Ditemukan 1402 data
Urut Berdasarkan
Mungkin maksud Anda adalah :
perlindungan
perlndungan
perlibdungan
persidangan
perhitungan
parlidungan
parlindungan
perlindugan
Penelusuran terkait :
Perlidungan anak
Pasal 81 ayat (2) undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlidungan anak
Putus : 28-08-2014 — Upload : 11-11-2014
Putusan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI Nomor 142/Pid.Sus - Anak/2014/PN.Slw Tanggal 28 Agustus 2014 — 1. Prayudi Riyanto Bin Achmad Riyanto
2. Rizko Dwi Saputra Bin Kustoro
3. WAHYU RISPANDI Bin SUMARNO
4. EKO SUSANTO Bin MAKSUS
5. Handoko Bin Casto
6. Hendro Maulana Prasetyo Bin Suryanto
7. Tizar Tikoarmayoga Bin Dasron
8. Denu Irwanto Bin Surya
9. Welly Dwi Antoro Bin Sutoro
10. Ferry Agus Setiawan Bin Dasiwan
11. Imanu Rizki Bin Ahmad
12. Husni Habibi Bin Radis
13. Ali Mustova Bin Rowi
201 — 35
201 — 35
, bahwa ketentuan pasal 81 ayat (4) UndangUndang Nomor 11tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan pidana penjaraterhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir (ultimum remidium), hal manasejalan dengan konsideran pertimbangan huruf c dalam undangundang tersebut yangmenyatakan bahwa Indonesia sebagai Negara pihak dalam konvensi HakHak Anak(Convention on the right off the Child) yang mengatur prinsip Perlindungan hukumterhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlidungan
Register : 26-01-2017 — Putus : 16-06-2017 — Upload : 07-12-2017
Putusan PN KUPANG Nomor 51 /Pid.Sus/2017/PN.Kpg Tanggal 16 Juni 2017 — SARAH KAMLASI Alias SARAH
131 — 48
131 — 48
tentangperlidungan dan penempatan tenaga kerja indonesia di Luar Negeri;Bahwa Kalau menyangkut KTP, kita tidak tahu menahu tentang hal itukarena itu bukan kewenangan kami, kami hanya berbicara tentang aturanperekrutan sesuai undangundang yang berlaku untuk itu;Bahwa Jika yang melakukan perekrutan terhadap korban SARLINAGUSTINA DJINGI tanpa mempunyai Perusahaan Penyalur Tenaga KerjaIndonesia Swasta (PPTKIS) yang resmi dapat dikenakan ketentuan Pasal102 ayat (1) Undang undang 39 tahun 2004 tentang perlidungan
Register : 04-02-2013 — Putus : 19-12-2013 — Upload : 23-02-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 47/PDT.G/2013/PN JKT.PST Tanggal 19 Desember 2013 — PT. PURI DHARMAWANGSA RAYA HOTEL (PT PDRH) >< PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK. (BANK BNI)
286 — 122
286 — 122
Bahwa TERGUGAT menolak dengan keras dalil PENGGUGAT padahalaman 13 butir 9 gugatannya yang pada intinya menyatakan bahwaberaasarkan Undang Undang tentang Perlidungan KonsumenPENGGUGAT ~ selaku~ nasabah/konsumen~ berhak mendapatkanperlindungan dari TERGUGAT;84; Bahwa sebagaimana telah dijelaskan pada butir 15 diatas bahwa TERGUGAT tidak melanggar ketentuan Pasal 18 ayat 1 huruf g sertaPasal 18 ayat 2 Undang Undang NoJ tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen karena terbukti didalam ketentuan PasalTambahan
Register : 25-11-2014 — Putus : 27-01-2015 — Upload : 12-02-2015
Putusan PN BANJARBARU Nomor 269/PID.B/2014/PN.Bjb Tanggal 27 Januari 2015 — MUHAMMAD INDRA Alias INDRA Bin MIRHAN;
28 — 18
28 — 18
Menyatakan terdakwa MUHAMMAD INDRA Als INDRA Bin MIRHAN telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ** melakukankekerasan dan penganiayaan terhadap anak mengakibatkan mati, sebagaimanadiatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 80 Ayat (3) UndangUndang Nomor 23tahun 2002 tentang Perlidungan Anak dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum ;2.
