2015;

/2015, tanggal 05 Januari 2016;

) telah menyetujui untuk memberikan/menyerahkan SHM No. 672/Limba an Tri Hananingrum sebagai salah satujaminan guna menjamin pembayaran kembali kredit yang telah dinikmatioleh Penggugat ;Halaman 20 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2016/PN Gto13.14.15.16.17.Bahwa SHM No. 672/Limba an Tri Hananingrum yang terletak diKelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, PropinsiGorontalo, yang telah dibebankan Hak Tanggungan Peringkat (Pertama)No. 500/2015 berdasar pada SKMHT No.52

/2015 tanggal 27 Januari2015 Yang dibuat oleh PPAT Hartati Haridji, SH., MH.

sesuai dengan aslinya dan diberiTanda Bukti TIl1 ;Sertifikat Hak Milik Nomor 12429 Desa Arang Limbung atas namapemegang hak Tarcisius Oerreyang Lissau, fotocopy sesuai denganaslinya dan diberi Tanda Bukti TIll1 ;Berita Acara Pengukuran dan Pengembalian Batas tanggal 13 Desember2012, fotocopy dari fotocopy dan diberi Tanda Bukti 112 ;Tanda Bukti lapor Nomor TBL/115a/VIV/2014/Kalbar/SPKT, fotocopysesuai dengan aslinya dan diberi Tanda Bukti T13 ;Pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan Nomor SP2HP/52

/2015/Dit.Reskrimum, fotocopy dari fotocopy dan diberi Tanda Bukti 114 ;Surat Tanda Terima setoran PBB, fotocopy sesuai dengan aslinya dandiberi Tanda Bukti 115 ;Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas Nomor 66/BA/SPP/IIV2013tanggal 22 Maret 2013, fotocopy sesuai dengan aslinya dan diberi TandaBukti T22 ;Surat Tanda Terima setoran PBB, fotocopy sesuai dengan aslinya dandiberi Tanda Bukti T23 ;Surat Tanda Terima setoran PBB, fotocopy sesuai dengan aslinya dandiberi Tanda Bukti T32 ;.Berita Acara

/Kota Gerindra di JakartaPartai Gerindra17 Mempertegas ADKASI 26 s/d 29 136.519. 94.500.0 231.01Eksistensi DPRD Agustus 2015 850 00 850sebagai Salah Satu di JakartaUnsur Pemerintahanyang sejajar denganBupati18 Sosialisasi Lembaga Penelitian 15 s/d 18 18.935. 13.500.0 32.43Permendagri dan Pengabdian September 000 00 000No.52/2015 tentang Masyarakat (LPPM) 2015Pedoman Umum Universitas di JakartaPenyusunan APBD Indraprasta PGRITA.2016 sertaPengawasan DPRDterhadap PenyusunanAPBD TA.201619 Paradigma ADKASI

Penyelenggara : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat(LPPM) Universitas Indraprasta PGRI Tema kegiatan : SosialisasiPermendagri No.52/2015 tentang Pedoman Umum PenyusunanAPBD TA.2016 serta Pengawasan DPRD terhadap PenyusunanAPBD TA.2016 tanggal 15 s/d 18 September 2015 di HotelOrchardz Industri Jakarta;Penyimpangan atas kegiatan tersebut antara lain :a. Penyelenggara kegiatan tidak melakukan koordinasi dan tidakmemperoleh persetujuan/rekomendasi dari Badan DiklatKemendagri;b.

/KotaPartai GerindraDewanPusatGerindraPimpinanPartai14s/d17Agustus 2015di Jakarta95019.901.13.500.00095033.40 17MempertegasEksistensi DPRDsebagai Salah SatuUnsur Pemerintahanyang sejajar denganBupatiADKASI26 s/d 29Agustus 2015di Jakarta850136.519.94.500.000850231.01 18SosialisasiPermendagriNo.52/2015 tentangPedoman UmumPenyusunan APBDTA.2016 sertaPengawasan DPRDterhadap PenyusunanAPBD TA.2016Lembaga Penelitiandan PengabdianMasyarakat (LPPM)UniversitasIndraprasta PGRI15 s/dSeptember2015di Jakarta1800018.935.13.500.00000032.43

Penyelenggara : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat(LPPM) Universitas Indraprasta PGRI Tema kegiatan : SosialisasiHalaman 95 dari 431 Putusan Nomor 7/Pid.SusTPK/2019/PN MksPermendagri No.52/2015 tentang Pedoman Umum PenyusunanAPBD TA.2016 serta Pengawasan DPRD terhadap PenyusunanAPBD TA.2016 tanggal 15 s/d 18 September 2015 di Hotel OrchardzIndustri JakartaPenyimpangan atas kegiatan tersebut antara lain :a.Penyelenggara kegiatan tidak melakukan koordinasi dan tidakmemperoleh persetujuan/

