Ditemukan 1463 data
81 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
dilihat pula mutasinya. dan bisa diketahuikemana saja penyebaran luas tanah yang ada pada buku C;14) Bahwa menurut Prof Boedi Harsono, menjelaskan:Ketentuan mengenai jualbeli tanah, yang semula cukup dilakukandihadapan Kepala Desa, oleh PP 10/ 1961 diubah menjadi di hadapanPejabat Pembuat Akta Tanah (Pasal 19);(Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Djambatan, Jakarta, 2007,Hal. 205);15) Bahwa, dalam Pasal 19, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961tentang Pendaftaran Tanah, menyatakan:Setiap pejanjian
kepada PemohonKasasi l/Pembanding I/dahulu Tergugat tidak bertentangan denganketentuan hukum yang berlaku;Bahwa menurut Prof Boedi Harsono, menjelaskan: Ketentuan mengenaijualbeli tanah, yang semula cukup dilakukan dihadapan Kepala Desa,oleh PP 10/1961 diubah menjadi di hadapan Pejabat Pernbuat AktaTanah (Pasal 19);(Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Djambatan, Jakarta, 2007,Hal. 205);Bahwa, dalam Pasal 19, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961Tentang Pendaftaran Tanah, menyatakan:Setiap pejanjian
Bahwa, dalam Pasal 19, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961tentang Pendaftaran Tanah, menyatakan:Setiap pejanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah,memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah ataumeminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harusdibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan penjabatyang ditunjuk oleh Menteri Agraria (selanjutnya dalam PeraturanPemerintah ini disebut : penjabat).
210 — 602
PN.Dpk10.11.Le.13.14.keuntungan perusahaan dari Proyek Apartemen di atas tanah milikPENGGUGAT;Bahwa kerjasama antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT disahkandengan Perjanjian Kerjasama Pengembangan Usaha Lahan Kukusan2.293 m* No:002/PKS/ORI/VIII/2015 (Perjanjian) pada tanggal 5 Agustus2015;Bahwa Perjanjian tersebut ditandatangani oleh PENGGUGAT setelahTERGUGAT menyampaikan rencana bisnis dengan menggunakandokumen elektronik dalam format Microsoft Excel bernama FP Apartemenkukusan20 lantaiver 2.xlSx;Bahwa Pejanjian
40 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ho Wui Kiong atau Arifin. di luar areal yangdiizinkan ; (Bukti PK17:Pejanjian Kerjasama Pemungutan Hasil hutanantara PT Tunggol Buana Perkasa dan PT Putra Bulungan Sakti,semula diajukan sebagai Bukti T15) ;4.4.Bahwa Terpidana tidak terbukti menyuruh atau bersamasama denganArifin melakukan penebangan pohon di titik d di luar areal PT TunggulBuana Perkasa.
Devin Irawan
Tergugat:
1.PT. Asuransi Sinar Mas
2.DIRRESKRIUM POLDA METRO JAYA KASUBDIT, ANDI ADNAN SYAFRUDDIN, SH., SIK., MM.
3.KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
82 — 33
dalil gugatan Penggugatbahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 20 Juni 2014 dalampasal 5 ayat (4) maka Tergugat akan melakukan pembayaran kepadaPenggugat paling lama 14 hari sejak persyaratan dokumen rekap tagihan danpada tanggal 1 November 2016 Penggugat mengirimkan tagihan kepadaTergugat namun setelah 14 hari lewat yaitu tanggal 15 November 2016Tergugta tidak mau membayar dengan alasan karena Tergugat melaporkan Penggugat kepada Tergugat II;Menimbang, bahwa apbila berpedoman kepada Pejanjian
ANDRIAN AL MAS'UDI, SH.MH.
Terdakwa:
MACHRUDIN ALS DIDI BIN BARHAM.
47 — 25
-2425-UKO, Atas nama MACHRUDIN berikut 1 buah Kunci Kontak Asli;
- 1 (satu) Buah Sepeda motor Kawasaki Ninja warna Merah tahun 2019 No.Rangka MHK4EX250PEA13253 No mesin EX250PEA13253 Nopol A-3093-EN, Atas nama SUHARJITO berikut 1 buah Kunci Kontak Asli;
- 1 (satu) bendel surat Akta Jual Beli Tanah (ASLI) nomor 051/CISOKA/2020, Tanggal 14 Februari 2020;
- 1 (satu) bendel surat perjanjian kredit pemilikan rumah bersubsidi atas nama RACHMAD ABADI berikut 2(dua) lembar Surat Pejanjian
1.SYAMSIAH
2.BUDI TRISNO UTOMO
3.KAMSINAH
4.WAHANA, ST.
