pelaksanaan Program PercepatanPembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) berdasarkan SuratKeputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepahiang Nomor :800/976.b/DPU/KPH/2008 tanggal 17 Oktober 2008 dan direvisi denganSurat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten KepahiangNomor : 800/85/DPU/KPH/2009 tanggal 22 Januari 2009, Terdakwa selakuKetua Unit Pengelola Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum (UPKDPU) ditingkat Kabupaten memiliki tugas dan tanggung jawab sebagaimanaterdapat pada Petunjuk Tekhnis

dan Khusus (P2DTK) berdasarkanSurat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum KabupatenKepahiang Nomor : 800/976.b/DPU/KPH/2008 tanggal 17 Oktober2008 dan direvisi dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan17Umum Kabupaten Kepahiang Nomor : 800/85/DPU/KPH/2009tanggal 22 Januari 2009, Terdakwa selaku Ketua Unit PengelolaKegiatan Dinas Pekerjaan Umum (UPKDPU) di tingkat Kabupatenmemiliki Tugas menjalankan suatu Jabatan/Pekerjaan Umumdengan Tugas dan Tanggung Jawab sebagaimana terdapat padaPetunjuk Tekhnis

Menandatangani berita acara musyawarah serah terima dan pertanggungjawaban UPKD tanggal 08 Agustus 2009.wonnnn Bahwa karena Terdakwa ZET EFRAN, ST., M.Si. bin H.BADRI (Alm) tidak melaksanakan Tugas dan Tanggung Jawabsebagaimana mestinya selaku Ketua UPKDPU Kabupaten padaProgram Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus(P2DTK) tingkat Kabupaten Kepahiang tahun anggaran 2008Sampai dengan tahun 2009 di bidang infrastruktur denganmemalsukan datadata tekhnis sehingga seolaholah benar telahsesuai

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang bukan ahikarena hasil laporan ahli tekhnis diajukan Jaksa Penuntut Umum Ir.Sazuatmo dari Unihaz dan saksi ahli diajukan oleh PenasehatHukum terdakwa sudah dipertimbangkan semua oleh Majelis hakimtingkat pertama, ternyata hasil pemeriksaan ahli yang diajukan JaksaPenuntut Umum tidak melakukan pemeriksaan secara menyeluruh,hanya melihat secara visual saja ( tidak melakukan selayaknyaseorang ahli) dan begitu ahli yang diajukan oleh Penasehat HukumTerdakwa

manfaat telah sempurna proyektelah tuntas, maka Administrasi tersebut bagian dari Sempurna tersebut ;Menimbang, bahwa apakah dengan tidak melalui musyawarah forumTPK sesuai dengan rekomendasi BPKP Perwakilan Bengkulu, Terdakwamelalui revisi proposal dan menindak lanjuti temuan BPKP telah menyalahgunakan kewenangan, dihubungkan dengan tugastugas Terdakwasebagaimana halaman 96 bait ke4 s/d hal97, Terdakwa sebagai KetuaUPKP PU tingkat Kabupaten memiliki tugas dan tanggung jawabsebagaimana pada petunjuk Tekhnis

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa Ikhsan Nurrahman Prada / 31210672960701 terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan pelanggaran Mengemudikan kendaraan bemotor di jalan yang tidak memenuhui persyaratan tekhnis yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu tanda batas dimensi badan kendaraan,

No.0027/Pat.P/2021/PA.AadlNomor W21A6/363/KU.01/II/2021 tanggal 18 Februari 2021, hal mana telahsesuai dengan maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang PedomanLayanan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan serta Surat EdaranNomor 0508.a/DJA/HK.OO/III/2014 tentang petunjuk tekhnis PERMA Nomor 1Tahun 2014 sehingga segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankankepada Negara;Memperhatikan pasalpasal dari peraturan perundangundangan yangberlaku dan hukum syara yang berkenaan dengan perkara ini.MENETAPKAN1

MUKHSIN, M.Mpd. selaku PegawaiNegeri Sipil (PNS) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan dengan jabatanKepala Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Pendidikan Kecamatan KratonKabupaten Pasuruan dan selaku Ketua Forum Komunikasi UPTD Pendidikan seKabupaten Pasuruan bersamasama dengan Drs.

