Ditemukan 1402 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : perlindungan perlndungan perlibdungan persidangan perhitungan parlidungan parlindungan perlindugan
Pengadilan PN BEKASI Pidana Khusus Lain-lain
Putus : 21-03-2017 — Upload : 07-04-2017
Putusan PN BEKASI Nomor 1505/Pid.Sus/2016/PN Bks
Tanggal 21 Maret 2017 — pidana - Manogu Elly Novita
130 — 153
  • Melaksanakan penanganan dan penyelasian sengketa konsumen dengancara melalui mediasi, atau arbitase atau konsiliasi.Memberikan konsultasi perlidungan konsumen.Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausa baku.4. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuandalam undang undang ini.5. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari konsumententang terjadinya pelanggaran terhadap pelanggaran perlindungankonsumen.6.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 30-01-2014 — Putus : 25-02-2014 — Upload : 25-08-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 06/Pid.Prap/2014/PN.JKT-Sel.
Tanggal 25 Februari 2014 —
69 — 39
  • DAPAT DIKATEGORIKAN SEBAGAIT ANAK DIBAWAHUMUR5 Bahwa faktanya unsur anak dibawah umur sebagaimana yang tercantum didalamLaporan Polisi tersebut jelas tidak dapat diberlakukan didalam perkara aquo, karenakorban VIOLA PRANSISCA pada saat laporan polisi tersebut diatas adalah berusia 20(dua puluh) tahun, sehingga secara hukum adalah tidak termasuk sebagai pengertian anakdibawah umur sebagaimana ketentuan peraturan perundangundangan dibawah ini := Pasal 1 butir 1 UndangUndang No.23 tahun 2002 tentang Perlidungan
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 31-05-2021 — Putus : 02-08-2021 — Upload : 04-08-2021
Putusan PN PALEMBANG Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plg
Tanggal 2 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
1.ANJASRA KARYA, SH
2.ARIANSYAH, SH
Terdakwa:
EDY SAHRUN BIN JAYA DIKAPI
94 — 31
  • diaturdalam peraturan perundang undangan, namun apabila perbuatan tersebutdianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma normakehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana,dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, atas dasarpertimbangan bahwa konsep melawan hukum tidak tertulis dalam ukurankepatutan, kehatihatian, kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagaisuatu norma keadilan adalah ukuran yang tidak pasti sehingga tidak sesuaidengan perlidungan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Pembunuhan
Register : 03-07-2009 — Putus : 11-02-2010 — Upload : 11-08-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1532/PID.B/2009/PN.JKT.SEL
Tanggal 11 Februari 2010 — ANTASARI AZHAR, SH., MH;
1961 — 3184
  • saksitinggal dirumah Jalan Banjar Wijaya ditempat isteri yang lain bernama :IRAWATI, yang saksi ketahui setelah saksi menikah dengan almarhumNasrudin ; Bahwa suami saksi datang kerumah saksi dalam seminggu antara 3 atau4 kali, seringnya nginap di rumah Jalan Banjar Wijaya; Bahwa saksi tidak pernah ketemu dengan isteri almarhum Nasrudinyang bernama lrawati, sebelum almarhum meninggal dunia ;Bahwa saksi dibawa Polisi ke Polres Tangerang sejak tanggal 15 Maret2009 jam 11 siang, dan selanjutnya saksi minta perlidungan
Pengadilan PN Kaimana Pidana Umum
Register : 06-11-2020 — Putus : 25-01-2021 — Upload : 16-02-2021
Putusan PN Kaimana Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Kmn
Tanggal 25 Januari 2021 — Penuntut Umum:
1.Willy Ater, S.H
2.LEONARD HASUDUNGAN NT, SH
3.Henry Siahaan
4.DIKY WAHYU ARYANTO, S.H
5.SUSANTO SANTIAGO PARARUK, S.H.
Terdakwa:
Alifat Ruwe
119 — 55
  • HAMID SIRFEFA Selaku Kepala DinasPemberdayaan Perempuan dan Perlidungan Anak Kabupaten Kaimana. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9208LT161220130004 tertanggal 16Desember 2013 An. ANAK KORBANyang dibuat dan ditandatangani olehHalaman 60 dari 77 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN KmnWAHAB PICAL, S.Sos.MM. selaku Kepala Kantor Catatan SipilKependudukan Kabupaten Kaimana.