5.SULASTRI
6.MARYATI
7.NURYANTO
8.MURTINI
Tergugat:
1.GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
2.Doktorandus SISWADI KUSUMODIHARDJO
3.DJOKO SUTOPO. DRH.
4.ENDANG MURNIATI, SH
5.HITA PRANA, SH.
6.MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG atau BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT, DI JAKARTA.
133 — 121
Waginah telah tiada karenaalmarhumah telah meninggal dunia tahun 1997;Menimbang, bahwa dengan adanya jual beli berarti melakukanSuatu perikatan atau perjanjian, dan berdasarkan ketentuan pasal 1320KUHPerdata untuk sah nya suatu pejanjian harus memenuhi syaratsyarat,yaitu, sepakat, cakap, Suatu hal tertentu dan Suatu sebab yang halal;Menimbang, bahwa bukti P11 sama dengan T.II.IIl2 samadengan T.IV1, yaitu Akta Jual Beli No.02/2000, tanggal 27 Januari 2000yang dibuat oleh PPAT Endang Murniati, SH,
97 — 89
PP (PERSERO).1 (satu) berkas dokumen hasil evaluasi konsultan perencanaan.1 (satu) berkas surat pejanjian kontrak induk pelaksanaan pekerjaan jasakonsultasi, nomor : 800/1934.A/XIV2008 tanggal 5 desember 2008 PT.INDRA KARYA.1 (Satu) berkas laporan akhir PT INDRA KARYA (PERSERO).1 (satu) berkas dokumen penawaran pengawasan pembangunan GORterpusat kabupaten lebong TA.2008 PT. INDRA KARYA (PERSERO).1 (satu) berkas gambar perencanaan PT.
Pembangunan Perumahan(Persero);23.1 (satu) berkas dokumen hasil evaluasi konsultan perencanaan;24.1 (satu) berkas surat pejanjian kontrak induk pelaksanaan pekerjaanjasa konsultasi, Nomor : 800/1934.A/XIV/2008 tanggal 5 desember 2008PT. Indra Karya;25.1 (satu) berkas laporan akhir PT. Indra Karya (Persero);26.1 (satu) berkas dokumen penawaran pengawasan pembangunan GORterpusat kabupaten lebong TA.2008 PT. Indra Karya (Persero);27.1(satu) berkas gambar perencanaan PT.
SUSYATI, SH
Terdakwa:
SAMSUPIAN
152 — 45
Pondok Aren, Tangerang Selatan selaku PIHAK PERTAMA dan SAMSUPIAN selaku pengontrak sebagai PIHAK KEDUA, bahwa para pihak sepakat terikat dalam Surat Pejanjian Sewa Kontrak atas Ruko Milik H. SUKUR KURNIAWAN yang terletak di Jl. Ceger Kel. Jurangmangu Barat, Kec.
57 — 12
HOSAIRI denganjangka waktu 6 (Enam) bulan terhitung sejak bulan Agustus 2013 s/dPebruari 2014, dimana dalam surat pejanjian tersebut disepakati besarnyabiaya sewa yaitu Rp. 6.000.000, (Enam juta rupiah) untuk selama 6 (Enam)bulan. Bahwa yang mendasari saksi menyewakan kapal tersebut kepada terdakwaH. HOSAIRI adalah karena saksi sudah tua dan tidak sanggup bekerja dilautlagi sehingga saksi berpikir untuk mendapatkan penghasilan dengan caradisewakan kapal tersebut kepada terdakwa H.