Kepala UnitPelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Pendidikan Kecamatan Kraton KabupatenPasuruan selaku Ketua Forum Komunikasi UPTD Pendidikan se KabupatenPasuruan melakukan kegiatan sebagai berikute Menginformasikan kegiatan pemberian bantuan rehabilitasi ruang kelasrusak berat SD kepada SD negeri dan swasta di Kabupaten Pasuruan;e Melakukan verifikasi dan validasi data sekolah dasar calon penerimabantuan rehabilitasi ruang kelas rusak berat; e Mengusulkan namanama sekolah calon penerima bantuan rehabilitasi

Kepala Unit Pelaksana Tekhnis Dinas(UPTD) Pendidikan Kecamatan Kraton selaku Ketua Forum KomunikasiUPTD Pendidikan se Kabupaten Pasuruan bersamasama dengan Drs. HERIPURNOMO, MM.

MUKHSIN, M.Mpd. selaku PegawaiNegeri Sipil (PNS) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan dengan jabatanKepala Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Pendidikan Kecamatan KratonKabupaten Pasuruan dan sebagai Ketua Forum Komunikasi UPTD Pendidikan seKabupaten Pasuruan bersamasama dengan Drs.

Kepala Unit Pelaksana Tekhnis Dinas(UPTD) Pendidikan Kecamatan Kraton selaku Ketua Forum KomunikasiUPTD Pendidikan se Kabupaten Pasuruan dan juga kepada Drs. HERIPURNOMO, MM.

Pemohon tersebutdiatur di dalam ketentuan Pasal 50 UndangUndang Perkawinan Nomor 1Halaman 7 dari 9,Penetepan Nomor 50/Pdt.P/2019/PN BnjTahun 1974 yang pada pokoknya menentukan bahwa Anak yang belummencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernahmelangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orangtua, berada di bawah kekuasaan wali dalam hal ini khusus untukmengambil Polis Asuransi berupa uang asuransi dari peninggalan orangtua Pemohon (YUNI ARFINA);Menimbang, bahwa tentang tekhnis

Dan untukselanjutnya Pihak Pertama, Pihak Kedua, Pihak Ketiga, dan PihakKeempat baik secara bersamasama atau secara sendirisendiri tidakakan mengajukan tuntutan secara pidana maupun perdata mengenaipenguasaan terhadap hak milik yang timbul dari kKewarisan yang telahdisepakati pembagiannya dalam perjanjian perdamaian ini;Bahwa ketentuan tekhnis pelaksanaan perjanjian perdamaian ini adalahdengan melaksanakan eksekusi riil (natura) terhadap seluruh objek hartakewarisan yang telah dibagi dalam perjanjian

Pengadilan Negeri tempat PemohonHalaman 6 dari 9 Penetapan Nomor : 76/Pdt.P/2019/PN Dpkbertempat tinggal, maka adalah cukup beralasan hukum bagi Pengadilanuntuk menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Depok adalah Pengadilan yangberwenang untuk mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;Menimbang, bahwa begitupun dengan ketentuan Pasal 70 Nomor 31Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6Tahun 2011 tentang Keimigrasian dinyatakan bahwa ketentuan lebih lanjutmengenai prosedur tekhnis

tidak tahu jumlahnya ;Hal 31 dari 91 halaman, Putusan No.01/Pid.B/TPK/2011/PN.JBI.5 Fasilitas Promosi dan pemasaran produk KUKM tanggal 2325Nopember 2010 di Bandung sesuai PO sebesar Rp. 20.000.000. laporanpenggunaan dananya oleh Terdakwa tidak memberitahu saksi ;6 Pelaksanaan seminar oleh BPKH, BKWK dan PIP dilaksanakan diNovita Hotel Jambi tanggal 29 Nopember 2010 sesuai PO dananyasebesar Rp.36.350.000 yang diserahkan kepada saksi hanyaRp.25.000.000.7 Melaksanakan pendidikan pengurusan, Pelatihan Tekhnis

yang dilanggar tersebut haruslahperaturan yang didalamnya memuat ancaman pidana, seperti dalam tindak pidana suap,pemalsuan atau menggunakan surat palsu dan lainlain ;Menimbang, bahwa dipersidangan ditemukan fakta bahwa Terdakwa adalahbenar sebagai Ketua Dekopinwil Jambi berdasarkan Surat Keputusan Ketua DewanKoperasi Indonesia Nomor: SKEP/78/DEKOPINE/VI/2010 tanggal 16 Juni 2010 ;Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai Ketua Dekopinwil Jambi mempunyaitanggung jawab sebagaimana diatur dalam Petunjuk Tekhnis