Pengadilan PN MALANG Perdata
Register : 19-04-2014 — Putus : 19-08-2015 — Upload : 06-11-2015
Putusan PN MALANG Nomor 205/Pdt.G/2014/PN Mlg
Tanggal 19 Agustus 2015 — Ny. MERIYATI ditulis juga MERYATI, dkk vs KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MALANG, dkk
74 — 17
  • putusan Mahkamah Agung mengenai hal diluarpetitum atau melebihi dari apa yang diminta , menurut Saksi Ahli Kalau ada putusan diluar apayang diminta maka putusan tersebut ada cacat hukum seperti contoh dalam praktek adaputusan diluar apa yang diminta No.41.K/SIP/1990 tahun 1990 bisa digugat pembatalan atas putusan tersebut. bahwa menurut pendapat Saksi Ahli kalau ada produk hukum (Risalah Lelang) didapat darisumber hukum (putusan) yang cacat , maka Ada yurisprudensi yang mengatakan pihak yangdapat perlidungan
Pengadilan PN BATAM Perdata
Register : 05-08-2021 — Putus : 02-12-2021 — Upload : 06-12-2021
Putusan PN BATAM Nomor 249/Pdt.G/2021/PN Btm
Tanggal 2 Desember 2021 — Penggugat:
Ir. Ahmad Hambali Hutasuhut SH
Tergugat:
1.KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) Batam
2.PT. BPR LSE Manggala
3.Notaris / PPAT Andreas Timothy, H, MkN
4.BPN (Badan Pertanahan Nasional) Batam
5.Said Muhammad
150 — 97
  • Fotokopi Tanggapan Surat Permohonan Perlidungan Hukumterkait adanya Prosesi Eksekusi Hak Tanggungan dimana proses Hukumdan/atau Proses gugatan Perbuatan Melawan Hukum masih berlangsung(belum In Kracht, karena belum ada putusan dari Mahkamah Agungterkait Kasasi yang diajukan), Nomor : S328/WKN.03/KNL.04/2021,tanggal 25 Maret 2021, diberi tanda P19;20. Fotokopi Penetapan Jadwal Lelang, Nomor S268/WKN.03/KNL.04/2021, tanggal 15 Maret 2021, diberi tanda P20;21.
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 21-09-2021 — Putus : 29-11-2021 — Upload : 07-12-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 378/PDT/2021/PT MDN
Tanggal 29 Nopember 2021 — Pembanding/Tergugat I : NGARIYAN SALIM
Terbanding/Penggugat : LAM TING SING PHILIP
Terbanding/Tergugat II : SUSAN WIDJAJA, SH. Notaris / PPAT
Terbanding/Tergugat III : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN / AGRARIA DAN TATA RUANG KOTA MEDAN
Terbanding/Turut Tergugat : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
94 — 54
  • Dengan demikianPenggugat sudah seharusnya mendapat Perlidungan hukum dan haltersebut telah menjadi Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia register No. 1230 K/Sip/1980 tanggal 29 Maret 1982;4. Bahwa akan tetapi berdasarkan adanya Gugatan PerdataPerbuatan Melawan Hukum terdahulu yang dimajukan oleh orang tuaHalaman 3 dari 71 Halaman Putusan Nomor 378/Pdt/2021/PT MDNPenggugat, yaitu Alm.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-08-2016 — Putus : 23-11-2016 — Upload : 09-01-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 24 /Pid.Sus.TPK /2016/PN.Dps
Tanggal 23 Nopember 2016 — KETUT SWIDITHA, AMaPd alias JERO MANGKU KETUT SWIDITHA
77 — 21
  • Bahwa berdasar Petunjuk Teknis Bantuan Sosial Fasilitas Rumah BudayaNusatara (RBN) yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kebudayaan padabulan Juli 2013:1).Bab ll, Rumah Budaya Nusantara , huruf E, kriteria PersyaratanAdministrati dan Teknis, Penerima Bansos RBN harus memenuhikriteria sebagai berikut: angka 2 menyatakan telah melaksanakankegiatankegiatan perlidungan, pengembangan dan pemanfaatan nilaisejarah dan budaya sedikitnya dalam waktu 3 (tiga) tahu terakhir.Bab ll, Rumah Budaya Nusantara
    Bab Il, Rumah Budaya Nusantara , huruf E, kriteria PersyaratanAdministrati dan Teknis, Penerima Bansos RBN harus memenuhikriteria sebagai berikut: angka 2 menyatakan telah melaksanakankegiatankegiatan perlidungan, pengembangan dan pemanfaatan nilaisejarah dan budaya sedikitnya dalam waktu 3 (tiga) tahu terakhir.2). Bab ll, Rumah Budaya Nusantara , huruf , Pelaksana angka 4 RBNPenerima Bansos, butir g menyatakan Penerima Bansos diwajibkanmelaksanakan pekerjaan sesuai dngan proposal.3).
