Ditemukan 1414 data

Urut Berdasarkan
 
Upload : 21-12-2017
Putusan PN PANDEGLANG Nomor Nomor 03/Pdt.G/2017/PN.Pdl.
548
  • Bahwa telah kami pelajari Surat Gugatan Penggugat, sebagaimana dalilPenggugat pada point 13, penarikan Camat Majasari selaku Turut Tergugat dalam perkara ini, kami menilai sematamata ex oficio konsekuensi hukumatas jabatannya selaku PPATS, sehingga sepanjang seluruh ketentuan yangmengatur tugas pokok dan kewenangan PPATS sebagaimana diatur dalamPeraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan JabatanPejabat Pembuat Akta Tanah Jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun2016 Tentang Perubahan
Register : 21-11-2018 — Putus : 16-01-2019 — Upload : 27-03-2019
Putusan PT JAMBI Nomor 93/PDT/2018/PT JMB
Tanggal 16 Januari 2019 — 1. M A N, umur + 32 tahun, pekerjaan Tani, Agama Islam Tempat tinggal, Rt.01 Desa Koto Lebu, Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi; 2. P I T, umur + 32 tahun, pekerjaan Tani, Agama Islam Tempat tinggal, Desa Sembilan Tanah Kampung, Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi; 3. MUKTAR (TANG ) umur + 60 tahun, pekerjaan Tani, Agama Islam Tempat tinggal, Desa Air Teluh, Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi; 4. HERMANELI,umur + 32 tahun, pekerjaan Tani, Agama Islam Tempat tinggal, Rt.03 Desa Koto Lebu, Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi; 5. JAMALUDIN, umur + 60 tahun, pekerjaan Tani, Agama Islam Tempat tinggal, Desa Air Teluh, Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi; 6. YURMAN, umur + 45 tahun, pekerjaan PNS, Agama Islam Tempat tinggal, Desa Koto Lebu, Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi; selanjutnya disebut sebagai : PARA PEMBANDING SEMULA PARA TERGUGAT ; 1. RIZAL, umur + 58 tahun, pekerjaan Tani, Agama Islam Tempat tinggal, Desa Air Teluh, Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi; 2. NASIR, umur + 60 tahun, pekerjaan Tani, Agama Islam Tempat tinggal, Desa Koto Lebu, Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi; 3. TIMAH, umur + 60 tahun, pekerjaan Tani, Agama Islam Tempat tinggal, Desa Air Teluh, Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi; 4. DEH, umur + 58 tahun, pekerjaan Tani, Agama Islam Tempat tinggal, Desa Sandaran Galleh, Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi; selanjutnya disebut sebagai : PARA PEMBANDING SEMULA PARA TURUT TERGUGAT; Dalam hal ini Para Pembanding semula Para Tergugat dan Turut Tergugat telah memberi kuasa kepada WARFIAN SAPUTRA, SH.,MH.dan UJANG SALEH, SH, masing-masing adalah Advokat/Pengcara pada Lembaga Bantuan Hukum LBH PINANG MERAH KEADILAN yang bertindak baik secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri, beralamat di Jalan Sumatera Nomor 152, RT18, Kelurahan Handil Jaya , Kecamatan Jelutung , Kota Jambi Hp.08-117-456-117 yang bertindak dan atas nama Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.056/-PMK-PDT/JMB/X/2018 tanggal 20 Oktober 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh dibawah Nomor 108/HK /SK/ 2018/PN.SPN tertanggal 22 Oktober 2018 ; L A W A N 1. TAMIN Bin MAT PELIN, umur 60 tahun, pekerjaan Tani, Agama Islam Tempat tinggal, Desa Renah Kayu Embun, Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi; 2. KAMARUDIN , umur 51 tahun, pekerjaan Tani, Agama Islam Tempat tinggal, Rt.03 Desa Renah Kayu Embun, Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi ; 3. IRNALIS Binti JUPRI, umur 53 tahun, pekerjaan Tani, Agama Islam Tempat tinggal, Desa Renah Kayu Embun, Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi; Selanjutnya disebut sebagai PARA TERBANDING SEMULA PARA PENGGUGAT ; Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Pahrudin Kasim, S.H., M.H., Pera Candra S.H., M.H., dan Aidil Amin, S.H., M.H., Advokat / Pengacara dan Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Alam Sakti (LBH-ALTI), yang berkantor di Jalan Depati Parbo No. 27 Kota Sungai Penuh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2018 Nomor 03/LBH-ALTI/SKK/I/2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggl 8 Februari 2018 Nomor : 21/HK/SK/2018/PN.SPN
27435
  • Ekonomi SyariahBahwa berdasarkan ketentuan di atas jelas yang berwenang adalahPengadilan Agama Sungai Penuh bukan kewenangan Pengadilan NegeriSungai Penuh secara absolute.Hal itu membuktikan bahwa perkara waris bagi beragama islam adalahMUTLAK menjadi wewenang (Kompetensi Absolut) Pengadilan Agama.Dengan demikian secara ex Oficio judex factie seharusnya menyatakanTIDAK BERWENANG mengadili perkara No.9/Pdt.G/2018/PN.