atau Petunjuk Pelaksanaan ;Menimbang, bahwa Petunjuk Tekhnis atau Petunjuk Pelaksanaan menurutMajelis Hakim adalah bentuk dari kewenangan yang dimiliki oleh suatu Badan atauJawatan Tata Usaha Negara dalam rangka untuk melakukan kebijakan yang berkenaandengan tugas dan tanggungjawab dari Badan atau Institusi tersebut yang mengandungkewajiban bagi Aparat Pemerintah tersebut untuk menggunakan kewenangankewenangan yang ada padanya secara tepat dan baik ;Menimbang, bahwa INDROHARTO, menyebutkan Peraturan

.01/Pid.B/TPK/2011/PN.JBI.Negara sebagaimana yang telah diubah dengan Keppres RI No. 72 Tahun 2004, walaupundibuat secara tertulis namun bukan merupakan Peraturan PerundangUndangan ;Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim oleh karenaPerbuatan Melawan Hukum dalam dakwaan Primair Penuntut Umum didasarkan padaPeraturan Keppres RI No.42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan AnggaranPendapatan Belanja Negara sebagaimana yang telah diubah dengan Keppres RI No.72Tahun 2004 serta Petunjuk Tekhnis

No. 72 Tahun 2004 sertaPetunjuk Tekhnis Pelaksanaan Mekanisme Pembayaran Dalam Pelaksanaan BantuanOperasional Dekopin pada Satker Kementerian Koperasi Dan UKM Tahun Anggaran2010 No.

.: LP.Nar.K.20.0714 tanggal 22 Juni 2020yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra, Aptselaku Manajer Tekhnis Pengujian, terhadap Pemerian berupa sediaandalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau denganKesimpulan: Mengandung Metamfetamina; Bahwa terdakwa didalam menawarkan untuk dijual, menjual,membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar ataumenyerahkan Narkotika Golongan bukan tanaman jenis shabutersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.Halaman

shabu yang mana dari 4(empat) paket kecil Narkotika jenis shabu telah terjual 3 (tiga) paketkecil Narkotika jenis shabu dan terdakwa mengambil keuntunganRp50.000, (lima puluh ribu rupiah) per paketnya sehingga totalterdakwa telah mendapat keuntungan sebesar Rp150.000, (Seratuslima puluh ribu rupiah); Bahwa berdasarkan Laporan Balai Besar Pengawas Obat DanMakanan Di Banjarmasin No.: LP.Nar.K.20.0714 tanggal 22 Juni 2020yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra, Aptselaku Manajer Tekhnis

sematamata hanya karena kesalahan dari pihak Terdakwa saja, namun hal tersebut jugadikarenakan kurangnya pengawasan dari orang tua baik dari pihak orang tua Terdakwa maupunorang tua dari pihak korban, dan juga kurangnya pengawasan dari pihak sekolah terhadap anakdidiknya di mana peristiwa tersebut terjadi di lingkungan sekolah, serta kurangnya perhatianPemerinta khususnya Pemerintah Daerah dalam melakukan sosialisasi maupun penyuluhan tentangsek pada usia dini ;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pedoman Tekhnis

Administrasi dan Tekhnis PeradilanPidana Umum dan Pidana Khusus, Buku II Edisi 2007 yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RIpada point 5 (lima) disebutkan pidana penjara, pidana kurungan atau pidana denda yang dapatdijatuhkan kepada anak nakal paling lama atau paling banyak % (satu perdua) dari maksimumancaman pidana bagi orang dewasa, ketentuan ini diberlakukan juga dalam hal minimum ancamanpidana bagi orang dewasan dan ketentuan ini diberlakukan juga dalam hal minimum ancaman pidanabagi anak ;Menimbang

tergugat melalui kuasanya merupakan eksepsiyang telah menyangkut pokok perkara, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 162RBg maka eksepsi tersebut diperiksa dan diadili bersamasama dengan pokok perkara, halint sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi No.935 K/SIP/1985 bahwa eksepsi yangbukan kompetensi absolut dan relatif, diperiksa dan diputus bersamasama dengan pokokperkara, yang pertimbangannya adalah sebagaimana diuraikan dibawah ini ;TENTANG LEGAL STANDING ;Menimbang, bahwa dalam Pedoman Tekhnis

Administrasi dan Tekhnis PeradilanPerdata Buku II yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung di sebutkan dengan jelas bahwa15yang dapat bertindak sebagai kuasa Insidentil dengan alasan hubungan keluarga sedarahatau semenda dapat diterima sampai dengan derajat ketiga ;Menimbang, bahwa memperhatikan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrangyang mengizinkan Ir.