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 14-09-2017 — Upload : 09-11-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 735/Pdt.G/2016/PN.Sby
Tanggal 14 September 2017 — LIE LANNI ELLISANTI melawan PT. CITRA GRAHAMEGA ASRI Dkk
107 — 47
  • Bahwa sehingga karenanya, Turut Tergugat IV selaku pembeli yg beritikat baikyang harus mendapat perlidungan hukum sebagaimana diuraikan secara jelasdan tegas dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1230 K/Sip/1980 tanggal 29 Maret 1982 ;Berdasarkan alasan tersebut, maka Akta Jual Beli No. 157/2012 dan Akta Jual BeliNo. 158/2012 yang dibuat dan diterbitkan oleh Tergugat ll adalah TETAP SAHmenurut hukum dan perundangundangan, sehingga karenanya Akta Jual Beli No.432/2013 dan Akta Jual Beli No. 4383/2013
Pengadilan PN TANAH GROGOT Perdata Tanah
Putus : 10-12-2014 — Upload : 27-08-2015
Putusan PN TANAH GROGOT Nomor 5/ Pdt.G/ 2014/ PN.TGT
Tanggal 10 Desember 2014 — - NADIRA - 1. PEMERINTAH KABUPATEN PASER - 2. PEMERINTAH KABUPATEN PASER Cq. SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER - 3. PEMERINTAH KABUPATEN PASER Cq KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PASER - 4. LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM DEWAN PENGURUS KORPRI KABUPATEN PASER - 5. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PASER
85 — 17
  • Sebaliknya ada pihak yang secara nyata beradadi luar obyek tanah sengketa yaitu Lembaga Konsultasi dan Bantuan HukumDewan Pengurus Korpri Kabupaten Paser dimasukan sebagai pihak olehPenggugat dalam perkara a quo ;Menimbang, bahwa hal tersebut di atas menurut Majelis Hakim akanmenimbulkan suatu penyelewengan hukum, manakala pihak yang terlanggarhaknya kemudian tidak diberikan perlidungan, sehingga Majelis Hakimberpendapad bahwa guna memberikan perlindungan hukum kepada pihak yangtidak terkait dengan
Pengadilan PTUN JAMBI TUN
Register : 26-04-2019 — Putus : 08-08-2019 — Upload : 16-08-2019
Putusan PTUN JAMBI Nomor 9/G/2019/PTUN.JBI
Tanggal 8 Agustus 2019 — Penggugat:
H. FAKHRUL ROZI, S.E.,M.H.
Tergugat:
BUPATI MUARO JAMBI
223 — 194
  • Asas perlidungan terhadap hak asasi manusia, danc. AUPB.> Pasal 10 ayat (1) berbunyi :AUPB yang dimaksud dalam UndangUndang ini meliputi asas :Kepastian hukum.Kemanfaatan.Ketidakperpihakan.Kecermatan.Tidak menyalahgunakan kewenangan.KeterbukaanKepentingan umum, danh. Pelayanan yang baik.2.