Putus : 12-12-2012 — Upload : 26-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 364 PK/Pdt/2012
Tanggal 12 Desember 2012 — PT. Bank Global Internasional, Tbk (Dalam Likuidasi),dk vs MARIA SUSIANTI dan UUNG,
4831 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 178 ayat (1) HIR menyebutkan bahwa: Hakim karena jabatannyaatau secara ex oficio, wajib mencukupkan segala alasan hukum yangtidak dikemukakan para pihak yang berperkara.Bahwa dengan tidak adanya pertimbangan hukum sama sekali oleh JudexJuris Tingkat Kasasi dalam putusannya, maka sudah sepatutnya menuruthukum putusan Judex Juris Tingkat Kasasi ini harus dibatalkan, olehkarenanya mohon agar Majelis Hakim Agung memberikan pertimbanganhukum sendiri dalam Tingkat Peninjauan Kembali dan menyatakan
Register : 06-12-2017 — Putus : 28-02-2018 — Upload : 17-03-2019
Putusan PA BULUKUMBA Nomor 683/Pdt.G/2017/PA.Blk
Tanggal 28 Februari 2018 — Penggugat melawan Tergugat
1111
  • melunasi mahar yang masih terhutangselurunnya, dan separoh apabila gobla al dukhul, d). memberikan biayahadhanah untuk anakanaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;Menimbang, bahwa frase dapat mewajibkan dalam ketentuan Pasal41 huruf c UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas perludimaknai lebih lanjut dengan sesuatu yang tidak memaksa (fakultatif), ataupatut dimaknai pula dengan kewenangan pengadilan yang terdapat padapelaku pembuat hukum yakni hakim (judge made law) karena jabatannya(hak ex oficio
Register : 04-09-2015 — Putus : 12-05-2016 — Upload : 22-08-2016
Putusan PA MATARAM Nomor 385/Pdt.G/2015/PA.Mtr
Tanggal 12 Mei 2016 — PEMOHON
3112
  • kunjung yang seluasluasnyakepada Termohon konvensi untuk mengunjungi anakanak tersebut;Menimbang, bahwa tuntutan Pemohon Konvensi pada petitum angka 3perihal perintah kepada Panitera/Sekretaris untuk mengirimkan salinanpenetapan ikrar Talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan akandipertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 84 ayat (1) Undangundang nomor 07 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU no 3 Tahun2006 dan UU No 5 Tahun 2009, Majelis Hakim berpendapat bahwa secaraex oficio
Register : 19-06-2017 — Putus : 06-12-2017 — Upload : 28-06-2019
Putusan PA RAHA Nomor 194/Pdt.G/2017/PA.Rh
Tanggal 6 Desember 2017 — Penggugat melawan Tergugat
158
  • maka gugatan Penggugat untuk ditetapbkan sebagai pemegang hakhalaman36 dari 44 halaman, Putusan Nomor 0194/Pdt.G/2017/PA Rh.asuh/hadhanah terhadap anak bernama Aslim Ardy Prasetya, umur 10 tahundan Deden Wahyu Prasetya, umur 5 tahun patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena hak asuh anak jatuh kepada Penggugatdan mengingat anak kadua yang bernama Deden Wahyu Prasetya umur 5tahun saat ini dalam asuhan Tergugat dan tinggal bersama bibinya (SaudaraTergugat) di Raha maka Majelis secara ex oficio
Register : 03-01-2018 — Putus : 21-11-2018 — Upload : 13-09-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Bdg
Tanggal 21 Nopember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
7032
  • Bahwa dalam pertemuan/ mediasi diBadan Pertanahan Nasional (Turut TergugatIV) tanggal 08 Agustus 2017 , terdapat beberapa penemun hukum dan jelas telahterjadinya penyelundupan hukum yang dilakukan Tergugat , Tergugat II, TergugatIl (Para Tergugat) dan diikuti oleh Ex Oficio Turut Tergugat dan Turut Tergugat IIdan Turut Tergugat IV.
