Ditemukan 1780 data
Terbanding/Tergugat I : PT. GUNA PERSADA
Terbanding/Tergugat II : MOHAMMAD ADIN SETIAWAN
Terbanding/Tergugat III : Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan YKPP
Terbanding/Tergugat IV : DWIHANDOKO SOEPARNO
Terbanding/Tergugat V : Drs. WING ISKANDAR
Terbanding/Turut Tergugat I : FEBI RUBEIN HIDAYAT, SH.
Terbanding/Turut Tergugat II : UKON KRISNAJAYA, SH.
Terbanding/Turut Tergugat III : TENGKU SANDRA FAUZIAH, SH.M.Kn
Terbanding/Turut Tergugat IV : KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR
213 — 247
Berita Acara RUPSLB PT. CibulanUtama International, yang menyebutkan Dwihandoko Soeparno, SH./Tergugat IV bertindak selaku Kuasa PT.
Cibulan Utama International selaku PihakKetiga (penjamin) dalam hal ini diwakili oleh Tuan Dwi HandokoSoeparno yang bertindak berdasarkan kekuasaansebagaimana ternyata dari Akta Berita Acara RUPSLB,tertanggal tiga puluh Agustus dua ribu sepuluh (30082010)yang dibuat oleh Tia Agustina, S.H. Notaris di Depok, olehkarenanya bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas:PT.
Notaris di Depok yaitu:a)b)Jaminan Pihak Ketiga/PT Cibulan Utama International berupa 1(satu) bidang tanah dengan SHGB Nomor 11/Cisarua dan 1(satu) bidang tanah dengan SHGB Nomor 9/Cisarua (AktaBerita Acara, RUPSLB Nomor 12).Jaminan Pihak Kedua/PT Guna Persada (Akta Berita AcaraRUPSLB Nomor 10) berupa 8 (delapan) bidang tanah SHGB diPabuaran yaitu:(1) 1 (Satu) bidang tanah HGB No. 4756/Pabuaran(2) 1 (Satu) bidang tanah HGB No. 4759/Pabuaran(3) 1 (Satu) bidang tanah HGB No. 4732/Pabuaran(4) 1 (Satu
158 — 69
Pemberhentianmana tidak melepaskan tanggung jawab tuan FERINANDUS HASIHOLANPANGGABEAN kepada para pemegang saham Perseroan atas tindakantindakan yang telah dilakukannya sebagai akibat dari kelalainnya dalammenjalankan jabatannya sebagai Direktur Keuangan Perseroan khususnyadalam melakukan transaksi dengan Koperasi Kohinor.Bahwa oleh karena Penggugat dalam jabatannya selaku Direktur Keuangandan diberhentikan berdasarkan RUPSLB maka tidak ada lagi kewajibanTergugat untuk memberikan pesangon kepada
378 — 428
RUPS terdiri dari RUPS Tahunan (RULBT/RUT) dan RUPS LuarBiasa (RUPSLB/RULB) ;Menimbang, bahwa dalam RUPS, anggota direksi ataupun anggota komisarisdapat diberhentikan sewaktuwaktu. berdasarkan keputusan RUPS denganmenyebutkan alasannya dan keputusan untuk memberhentikan anggota direksi atauanggota komisaris diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untukmembela diri dalam RUPS ;Menimbang, bahwa dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggotadireksi atau anggota dewan komisaris dilakukan
175 — 38
Perlu kami sampaikan bahwa dalam waktu dekat perusahaanakan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) guna membicarakan berbagai hal yang berkenaandengan operasional perusahaan;c. Guna menyelesaikan permasalahanpermasalahan dimaksud,kami perlu menunggu hasil kKeputusan RUPSLB;Halaman 9 dari 61 Putusan PHI Nomor 02/Pdt.SusPHI/2017/PN Pik6.
47 — 18
Pajajaran Bogor dituangkandalam BA RUPSLB dan Notulen Rapat yang di sah kan oleh Notaris ;Bahwa saksi korban pernah mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa telahmenerima uang hampir senilai Rp. 700.000.000, dari saksi korban dan saksidiminta untuk mengawasi penggunaannya ;Bahwa saksi pernah menerima uang dari terdakwa berkaitan dengan prosespenyelesaian sengketa tanah di Kelapa Gading sebesar Rp. 15.000.00, secaratunai pada bulan Februari 2010 untuk mengurus suratsurat legalisasi di PN.Jakarta Utara
tanggalpenerimaaan kecuali penggunaan uang senilai Rp 2.000.000, yang saksi terimapada tanggal 28 Desember 2009 dan untuk uang sejumlah Rp. 65.000.000, yangsaksi terima pada tanggal 05 Nopember 2009 juga telah saksi berikan kepadaYAN SUTOMO ARIANSYAH namun tidak ada tanda terimanya ;Hal 23 dari 56 Hal Putusan No.1728/Pid.B/2012/PN.Jkt.SelBahwa ada kesepakatan para pemegang saham, saksi korban diangkat sebagaidirektur dan pemilik saham PT.YANDINATA BINA YASA sebesar 31% yangkemudian dibuatkan BA RUPSLB
Dr. KHALIDIN, S.H., M.H.
