Ditemukan 1304 data
110 — 18
ArtidjoAlkotsar, SH, MH dalam Varia Peradilan, Majalah Hukum lkatan hakimIndonesia (IKAHI) Tahun XXIll Nomor 275, Oktober 2008, halaman 3940);Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian melakukan perbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut diHalaman 118 dari 151 Putusan Nomor 24/Pid.SusTPK/2016/PN.Bdgatas, serta setelah Majelis Hakim menilai faktafakta hukum tersebut di atas,di mana terdapat perbuatanperbuatan Terdakwa sebagaimana tersebutdalam unsur melawan hukum di
166 — 452 — Berkekuatan Hukum Tetap
., MHum(Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada MARI), dalam tulisannyaberjudul "Penyalahgunaan Wewenang Administrasi dan Tindak PidanaKorupsi", dimuat dalam Varia Peradilan IKAHI, Majalah Hukum, TahunXXVII, No.314, hal. 1222.)).Bahwa Judex Juris tidak memberikan uraian yang cermat terkait denganunsur pasal dakwaan primair, namun mengacu pada pertimbangan dalamputusan Judex Facti (Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi) yangmembatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri
189 — 181
Artidjo Alkotsar, SH, MH dalam VariaPeradilan, Majalah Hukum Ikatan hakim Indonesia (IKAHI) Tahun XXIII Nomor275, Oktober 2008, halaman 3940);Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian melakukan perbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut di atas,serta setelah Majelis Hakim menilai faktafakta hukum tersebut di atas, di manaterdapat perbuatanperbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut dalam unsurmelawan hukum di atas, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara;Menimbang
370 — 266
Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangatmemuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan(gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengansendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untukmenghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuantentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud, halmanaberhubungan dengan motif (disarikan dari Varia Peradilan No12 Tahun 1998,IKAHI, Jakarta, Halaman 86);Menimbang,
84 — 26
,dalam Varia Peradilan, Majalah Hukum Ikatan Hakim Indonesia(IKAHI) Tahun XXIII Nomor 275 Oktober 2008, h. 3940);Menimbang, bahwa dalam persidangan terdapat perbuatan Terdakwa,kejadian, serta keadaan yang melingkupinya sehingga terdapat faktafaktahukum sebagai berikut : Saksi H.
164 — 63
Artidjo Alkotsar, SH, MH dalam VariaPeradilan, Majalah Hukum Ikatan hakim Indonesia (IKAHI) Tahun XXIII Nomor275, Oktober 2008, halaman 3940);Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian melakukan perbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut di atas,serta setelah Majelis Hakim menilai faktafakta hukum tersebut di atas, di manaterdapat perbuatanperbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut dalam unsurmelawan hukum di atas, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara;Menimbang
- Alasan memilih topik grosse akte sebagai salah satu pokok bahasan Restatement adalah terdapatnya kesimpangsiuran terkait grosse akte. Grosse akte mempunyai judul Demi Ketuhanan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa seperti irah-irah putusan pengadilan ... [Selengkapnya]
April 1997, Jakarta: IKAHI PengurusPusat Ikatan Hakim Indonesia c/o Mahkamah Agung Republik Indonesia, hal. 1011Victor M Situmorang SH, dan Dra. Cormentyna Sitanggang, Grosse Akta dalam Pembuktian dan Eksekusi, Cetakan Pertama, Rineka Cipta, 1993.Zuwarna C.