Register : 24-01-2018 — Putus : 06-12-2018 — Upload : 11-07-2019
Putusan PN PADANG Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Pdg
Tanggal 6 Desember 2018 — Penggugat:
1.AFRIZUL GLR. SARI MARAJO
2.FATIMAH
Tergugat:
1.ARLIS
2.MURNAWATI
3.MUHARTINI
4.SUARDI
5.NENENGPUTRIAYU
6.DESRIPUTRI AYU
4715
  • Pasal 191 RBg, maka terhadap petitum angka 7 ini haruslahditolak;Menimbang, bahwa petitum angka 8 yaitu Tergugattergugat dituntutuntuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut menurut Majelis adalahsangat berlebihan, karena pihak yang dituntut untuk tunduk dan patuh terhadapputusan adalah pihak yang bersengketa secara langsung dalam perkara ini;Menimbang, bahwa dengan adanya putusan yang telah memperolehkekuatan hukum tetap, maka dengan sendirinya (Secara ex oficio
Register : 07-11-2013 — Putus : 22-01-2014 — Upload : 08-03-2014
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 95/G/2013/PTUN.Mks
Tanggal 22 Januari 2014 — Drs. H. Muh. Djabbar, MM.MBA, Melawan Bupati Jeneponto
5225
  • Bahwa selain jabatan Kepala Dinas Kesehatan juga sebagai Ketua Baperjakat merangkap anggota sejak 2 Agustus 2013;Bahwa sekda secara ex oficio adalah Ketua Baperjakat, oleh karena Sekdamengundurkan diri sebagai Sekda karena mencalonkan diri sebagai Bupati dansudah dilantik sebagai Bupati, maka sesuai ketentuan Pegawai yang seniordalam dalam eselon IIb ditunjuk sebagai Ketua Baperjakat;Bahwa tugas Baperjakat adalah memberi pertimbangan kepada pejabatpembina kepegawaian dalam hal pengangkatan, pemindahan
Register : 04-11-2013 — Putus : 28-04-2014 — Upload : 06-11-2014
Putusan PA PANGKAJENE Nomor 360/Pdt.G/2013/PA.Pkj
Tanggal 28 April 2014 — Pemohon & Termohon
496
  • perceraiansebelumnya, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam sehinggapengadilan memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu rajterhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pangkajene;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohonberkaitandengan cerai talak maka berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 149 huruf (a danb) Kompilasi Hukum Islam vide Pasal 152 dan Pasal 158 Kompilasi HukumIslam, maka secara ex oficio
Putus : 12-06-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 530 PK/Pdt/2012
Tanggal 12 Juni 2013 — H. ARIS SUPARNO alias SUPARNO, dan kawan Melawan IR. RADIAL MUNAF ARIF, dan kawan-kawan
7525 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa terang dan jelas aktaakta dan atau sertipikat dimaksud adalahdibuat oleh Tergugat IV dan Tergugat VI selaku Pejabat Pembuat AktaTanah (PPAT) dalam kapasitasnya dan atau secara ex oficio selakuPejabat Publik dan atau oleh Tergugat VII selaku institusi Pemerintah yangditunjuk dan atau diberikan kewenangan secara hukum oleh PemerintahRepublik Indonesia untuk mewakili dalam membuat dan atau menerbitkanaktaakta dan atau sertipikatsertipikat dimaksud;3.