Tergugat:
KETUA MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS WILAYAH PROVINSI RIAU
864 — 651
Bahwa Penggugat tidak mengetahui dan merasa tidakpernah membuat akta pernyataan keputusan Rapat, Nomor : 37,tanggal 03 Januari 2015 berkenaan dengan perkara dugaan tindakpidana membuat dan menggunakan surat palsu yang didugadilakukan sdr HARIYANTO KARIM dan sdr NORSIM KAMARUDINbekerja sama dalam properti berdasarkan akta berita acara rapatumum pemegang saham luar biasa perseroan terbatas (RUPSLB) PTINTAN KEMILAU No : 48/2012 tanggal 10 Mei 2012 di Notaris Dr.HKhalidin S.H, M.H kemudian pada tanggal21
Oktober 2016 sdrDAHRUN PASARIBU telah menggunakan jabatannya sebagai DirekturUtama sebagaimana tertuang di dalam akta Nomor 37 yangmerupakan perwujudan dari akta RUPSLB nomor 48/2012 untukmelakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan pembangunanperumahan yang dilakukan oleh PT INTAN KEMILAU;7.
Terbanding/Penggugat : Rukiah Rosalyna Siahaan
Turut Terbanding/Tergugat I : Abdul Halim
Turut Terbanding/Tergugat II : Fatimah Siregar
Turut Terbanding/Tergugat III : Abdul Razak
Turut Terbanding/Tergugat IV : Masta Damanik
Turut Terbanding/Tergugat V : Nastiti, SH
Turut Terbanding/Tergugat VI : Denilah Shofa Nasution, S.H. M.Kn.
Turut Terbanding/Tergugat VII : Badan Pertanahan Kota Pematang Siantar
37 — 23
Tahun 1985 dan diatur kembali peraturan pendiriannya denganperaturan Daerah Provinsi Sumatra Utara No. 1 Tahun1993,selanjutnyadirubah bentuk hukumnya dari Perusahaaan Daerah (PD) menjadiPerseroan Terbatas (PT) berdasarkan peraturan Daerah Provinsi SumatraUtara No.2 Tahun 1999 tentang perubahan Bentuk Hukum BankPembangunan Daerah Smatra Utara dari perusahaan Daerah menjadiPesreroan Terbatas (PT) Bank pembangunan Daerah SumatraUtara,perubahan bentuk hukum mana telah dibuat melalui Akta BeritaAcara RUPSLB
AHU87927.AH.01.02.Tahun 2008,tertanggal 20November 2008 yang selanjutnya Akta Berita Acara RUPSLB tersebutmengalami bebrapa perubahan, terkahir melalaui Akta Berita Acara RUPSLB PT.Bank Sumut No.57, tertanggal 25 Januari 2017, oleh karenanyaTERGUGAT VIII adalah BUMD Provinsi Sumatera Utara berbadan hukumperseroan Terbatas (PT) yang bergerak dalam usaha jasa perbankandengan melakukan kegiatan usaha sebagai bank umum yangmengumpulkan dana masyarakat dan menyalurkannya kembali dalambemtuk kredit kepada
219 — 189 — Berkekuatan Hukum Tetap
CGN sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB PT.CGN No. 19 tanggal 16 Desember 2002, Notaris Inggraini Yamin, SH. yangmemberikan persetujuan untuk membeli saham DPBM Ill pada PT. TahtaMedan (vide bukti novum1);GO: Mengenai tindakan yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembaliyaitu pada tanggal 16 Desember 2002 menyiapkan Surat kepada DPBM Illnomor: 007/CGN/CF/XII/2002 tertanggal 16 Desember 2002 tentangHal. 102 dari 106 hal. Put.
CGN untuk melaksanakan keputusan rapat pemegang saham PT.CGN sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB PT. CGN No. 19tanggal 16 Desember 2002, Notaris Inggraini Yamin,SH. yang tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali (vide bukti novum1)adalah tindakan yang dilakukan sesuai dengan tugas dan kewajibansebagai Direktur CGN sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan UU No. 1Tahun 1995.