624 — 989
Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yangsangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputipengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatudengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untukmenghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuantentang sesuatu itu, lagipula kKehendak merupakan arah, maksud, halmanaberhubungan dengan motif (disarikan dari Varia Peradilan No12 Tahun 1998,IKAHI, Jakarta, Halaman 86);Menimbang
HENDRIK FAYOL, SH
Terdakwa:
MELINDA PATRISIA, SE
101 — 25
Berdasarkan hal diatas, penyalahgunaankewenangan tersebut merupakan kesempatan karena adanya kewenngan dalammengambil suatu keputusan karena jabatan tertentu (Makalah D.Andhi Nirwanto dalamSeminar Nasional dalam rangka H.U.T IKAHI Ke62).Bahwa sesuai dengan fakta yang yang terungkap di persidangan, bahwa sesuai denganketerangan saksisaksi demikian juga bukti surat dipersidangan, jelas Terdakwa tidakmempunyai kewenangan karena proses pencairan pinjaman dari kelompok UPK adalahditentukan oleh tim yang
183 — 36
ArtidjoAlkotsar, SH, MH dalam Varia Peradilan, Majalah Hukum Ikatan hakimIndonesia (IKAHI) Tahun XXIll Nomor 275, Oktober 2008, halaman 3940);Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian melakukan perbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut di atas,serta setelah Majelis Hakim menilai faktafakta hukum tersebut di atas, di manaterdapat perbuatanperbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut dalam unsurmelawan hukum di atas, sehingga menimbulkan kerugian kKeuangan negara;Menimbang
RICHARD SEMBIRING SH MH
Terdakwa:
HERMAN SIAHAAN
143 — 55
Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangatmemuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan(gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengansendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untukmenghendaki sesuatu lebin dahulu sudah haruSs mempunyai pengetahuantentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud, halmanaberhubungan dengan motif (disarikan dari Varia Peradilan No.12 Tahun 1998,IKAHI, Jakarta, Halaman 86);Menimbang
Terbanding/Tergugat I : YAYASAN MASYHADUL QURAN
Terbanding/Tergugat II : NOTARIS SUPARNO, S.H., M.Kn.
Terbanding/Tergugat III : Sdr. HENRY SIREGAR
Terbanding/Tergugat IV : Sdr. SOMADIKARYA
Terbanding/Tergugat V : Sdr. HAJUDIN
Terbanding/Intervensi I : Badan Intelejen Negara
Terbanding/Turut Tergugat I : Sdr. MARTIN MENTENG selaku KEPALA DESA GUNUNG GEULIS
Terbanding/Turut Tergugat II : Sdr. RUSDI selaku KETUA RW lima
Terbanding/Turut Tergugat III : Sdr. JAJULI selaku KETUA RT dua
Terbanding/Turut Tergugat IV : PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
Terbanding/Turut Tergugat V : BADAN PERTANAHAN NASIONAL atau BPN Kabupaten Bogor
345 — 157
(Dikutip dari Ali Budiarto, SH, Kompilasi abstrak putusan MARItentang hukum tanah hlm. 140, Penerbit IKAHI tahun 2000).Berdasar asas Terang dan Tunai tersebut diatas, maka sejak saatterjadinya persetujuan pelepasan objek tanah dan pembayaran telahterjadi dengan diikuti penyerahan surat tanah dan disahkan oleh pejabatyang berwenang, maka hak atas tanah langsung serentak berpindahkepemilikan menjadi kepada Pembanding/Penggugat dan tanah eksSHPL Nomor 1/Gunung Geulis telah dihapuskan dari Daftar InventarisBarang
130 — 31
ArtidjoAlkotsar, SH, MH dalam Varia Peradilan, Majalah Hukum Ikatan hakimIndonesia (IKAHI) Tahun XXIII Nomor 275, Oktober 2008, halaman 3940);Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian melakukan perbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut di atas,serta setelah Majelis Hakim menilai faktafakta hukum tersebut di atas, di manaterdapat perbuatanperbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut dalam unsurmelawan hukumdi atas, sehingga menimbulkan kerugian kKeuangan negara;Menimbang
SETYO ADHI WICAKSONO, SH.MH.
Terdakwa:
EDI SHANDY ABDUR RAHMAN, SE.