Register : 14-11-2016 — Putus : 22-08-2017 — Upload : 20-09-2017
Putusan PA PEKALONGAN Nomor 445/Pdt.G/2016/PA.Pkl
Tanggal 22 Agustus 2017 — PEMOHON TERMOHON
101
  • Putusan, No 0445/Pdt.G/2016/PA.PkI.dikabulkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 84 ayat (1) Undangundangnomor 07 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU no 3 Tahun 2006 dan UUNo 5 Tahun 2009, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara ex oficio patutdiperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pekalongan untukmengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pengawai Pencatat Nikahyang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon Konvensi danTermohon
Register : 24-09-2018 — Putus : 27-05-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan PN AIRMADIDI Nomor -162/Pdt.G/2018/PN Arm
Tanggal 27 Mei 2019 — -Penggugat -ANEKE RUMAMPUK,DKK -Tergugat -MERRY LENGKONG,DKK
106103
  • Hanny Kosasih, dengandemikian karena para Penggugat dalam gugatan a quo menggugatTergugat tanpa menarik/ melibatkan ahli waris lain (ketiga anak)tersebut, maka gugatan para Penggugatharus dinyatakan KURANGPIHAK (Plurium Litis Consortium);Bahwa sebagaimana fakta gugatan, para Penggugat dalam perkaraa quo ikut menggugat/melibatkan Kepala Desa Paslaten pada saatketika itu ex officio dijabat oleh MEITHA LANTANG, selaku TergugatIll, dan Sekretaris Desa Paslaten pada saat ketika itu ex oficio dijabatoleh
    DALAM EKSEPSIGUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK = (Plurium LitisConsortium).Bahwa sebagaimana fakta gugatan, para Penggugat dalam perkaraa quo ikut menggugat/melibatkan Kepala Desa Paslaten pada saatketika itu ex officio dijabat olen MEITHA LANTANG, selaku TergugatIll, dan Sekretaris Desa Paslaten pada saat ketika itu ex oficio dijabatoleh JHON FRITSEN KULLIT, selaku Tergugat IV, namun PejabatPembuat Akta Tanah (PPAT) yang pada saat ketika itu dijabat olehRONNY LUMUWA, SIP tidak ditarik/dilibatkan dalam
Register : 25-04-2016 — Putus : 10-11-2016 — Upload : 24-08-2019
Putusan PA SELONG Nomor 0467/Pdt.G/2016/PA.SEL
Tanggal 10 Nopember 2016 — Penggugat melawan Tergugat
4228
  • bahwa Penggugat rekonvensi tidak termasuk isteri yangnusyuz;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat rekonvensi tidak terbuktisebagai isteri yang nusyuz, maka sesuai ketentuan pasal 149 huruf (b)Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa Bilamana perkawinanputus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskandan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali isteri telah52dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, oleh karenaitu Majelis Hakim secara ex oficio
Register : 14-09-2015 — Putus : 21-04-2016 — Upload : 17-01-2017
Putusan PN PADANG Nomor 142/Pdt.G/2015/PN Pdg
Tanggal 21 April 2016 — AMRY MARSOEAN, Dkk melawan SURATMAN
8921
  • sengketa tidak dilakukantindakan penyitaan, maka petitum tersebut ditolak ;Menimbang, bahwa petitum gugatan selanjutnya Tergugat dituntut agartunduk dan patuh atas putusan ini;Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut menurut Majelis adalahsangat berlebihan; karena pihak yang dituntut untuk tunduk dan patuh terhadapputusan adalah pihak yang bersengketa secara langsung dalam perkara ini ;Menimbang, bahwa dengan adanya putusan yang telah memperolehkekuatan hukum tetap, maka dengan sendirinya (secara ex oficio
Register : 09-04-2015 — Putus : 04-11-2015 — Upload : 03-02-2016
Putusan PN ATAMBUA Nomor 11/PDT.G/2015/PN.Atb.