Register : 27-01-2014 — Putus : 22-04-2014 — Upload : 02-12-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 11/PID.SUS.K/2014/PN Mdn Tanggal 22 April 2014 — - LUKMAN SIREGAR
72 — 16
72 — 16
dalam peraturan perundangundangan, namun apabila perbuatantersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau normanorma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana,dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, atas dasarpertimbangan bahwa konsep melawan hukum tidak tertulis dalam ukurankepatutan, kehatihatian, kKecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagaisuatu norma keadilan adalah ukuran yang tidak pasti sehingga tidak sesuaidengan perlidungan
Register : 22-11-2016 — Putus : 14-11-2018 — Upload : 03-12-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 820/Pdt.G/2016/PN.JKT.SEL. Tanggal 14 Nopember 2018 — ANGGIAT NAPITUPULU, S.H.
Lawan
PT. TELKOMSEL INDONESIA, TBK., Dkk
216 — 133
216 — 133
Bahwa dalam sengketa perlidungan konsumen, penilaian badan peradilanhanya dilakukan terhadap hubungan hukum (hak dan kewajiban) yang timbulantara Penggugat (konsumen) dan Tergugat (pelaku usaha), dengandemikian tindakan Penggugat yang menarik Turut Tergugat sebagai pihakdalam perkara aquo mengakibatkan gugatan menjadi salah alamat (errorinpersona).Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, gugatan salah alamat (errorin persona) mengakibatkan gugatan aquo tidak memenuhipersyaratan formil pengajuan
Register : 27-01-2017 — Putus : 29-05-2017 — Upload : 03-08-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn Tanggal 29 Mei 2017 — - Drs. DENNY EMIL PAKPAHAN (TERDAKWA)
78 — 35
78 — 35
dalam peraturan perundangundangan, namun apabila perbuatantersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau normanorma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana,dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, atas dasarpertimbangan bahwa konsep melawan hukum tidak tertulis dalam ukurankepatutan, kehatihatian, kKecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagaisuatu norma keadilan adalah ukuran yang tidak pasti sehingga tidak sesuaidengan perlidungan
Putus : 23-06-2011 — Upload : 27-08-2015
Putusan PN JEMBER Nomor 938 / Pid.Sus / 2010 / PN.Jr Tanggal 23 Juni 2011 — YUSI DIAN ANGGRAENI, SP.
59 — 11
59 — 11
tersebut tidak diaturdalam peraturan perundangundangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercelakarena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau normanorma kehidupan masyarakat, makaperbuatan tersebut dapat dipidana, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,atas dasar pertimbangan bahwa konsep melawan hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan,kehatihatian, kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai satu norma keadilan adalahukuran yang tidak pasti sehingga tidak sesuai dengan perlidungan
Register : 18-02-2021 — Putus : 04-11-2021 — Upload : 11-11-2021
Putusan PN SORONG Nomor 48/Pid.B/LH/2021/PN Son Tanggal 4 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
1.I Ketut Hasta Dana, S.H., M.H
2.Elson S. Butarbutar, SH
3.HARIS SUHUD TOMIA, SH
Terdakwa:
JOHANIS KENOT
242 — 688
1.I Ketut Hasta Dana, S.H., M.H
2.Elson S. Butarbutar, SH
3.HARIS SUHUD TOMIA, SH
Terdakwa:
JOHANIS KENOT
242 — 688
Edison Lumbangaol, untukskala yang besar adalah Pak Sembiring, Pak John Kenot, lbu RositaKaykatui dan Edison Lumbangaol, untuk pencucian pasir lebih banyak lagi; Bahwa Dokumen UKL UPL berbeda dengan AMDAL, semua tercantumpada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan nomor 38 Tahun2019 disitu diatur jenisjenis kegiatan yang wajib dilengkapi dengandokumen AMDAL, UKL UPL dan SPPL; Bahwa UKL UPL tidak bisa diterbitkan dalam kawasan hutan lindung; Bahwa Belum perna memberikan sangsi dari Dinas Perlidungan
Register : 19-07-2013 — Putus : 18-12-2013 — Upload : 27-01-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 125/G/2013/PTUN-JKT Tanggal 18 Desember 2013 — PT. PP LONDON SUMATRA INDONESIA, Tbk;KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
134 — 92
134 — 92
budaya yang harus dilindungi dikarenakan nilainilai itu denganpertimbangan total, regional dan global ; Bahwa Saksi Ahli menjelaskan pengaturan HCV di Indonesia di dalam perundangundangan kita tidak ada kata HCV, tetapi kalau kita bicara nilainilainya hampirHalaman 123 dari 158 halaman, Putusan Nomor 125/G/2013/PTUNJKT124semuanya ada, kita ambil contoh ada nilai yang terkait aspek karimetik itu sangatberkaitan pula dengan UndangUndang No. 5 Tahun 1990 terkait erat dengan PPNo. 7 tahun 1999 tentang Perlidungan
Putus : 21-03-2017 — Upload : 07-04-2017
Putusan PN BEKASI Nomor 1503/Pid.Sus/2016/PN Bks Tanggal 21 Maret 2017 — pidana
- M. Syahrul Munir
103 — 46
103 — 46
Memberikan konsultasi perlidungan konsumen3. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausa baku4. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaranketentuan dalam undang undang ini5. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari kKonsumententang terjadinya pelanggaran terhadap pelanggaran perlindungankonsumen6. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaranterhadap perlindungan konsumen;Hal 49 dari 100 hal Putusan No. 1503/Pid.Sus/2016/PN.Bks.7.
