan Terminal Karisa Tahun 2015yang harus dilaksanakan sesuai dengan DPA yang telah diVerifikasi oleh TPAD adalah Perencanaan Penimbunan danPembangunan Terminal;Bahwa saksi selaku TAPD tidak mengetahui adanya perubahannomenklatur

membuatusulan pemasangan sambungan rumah (SR) air bersih pada 46 (empatpuluh enam) lokasi, dengan rincian jumlah penerima SR untuk satu lokasiberjumlah 60 (enam puluh) sambungan rumah (SR), dan biaya yangdiperlukan sebesar Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribuRupiah) per sambungan rumah (SR); Bahwa masih dalam tahun 2015, Dinas Perumahan dan PermukimanKabupaten Banjar diminta membuat Rencana Kerja Anggaran (RKA)kegiatan pemasangan SR air bersih untuk dibahas Tim AnggaranPemerintah Daerah (TPAD

membuatusulan pemasangan sambungan rumah (SR) air bersih pada 46 (empatpuluh enam) lokasi, dengan rincian jumlah penerima SR untuk satu lokasiberjumlah 60 (enam puluh) sambungan rumah (SR), dan biaya yangdiperlukan sebesar Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribuRupiah) per sambungan rumah (SR); Bahwa masih dalam tahun 2015, Dinas Perumahan dan PermukimanKabupaten Banjar diminta membuat Rencana Kerja Anggaran (RKA)kegiatan pemasangan SR air bersihn untuk dibahas Tim AnggaranPemerintah Daerah (TPAD

Selain itu, para pejabat yangberwenang, baik pada Tim TPAD, BPKAD, BAPPEDA, DINAS PENDIDIKANdan KEBUDAYAAN KABUPATEN PASER, dalam menangani proses pemberiandan pencairan dana hibah APBD TA 2017, terbukti juga tidak melakukan sikappenghatihatian atau tidak menjalankan prosedur sesuai dengan peraturan yangberlaku, terutama pada saat melakukan pembahasan secara detail terhadapPermohonanpermohonan yang diajukan pada Tahun Anggaran sebelumnya,sehingga peluang yang ada dapat dimanfaatkan oleh Terdakwa

DARWANTO, AGUS, dan YUNUS sehinggauang pungutan tersebut tersangka kembalikan Rp. 500.000,00berdasarkan hasil evaluasi Perdes No. 141/ 00508 Dari SekdesBrebes tertanggal 24 Februari 2017.Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Pakijangan mendapatkanpenghasilan berupa Tunjangan Aparatur Pemerintahan Desa(TPAD) untuk tahun 2016 sebesar Rp. 2.700.000,00 (dua jutatujuh ratus ribu rupiah) dan tanah bengkok 6,5 bahu berupa tanahsawah.Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Pakijangan terkaitpelaksanaan PRONA tahun

PtkBahwa dalam proses pembahasan anggaran dalam PERDA ABPD(RAPERDA APBD) antara Eksekutif (Tim Panitia Anggaran Daerah (TPAD),SKPD) dengan Legislatif (Badan Anggaran DPRD) Kabupaten Melawitermasuk anggaran kegiatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Melawi(akhir tahun 2013), diketahui atas rencana kegiatan Sosialisasi Undangundang Aparatur Sipil Negara (ASN) di tingkat Puskesmas wilayahKabupaten Melawi Tahun Anggaran 2014, terdapat penambahan paguanggaran sampai dengan jumlah Rp 684.136.000,00 (enam

keterangansaksisaksi yang dihadirkan dalam persidangan, diperoleh fakta dan keadaanbahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Melawi pada akhir tahun 2013 menyusunRencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2014 SIMSON,SKM,MKes.,.selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Melawi mengajukandraft Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD)sesuai dengan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon AnggaranSementara (KUA PPAS) Kabupaten Melawi Tahun kepada Tim Panitia AnggaranDaerah (TPAD

usulan pemasangan sambungan rumah (SR) air bersih pada 46 (empat puluh enam) lokasi, dengan rincian jumlah penerimaSR untuk satu lokasi berjumlah 60 (enam puluh) sambungan rumah (SR), dan biaya yang diperlukan sebesar Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus limapuluh ribu rupiah) per sambungan rumah (SR); Bahwa masih dalam tahun 2015, Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar diminta membuat Rencana Kerja Anggaran (RKA) kegiatan pemasangan SR air bersih untuk dibahas Tim Anggaran Pemerintah Daerah(TPAD