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 09-01-2020 — Putus : 15-02-2021 — Upload : 06-01-2022
Putusan PN DENPASAR Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Dps
Tanggal 15 Februari 2021 — Penggugat:
1.I Gusti Ayu Sumanishari
2.NANANG NILSON,SH,MH
Tergugat:
1.PT Bank Mandiri Persero TBK SME dan Micro Recovery Bali Nusra
2.Sumarminingsih
3.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Denpasar
4.Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung
5.Otoritas Jasa Keuangan c.q Kantor OJK Regional VIII Bali Dan Nusa Tenggara
6.PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. Cq SME & Micro Collection & Recovery Bali dan Nusa Tenggara
7.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Denpasar
8.Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung
9.Otoritas Jasa Keuangan Kantor Denpasar
115 — 103
  • Maka Tergugat telahnyata melanggar ketentuan undangundang perlidungan konsumen No. 8Tahun 1999 dimana kewajiban pelaku usaha adalah beritikad baik dalammelakukan kegiatan usahanya; memberikan informasi yang benar, jelas danjujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa (vide pasal 7UUPK) sehingga perbuatan Tergugat telah nyata adalah perbuatanmelawan hukum karena terdapat unsure adanya hubungan sebab akibat,Hal 5 dari 92 halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Dps19.20.21.22.23.24.disebabkan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 24-04-2018 — Putus : 07-01-2019 — Upload : 30-07-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 345/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel
Tanggal 7 Januari 2019 — Aprilliani Dewi, beralamat di Jalan H. Wahab II RT 007 RW 003 Kelurahan Jati Bening Baru, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tambos Athur Sidauruk, S.H., dan kawan-kawan., para Advokat Legal consultants, beralamat di Komp. Maya Indah, Jl. Kramat Raya No. 3 N, Jakarta Pusat 10450, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2018, selanjutnya disebut sebagai Penggugat; Lawan: 1. PT Astra Sedaya Finance, beralamat di Gedung ACC, Jl. TB. Simatupang Kav. 90 Jakarta 12530, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Djuli Suratmoko, S.H., dan kawan-kawan., para Advokat, berkantor di Rahmat Djuli & Partners (RDP), Jl. KH. Agus Salim No. 53, Bekasi Timur, Bekasi 17112, berdasarkan surat kuasa khusus No. 28/CLLD-LLSD/SK-PN/EX/V/18 tanggal 9 Mei 2018, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I; 2. Idris Hutapea, beralamat di ACC Kelapa Gading, Jalan Raya Barat Boulevard Blok XB/7, Kelapa Gading, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II; 3. M. Halomoan Tobing, beralamat di Jl. Cendrawasih V Blok B No. 148 RT 003 RW 007, Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat , selanjutnya disebut sebagai Tergugat III; Tergugat II dan Tergugat III dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Djuli Suratmoko, S.H., dkk., para Advokat, berkantor di Rahmat Djuli & Partners (RDP), Jl. KH. Agus Salim No. 53, Bekasi Timur, Bekasi 17112, berdasarkan surat kuasa khusus No. K-1/RDP-IH/VII/18 tanggal 19 Juli 2018; 4. Otoritas Jasa Keuangan, berkedudukan di Menara Radius Prawiro, Jalan M. H. Thamrin No. 2. Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sere Yordan, dan kawan-kawan., para Pegawai Otoritas Jasa Keuangan, alamat Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4, Jakarta 10710, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Juni 2018, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;
286 — 228
  • apabila pelaku usahanya ini yang berperanpenting adalah lembaga pengawas tersebut ;Bahwa Sebagaimana marwah daripada Undangundang No. 8 Tahun1999 adalah memastikan Negara hadir, memastikan konsumenmendapatkan haknya pada pasal 1 ayat 1 menyatakan pelaku usahamelakukan segala macam usaha jadi begitu badan pengawasnya tidakhadir, badan pengawas tidak melakukan tugasnya dari kacamataperspektif perlindungan konsumen menurut ahli dibatalkan saja karenatidak ada gunanya;Bahwa Ahli adalah Wakil Ketua Badan Perlidungan
Pengadilan PN LABUHA Pidana Khusus
Register : 21-10-2013 — Putus : 17-01-2014 — Upload : 21-01-2014
Putusan PN LABUHA Nomor 97/Pid.Sus/2013/PN.LBH
Tanggal 17 Januari 2014 — para Penuntut Umum : 1. GERALD SALHUTERU, SH 2. DJUSAQ YUNARTO, SH 3. ABDUL RAHMAN, SH para Terdakwa : 1. ARSAD LA MADU ALIAS ADI TUA 2. HUBERTUS WOWOR ALIAS ADE LAM
75 — 37
  • Adanya larangan ini didasarkan pada wewenang Kepala Kantor UnitPenyelenggara Pelabuhan Kelas Il Sanana berdasarkan Peraturan perundangundangan yang berlaku, antara lain UndangUndang Nomor. 17 Tahun 2008tentang pelayaran, Peraturan Pemerintah Nomor. 5 Tahun 2010 tentang Angkutandi perairan, Peraturan Pemerintah Nomor. 21 Tahun 2010 perlidungan lingkunganmaritime dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor. 33 Tahun 2001 tentangpenyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut.