Register : 27-01-2017 — Putus : 03-05-2017 — Upload : 03-08-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn Tanggal 3 Mei 2017 — - dr. HIDAYAT. M.Kes (TERDAKWA)
79 — 35
79 — 35
dalam peraturan perundangundangan, namun apabila perbuatantersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau normanorma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana,dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, atas dasarpertimbangan bahwa konsep melawan hukum tidak tertulis dalam ukurankepatutan, kehatihatian, kKecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagaisuatu norma keadilan adalah ukuran yang tidak pasti sehingga tidak sesuaidengan perlidungan
Register : 02-10-2018 — Putus : 15-11-2018 — Upload : 21-11-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 20/PID.SUS.TPK/2018/PT MDN Tanggal 15 Nopember 2018 — TAMIN SUKARDI
288 — 199
288 — 199
Nomor : 165/PID/2010 tertanggal25 Maret 2010.1 (satu) buku fotocopy Rencana Umum Tata Ruang Kota kecamatanBatang Kuis Tahun 19962006;1 (satu) bundel dokumen foto penyerahan uang kepada warga;2 (dua) lembar fotocopy surat No. 503/0338t kecamatan LabuhanDeli Helvitia tanggal 11 Mei 2011 perihal permintaan pendapatHukum;6 (enam) lembar foto Pagar Depan Belakang Monja Pasar 67 HlpetiaMarelan;2 (dua) lembar fotocopy daftar namanama pemilik tanah yangmendapatkan perlidungan hukum undangundang darurat no
Nomor : 165/PID/2010 tertanggal 25 Maret 2010.1 (satu) buku fotocopy Rencana Umum Tata Ruang Kotakecamatan Batang Kuis Tahun 19962006;1 (satu) bundel dokumen foto penyerahan uang kepada warga;2 (dua) lembar fotocopy surat No. 503/0338t kecamatanLabuhan Deli Helvitia tanggal 11 Mei 2011 perihal permintaanpendapat Hukum;6 (enam) lembar foto Pagar Depan Belakang Monja Pasar 67Hlpetia Marelan;2 (dua) lembar fotocopy daftar namanama pemilik tanah yangmendapatkan perlidungan hukum undangundang darurat
Register : 16-02-2021 — Putus : 04-11-2021 — Upload : 12-12-2021
Putusan PN SORONG Nomor 43/Pid.B/LH/2021/PN Son Tanggal 4 Nopember 2021 — ROSITA KAYKATUI
218 — 115
218 — 115
Edison Lumbangaol,untuk skala yang besar adalah Pak Sembiring, Pak John Kenot, lbu RositaKaykatui dan Edison;Bahwa dokumen UKL UPL berbeda dengan AMDAL, semua tercantumpada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan nomor 38Tahun 2019 disitu diatur jenisjenis kegiatan yang wajib dilengkapi dengandokumen AMDAL, UKL UPL dan SPPL;Bahwa UKL UPL tidak bisa diterbitkan dalam kawasan hutan lindung;Halaman 17 dari 101 Putusan Nomor 43/Pid.B/LH/2021/PN SonBahwa belum pemah memberikan sangsi dani Dinas Perlidungan
Putus : 13-07-2015 — Upload : 15-03-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn Tanggal 13 Juli 2015 —
38 — 6
38 — 6
Mdn.sehingga tidak sesuai dengan perlidungan dan jaminan kepastian hukum yangadil sebagaimana dimuat dalam Pasal 28d ayat 1 UUD 1945;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara formilialah apabila selurun bagian inti delik sudah dipenuhi atau dapat dibuktikandengan sendirinya dianggap perbuatan itu telah melawan hokum.Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan, secaramelawan hukum mengandung makna yaitu melakukan suatu perbuatan yangsecara jelas menunjukkan niat
Register : 19-12-2011 — Putus : 09-01-2012 — Upload : 24-07-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 666/Pdt.G/2011/PN. Jkt. Sel Tanggal 9 Januari 2012 —
276 — 120
276 — 120
No.666/Pdt.G/201 1/PN.Jkt.Sel18.19.Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Sertifikat HakMilik Nomor 531/Bangka seluas 1.548 M2;Bahwa sebagai pembeli yang beritikad baik, kepentingan TERGUGAT VIwajidb mendapat perlidungan sebagaimana tertuang dalam YurisprudensiPutusan Mahkamah Agung Nomor 3201 K/Pdt/1991 tanggal 30 Januari1996 yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan :pahwa pembeli yang beritikad baik harus dilindungi dan jual beli yangdilakukan hanya purapura dengan tipu muslihat
Register : 24-06-2020 — Putus : 09-09-2020 — Upload : 12-09-2020
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 566/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim Tanggal 9 September 2020 — Penuntut Umum:
NURRAHMA ALIAH TAIBIEN, SH
Terdakwa:
YUSUF FIRDAUS als PAK YUSUF bin KULUT ibrahim
176 — 85
NURRAHMA ALIAH TAIBIEN, SH
Terdakwa:
YUSUF FIRDAUS als PAK YUSUF bin KULUT ibrahim
176 — 85
.> Gambar (I) adalah alat pembuat switching dan bom yaitu sepertiobeng, tang,karter bagian alat untuk pembuatan switching dan bom> Gambar (m) adalah switching yang akan terdakwa pakai padapemicu Bom, saklar dan masker untuk perlidungan terdakwa dalammembuat atau meracik bahan peledak,Halaman 81 dari 125 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2020/PN Jkt.
