Ditemukan 1872 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tintin tindih tindak tanding tandan tindik tindan tondin tindis
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 25-05-2016 — Putus : 28-07-2016 — Upload : 28-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 260 K/TUN/2016
Tanggal 28 Juli 2016 — TUNEN BIN JASAN, DKK VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI., II. PT. LIPPO CIKARANG, TBK;
59 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • masih memiliki kepentingan terhadaptanah aquo ;Berdasarkan halhal tersebut diatas, Judex Facti telah : (i) MelampauiWewenangq, (ii) Salah dalam menerapkan hukum yang berlaku, dan (iii)Lalai memenuhi syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan, yang mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Jakartatersebut diatas;Bahwa selain itu, terbukti Objek Sengketa dalam perkara aquo dandikaitkan dengan hasil sidang pemeriksaan setempat bahwa tanahaquo lebin banyak tumpang tindin
Pengadilan PN BUKITTINGGI Perdata Tanah
Register : 23-11-2017 — Putus : 03-08-2017 — Upload : 09-11-2017
Putusan PN BUKITTINGGI Nomor 38_Pdt_G_2016_PNBkt_Kabul_03082017_Tanah
Tanggal 3 Agustus 2017 — RIDWAN Dkk (P) >< Hj. HARBETTI Dkk (T)
119 — 24
  • Oleh karena itu perbuatanTergugat Ill yang menerima tanah hibah tersebut bukan perbuatan melawanhukum, untuk itu petitum ke5 haruslah ditolak;Petitum ke6:Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim bahwa Tergugat IV dalammelakukan pengukuran tanah Sertifikat Hak Milik No. 217 tidak cermat dan telitisehingga mengakibatkan terjadinya tumpang tindin tanah a quo. MeskipunHalaman 38 dari 42 hal.
Pengadilan PN CIBINONG Perdata
Register : 17-11-2020 — Putus : 21-06-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN CIBINONG Nomor 346/Pdt.G/2020/PN Cbi
Tanggal 21 Juni 2021 — Penggugat:
ZUBAIDILLAH
Tergugat:
PT. INTI SINAR
67 — 42
  • Pembayaran biaya tumpang tindin yang seharusnyaditanggung oleh Penggugat adalah sebesar Rp.559.750.000,Total Jumlah keselurunan adalah sebesar Rp.2.347.750.000, (dua milyartiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);17. Bahwa total jumlah keseluruhan yang telah dibayar oleh Tergugatkepada Penggugat adalah sebagai berikut:17.1. Berdasarkan Gugatan Penggugat Pada Poin 9 yangmenyatakan Tergugat telah melakukan pembayaran adalah sebesarRp.3.139.616.000,17.2.
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN Pertanahan
Register : 06-01-2017 — Putus : 06-06-2017 — Upload : 24-11-2017
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 002/G/2017/PTUN.Smg
Tanggal 6 Juni 2017 — PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Melawan I. I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG II. A.F. S U K A NI Dkk
145 — 70
  • Perusahaan JawatanKereta Api tumpang tindin dengan OBJEK GUGATAN25,OBJEK GUGATAN26OBJEK GUGATAN27, OBJEKGUGATAN28, OBJEK GUGATAN29 dan OBJEKGrondkaart No.: W. 17286 B Tahun 1962 Peta Tanah diemplasemen : Semarang, Kemijen, Semarang Tawang danSemarang Pelabuhan Lintas Semarang Yogyakarta.Bekas Eigendom Verponding Nomor : 69 yang menurutSurat Ukur (Metbrief) Nomor : 877 tanggal 28 Juli 1853 danmenurut Akta Hak Tanah Nomor : 236 tanggal 22 Juni 1864tercatat atas nama De Nederland Indische SpoomegMaatschappij
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 13-10-2020 — Putus : 12-11-2020 — Upload : 12-11-2020
Putusan PTUN PALU Nomor 13/P/FP/2020/PTUN.PL
Tanggal 12 Nopember 2020 — Pemohon:
PT. BANGGAI MANDIRI PRATAMA
Termohon:
Gubernur Sulteng
193 — 138
  • dengan permohonanpeningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi yangdiajukannya;Menimbang, bahwa selain memenuhi dokumen/syaratsebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 44 Ayat (4) PeraturanMenteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7Tahun 2020, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan jika PT.Banggai Mandiri Pratama (selaku Pemohon dalam perkara a quo), pada Tahun 2011 telah memenuhi ketentuan mengenai CnC (clear and clean)atau wilayah pertambangannya tidak tumpang tindin
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 18-12-2019 — Putus : 22-06-2020 — Upload : 01-07-2020
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 141/G/2019/PTUN.BDG