I Wayan Widia
Tergugat:
1.I Gusti Putu Putranata, SH
2.I Gusti Made Anom
3.I Gusti Nyoman Sudiyasa
4.I Gusti Ketut Gunawan
5.I Gusti Putu Ardika
6.I Wayan Suyasa als H. Ahmad Yazha
147 — 86
berikut:Pasal 26 UUPA17 dari 90 halaman Putusan Nomor 186 /Pdt.G/2020/PN DpsDf.58.59.(1) Jualbeli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat,pemberian menurut adat dan perbuatanperbuatan lain yangdimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta pengawasannyadiatur dengan Peraturan Pemerintah..Bahwa salah satu syarat jual beli hak atas tanah (yang dilakukan sebelumberlakunya PP No. 24 Tahun 1997) diatur dalam Pasal 19 PP No. 10 Tahun1961, dikutip sebagai berikut:Pasal 19 PP No. 10 Tahun 1961Setiap pejanjian
Mariadi
Tergugat:
1.PT. Bank Mega Tbk Kantor Cabang Medan
2.Pemerintah RI c/q Menteri Keuangan RI c/q Direktorat Jendral Kekayaan Negara (DJKN) c/q Kanwil DJKN Sumatera Utara c/q Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan
Turut Tergugat:
1.Pemerintah RI c/q Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) c/q Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara c/q Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Langkat
2.Dr. Poniman
61 — 24
Pihakyang membuatnya, dimana para pihak harus mentaati apa yang merekasepakati bersama dalam Perjanjian dan Perjanjian tersebut tidak dapatditarik kembali tanpa persetujuan pihak lainnnya, serta pelanggaranterhadap isi Perjanjian oleh salah satu pihak menyebabkan pihak lainnyadapat melakukan penuntutan atas dasar wanprestasi/cidera janji terhadappihak yang tidak menjalankan isi Perjanjian, karena dalam setiap Perjanjianterdapat azas Pacta Sunt Servanda, yang merupakan unsur atau faktorpengikat suatu Pejanjian
Pembanding/Penggugat II : Nono sumarna bin Wiharta Diwakili Oleh : HENDRAYANA, SH.
Terbanding/Tergugat I : Suningsih binti Wiharta
Terbanding/Tergugat II : Wawan Hermawan
Terbanding/Tergugat III : Pemerintah RI Cq Menteri Dalam Negeri Cq Pemerintah Kota Banjar Cq Kecamtan Banjar Kota Banjar
Terbanding/Tergugat IV : Pemerintah RI Cq Menteri Dalam Negeri Cq Pemerintah Kota Banjar Cq Kelurahan Mulyasari
Terbanding/Tergugat V : Pemerintah RI Cq Kantor ATR BPN Wilayah Jawa Barat Cq Kantor ATR BPN Kota Banjar
Terbanding/Tergugat VI : Bank Central Asia cabang Banjar
Terbanding/Tergugat VII : Pemerintah RI Cq Menteri Keuangan RI Cq Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah Banjar
Terbanding/Turut Tergugat : Johan Mulyana
58 — 31
Dalam akta penanjian sebab dariperjanjian dapat diliat pada bagian setelah komparasi, dengan syaratpertama dan kedua disebut syarat subjektif yaitu syarat mengenai orangorang atau subjek hukum yang mengadakan pernanjian, apabila keduasyarat ini dilanggar, maka peranjian tersebut dapat dimintakan pembatalan.Juga syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif, yaitu mengenalobjek peranjian dan isi pejanjian, apabila suyarat tersebut dilanggar, makaperjanjian tersebut batal demi hukum;Menimbang
52 — 29
Pasal 37 ayat (1) PPNomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Pasal 95 PeraturanKepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (Perka BPN) No. 3tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksaaan PP No 24 tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah yang menyatakan sebagai benkut :Pasal 19 PP No 10 Tahun 1961, "Setiap pejanjian yang bermaksudmemindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah,menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagaitanggungan, harus dibuktikan dengan
450 — 2300
Berdasarkan Pejanjian Hibah Nomor900/02724/BPKAD/2013dan Nomor 2024/06MNI SPT/2013 tanggal 17 Juli 2013 1598.23/07/2013 06132/SP2D/1.20.05.02/2013 Belanja Hibah kepada Yayasan Nida'ul Jannah Kota Lubuk Linggau untuk biayaPembangunan 2 Ruang Kelas BaruSMPIT Y ayasanNidatul Jannah.
Berdasarkan Pejanjian Hibah Nomor 900/02958/BPKAD/2013 danNomor 03/M.
213 — 237
., pada tanggal 23 Juli 2014,saat ini masih berada dalam masa transisi Pelaksanaan PerjanjianPerdamaian, Masa transisi pelaksanaan Perjanjian Perdamaian adalah 12(dua belas) bulan sejak pengesahan Pejanjian Perdamaian.10.Bahwa, dalam masa transisi ini Tergugat berkewajiban untukmembentuk PT. Pooling Aset, melakukan Regrouping Unit Usaha kedalam PT.