R.Molana, S.Sos (NIK.P.80.2.40) tertanggal 04 November 2013 yang dalam penjelasannya diuraikan bahwa :1 Sampel Al : Sabusabu seberat 0.01 sisih 0,04 sisa 0,06 gram :Sampel A2 : Sabusabu seberat 0.04 gram;Penyisihan Sampel A2 : sabusabu seberat 0,02 sisa 0,02 gram;Pil seberat 0,018 gram;Menimbang bahwa selain itu juga telah diperhatikan Bukti Surat berupa Laporan HasilPengujian Narkotika Psikotropika Nomor : PO.TU.XI.13.33 yang di keluarkan oleh BadanPOM RI dan ditandatangani oleh Deputi Manajer Tekhnis

mampumempertanggungjawabkan perbuatannya dan juga sebagai pemakai Narkotika tanpa hak danmelawan hukum maka dengan demikian unsur ini haruslah dinyatakan telahterpenuhi; 2 NARKOTIKA GOLONGAN IMenimbang bahwa melalui keterangan Para Saksi dan Terdakwa sendiri dipersidangandiketahui bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika berupa Sabusabu;Bahwa menurut Bukti Surat berupa Laporan Hasil Pengujian Narkotika Psikotropika Nomor :PO.TU.X1.13.33 yang di keluarkan oleh Badan POM RI dan ditandatangani oleh DeputiManajer Tekhnis

Bangun Ruko Tamajuga sudah menerima Risalah Pertimbangan Tekhnis PertanahanDalam Penerbitan Izin Perubahan Penggunaan Tanah Nomor :156/400.32.73/RPTP.IPPT/2015 tanggal 17 Desember 2015 dariKantor Pertanahan Kota Bandung;Halaman 14 dari 24 hal putusan No 392/PDT/2017/PT.BDG.h) Bahwa selain itu PT. Bangun Ruko Tama juga telah meyakinkan PT.1)k)Tri Kurnia Sejahtera bahwa tanah yang akan dibebaskan oleh PT. TriKurnia Sejahtera tersebut, adalah : Milik dari PT. Bangun Ruko Tama, dan PT.

Bangun Ruko Tama juga sudahmenerima Risalah Pertimbangan Tekhnis Pertanahan DalamPenerbitan Izin Perubahan Penggunaan Tanah Nomor156/400.32.73/RPTP.IPPT/2015 tanggal 17 Desember 2015 dariKantor Pertanahan Kota Bandung. Selanjutnya PT. Tri KurniaSejahtera telah melakukan pembayaran dan/atau pelunasan kepadaPT.

membahayakan kepentingan umum;Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 103 PP Nomor 36 Tahun 2015 TentangPeraturan Pelaksanaan UU Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, disebutkanjika masyarakat dapat mengajukan gugatan perwakilan apabila dari hasil penyelenggaraanbangunan gedung telah terjadi dampak yang mengganggu/merugikan yang tidakdiperkirakan pada saat perencanaan, pelaksanaan, dan/atau pemanfaatan;Menimbang, bahwa Pasal Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 24/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Tekhnis

gedung.Pasal 1 angka 38: Gugatan perwakilan adalah gugatan yang berkaitan denganpenyelenggaraan bangunan gedung yang diajukan oleh satu orang atau lebih yang mewakilikelompok dalam mengajukan gugatan untuk kepentingan mereka sendiri dan sekaligusmewakili pihak yang dirugikan yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antarawakil kelompok dan anggota kelompok yang dimaksud.Menimbang, bahwa kemudian dalam Bagian V huruf C Lampiran Peraturan MenteriPekerjaan Umum Nomor: 24/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Tekhnis