197 — 79
., dalam Varia Peradilan, Majalan Hukum Ikatan HakimIndonesia (IKAHI) Tahun XXIII Nomor 275 Oktober 2008, h. 3940);Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian melakukan perbuatanmemperkaya diri Sendiri atau orang lain atau Ssuatu korporasi tersebut diatas, sertasetelah Majelis Hakim menilai faktafakta hukum tersebut diatas, dimana terdapatperbuatanperbuatan Terdakwa sebagai berikut : Menimbang bahwa Pemerintah Kabupaten Jember pada tahun 2018mengadakan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar berupa
101 — 15
., dalam Varia Peradilan, MajalahHukum Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) Tahun XXIII Nomor 275 Oktober2008, h. 3940);Menimbang, bahwa dalam persidangan terdapat perbuatan Terdakwa,kejadian, serta keadaan yang melingkupinya sehingga terdapat faktafakta hukumsebagai berikut : Telah ada pengembalian kerugian keuangan negara dari orangHalaman 239 dari 286 halaman, Putusan Nomor : 110/Pid.SusTPK/2014/PN.Bdg.240lain dalam lingkup turut serta yaitu dari : Saksi Drs.
SETYO ADHI WICAKSONO, SH.MH.
Terdakwa:
ANAS MA RUF, AP., M.Si.
229 — 424
., dalam Varia Peradilan, Majalan Hukum Ikatan Hakim Indonesia(IKAHI) Tahun XXIII Nomor 275 Oktober 2008, h. 3940); Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian melakukan perbuatan memperkayadiri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut diatas, serta setelah MajelisHakim menilai faktafakta hukum tersebut diatas, dimana terdapatperbuatanperbuatan Terdakwa sebagai berikut : Menimbang bahwa Pemerintah Kabupaten Jember pada tahun 2018mengadakan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar berupa
Gusti Ayu Rai Artini, SH
Terdakwa:
ANAK AGUNG NGURAH ARWATHA
312 — 159
(Indriyanto Seno Adji, Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana,Diadit Media, 2007, halaman 421422).Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Rapat Kerja Nasional Ikatan HakimIndonesia (IKAHI) yang diadakan di Makasar pada bulan September 2007,disebutkan bahwa pada oprinsipnya suatu kebijakan merupakan persoalanKebebasan Kebijakan atau Beleidvrijheid atau Fries Ermessen dari aparaturNegara dalam melaksanakan tugas publiknya, sehingga tidak dapat dinilai hakimpidana ataupun hakim perdata.
SETYO ADHI WICAKSONO, SH.MH.
Terdakwa:
M. FARIZ NURHIDAYAT, A.Md.
200 — 115
., dalam Varia Peradilan, Majalan Hukum Ikatan Hakim Indonesia(IKAHI) Tahun XXIII Nomor 275 Oktober 2008, h. 3940);Halaman ke 235 Putusan Perkara No. : 32/Pid.Sus/TPK/2020/PN.SBY Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian melakukan perbuatan memperkayadiri sendiri atau orang lain atau Suatu korporasi tersebut diatas, serta setelah MajelisHakim menilai faktafakta hukum tersebut diatas, dimana terdapatperbuatanperbuatan Terdakwa sebagai berikut : Menimbang bahwa Pemerintah Kabupaten Jember pada tahun
40 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 593 K/Pid.Sus/2016melakukan penyidikan dalam rangka mengetahui apakah telah terjadipenyalahgunaan wewenang yang dilakukan seorang Tersangka selakupejabat Pemerintah yang seharusnya menjadi objek untuk diuji terlebihdahulu di Peradilan Tata Usaha Negara;(halaman 37, Varia Peradilan, IKAHI, Tahun ke XXXI, No.359 Oktober2015,);Dengan berpegang pada pendapat Hakim Agung Dr. H. Supandi, S.H.
LINGGA NUARIE, SH., MH
Terdakwa:
HERI JAMARI
167 — 35
., dalam Varia Peradilan, Majalan Hukum Ikatan HakimIndonesia (IKAHI) Tahun XXIII Nomor 275 Oktober 2008, h. 3940); Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian melakukan perbuatan memperkayadiri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut diatas, serta setelah MajelisHakim menilai faktafakta hukum tersebut diatas, dimana terdapat perbuatanperbuatan sebagai berikut : Menimbang bahwa dalam fakta fakta dipersidangan Saksi ABDULLAHbersamasama Terdakwa HERI JAMARI, Saudara HANIF ANSORI (Alm), telahmelakukan