Tanggal 22 Juni 2020 — Penggugat:
NORMAN TAHIR
Tergugat:
Kepala kantor Pertanahan Kota Bandung
226 — 121
  • meskipun sertipikat obyek sengketa adalahsertipikat Pengganti yang baru diterbitkan pada tanggal 28 November 2016,namun jika Penggugat telah mengetahui sertipikat sebelumnya yaituSertipikat Hak Milik Nomor 1039/Cipadung Gambar Situasi Nomor 235/1987tanggal 19 Januari 1987 terbit tanggal 10 Maret 1987 luas 307 M2 atas namaBertha Napitupulu, maka penghitungannya dihitung sejak tanggal Penggugatpertama kali mengetahui adanya sertipikat Sertipikat Hak Milik Nomor1039/Cipadung yang letak tanahnya tumpang tindin
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR
Register : 17-02-2015 — Putus : 25-08-2015 — Upload : 07-12-2016
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 51/Pdt.G/2015/PN Jkt.Tim
Tanggal 25 Agustus 2015 —
54 — 10
  • Putusan Nomor : 51/Pdt.G/2015/PN.Jkt.TimMenimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat Rekonvensitersebut di atas, akan menjadikan gugatan Penggugat Rekonvensi overlapping/tumpang tindin dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.15/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Tim tanggal 18 September 2008 yang telah memutuskanperkara dengan objek yang sama tersebut; Menimbang, bahwa seharusnya Penggugat Rekonvensi mengajukanpermohonan eksekusi untuk dilakukan eksekusi terhadap putusan PengadilanNegeri Jakarta
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 23-02-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 523 K/TUN/2014
Tanggal 23 Februari 2015 — PT ADINDO HUTANI LESTARI, DK VS PT SEBAKIS INTI LESTARI
182 — 97 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dalam RTRWP Provinsi Kalimantan Timur areal perkebunan PTSebakis Inti Lestari merupakan kawasan hutan dengan fungsihutan produksi tetap dan tumpang tindin dengan HPHTI PT AdindoHutani Lestari:d.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 23-11-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 533 K/TUN/2015
Tanggal 23 Nopember 2015 — SONNY ZAINHARD UTAMA vs. PT. SEKAR KANAKA LANGGENG, DK
85 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • (sembilan ribu tigaratus empat puluh empat meter persegi) yang terletak di Kelurahan WayLunik, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung, atas nama SonnyZainhard Utama, yang ternyata lokasi tanahnya berada di dalam lokasitanah timbunan (reklamasi) pantai milik Penggugat;Bahwa perbuatan Tergugat mengeluarkan/menerbitkan Sertifikat HakMilik Nomor 1451 tanggal 20 Mei 2014 di atas lokasi tanah timbunan(reklamasi) pantai milik Penggugat telan menyebabkan terjadinyatumpang tindin (overlapping) hak kepemilikan
Pengadilan PN NABIRE Perdata
Register : 15-07-2019 — Putus : 23-04-2020 — Upload : 12-05-2020
Putusan PN NABIRE Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Nab
Tanggal 23 April 2020 — Penggugat:
PT PACIFIC MINING JAYA
Tergugat:
PT INKO BERSATU INTERNASIONAL
227 — 151
  • Jika WIUP terjaditumpang tindin maka Surat Keputusan Pemberian Izin UsahaPertambangan (Beschiking) harus diuji terlebih dahulu melalui PTUN.Jika salah satu WIUP tidak mempunyai kekuatan hukum maka WIUPharus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 12-12-2019 — Putus : 09-06-2020 — Upload : 06-07-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 244/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 9 Juni 2020 — Penggugat:
Tn. Mohammad Zeid
Tergugat:
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
368 — 208
  • Putusan Nomor : 244/G/2019/PTUNJKT.Masjid Agung Sunan Ampel sebagaimana Akta Nomor 19, tanggal 24September 2019 oleh Pengadilan Perdata yang berada di bawah lingkunganPeradilan Umum bertujuan pula untuk menghindari Putusan Pengadilan yangtumpang tindin dan kontradiktif antara satu lingkungan peradilan denganlingkungan peradilan lainnya untuk menjamin adanya kepastian hukum;Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim mempertimbangkan pulabahwa sebagaimana telah ditentukan Pasal 34 ayat (2) UndangundangRepublik
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 22-01-2021 — Putus : 22-02-2021 — Upload : 23-02-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 2/P/FP/2021/PTUN.JKT