usulan pemasangan sambungan rumah (SR) air bersih pada 46 (empat puluh enam) lokasi, dengan rincian jumlah penerima SR untuk satu lokasi berjumlah 60 (enam puluh) sambungan rumah (SR), dan biaya yang diperlukan sebesar Rp3.250.000,00 (tiga uta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per sambungan rumah (SR);Bahwa masih dalam tahun 2015, Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar diminta membuat Rencana Kerja Anggaran (RKA) kegiatanpemasangan SR air bersih untuk dibahas Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD

puluh enam)lokasi, dengan rincian jumlah penerima SR untuk satu lokasi berjumlah 60 (enampuluh) sambungan rumah (SR), dan biaya yang diperlukan sebesar Rp.3.250.000,(tiga juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) per sambungan rumah (SR);Halaman 37 dari 168 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUSTPK/2020/PT.BJMBahwa masih dalam tahun 2015, Dinas Perumahan dan Permukiman KabupatenBanjar diminta membuat Rencana Kerja Anggaran (RKA) kegiatan pemasangan SRair bersih untuk dibahas Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD

usulanpemasangan sambungan rumah (SR) air bersih pada 46 (empat puluh enam)lokasi,dengan rincian jumlah penerima SR untuk satu lokasi berjumlah 60 (enam puluh)sambungan rumah (SR), dan biaya yang diperlukan sebesar Rp.3.250.000, (tigajuta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) per sambungan rumah (SR);Bahwa masih dalam tahun 2015, Dinas Perumahan dan Permukiman KabupatenBanjar diminta membuat Rencana Kerja Anggaran (RKA) kegiatan pemasangan SRair bersih untuk dibahas Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD

membuatusulan pemasangan sambungan rumah (SR) air bersih pada 46 (empatpuluh enam) lokasi, dengan rincian jumlah penerima SR untuk satu lokasiberjumlah 60 (enam puluh) sambungan rumah (SR), dan biaya yangdiperlukan sebesar Rp.3.250.000, (tiga juta dua ratus lima puluh ribuRupiah) per sambungan rumah (SR); Bahwa masih dalam tahun 2015, Dinas Perumahan dan PermukimanKabupaten Banjar diminta membuat Rencana Kerja Anggaran (RKA)kegiatan pemasangan SR air bersih untuk dibahas Tim AnggaranPemerintah Daerah (TPAD

usulan pemasangansambungan rumah (SR) air bersin pada 46 (empat puluh enam) lokasi,dengan rincian jumlah penerima SR untuk satu lokasi berjumlah 60(enam puluh) sambungan rumah (SR), dan biaya yang diperlukansebesar Rp.3.250.000, (tiga juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) persambungan rumah (SR); Bahwa masih dalam tahun 2015, Dinas Perumahan danPermukiman Kabupaten Banjar diminta membuat Rencana KerjaAnggaran (RKA) kegiatan pemasangan SR air bersih untuk dibahas TimAnggaran Pemerintah Daerah (TPAD

disahkan dalam APBD.Bahwa Instansi yang termasuk dalam Tim TAPD adalah Bappeda, DPPKADdan Bagian Pembangunan Sekretariat Pemda Kabupaten Seluma.Bahwa syarat pengusulan Dana tambahan (DPA tambahan) adalah apabilapekerjaan proyek ini tidak selesai pada tahun anggaran yang bersangkutan,maka terlebih dahulu harus ada pemutusan kontrak.Bahwa Ketua Tim TAPD Kabupaten Seluma adalah Sekda, anggotanya adalahBappeda, DPPKAD, dan Bagian Penyusunan Program Pemda KabupatenSeluma.Bahwa saksi lupa selaku tim TPAD

Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa selaku Penannggungjawab TimVerifikasi Monitoring dan Evaluasi adalah :1)2)3)a)Menetapkan Tim Verifikasi ;Menyampaikan hasil verifikasi kepada TPAD ;Menyampaikan dokumen persyaratan pencairan berupa pengantar SPPdan SPM kepada Biro Keuangan ;Melaporkan kepada Gubernur mengenai proses pelaksanaan hibah danbansos ;Halaman 181Putusan Perkara No.19/Pid.SusTPK/2016/PN.Mdn10.Bahwa adapun mekanisme untuk mendapatkan dana hibah dan bansos11yang bersumber dari APBD Pemerintah