65 — 19
Notaris di Tanjungpinang, dibawahNomor 05/Waar/VII/2008 tanggal 11 Agustus 2008, diberi Tanda bukti P4;Surat Addendum/ Perubahan Surat Pejanjian Kerjasama Nomor 01Add/MASMOM3/VII/2008 tanggal 11 Agustus 2008, diberi Tanda Bukti PS ;Kwitansi Nomor 01/ASSBBAR/2008 tanggal 30 Mei 2008 atas penerimaan uang(Modal) sejumlah Rp. 380.000.000, (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) dariSaiful Bahri Abd Rashid yang diterima oleh Sugiarto Direktur PT.
89 — 11
I s/d Tergugat. 22"BUKANLAH SEKAUM BERTALI DARAH"; Memutuskan pejanjian / perikatan antara kaum penggugat dengan pihak Tergugat.I s/d T. 22 dalam hal izin sementara untuk para pihak tergugat untuk menempati /menggarab / mengelola seluruh harta sengketa ;Mensyahkan / menyatakan semenjak + Februari tahun 2003 terputus hubunganPenggugat dengan Tergugat dalam hal izin sementara untuk para T. 1 s/d T. 22untuk menempati dan mengelola seluruh harta sengketa Penggugat sekarang ini ;Menyatakan bahwa syah
1.BEJO Bin SURO DIMEJO. Alm
2.SUKARJO Bin SURO DIMEJO .Alm
3.Untung Puyung
4.SUHELMI
5.SUKIMAN
6.HERIYANTO
Tergugat:
1.SUTRISNO
2.SAMIRAN
3.MANISO
4.WAHYUDI
5.GIMAN B Alias GIMANOTO
6.HELMI. S
7.SAIMIN
8.SAIMAN
Turut Tergugat:
RALIM
75 — 5
penjual tidak dapatmenuntut atas dasar terjadinya jual beli tanah, akan tetapi atas dasar hukumhutang piutang;(Bandingkan dengan: Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, PenerbitRajawali Pers, Jakarta: 2011, halaman 189 dan Ali Boediarto, Kompilasi AbstrakHukum Putusan Mahkamah Agung tentang hukum Tanah, Penerbit IkatanHakim Indonesia, 2000, hal. 103);Menimbang, terkait dengan syarat terang, di dalam Pasal 19 PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah disebutkanbahwa, "Setiap pejanjian
1.RIESKI FERNANDA, SH
2.SAUT BENHARD, SH
3.ASRI YETTI,SH
4.EFRIZA LASYERSI, SH
Terdakwa:
KHONDIRIN panggilan RIN alias AHOK bin SUHERI Alm
55 — 25
disebut levering.Bahwa karena dalam perkara ini Terdakwa didakwa melakukanPenggelapan atas benda bergarak berupa kendaraan bermotor merek HondaTechno, warna hitam, maka akan lebih baik terlebih dahulu kita kaji siapasebagai pemilik motor tersebut secara sah dikaitkan dengan keterangan saksiyang diberikan dalam persidangan.Bahwa dalam Persidangan baik saksi Ruhyat Rusmana dan saksiNovrita menerangkan bahwa motor yang dipinjamkan oleh saksi Ruhyatkepada Terdakwa adalah motor yang masih terkait dengan pejanjian
ANAK AGUNG RAI AGUNG KUSUMA DEWI, SE., M.Si
Tergugat:
1.ANAK AGUNG GEDE RAKA Als. ANAK AGUNG GEDE RAKA SABA
2.ANAK AGUNG GEDE NGURAH Als. ANAK AGUNG NGURAH KENAK
3.ANAK AGUNG GEDE DWIJA PUTRA Als. ANAK AGUNG GEDE KOLET
4.NI LUH INDRI MARANTI
Turut Tergugat:
1.NOTARIS I MADE DWITA, SH
1.KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG ATAU BADAN PERTANAHAN NASIONAL, KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GIANYAR, PROVINSI BALI
2.Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali
104 — 59
Bahwa dengan terpenuhinya asas RILL, TERANG dan TUNAItersebut, sudah terpenuhinya syarat jual beli sebagaimana diamanatkandalam pasal 1320 Kuhperdata tentang sahnya Pejanjian maka sudah cukupmembuktikan atas kepemilikan tanah tersebut dan sudah jelas TERGUGATIV ADALAH SATUSATUNYA PEMILIK YANG SAH TANAH SERTIPIKATHAK MILIK NOMOR 399 DESA PEJENG KANGIN, SURAT UKURTANGGAL 28121999, NO : 33/1999, SELUAS 4000 M2 TERLETAK DIHalaman 26 dari 95 HalamanPutusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN GinDESA