Tanggal 22 Februari 2021 — Pemohon:
Ferry Anwar
Termohon:
1.MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
2.DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
467 — 2309
  • IUP Operasi Produksi PT Oti Eya Abadi Tumpang Tindin Dengan WIUPKBahodopi Utara yang Telah Diserahkan kepada PT Aneka Tambang Tbk36.Bahwa sesuai Kontrak Karya antara Pemerintah Republik Indonesiadengan PT Vale Indonesia (d/h PT INCO), wilayah Blok Bahodopi Utarasejak tanggal 27 Juli 1968 hingga tanggal 23 Juni 2015 masih menjadibagian wilayah Kontrak Karya aktif PT Vale Indonesia (d/n PT INCO);37.Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2014, Presiden Direktur PT Vale Indonesiamengajukan titik koordinat sebagai
    mengajukan buktibukti tertulis, pihak Termohon II mengajukan1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpahdipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:SAKSI TERMOHON II:SATYA HADI PAMUNGKAS;Bahwa saksi bekerja sebagai Subdit Pengelolaan Wilayah Mineral danBatubara memiliki tugas dan fungsi pokok melakukan evaluasi kewilayahanuntuk izin yang akan masuk ke dalam database, evaluasi kewilayahantermasuk apakah wilayahnya mengikuti regulasi terkait koordinat, apakahwilayahnya tumpang tindin
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 14-07-2020 — Putus : 12-08-2020 — Upload : 25-08-2020
Putusan PTUN PALU Nomor 3/P/FP/2020/PTUN.PL
Tanggal 12 Agustus 2020 — Pemohon:
PT.SUMBER MINERAL ABADI
Termohon:
GUBERNUR SULAWESI TENGAH
308 — 181
  • Sumber Mineral Abaditersebut: Bahwa saat ini permohonan perpanjangan IUP eksplorasi maupunpeningkatan ke operasi produksi masih menjadi kewenangan Gubernurkarena yang ditunda adalah permohonan IUP baru;Halaman 27 dari 53 halaman Putusan Nomor: 3/P/FP/2020/PTUN.PL Bahwa CnC dilakukan antara lain untuk memastikan apakah IUPtersebut tumpang tindin dengan IUP lain ataukah tidak? Dan apakah IUPitu. masuk atau tidak masuk di dalam hutan lindung atau hutankonservasi atau tidak?
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 30-01-2017 — Putus : 17-04-2017 — Upload : 14-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 10 P/HUM/2017
Tanggal 17 April 2017 — GERAKAN NASIONAL PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (GN-PK) VS PRESIDEN RI;
55 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dalam permohonan Pemohon tidak menguraikan kerugianlangsung yang dialami oleh Pemohon dengan diterbitkannya PeraturanPemerintah Nomor 60 Tahun 2016 dan hanya menguraikan hakhakkonsitusionalnya telah terjadi tumpang tindin lahan yang dijadikanobyek sengketa serta tidak dilibatkannya Kepala Desa Kuala Indah tidaktermasuk dan atau tidak menjadi anggota Panitia Pemeriksaan Tanah;Bahwa Pemohon harus dapat menunjukkan kerugian yang bersifatlangsung diderita akibat diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor60
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 21-01-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2583 K/Pdt/2015
Tanggal 21 Januari 2016 — PERUM BULOG VS SUGIMAN HALIM dan 1. SURYADIH bin HAMDAN, dkk.
72 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • tiga puluhdelapan ribu dua ratus tiga puluh meter persegi) atas nama Hamdan binMuhajir (Para Penggugat Rekonvensi)yang berdasarkan catatan Buku Clokasi Persil 102 adalah di Blok Bambu Kuning (Blok Rukem) Desa SegaraMakmur, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi;Tergugat Rekonvensi adalah bukan pemilik tanah terperkara seperti yang didalilkan dalam gugatan, sebab letak lokasi objek tanah Penggugat denganletak lokasi objek tanah Para Penggugat Rekonvensi karena berbeda letaksehingga terjadi tumpang tindin
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 31-10-2019 — Putus : 26-03-2020 — Upload : 15-04-2020
Putusan PTUN PALU Nomor 21/G/2019/PTUN.PL
Tanggal 26 Maret 2020 — Penggugat:
PT. HOFFMEN INTERNASIONAL
Tergugat:
BUPATI MOROWALI UTARA
260 — 454
  • Bahwa sampai diajukannya Gugatan a quo Tergugat tidak pernahmemberikan peringatan tertulis mengenai Penggugat selaku PemegangIUP Operasi Produksi, terkait Tumpang tindin WIUP atau untukmelaksanakan kewajibannya, Tergugat langsung saja mengeluarkansanksi pencabutan sementara mekanisme peringatan tertulis tidakpernah dilakukan;8.