PeraturanPelaksanaan UU Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung menyatakan bahwayang dimaksud dengan izin mendirikan bangunan gedung adalah perizinan yang diberikanoleh Pemerintah Kabupaten/Kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangunbaru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuaidengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku;Menimbang, bahwa selanjutnya, dalam Pasal angka 1 Peraturan Menteri PekerjaanUmum Nomor: 24/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Tekhnis

teknis yang berlaku;Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 1 angka 25 Peraturan Daerah KotaTangerang Selatan Nomor: 5 Tahun 2013 Tentang Bangunan Gedung, menyatakan yangdimaksud dengan izin mendirikan bangunan gedung yang selanjutnya disebut dengan IMBadalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan kepadapemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi,dan/ atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif danpersyaratan tekhnis

menjadi kewenangan daerah otonom;Menimbang, bahwa Pasal angka 15 UU Nomor 28 Tahun 2002 Tentang BangunanGedung, menyatakan yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah adalah kepala daerahkabupaten atau kota beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutifdaerah, kecuali untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah gubernur;Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan Pemerintah daerah menurutPasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 24/PRT/M/2007 TentangPedoman Tekhnis

PT.Duta Swakarya Indah, yang telah diberi materaisecukupnya.Fotocopy Surat dari Badan Perencanaan Pembangunan DaerahProvinsi Riau Nomor:050/BappedaV/08/257,tanggal 26 Februari2008 perihal Pertimbangan Tekhnis Kesesuaian Lahan denganRencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau untuk PerkebunanKelapa Sawit an.PT.

Duta SwakaryaIndah, yang telah diberi materai secukupnya.Fotocopy Surat dari Dinas Perkebunan Provinsi RiauNomor:050/DISBUN.PKNE/058, tertanggal 27 Februari 2008 perihalPerimbangan Tekhnis Kesesuaian Lahan dengan Rencana TataRuang Wilayah Provinsi Riau untuk Perkebunan Kelapa Sawit an.PT.Duta Swakarya Indah,yang telah diberi materai secukupnya.Fotocopy Surat Dinas Kehutanan Kab.Siak Nomor:522.1/CAN/963,tanggal 27 Maret 2008 perihal Tekhnis (Rekomendasi)KesesuaianLahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah

Duta SwakaryaIndah, yang telah diberi materai secukupnya.Fotocopy Surat dari Dinas Perkebunan Provinsi RiauNomor:050/DISBUN.PKNE/058, tertanggal 27 Februari 2008 perihalPerimbangan Tekhnis Kesesuaian Lahan dengan Rencana TataRuang Wilayah Provinsi Riau untuk Perkebunan Kelapa Sawit an.PT.Duta Swakarya Indah,yang telah diberi materai Secukupnya.Fotocopy Surat Dinas Kehutanan Kab.Siak Nomor:522.1/CAN/963,tanggal 27 Maret 2008 perihal Tekhnis (Rekomendasi)KesesuaianLahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah

Enrekang Tahun Anggaran 2015.11. 1(Satu) rangkap Fotocopy SK Penunjukan Tenaga Pengawas Tekhnis Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2015.12. 1(Satu) rangkap Fotocopy DPA Dinas Kesehatan Kab. Enrekang TA. 2015 yang telah dilegalisir.13. 1(Satu) rangkap Fotocopy Dokumen penawaran PT.HAKA UTAMA.14. 1(Satu) rangkap Fotocopy Shop Drawing Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab.

Enrekang Tahun Anggaran 2015 yang telah dilegalisir.16. 1(Satu) rangkap Fotocopy Dokumen spesifikasi tekhnis Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2015.17. 1(Satu) rangkap Fotocopy Laporan Bulanan (I-II) Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2015.18. 1(Satu) rangkap Fotocopy Laporan Mingguan (1-8) Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab.

Enrekang Tahun Anggaran 2015 yangtelah dilegalisir.1(Satu) rangkap Fotocopy Dokumen spesifikasi tekhnis Pekerjaanpembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang Tahun Anggaran2015.1(Satu) rangkap Fotocopy Laporan Bulanan (lIl) Pekerjaanpembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang Tahun Anggaran2015.1(Satu) rangkap Fotocopy Laporan Mingguan (18) Pekerjaanpembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang Tahun Anggaran2015.Hlm 42 dari 71 Him Put.No.39/Pid.Sus.