Tahta Medan yang dimiliki DPBM Ill merupakanpelaksanaan keputusan RUPSLB Pemegang Saham PT. Cipta GrahaNusantara dengan Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB PT. CGN No. 19tanggal 16 Oktober 2002, Notaris Inggraini Yamin, SH.Bahwa melaksanakan keputusan RUPS merupakan kewajiban Direksisebagaimana diatur dalam Pasal 82 dan Pasal 85 ayat (1) UU No. 1 Tahun1995 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar PT. CGN;Bahwa dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali telah bertindak untukdan atas nama PT.
Terbanding/Penuntut Umum : PUTRI DWI ASTRINI.SH.,MH
318 — 29
Permata Husada sakti, tertanggal 12 Oktober 2020, A-17;
- 1 lembar Copy Surat undangan RUPSLB kepada para pemegang saham, tanggal 30 Oktober 2020, A-18;
- 1 lembar Copy daftar hadir tertanggal 2 November 2020, A-19;
- 5 lembar Copy Surat pemberitahuan bank kepada rekanan PT.
Permata Husada sakti, tanggal 5 November 2020 tentang rencana RUPSLB tanggal 4 November 2020, A-20;
- 1 (satu) lembar Copy surat permintaan dokumen untuk kepentingan audit internal para pemegang saham, tanggal 20 November 2020, A-21;
- 4 (empat) Lembar Copy Internal Memo No.01/MI/DIR-PHS/III/2016, tanggal 16 Maret 2015 perihal Tugas dan Wewenang Direktur RS.
ROSANDI, SH.M.H
Terdakwa:
SUHADI Bin AZIS URIP Alias DADI
32 — 30
Sultra/VIII/2022, tanggal 15 Agustus 2022;
- fotokopi legalisir Notulen Rapat RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) PT Hikari Jeindo tanggal 27 Agustus 2022;
- fotokopi legalisir Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Hikari Jeindo Nomor 49, tanggal 15 April 2008;
- fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Hikari Jeindo Nomor 26, tanggal 20 Juni 2022;
- fotokopi legalisir Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Kdi., tanggal 28 Juli 2022;<
143 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 2127 K/Pdt/2016menurut Tergugat efektif berlaku pada tanggal 28 Februari 2014 sebagaimanadimaksud dalam butir (6) dan (7) di atas, maka secara hukum ( de jure )Penggugat telah diberhentikan meskipun tanpa melalui RUPS dan atau RUPSLuar Biasa (RUPSLB).
106 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 1865 K/Pdt/20163.4.30:3.6.Bahwa berdasarkan hal di atas, pada tanggal 31 Agustus 2001,Turut Tergugat III mengadakan RUPSLB untuk mengganti anggotaanggota Direksi dan Dewan Komisaris yang telah ada, dankeputusan rapat itu di buat dalam Akta tersebut di atas, sehinggasejak saat itu, maka susunan Direksi dan Dewan Komisaris adalahsebagai berikut:Presiden Direktur : Hendrik Hakim (Tergugat 1);Direktur : Deny Mardani (Turut Tergugat II);Presiden Komisaris : Gusti Syaifuddin (Turut Tergugat 1);Komisaris
Akta Berita Acara Rapat Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT. Gusher Tarakan Nomor 48, tertanggal 8 Juni2004, yang dibuat dihadapan Setiawan, S.H., Notaris diJakarta, terkait persertujuan Para Pemegang SahamPerseroan Turut Termohon Kasasi II dahulu Turut TerbandingIll semula Turut Tergugat Ill kepada Direksi Perseroan TurutTermohon Kasasi II!
37 — 10
.: Surat Keputusan Komisaris PT.Solitex Prima Design tentangpemberhentian sementara Hioe Liong Wie sebagai direkturutama.Surat Keputusan Komisaris PT.Solitex Prima Design tentangpemberhentian sementara Muliani Alas Hurip sebagaiDirektur.Akta Notaris suzy Anggraini Muharam,SH.No.6 tanggal 24Maret 2010 tentang Berita Acara RUPSLB PT.
32 — 6
., Notaris di Pekanbaru, bukti P2 berupa Keputusan Menteri KehakimanDan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C14511 HT.01.01.TH.2001tanggal 29 November 2001, bukti P3 berupa Akta Berita Acara Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Rivomas Multi Perindo Nomor 5 tanggal6 Agustus 2008 yang dibuat oleh H.
