Bahwa berdasarkan Tulisan Surachim Hakim Ad Hoc TIPIKOR pada MA RIdalam tulisannya siapa yang harus menghitung kerugian negara( majalahVaria Peradilan Tahun XXVII No. 317, IKAHI: April 2012, hal 41); disimpulkanbahwa: pertama; kejaksaan berwenang melakukan penyidikan terhadap perkaraTIPIKOR. Kedua; yang berwenang menghitung kerugian keuangan negara adalahauditor BPK.

sehingga Ahli katakan perkawinan campur antara antara TeoriIdentifikasi dan Vicarious Liability sangat dimungkinkan, dankarena putusan MA tersebut mengawinkan 2 teori tersebutsehingga hukuman terhadap Suwir Laut alias Liu Che Sui aliasAtak, sekaligus juga terhadap korporasi, hanya saja dalampengertian kewajiban membayar denda ada pada korporasi,tetapi untuk hukuman pidana badan dijatuhkan kepada SuwirLaut alias Liu Che Sui alias Atak;b. bahwa menurut Dr.Andi Hamzah, SH dalam makalahnya padaseminar IKAHI

,L.LM. dikaitkan juga dengan apa yang disampaikan dalamVaria Peradilan, Majalah Hukum Ikatan Hakim (IKAHI) Tahun XXIII Nomor275 Oktober 2008, h. 3940 yang pada pokoknya menjelaskan bahwaparameter yang dapat diterapkan dalam menentukan pidana tambahanberupa uang pengganti adalah dengan mempertimbangkan halhal sebagaiberikut :a. Pengembalian Uang Negara sebanyakbanyaknya (PUNS) ;b. Posisi dan Porsi Tambahan (PPT) ;c.

Pitlo dalam bukunyayang berjudul:Het verbintenissen recht naar het nerderlands bugerlijk wetboek, cetakan ke3, tahun 1952 halaman 215 (Vide: MajalahVaria Peradilan Tahun XVII, No. 193, IKAHI, Oktober 2001,halaman 136137), yang menyatakan:het is echter duidelijk, zowel uit de historie als uit de systematiekder wet, dot wanprestasie niet onder het begrip onrehctmatigedaad valt.

Pitlo dalambukunya yang berjudul: Het verbintenissen recht naar hetnerderlands bugerlijk wet boek, cetakan ke3, tahun 1952halaman 215 (Vide: Majalah Varia Peradilan Tahun XVII,No.193 IKAHI Oktober 2001 hal. 136137), menyatakan:het is echter duidelijk, zowel uit de historie als uit desystematiek der wet, dot wanprestasie niet onder hetbegrip onrehctmatige daad valt.

Andi Hamzah, SH dalam makalahnya padaSeminar IKAHI tanggal 27 Maret 2013 di Ancol, antara lain ditulisdalam Kitab Undangundang Hukum Perdata/Burgelijke Wetboek(BW) Pasal 1367, pegawai biasa jika berbuat atas namakorporasi yang menimbulkan kewajiban bagi orang lain, korporasitersebut bertanggung jawab perdata untuk membayar kerugiandalam perbuatan pegawai korporasi tersebut;Bahwa Pasal 1367 Kitab Undangundang Hukum Perdatamenyatakan Seseorang tidak hanya bertanggung jawab ataskerugian yang disebabkan

Andi Hamzah, SH dalammakalahnya pada seminar IKAHI tanggal 27 Maret 2013 di Ancol danpendapat Dr Muladi, SH dalam tulisannya di koran Kompas tanggal 17Februari 2011 yang berjudul Standar Pembubaran Ormas Anarkis yangdikemukakan oleh Majelis merupakan pendapat yang tidak terbantahkandan berlaku universal bahwa korporasi merupakan subyek hukum yangdapat dipidana namun Majelis mungkin terlewati dalam halmengemukakan asas legalitas yang terkandung dalam hukum acarapidana yang mewajibkan aparat penegak

,Kompilasi Abstrak Hukum Putusan Mahkamah Agung Tentang Hukum Hutang Piutang, Jakarta, IKAHI, 2000, halaman 85, sebagai berikut:pahwa Debitur (in casu PELAWAN Il) dalam keadaan wanprestasi.

Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebutyang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputipengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatudengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untukmenghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentangsesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud, halmana berhubungandengan motif (disarikan dari Varia Peradilan No12 Tahun 1998, IKAHI, Jakarta,Halaman 86) ;Menimbang

Moelyatno, S.H. berdasarkan teoritersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinyadiliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendakisesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseoranguntuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuantentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud, halmanaberhubungan dengan motif (disarikan dari Varia Peradilan No12 Tahun 1998,IKAHI, Jakarta, Halaman 86) ;Menimbang

Moelyatno, SH berdasarkan teori tersebut yang sangatHalaman 48 Putusan Perkara Pidana No.144/Pid.B/2016/PN Btamemuaskan adalah Teori Kehendak, dimana apabila seseorang menghendakisesuatu. dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinyaseseorang untuk menghendaki sesuatu harus terlebin dahulu sudahmempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagi pula Kehendak merupakanarah, maksud, halmana berhubungan dengan motif (disarikan dari VariaPeradilan No. 12 tahun 1998, IKAHI, Jakarta, halaman

Andi Hamzah, SH dalam makalahnya padaSeminar IKAHI tanggal 27 Maret 2013 di Ancol, antara lain ditulisdalam Kitab Undangundang Hukum Perdata/Burgelijke Wetboek(BW) Pasal 1367, pegawai biasa jika berbuat atas namakorporasi yang menimbulkan kewajiban bagi orang lain, korporasitersebut bertanggung jawab perdata untuk membayar kerugiandalam perbuatan pegawai korporasi tersebut;Bahwa Pasal 1367 Kitab Undangundang Hukum Perdatamenyatakan Seseorang tidak hanya bertanggung jawab ataskerugian yang disebabkan

Andi Hamzah, SH dalammakalahnya pada seminar IKAHI tanggal 27 Maret 2013 di Ancol danpendapat Dr Muladi, SH dalam tulisannya di koran Kompas tanggal 17Februari 2011 yang berjudul Standar Pembubaran Ormas Anarkis yangHalaman 101 dari 159 halaman.

