PUTUSANNomor 271/PDT/G/2019/PN.Jkt.UtrDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara perdata padatingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaragugatan antara:PT KAWASAN BERIKAT NASIONAL (PERSERO) yang diwakili olehH.Muhamad Sattar Taba, selaku Direktur Utama PT Kawasan Berikat Nasional( Persero) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berdasarkan Akta PernyataanKeputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Gubernur Provensi

tentang Peradilan Tata UsahaNegara Jo UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 atas perubahan Kedua tentangPeradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara yangberwenang untuk memeriksa , menyelesaikan dan memutuskan sengketa a quo ditingkat pertama ; 14.15.16.Bahwa PENGGUGAT pada tanggal 22 April 2013 terlebih dahulu melaluikuasanya terdahulu telah mengirim surat kepada TERGUGAT yang intinyauntuk menangguhkan penerbitan Sertifikat atas nama PT.ADSP Indonesia ferry (PESERO) Cabang Bangka , Provensi

puluh tigagram) adalah hadiah, kenyataannya emas tersebut merupakan investasibersama, adapun alasannya apabila Penggugat Rekonvensi dan TergugatRekonvensi semasa perkawinan kekurangan dalam hal ekonomi emastersebut bisa di jual kembali untuk memenuhi kebutuhan keluarga dengankesepakatan bersama;4.Bahwa begitupun dengan mobil honda Brio berwarna merah denganNomor Polisi 1806 MS dan perumahan yang terletak di Villa Mutiara IndahNN No. 7 Kelurahan Ramang Polong, Kecamatan Somba opu, KabupatenGowa, Provensi

LESTARI PRATAMA PERKASA atau ISPI GROUP, alamatJalan Boulevard Artha Gading, Rukan Artha Gading Niaga BI C/1517,Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading, untuk selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT; PEMERINTAH RI INDONESIA Cq KEMENTERIAN PENDIDIKAN danKEBUDAYAAN,Cq KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVENSI JAWABARAT,Cq KEPALA PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI,Cq KEPALASEKOLAH SDN No.04, BAHAGIA UJUNG HARAPAN BEKASIUTARA, Ujung Harapan RT/RW.3/161 Kelurahan Bahagia, KecamatanBabelan, Kabupaten, Bekasi Jawa Barat, untuk

Foto copy Surat Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.02tanggal 04 Oktober 2010 antara LINDA RITA PARANGINANGIN atau ditulis dan disebut juga LINDA RITA PERANGINANGIN (Penjua) dengan DRS.SUWANDI RUSLI bertindakuntuk dan atas nama Dewan Pengurus DaerahMajeli Pandita Buddha Maiterya Indonesia (MAPANBUMI)Provensi Sumatera Utara (Pembeli) dibuat oleh NotarisHENRY SINAGA,SH atas lahan seluas 469m2 terletak diKecamatan Siantar Utara, Kelurahan Melayu.beet eee ee eee eeeeeaeaeseeseaeaeaeneaees (Bukti

Ambuwaru/Madji Abdul Madji Ambuwaru akandilakukan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Flores sekarangdisebut Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruangan Provensi NTTsekarang disebut TERGUGAT ;7. Bahwa berdasarkan isi Surat Keterangan yang dibuat pada tanggal 17Januari 1966 oleh L.N. Manteiro, dahulu sebagai Kepala Daerah Flores,Sekarang Dir PT. Kopertis., Bapak H. Aroebroesman, dahulu sebagaiKepala Daerah Swapradja Ende, sekarang sebagai Kepala KecamatanEnde dan H.

dengan berwarna orang dan biru;

Papua Dan Provensi Papua Barat Oleh Wakil Presiden Negara Republik Melanesia Tahun 2024-2033;

Silvester Khanistanatau telah diahlikan kepada pihak lain (Fotokopi sesuai dengan aslinya);Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur,Nomor:02/PBT/BPN.24/2014, tanggal 16 April 2013, TentangPembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 3643/Kelurahan Oesapaatas nama Sdr Silvester Khanistan dan Sertipikat Hak MilikNomor 3644/kelurahan Oesapa atas nama Nicodemus BitingBerek masingmasing terletak di Kelurahan Oesapa, Kecamatankelapa Lima, Kota Kupang, Provensi

Menyatakan tanah yang terletak di Desa Benteng Gajah, KecamatanTompobulu, Kabupaten Maros, Provensi Sulawesi Selatan Dengan luas5.010 M2 (Lima Ribu Sepuluh Meter Persegi) dengan batas batassebagai berikut: Sebelah Utara dahulu berbatasan dengan :DULLAH DI Sebelah Selatan dahulu berbatasan dengan: KIRIS Sebelah Timur berbatasan dengan: JALAN Sebelah Barat berbatasan dengan : MANDAAdalah merupakan kepemilikan yang sah ALMARHUM H.A. BUNYAMINMATTALITTI (Ayah Para Penggugat);6.