Register : 11-09-2019 — Putus : 16-10-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 16/Pid.Pra/2019/PN Rap Tanggal 16 Oktober 2019 — Pemohon:
MUHAMMAD HAITAMY JASNI, SKM
Termohon:
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATERA UTARA RESOR LABUHAN BATU
128 — 38
MUHAMMAD HAITAMY JASNI, SKM
Termohon:
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATERA UTARA RESOR LABUHAN BATU
128 — 38
dan melaksanakan putusanhukum itu, maka dibutuhkan kejujuran yang menjiwai KUHAP harusdiimbangi dengan integritas dan dedikasi dari aparat penegakhukum, karena tanpa adanya keseimbangan itu Semuanya akan siasia belaka dan tidak mempunyai arti apapun;Halaman 4.PUTUSAN Nomor 16/Pid.Prap/2019/PN RapBahwa dari argumentasi hukum yang telah dikemukakan diatas makasecara terang dan tegas telah terungkap bahwa Lembaga Praperadilandapat dimaknai sebagai upaya pengawasan penggunaan wewenangguna menjamin perlidungan
Register : 08-01-2016 — Putus : 16-02-2016 — Upload : 24-08-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 02/Pid/Prap/2016/PN JKT.SEL Tanggal 16 Februari 2016 — Kamaluddin Harahap, Tempat / tanggal lahir Padang Sidempuan, 28 Februari 1968, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Dosen Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, bertempat tinggal di Jalan Tengkul No. 130 Mendan Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya M. Sa'i Rangkuti, S.H., M.H., M. Iqbal Rangkuti, S.H., Roni Chandra, S.H., dan Ricard Sibarani, S.H., masing-masing Para Advokat & Penasehat Hukum, yang berkantor di Apartement Brawijaya Suite 1102 Jalan Brawijaya XII No. 1 Kebayoran Baru Telp: (021) 722 6406 Jakarta Selatan â Indonesia, bertindak baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Januari 2016, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;
139 — 74
139 — 74
Bahwa dari argumentasi hukum yang telah dikemukakan diatas makasecara terang dan tegas telah terungkap bahwa Lembaga PraperadilanHalaman 4 dari 134 Perkara Nomor: 02/Pid/Prap/2016/PN JKT.SELdapat dimaknai sebagai upaya pengawasan penggunaan wewenangguna menjamin perlidungan hak asasi manusia, telah dituangkan secarategas dalam Konsidera Menimbang huruf (a) dan (ob) KUHAP dengansendirinya menjadi spirit atau ruh atau jiwanya yang berbunyi;a.
Register : 09-02-2015 — Putus : 22-06-2015 — Upload : 01-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 10/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST Tanggal 22 Juni 2015 — ISKANDAR RASYID
928 — 295
928 — 295
peralihan purapura (frauduleuseovergang) atau simulatie (permainan purapura) guna memuluskanpenyelundupan hukum (wetsonduiking) atau mainsulap (goo chelen), sebab padamenyuruh melakukan (doenplegen) perbuatan maka si pelakunya tidak dipidanakarena diperlakukan sebagai suatu alat belaka, sedangkan sengaja menganjurkan(uitlokken) orang lain melakukan perbuatan, baik si penganjur (uitlokker) maupunyang dianjurkan bertangungjawab pidana (delictual liability, toerekningvatbarheid),yakni menjurus memberikan perlidungan