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 30-04-2018 — Putus : 06-09-2018 — Upload : 06-09-2018
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 38/G/2018/PTUN.Mks
Tanggal 6 September 2018 — Penggugat:
FARIDA MUSTAMIN
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALOPO
Intervensi:
ROSDIANAH, S.Pd., M.Si
129 — 89
  • Bahwa dugaan Penggugat dalam gugatannya pada poin 5 (halaman 4)bahwa melihat posisi tanah / gambar dalam Sertifikat Hak Milik Nomor:00168/Ponjalae, tanggal 13032012, Surat Ukur No.172/Ponjalae/2012,tanggal 05022012, luas 674 M2 atas nama Rosdianah SPd, maka NyataSertifikat a quo tumpang tindin dengan Sertifikat Hak Milik No504/Pontap tanggal 26041993, Gambar situasi No. 1321/1993, tanggal21041993, Luas 812 M2 atas nama Drs.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 10-08-2020 — Putus : 03-12-2020 — Upload : 09-04-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 55 P/HUM/2020
Tanggal 3 Desember 2020 — BABY RIVONO NASUTION, DKK VS PRESIDEN RI;
378 — 211 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sehingga untuk menghindaritumpang tindin pembiayaan/duplikasi, maka pelayanan kesehatantersebut dikeluarkan dalam paket manfaat JKN:Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut cukup alasan hukumuntuk menolak Pemohon, karena gangguan kesehatan/penyakit akibatHalaman 54 dari 57 halaman.
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 09-04-2021 — Putus : 04-05-2021 — Upload : 04-05-2021
Putusan PT SAMARINDA Nomor 62/PDT/2021/PT SMR
Tanggal 4 Mei 2021 — Pembanding/Penggugat : KRISTIN
Terbanding/Tergugat I : MUCHTAR
Terbanding/Tergugat II : ASRI
Terbanding/Tergugat III : RUSTAM
Terbanding/Intervensi I : Dewi Ratna Ningsih
Terbanding/Intervensi II : Aspirin
81 — 47
  • Bahwa selama bertahuntahun tanah tersebut dikelola masingmasing pihaktidak pernah berselisih, hal ini membuktikan bahwa sebenarnya tanahtersebut salah letak suratnya, sehingga tidak ada tumpang tindih lahan /Tanah;Bahwa tanahtanah tersebut juga disuratkan dengan diketahui oleh Pejabatsetempat seperti RT Kepala Desa/Lurah dan Camat dalam wilayah yangsama, jika terjadi tumpang tindin seharusnya Surat Tanah dari Terbandingdan Pihak Intervensi tidak dapat diproses sejak dari RT dan Lurah,karena Surat
Pengadilan PTUN PONTIANAK TUN Perijinan
Register : 13-11-2012 — Putus : 16-04-2013 — Upload : 22-09-2014
Putusan PTUN PONTIANAK Nomor 40/G/2012/PTUN-PTK
Tanggal 16 April 2013 — PT. RIMBA KAPUAS LESTARI (diwakili oleh TIAN HARTONO) Melawan 1. BUPATI KABUPATEN SINTANG 2. MENTERI KEHUTANAN RI
114 — 42
  • Kayu milik PT.RimbaKapuas Lestari seluas+ 41.090 Hektar di Kecamatan Sepauk, Belimbing dan AmbalauKabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat (bukti P1=TI1=TI 16,e Bahwa Departemen Kehutanan dan Dinas Kehutanan ProvinsiKalimantan Barat, sesuai Rumusan Hasil Rapat Pembahasan HasilVerifikasi Perijinan UPHHK pada Hutan Alam yang diterbitkanPemerintah Daerah di Provinsi Kalimantan Barat tanggal 13 Januari2005, menyatakan bahwa PT.Rimba Kapuas Lestari tumpang tindihdengan PT.Batasan 13.700 Ha, tumpang tindin