pun; danPenilai mentukan harga lahan berdasarkan dasar analisi pasar; Bahwa setelah Penilai memiliki hasil harga lahan atau tanah untukKepentingan Umum diserahkan kepada Badan Pertanahan Nasionalberbentuk Hardfile dan Softfile untuk memudahkan BadanPertanahan Nasional dan Dinas Pekerjaan Umum ProvinsiKalimantan Utara;Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut KuasaPara Termohon Keberatan menanggapinya sebagai berikut ; Bahwa proses dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan UmumKhususnya Provensi

Terbanding/Tergugat IX : BUDI HARTO selaku Notaris PPAT
Terbanding/Tergugat VII : KAHARSYAH MAMBANG TARUNA BIN MAMBANG TARUNA
Terbanding/Tergugat V : RATNA WATI DORA BINTI UMAR BAKI
Terbanding/Tergugat III : ISMARTUTY BINTI REJE DAGANG
Terbanding/Tergugat I : NURSINAH BINTI REJE DAGANG
Terbanding/Tergugat XIV : MUKLIS
Terbanding/Tergugat XII : ARWINSYAH
Terbanding/Tergugat X : Badan Pertanahan Nasional Pusat, Cq Badan Pertanahan Nasional Provensi Aceh, Cq Badan Pertanahan

Sumatera Selatan Tanggal 12 Oktober 1954 diberi tanda T.I.II3 ; (SesuaiPotocopynya) 4.Putusan PTUN Palembang No. 01/G/2011/PTUN.PLG Tanggal11 Agustus 2011 diberi tanda T.I.II4 ; (Sesuai Potocopynya) 5.Putusan PTUNMedan No. 172/B/2011/PT.TUN Medan Tanggal 13 Desember 2011 diberitanda T.I.II5 ; (Sesuai turunan aslinya) 6.Putusan Mahkamah Agung RI No.2018/K/TUN/2012 Tanggal 3 September 2012 diberi tanda T.I.II6 ; (Sesualturunan aslinya) 7.Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provensi

metamfetamin termasuk dalam narkotika golongan ;Menimbang, bahwa pada Senin tanggal 04 Februari 2019 sekitar pkl14.00 Wita bertempat di Di Villa Coral Palm, Desa Tawun, Ds Batu Kijuk,Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat ketika itu terdakwa beradadidepan kamar ViLla dan tiba tiba terdakwa dihampiri oleh Penyidik dari BNNProvensi NTB yaitu saksi ADDREAS KIIK dan sksi SAPARWADI beserta TimHalaman 38 dari 44 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2019/PN MtrLainnya yang memperkenalkan diri sebagai petugas dari BNN Provensi

Pasal 1 ayat (6) mengatur: Pengguna Anggaran Daerah adalah Pejabatdilingkungan Provensi/Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab ataspelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dibayai dari dana AnggaranBelanja APBD;b. Pasal 9 ayat (3) mengatur: Tugas pokok pengguna barang/jasa dalampengadaan barang/jasa antara lain :a. Menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;i. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;c.

Selanjutnya dokumen SKAU yang asli diberikan kepada pemohonHalaman 27 dari 41 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2015/PN.Lbh28dan kemudian lampirannya disampaikan/ditembuskan kepada DinasKehutanan Provensi, Kabupaten/kota setiap satu bulan sekali;Bahwa jika pejabat penerbit SKAU memberikan blanko SKAU dalamkeadaan kosong yang hanya ditandatangani dan dibubuhi cap, makadokumen SKAU tersebut tidak sah/ilegal karena tidak ada satupunperaturan yang membenarkan hal tersebut.

telah menjatunkan putusan sebagaiberikut dalam perkara Terdakwa :Nama LengkapTempat LahirUmurJenis KelaminKebangsaan/ KewarganegaraanTempat TinggalAgamaPekerjaanPendidikan: ELMAR;: Sidempuan;: 29 tahun / 21 Pebruari 1985: Lakilaki: Indonesia: Sementara di Jalan Imam Bonjol GangSegina No 11, Br Abian Timbul, DesaPemecutan Kelod, KecamatanDenpasar Barat, Kodya Denpasar,Alamat Asal : Jalan Sim Raja GangAir Bersih, Kelurahan SitamiangBaru, Kecamatan Padang SidimpuanTapanuliSelatan, KabupatenSelatan, Provensi