Tanggal 4 Nopember 2015 — - VINSENSIUS BERE- DK Lawan - FIDELIS KALI - DKK
7526
  • eksepsi dari Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam konvensiakan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkara;Menimbang, bahwa namun demikian ada eksepsi dari Tergugat dalamRekonvensi/Penggugat dalam Konvensi mengenai bahwa penggugat dalamRekonvensi/tergugat Il dalam Konvensi tidak berhak menggugat Tergugat dalamRekonvensi/penggugat dalam Konvensi karena penggugat dalamRekonvensi/Tergugat Il dalam konvensi adalah suku lain yang tidak berhak, dansebagaimana hukum acara yang berlaku secara ex Oficio
Register : 14-05-2020 — Putus : 29-09-2020 — Upload : 29-09-2020
Putusan PA PARE PARE Nomor 163/Pdt.G/2020/PA.Pare
Tanggal 29 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
3828
  • bentuk materi semata tapi di dalamnya juga terkandung nilai nilaitaabbud/ibadah, maka mutah tetap akan diperhitungkan sebagai kewajibanmantan suami yang harus dipenuhi dengan tetap memperhatikan aspekaspek kepatutan dan kapasitas kemampuan mantan suami tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi tidakmenentukan berupa apa dan sebesar berapa kemampuannya, sementaramutah adalah kewajiban bagi Suami yang akan mentalak isterinya,sebagaimana bunyi pasal 158 huruf (b) KHI, maka secara ex oficio
Register : 10-04-2019 — Putus : 22-07-2019 — Upload : 23-07-2019
Putusan PA SIDOARJO Nomor 1554/Pdt.G/2019/PA.Sda
Tanggal 22 Juli 2019 — Penggugat melawan Tergugat
123
  • kelayakan, kepatutan dankeadilan, maka Tergugat patut dihukum untuk memberikan nafkah iddahkepada Termohon/Penggugat selama 3 bulan pasca putusan perceraian yangtelah berkekuatan hukum tetap dengan perhitungan setiap bulannya adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) x 3 bulan = Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);Menimbang, bahwa meskipun Termohon/Penggugat in casu tidak pernahmeminta atau menuntut sebelumnya mutah terhadap Pemohon/Tergugat,majelis hakim berpendapat memiliki kKewenangan secara ex oficio
Register : 05-06-2020 — Putus : 16-11-2020 — Upload : 16-11-2020
Putusan PA JAKARTA SELATAN Nomor 1535/Pdt.G/2020/PA.JS
Tanggal 16 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
4414
  • perkawinan karenaperceraian, bagi seorang isteri yang telah putus perkawinannya dapatdiberikan mutah sebagaimana ketentuan pasal 149 huruf (a) KompilasiHukum Islam dan berlaku waktu tunggu/iddah, dan pada saat waktutunggu/iddah bekas isteri berhak mendapat nafkah dari bekas suamisebagaimana ketentuan pasal 149 huruf (b), Pasal 152 dan Pasal 153 ayat 2huruf b dalam Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasar pasal 41 huruf c UndangUndang Nomor1 Tahun 1974, Pengadilan (Majelis Hakim) secara ex oficio
Register : 22-10-2015 — Putus : 13-04-2016 — Upload : 26-04-2016
Putusan PA SUNGGUMINASA Nomor 774/Pdt. G/2015/PA Sgm
Tanggal 13 April 2016 — Pemohon Vs Termohon
163
  • kepada Tergugat mengandungnilainilai etis (keadilan), dengan pertimbangan bahwa penyerahan diridan/atau pengabdian istri in casu Penggugat kepada suami adalah layakdiberikan apresiasi yang sematamata tidaklah ditujukan untukmemberikan penilaian atau penghargaan dengan berupa sejumlah uangmaupun benda berharga, tetapi yang patut dilihat adalah sejauhmanapenghargaan terhadap keseimbangan dalam pemenuhan hak dankewajiban rumah tangga;Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas makasecara ex oficio