125 — 79
Interland Citra Mandiri (sebagaiPenjual), dan jual beli obyek tanah sengketa tersebut sebagai pihak penjualtelah mendapat persetujuan dari Rapat Umum pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) sebagaimana dalam Akta No.21 tanggal 20 Juni 2007. Namundemikian jika hal Jual Beli obyek Tanah sengketa tersebut diatas di hubungkandengan bukti T 6 berupa Surat Permohonan Pemblokiran dari pihak BankIndonesia kepada Kantor Badan Pertanahan Kodya Jakarta Selatan, terhadapAset PT.
43 — 18
karenabukanlah para Tergugat sendirian yang menikmati pemberian kredit dariTergugat tetapi secara de facto PT.Karya Putra Nagari haruslah jugadibebankan untuk menanggung beban kredit tersebut, oleh karena kredittersebut pertama sekali dikucurkan dan diberikan oleh Penggugat kepadaPT.Karya Putra Nagari sebagai debiturnya.Bahwa dialildalil Penggugat halaman 4,5,6 angka 10 s/d 17 yangmenyebutkan adanya kewajiban Para Tergugat untuk melakukan satuperbuatan hukum yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB
47 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 330 PK/Padt/2015Samaonai padahal objek perkara telah dibeli lebin dahulu oleh PenggugatRekonvensi, memperhatikan dan mengantikan Penggugat Rekonvensi sebagaidirektur PT Mentawai Surak Wisata dengan mengadakan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa PT Mentawai Surak Wisata pada hal TergugatRekonvensi dan Il mengetahui bahwa Penggugat Rekonvensi tidak bisa hadirmenghadiri RUPSLB tersebut, karena Penggugat Rekonvensi berada dalamtahanan kepolisiaan dan tidak membayar sewa objek perkara sebesarRp10.000.0000,00
PT.Tumbuh Semangat Niaga Cemerlang
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor
Intervensi:
2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
207 — 221
C291.HT.01.01.th.93, tanggal 7 Januari 1993 ;e Akta Berita Acara RUPSLB PT. Tumbuhsemangat NiagaCemerlang No. 75 yang berisi perubahan anggaran dasarperseroan yang dibuat dan ditandatangani di hadapan NotarisBuntario Tigris Darmana Ng S.H, tanggal 14 Oktober 2008yang telah mendapat SK persetujuan dari kKementerian Hukumdan HAM No. AHU02247.AH.01.02.Tahun 2009, tanggal 12Januari 2009 : e Terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan KeputusanPemegang Saham PT.
C291.HT.01.01.th.93, tanggal 7 Januari 1993 (Sesuai dengan aslinya) ;P2. : Fotocopy Akta Berita Acara RUPSLB PT. Tumbuh Semangat NiagaCemerlang No. 75 yang berisi perubahan anggaran dasar perseroanyang dibuat dan ditandatangani di hadapan Notaris Buntario TigrisDarmana Ng, S.H, tanggal 14 Oktober 2008 yang telah mendapat SKpersetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM No.
185 — 53
nama BapakAnas Sadaruan sebagaimana pada point 2 jawaban Tergugat VI(tertanggal 23 Maret 2011) tidak terdapat dalam AktaPernyataan Keputusan Rapat PT Indo Trisaka Nomor 07tanggal 23 Agustus 2007 ; Pernyataan tersebut merupakanpernyataan yang mengada ada ; Pada butir 7 dalam AktaHal 15 dari 27 hal Putusan No.485/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.Jawaban Tergugat VIIPernyataan Keputusan Rapat PT Asuransi Indo Trisaka Nomor07 Tanggal 23 Agustus 2007 (dibuat oleh Notaris BudionoWidjaja SH) jelas tertera bahwa RUPSLB
Terbanding/Pembanding/Jaksa Penuntut : SABETANIA R. PAEMBONAN, SH. MH
Terbanding/Jaksa Penuntut : R. INDRA HADI NIZA,SH.
89 — 15
.-- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PN Surabaya Risalah RUPSLB PT Kharisma Jaya Sakti Nomor 2 Tanggal 26 Agustus 2014;
g.- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PN Surabaya Surat Nomor : 01/DIR-KJS/IX/2014 Permintaan Data dan atau Berkas Permohonan, 3 September 2014;
h.- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PN Surabaya Sura dari Ho Choliq Hanafi kepada Hartono Santoso tanggal 5 September 2014;
i.-- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PN Surabaya Nomor : 09/DIR-KJS/IX/2014