MOHAMMAD SYAH JEHAN, M.AP Bin AHMAD RAZAK, dibawahsumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Saksi menerangkan secara umum sebagai BUD ( bendahara umumdaerah ) bertugas untuk membayar tagihan tagihan yang dibebankanpada APBD Provensi Kalsel, termasuk tagihan tagihan oleh pihak ketiga,fungsi sebagai BUD adalah mengatur pengelolaan keuangan Daerahkhususnya Provinsi Kalimantan Selatan, dan tanggung jawab sebagai BUDPutusan Nomor 23/Pid.SusTPK/2016/PN.Bjm Hal.5dari.111adalah mengkompulir

atau mengumpulkan seluruh dokumen dokumenpenggunaan dana yang berasal dari APBD dan digunakan oleh satuanKerja Perangkat Daerah yang ada di Provensi Kalsel, sedangkanwewenang saya sebagai Kepala Biro Keuangan adalah menerimadokumen permintaan pembayaran dari masing masing SKPD yangdiajukan ke Biro keuangan dan apa bila ada dokumen yang kurang makasaya berwenang untuk mengembalikan dokumen ke SKPD yangmengajukan apabila tidak lengkap untuk diperbaiki atau di tambahkandokumen yang diperlukan, sebagai

MOHAMMAD SYAH JEHAN, M.AP Bin AHMAD RAZAK, dibawahsumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Saksi menerangkan secara umum sebagai BUD ( bendahara umumdaerah ) bertugas untuk membayar tagihan tagihan yang dibebankanpada APBD Provensi Kalsel, termasuk tagihan tagihan oleh pihak ketiga,fungsi sebagai BUD adalah mengatur pengelolaan keuangan Daerahkhususnya Provinsi Kalimantan Selatan, dan tanggung jawab sebagai BUDPutusan Nomor 23/Pid.SusTPK/2016/PN.Bjm Hal.5dari.111adalah mengkompulir

atau mengumpulkan seluruh dokumen dokumenpenggunaan dana yang berasal dari APBD dan digunakan oleh satuanKerja Perangkat Daerah yang ada di Provensi Kalsel, sedangkanwewenang saya sebagai Kepala Biro Keuangan adalah menerimadokumen permintaan pembayaran dari masing masing SKPD yangdiajukan ke Biro keuangan dan apa bila ada dokumen yang kurang makasaya berwenang untuk mengembalikan dokumen ke SKPD yangmengajukan apabila tidak lengkap untuk diperbaiki atau di tambahkandokumen yang diperlukan, sebagai

karena pada satu sisi Penggugat dalam positaangka 7 menyatakan mengambil semua kewenangan dan tindakan,sejalan dengan posita angka 10 yangmana Penggugat juga telahmerealisasikan permohonan pembayaran dari Turut Tergugat, namunpada sisi lain dalam petitumnya Pengugat sebagaimana angka 11dan 12 menghukum Turut Tergugat untuk menyelesaikan kewajibankewajibanya kepada Para Tergugat, halmana telah diakui sendiri olehPenggugat berdasarkan Kontrakkontrak antara Penggugat danKoperasi Serba Usaha Abdi Bangsa Provensi

Sungai Kunjang, Kota Samarinda Kalimantan Timur.Selanjutnya Turut Tergugat mengajukan pengunduran diri kepadaKoperasi Serba Usaha Abdi Bangsa Provensi Kalimantan Timur,sesuai posita angka 4 hal. 3, yangmana atas pembangunanperumahan tersebut pihak Koperasi Serba Usaha Abdi BangsaProvinsi Kalimantan Timur selanjutnya menjalin kerjasama denganpihak Penggugat sebagaimana kontrak penjanjian kerjapembangunan perumahan Korpri Provinsi Kalimantan TimurNomor : 25/LGS.AR/III/2017 tertanggal 24 Maret 2017

HERMAN PELANI Bin DARMAWIdan kami berhasilkan mengamankan pelaku utama atasnama Sdr.MUHAMMAD SOBIRIN Als BIRIN BinMUSTOPA,Umur 28 Tahun Pekerjaan WiraswastaAlamat Dusun II Desa Kijang Ulu Kec.KayuagungKab.Ogan Komering Iir Provensi Sumatera Selatan, MakaHalaman 31 dari 48 Putusan Nomor 633/Pid.B/2014/PN Sgl.dari itu terdakwa dan barang bukti kami amankan di polresBangka tengah serta dilakukan Penyidikan Proses lebihlanjut untuk diproses sesuai Hukum yang berlaku diNegara Republik IndonesiaBahwa Terhadap