Andi Hamzah, SH dalam makalahnya padaSeminar IKAHI tanggal 27 Maret 2013 di Ancol, antara lain ditulisdalam Kitab Undangundang Hukum Perdata/Burgelijke Wetboek(BW) Pasal 1367, pegawai biasa jika berbuat atas namakorporasi yang menimbulkan kewajiban bagi orang lain, korporasitersebut bertanggung jawab perdata untuk membayar kerugiandalam perbuatan pegawai korporasi tersebut;bahwa Pasal 1367 Kitab Undangundang Hukum Perdatamenyatakan Seseorang tidak hanya bertanggung jawab ataskerugian yang disebabkan

Andi Hamzah, SH dalammakalahnya pada seminar IKAHI tanggal 27 Maret 2013 di Ancol danHalaman 89 dari 150 halaman.

Jadipada saat pembayaran ganti rugi oleh perusahaan kepada pemilik tanahmaka beralihlah kepemilikan tanah aquo, sedangkan mengenai surattanah harusnya sudah diserahkan pada saat itu dan apabila belumdiserahkan atau tidak ikut diserahkan berarti termasuk pada penjualyang beritikad tidak baik (bisa masuk penggelapan pasal 372 KUHP) danpembeli yang beritikad baik harus dilindungi menurut hukum. ( AliBudiarto, SH, Kompilasi abstrak putusan MARI tentang hukum tanah him140, Penerbit IKAHI tahun 2000)Halaman

Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yangsangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputipengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatudengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untukmenghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuantentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud hal manaberhubungan dengan motif (disarikan dari Varia Peradilan No12 Tahun 1998,IKAHI, Jakarta, Halaman 86);Menimbang,

AhmadMujahidin dalam bukunya Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama danMahkamah Syariyah Di Indonesia yang diterbitkan oleh IKAHI tahun 2008, hal.215s.d.216 dikatakan : Berbeda dengan eksepsi bsolut, bahwa eksepsi relatif harus diajukanpada sidang pertama dan pada kesempatan pertama dan eksepsi dimuat bersamasamadengan jawaban,... Eksepsi relatif terdiri dari beberapa macam, namun tidak disebutkanHalaman 39 dari 73 : Putusan nomor: 2868/Pdt.G/201 2/dalam HIR.

Artinya, Seseorang untukhalaman 55 dari 69 Putusan Nomor 551/Pid.B/2020/PN Kagmenghendaki sesuatu lebin dahulu sudah harus mempunyai pengetahuantentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud, halmanaberhubungan dengan motif (disarikan dari Varia Peradilan No 12 Tahun 1998,IKAHI, Jakarta, Halaman 86) ;Menimbang, bahwa disamping itu unsur kesengajaan atau opzet adalahkehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakantindakan sepertiyang dilarang atau diharuskan dalam undangundang

Moelyatno,S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendakdengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorangmenghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinyaseseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyaipengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud, halmana berhubungan dengan motif (disarikan dari Varia Peradilan No.12 Tahun 1998,IKAHI, Jakarta, Halaman 86) ;Menimbang

(Hoge Raad, MA Belanda) pada tanggal 13 Juni 1913, bahwa jfikalausuatu kewajiban yang sematamata disebabkan (didasarkan) padasuatu perjanjian telah dicederai, cedera itu tidak dapat menjadisebab (alasan) untuk suatu tuntutan (claim, Vordering)berdasarkan Perbuatan MelawanHukum.vide Majalah Varia Peradilan, Tahun XVII, No. 193, IKAHI, Oktober2001, hal. 136137.e Putusan MARI No. 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 danPutusan MARI No. 879K/Pdt/1997 tanggal 13 Januari 1987, yangpada intinya menyatakanbahwa

Retno Wulan Sutantio, S.H. dalam bukunya yangberjudul "Kapita Selekta Hukum Acara Perdata" Cetakan Pertama, 1995,penerbit Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) halaman 1011 yang menyebutkanbahwa :"Sehubungan dengan ingkar janji petitum gugatan pada umumnya memuatpermohonan agar Tergugat memenuhi perjanjian yang telah dibuat atau mohonagar perjanjian tersebut dibatalkan dengan atau tanpa pembayaran ganti rugi";Berbeda dengan ingkar janji dimana salah satu pihak melanggar janji, yaitu tidakmemenuhi, memenuhi

gaji Pemohon di mana seorang Hakim memperoleh gaji pokokyang sama dengan PNS dan diberikan tunjangan Hakim sebagaimana diaturdalam PP No 94 tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan fasilitas Hakim yangberada di bawah Mahkamah Agung; Bahwa adapun gaji yang Pemohon/Tergugat rekonpensi terima setiapbulannya sebelum ada pemotongan adalah Rp19.742.400,00 (sembilanbelas juta tujuh ratus empat puluh dua ribu empat ratus ribu rupiah), dari gajiPemohon dipotong setiap bulannya untuk itemitem antara lain luran Ikahi