Tpk/2018/PT.MKS.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.Tekhnis Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab.Enrekang Tahun Anggaran 2015.1(Satu) rangkap Fotocopy DPA Dinas Kesehatan Kab. EnrekangTA. 2015 yang telah dilegalisir.1(Satu) rangkap Fotocopy Dokumen penawaran PT.HAKAUTAMA.1(Satu) rangkap Fotocopy Shop Drawing Pekerjaanpembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang TahunAnggaran 2015 yang telah dilegailisir.1(Satu) rangkap Fotocopy Dokumen Kontrak Pekerjaanpembangunan Rumah Sakit Pratama Kab.

Enrekang Tahun Anggaran 2015.. 1(Satu) rangkap Fotocopy Gambar DED PerencanaanPekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab.Enrekang Tahun Anggaran 2015.1(Satu) rangkap Fotocopy Draft justifikasi tekhnikPekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab.Enrekang Tahun Anggaran 2015.1(Satu) rangkap Fotocopy SK Penunjukan TenagaPengawas Tekhnis Pekerjaan pembangunan RumahSakit Pratama Kab.

Enrekang TahunAnggaran 2015.1(Satu) rangkap Fotocopy SK Penunjukan TenagaPengawas Tekhnis Pekerjaan pembangunan Rumah SakitPratama Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2015.1(Satu) rangkap Fotocopy DPA Dinas Kesehatan Kab.Enrekang TA. 2015 yang telah dilegalisir.1(Satu) rangkap Fotocopy Dokumen penawaran PT.HAKAUTAMA.1(Satu) rangkap Fotocopy Shop Drawing Pekerjaanpembangunan Rumah Sakit Pratama Kab.

71tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah BagiPembangunan untuk Kepentingan Umum, Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atasPeraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang PenyelenggaraanPengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum danPeraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentangPetunjuk Tekhnis

712012Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Peraturan Presiden Republiktahun tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah BagiIndonesia Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atasPeraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang PenyelenggaraanPengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum danPeraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentangPetunjuk Tekhnis

Biaya tenaga tekhnis sebesar Rp65.250.000,00c. Biaya tenaga pendukung sebesar Rp13.750.000,00Total sebesar Rp194.000.000,002. Biaya langsung non personil meliputi :a. Biaya operasional perkantoran sebesar Rp29.975.000,00b. Biaya penyelidikan tanah sebesar Rp36.000.000,00c. Laporan dan presentase pendahuluan / akhir sebesarRp11.375.000,00Total sebesar Rp77.250.000,003.

berdsarkan pasal 7, 9, dan pasal 16 UUBG, jelas bahwa kelaiakanperencanaan sudah mempertimbangkan persyaratan tekhnis, sudahdiperiksa oleh tim ahli, dan sudah disahkan oleh pemerintah daerah, karenaterbukti pelaksanaan fisiknya sudah berlangsung.

umum ditetapkanoleh pemerintah daerah setelah mendapatkan pertimbangan dari timahli, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan fisikbangunan gedung sudah melalui pertimbangan dari Tim Ahli yangmengkaji dan mengevaluasi Semua persyaratan tekhnis yang diperlukanagar persyaratan kelayakan fungsi bangunan gedung terpenuhi;Halaman 118 dari 127 Putusan Nomor 3/Pid.SusTPK/2021/PN.

Palselanjutnya berdasarkan pasal 7, 9, dan pasal 16 UUBG, jelas bahwakelaikan perencanaan sudah mempertimbangkan persyaratan tekhnis,sudah diperiksa oleh Tim Ahli, dan sudah disahkan oleh pemerintahdaerah, karena terbukti pelaksanaan fisiknya sudah berlangsung.Kendala yang ada adalah bahwa di beberapa daerah proses penerbitanizin mendirikan bangunan tidak dilakukan sebelum dimulai pelaksanaanfisik bangunan gedung.

/ Rekomendasi dan pembangunnan usaha peternakan;Melaksanakan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai bidang danfungsinya;Pelaksanaan pembangunan urusan Tata Usaha;Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Tekhnis Daerah;Bahwa Tahun 2012 Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Selatan ada kegiatanpengendalian sapi/kerbau betina produktif merupakan program swasembadadaging sapi dan peningkatan penyediaan hewan yang aman, dengan jumlahdana sebesar Rp.7.800.000.000, (tujuh miyar delapan ratus juta rupiah;Bahwa