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Perdagangan Orang
Register : 26-01-2017 — Putus : 16-06-2017 — Upload : 27-03-2018
Putusan PN KUPANG Nomor 49 /Pid.Sus/2017/PN.Kpg
Tanggal 16 Juni 2017 — Penuntut Umum: FRINCE WELMINCE AMNIFU, SH Terdakwa: MARTHINUS YOHAN PATTY Alias MARIO
161 — 58
  • 2004 tentangPerlidungan dan Penempatan tenaga kerja Indonesia di Luar Negeri;Bahwa menyangkut KTP, kita tidak tahu menahu tentang hal itu karena itubukan kewenangan kami, kami hanya berbicara tentang aturan perekrutansesuai UndangUndang yang berlaku untuk itu;Bahwa jika yang melakukan perekrutan terhadap korban SARLINAGUSTINA DJINGI tanoa mempunyai Perusahaan Penyalur Tenaga KerjaIndonesia Swasta (PPTKIS) yang resmi dapat dikenakan ketentuan Pasal102 ayat (1) Undang undang 39 tahun 2004 tentang Perlidungan
Pengadilan PN RAHA Pidana Khusus
Register : 15-10-2021 — Putus : 05-11-2021 — Upload : 17-11-2021
Putusan PN RAHA Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Rah
Tanggal 5 Nopember 2021 — Pemohon:
AHMAD RERA Bin ROI RENGGO
Termohon:
Kepala Kepolisian Resort Muna Cq. Kepala satuan Reserse Kriminal Umum
52 — 30
  • Tindakanupaya paksa di dalam proses penyitaan, penggeledahan, penetapantersangka hingga penahanan bertentangan dengan prinsip asaspraduga tak bersalah sebagai salah satu pilar penting yang terkandungdi dalam pembentukan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 TentangHukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) yang berangkatdari prinsip perlidungan harkat dan martabat manusia, yang jugabertujuan memberikan perlindungan terhadap hakhak asasi dalamkeseimbangan dengan kepentingan umum.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Putus : 22-05-2014 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 151 K/TUN/2014
Tanggal 22 Mei 2014 — YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA (WALHI) Melawan GUBERNUR BALI, dk
760 — 577 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Raya (TAHURA) seluas 102,22 Ha, padahalfakta hukumnya sebagaimana peta zonasi TAHURA Ngurah Rai Tahun2007 (vide alat bukti P36) kawasan tersebut terdiri atas 3 blok yakniil.lil.IV.Blok Perlindungan, Blok Pembinaan/Pengawetan dan BlokPemanfaatan.Berdasarkan pemeriksaan sidang setempat setelah mencocokan petazonasi TAHURA Ngurah Rai Tahun 2007 (vide alat Bukti P36)dengan peta site plan (vide Bukti T13) terbukti bahwa lokasi sengketabukan hanya di blok pemanfaatan tetapi telah merambah dan masukblok perlidungan
Pengadilan PN KUNINGAN Pidana Khusus Anak
Register : 23-12-2015 — Putus : 23-02-2016 — Upload : 13-05-2016
Putusan PN KUNINGAN Nomor 163/Pid.Sus/2015/PN-KNG
Tanggal 23 Februari 2016 — MAMAN ROHIMAN alias KOMENG bin NURDIMAN (alm)
345 — 72
  • tentang Kesejahteraan Anak, yang menyebutkan :1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasihsayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh danberkembang dengan wayar ;2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupanHalaman 1 dari 3 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2015/PNKNG.sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warganegarayang baik dan berguna ;3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlidungan
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus
Register : 23-01-2018 — Putus : 26-06-2018 — Upload : 06-08-2018
Putusan PN PADANG Nomor 46/Pid.Sus/2018/PN Pdg
Tanggal 26 Juni 2018 — Penuntut Umum:
1.MULYADI SAJEAN, SH. MH
2.NOVI OKTAVIANTI,SH
Terdakwa:
ELVY MADREANI SH Pgl EVI
269 — 105
  • PgL EVI sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) hurufaUndangundang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlidungan Konsumen.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut,Terdakwa telah mengerti dan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukankeberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 35/Pid.Sus/2018/PNPdg tanggal 21 Februari 2018 yang amarnya sebagai berikut:1. Menolak Nota Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa Elvy Madreani,S.H. Pgl. Evi;2.