Daerah Propinsi Sumatera Utaraadalah dengan mengajukan permohonan berupa proposal yang ditujukankepada Kepala Daerah dalam hal ini Gubernur Sumatera Utara danselanjutnya oleh Kepala Daerah menunjuk SKPD terkait untuk melakukanevaluasi atas proposal yang diajukan oleh masyarakat ataupun organisasikemasyarakatan dan selanjutnya Kepala SKPD menyampaikanhasilevaluasi berupa rekomendasi kepada Kepala Daerah melalui Tim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD) dan pertimbangan TPAD menjadi dasarpencatuman Alokasi

Bahwa yang seharusnya Dana Hibah kepada ULP Kabupaten Alor Tahun 2012 inidalam bentuk Bantuan yang berinduk kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah tertentu,kemudian SKPD tersebut mengajukan besaran anggarannya termasuk bantuan ULPkepada Bupati melalui TAPD untuk diverifikasi kemuadian masuk pada KUA PPAS,RKASKPD yang bersangkutan; Bahwa kemudian masuk pada rancangan APBD dan diajukan kepada DPRD untukdibahas bersama antara TPAD dan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Alor kemuadianmendapat persetujuaan bersama

antara pemerintah Daerah dan DPRD selanjutnyadilakukan Evaluasi di Gubernur oleh TPAD dan Badan Anggaran DPRD selanjutnyaRapat Penyesuaain Hasil Evaluasi Gubernur kemudian ditetaopbkan APBD berdasarkanPeraturan Daerah selanjutnya dijabarkan dalam Peraturan Bupati tentang APBD dandimasukan dalam DPASKPD tersebut untuk Pelaksanaan, Pemberian Hibah kepadaULP yang bertentangan dengan Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tidak terkoreksijuga oleh Badan Anggaran DPRD Kabupaten Alor juga Oleh Gubernur termasuk

oleh TJIANDRA UTAMA EFFENDIseluruhnya sebesar Rp. 4.250.000.000, (empat milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) ;Bahwa selanjutnya sekitar tanggal 23 Desember 2009 sebelum pelaksanaan RapatParipurna Pengesahan APBD TA 2010, dari jumlah uang setoran tersebut, yang sebesarRp. 4.000.000.000, (empat milyar rupiah) oleh TJANDRA UTAMA EFFENDIdimasukan ke dalam tas berwarna hitam kemudian dibawa dengan mengendarai mobildinas merk Honda New CRV Warna Hitam menuju ke tempat Tim PenyusunanAnggaran Daerah (TPAD

Rp. 4.250.000.000, (empat milyar dua ratus lima puluh juta rupiah)atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut ;Bahwa selanjutnya sekitar tanggal 23 Desember 2009 sebelum pelaksanaan RapatParipurna Pengesahan PBD TA 2010, dari jumlah uang setoran tersebut, yang sebesarRp. 4.000.000.000, (empat milyar rupiah) oleh TJANDRA UTAMA EFFENDIdimasukan ke dalam tas berwarna hitam kemudian dibawa dengan mengendarai mobildinas merk Honda New CRV Warna Hitam menuju ke tempat Tim PenyusunanAnggaran Daerah (TPAD

Dana, Alianz Life Indonesia danYayasan Purna Bakti; Bahwa saksi lupa mengenai latar belakang diadakannya anggaran untukberbagai macam asuransi di atas; w Bahwa ketika masih menjadi anggota Dewan saksi pernah sakit dan mendapatbantuan Rp.4.000.000, (Empat juta Rupiah) dari PT Askes; Bahwa terhadap anggaran yang digunakan untuk membayar premi dibeberapa perusahaan asuransi tersebut tidak ada keberatan dari para anggotaDPRD; Bahwa benar pembahasan terhadap beberapa mata anggaran di atasmelibatkan TPAD

Eko Subiantoro, SH. dan tahun 2004 Drs.Suwarno), anggota TAPD terdiri dari unsurunsur : Semua Asisten Sekretaris(ASEK), Kepala Bagian Pembangunan, Kepala Bagian Hukum, beberapaKepala Bidang di Bappeda dan Kasubagkasubag yang ada di BagianKeuangan; Bahwa saksi sebagai Ketua TPAD bersama tim bertugas menyusun KonsepRancangan RAPBD; Bahwa berasal dari RASKRASK dari SKPDSKPD yang disusun sebagaikonsep RAPBD (disusun oleh TAPD sendiri selaku konseptor), kemudianKonsep Rancangan RAPBD disampaikan kepada