Anggota Meilinda Salmiati.Spt.Mp;Anggota Listya Setianingsih Spt;Bahwa tugas Tim Tekhnis Kabupaten Ogan Ilir adalah:1.Menyusun Petunjuk Tehknis;Mengkordinasikan pelaksanaan kegiatan PBP dengan instansi terkaitditingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi;Memberikan persetujuan pencairan dana dari Bank kepada KelompokPeternak penerima paket bantuan sosial sesuai tahapan yang telah diatur ;Mengusulkan Tim Reproduksi pada Kepala Dinas Kabupaten/Kota;Melakukan Sosialisasi dan advokasi kegiatan PBP;Melakukan

Membuat laporan perkembangan kegiatan di Tingkat Kabupaten/Kota;Bahwa sesuai pedoman Juklak dan Juknis tidak ada ruang lingkup tugastanggung jawab kewajiban dari Tim Teknis Kabupaten melakukanpengelolaan dana kegiatan PBP Tahun 2012 yang diterima oleh KelompokPenguatan;Bahwa mekanisme persyaratan Kelompok penerima bantuan kelompokmengajukan Proposal melalui Dinas Kabupaten/Kota kemudian dilakukanseleksi CPCL oleh Tim Tekhnis Kabupaten /Kota , dan hasil seleksi CPCLdisampaikan kepada Kepala Dinas

Melakukan pembinaan dan pemantauan pelaksanaan kegiatan PBP di tingkatKabupaten/ kota sesuai dengan pedoman pelaksanaan, petunjuk pelaksanaandan Petunjuk Tekhnis;Melakukan Monitoring dan Evaluasi;Membuat Laporan Perkembangn Pelaksanaan Kegiatan di tingkat Kabupaten/Kota;Bahwa untuk menentukan kebuntingan dibentuk Tim Reproduksi berdasarkanSurat Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ogan Ilirnomor: 33/KEP/NAK KESWAN/NAKKAN/2012 tanggal 15 Pebruari 2012antara lain:Ketua drh.

Permentan nomor : 11/Permentan/OT.140/2/2012 tanggal 28 Pebruari 2012tentang Pedoman Tekhnis kegiatan PBP Tahun 2012;Petunjuk pelaksanaan kegiatan PBP Tahun 2012 disusun berdasarkanPermentan nomor: 11 /Permentan.OT.140.2.2012 disusun berdasarkanPermentan nomor: 11/Permentan/ot.140.2/2012;.

., (Kasi Industri Pangan dan Logam yangjuga selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan), saksi EDY APRIANTO(mewakili Kepala Dinas Pekerjaan Umum), saksi HERDONI W (mewakiliKepala Bappeda), SUPARLAN (mewakili Kecamatan Bendo) dan 4 Orangstaf Disperindag Kabupaten Magetan.

Kartidjo(almarhum), saksi AWANG ARIFAINI RUDIN AS, ST (selaku PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan pada Disperindag Kab. Magetan) sertatersangka YUDI HARTONO yang mengaku sebagai pemilik tanah dan sdr.SUPADI (Alm) ;Bahwa, selanjutnya Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Magetanmelakukan negosiasi harga atas dua bidang tanah tersebut. Pada saatdilaksanakan negosiasi harga, saksi Drs.

MM dan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) padaDinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan saksi AWANGARIFAINI RUDIN AS, S.T., tetap memproses pencairan dana kepada duaorang yang seolaholah mengaku sebagai pemilik tanah yaitu Terdakwa YUDIHARTONO dan SUPADI (almarhum) dan telah dicairkan dana kepada : Terdakwa YUDI HARTONO luas tanah miliknya adalah Rp4.143,/m?

Administrasi pemerintahan), saksiAWANG ARIFAINI RUDIN AS, S.T., (Kasi Industri Pangan dan Logam yangjuga selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan), saksi EDY APRIANTO(mewakili Kepala Dinas Pekerjaan Umum), saksi HERDONI W (mewakiliKepala Bappeda), SUPARLAN (mewakili Kecamatan Bendo) dan 4 Orangstaf Disperindag Kabupaten Magetan.

Kartidjo(almarhum), saksi AWANG ARIFAINI RUDIN AS, ST (selaku PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan pada Disperindag Kab. Magetan) sertatersangka YUDI HARTONO yang mengaku sebagai pemilik tanah dan sdr.SUPADI (Alm);Bahwa, selanjutnya Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Magetanmelakukan negosiasi harga atas dua bidang tanah tersebut. Pada saatdilaksanakan negosiasi harga, saksi Drs.