/2015 tentangpedoman penyusunan APBD Tahun 2016 yang dilaksanakan olehLOPPNAS di Hotel Losari Kuta Bali tanggal 1417 Januari 2016.1 (Satu) lembar Sertifikat Lokakarya nasional anggota DPRD PartaiHANURA seluruh Indonesia tentang Sukses Pemilihan legislatifdan pemilihan presiden 2019 yang diselenggarakan oleh Dewanpimpinan pusat prtai HANURA pada tanggal 1922 Oktober 2016 diHotel merlyn Park Jakarta.Halaman 405 dari 431 Putusan Nomor 7/Pid.SusTPK/2019/PN Mks1213.14.15.16.17.18.19.20.21.. 2 (Dua) lembar

fotokopi legalisir Akta Jual Beli No.47 tgl 15 Juni 2015 PPAT Muhammad Al Baikuni, SH.36. fotokopi legalisir Akta Jual Beli No.48 tgl 15 Juni 2015 PPAT Muhammad Al Baikuni, SH.37. fotokopi legalisir Akta Jual Beli No.49 tgl 15 Juni 2015 PPAT Muh Al Baikuni,SH.38. fotokopi legalisir Akta Jual Beli No.50 tgl 15 Juni 2015 PPAT Muhammad Al Baikuni, SH.39. fotokopi legalisir Akta Jual Beli No.51 tgl 15 Juni 2015 PPAT Muhammad Al Baikuni, SH.40. fotokopi legalisir Akta Pemberian Hak Tanggungan No.52

2015 tanggal 24 Juni 2015 dibuat di PPAT Muhammad Al Baikuni, SH.41. fotokopi legalisir Akta Pemberian Hak Tanggungan No.53 / 2015 tanggal 24 Juni 2015 dibuat di PPAT Muhammad Al Baikuni, SH.42. fotokopi legalisir Akta Pemberian Hak Tanggungan No.54 / 2015 tanggal 24 Juni 2015 dibuat di PPAT Muhammad Al Baikuni, SH.43. fotokopi legalisir Akta Pemberian Hak Tanggungan No.55 / 2015 tanggal 24 Juni 2015 dibuat di PPAT Muhammad Al Baikuni, SH.44. fotokopi legalisir Akta Pemberian Hak Tanggungan

., Notaris di Jakarta, bukti T.21a, sesuai dengan aslinya ;Akta Jual Beli No. 52/2015 tanggal 5 Mei 2015, yang dibuat oleh Drs.Soebiantoro, SH., Notaris di Jakarta, bukti T.21b, sesuai dengan aslinya ;Akta Jual Beli No. 53/2015 tanggal 5 Mei 2015, yang dibuat oleh Drs.Soebiantoro, SH., Notaris di Jakarta, bukti T.21c, sesuai dengan aslinya ;Surat Nomor 01/DIRPBP/SHM/II2015 tanggal 25 Februari 2012, bukti T.22,copy dari copy ;Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT.

Soebiantoro, SH., Notaris di Jakarta, bukti T.Int1, sesuai dengan aslinya ;Akta Jual Beli No. 53/2015 tertanggal 5 Mei 2015, yang dibuat oleh Drs.Soebiantoro, SH., Notaris di Jakarta, bukti T.Int2, sesuai dengan aslinya ;Akta Jual Beli No. 52/2015 tertanggal 5 Mei 2015, yang dibuat oleh Drs.Soebiantoro, SH., Notaris di Jakarta, bukti T.Int3, sesuai dengan aslinya ;Slip Bukti Penerimaan Negara tertanggal 17 Desember 2014, NTPP0217101112521445 dan formulir Surat Setoran Pajak Daerah Bea PerolehanHak

tentangPenetapan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara PengeluaranPembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam KabupatenAceh Utara TA 2014, yang telah dilegalisir.4. 1 (satu) Exemplar poto copy Surat Keputusan Bupati Aceh Utaranomor : 990 / 45 / 2015, tanggal 09 Januari 2015 tentangPenetapan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara PengeluaranPembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam KabupatenAceh Utara TA 2015, yang telah dilegalisir. 5. 1 (Satu) exemplar asli Keputusan Bupati Aceh Utara nomor : 840 /52

/ 2015, tanggal 28 Januari 2015, tentang Pemberian Tambahanpenghasilan Berdasarkan prestasi kerja kepada pejabat Struktural /Non Struktural, pegawai Negeri Sipil / Calon Pegawai Negeri Sipil diLingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran2015.6. 1 (satu) exemplar foto copy Surat Pejabat Pengelola keuanganDaerah Selaku bendahara umum daerah, nomor : 921 / 059 / TL/1.02.01 / 2015, tanggal 2 Januari 2015, tentang Surat PenyediaanDana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, yang telahdilegalisir

tentangPenetapan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara PengeluaranPembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam KabupatenAceh Utara TA 2014, yang telah dilegalisir.1 (satu) Exemplar poto copy Surat Keputusan Bupati Aceh Utaranomor : 990 / 45 / 2015, tanggal O09 Januari 2015 tentangPenetapan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara PengeluaranPembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam KabupatenAceh Utara TA 2015, yang telah dilegalisir. 1 (Satu) exemplar asli Keputusan Bupati Aceh Utara nomor : 840 /52

/ 2015, tanggal 28 Januari 2015, tentang Pemberian Tambahanpenghasilan Berdasarkan prestasi kerja kepada pejabat Struktural /Non Struktural, pegawai Negeri Sipil / Calon Pegawai Negeri Sipil diLingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran2015.1 (satu) exemplar foto copy Surat Pejabat Pengelola keuanganDaerah Selaku bendahara umum daerah, nomor : 921 / 059 / TL/1.02.01 / 2015, tanggal 2 Januari 2015, tentang Surat PenyediaanDana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, yang telahdilegalisir

tersebut: Para Penggugat/penghuni dipaksa mengularkan barangbarangnya dari rumahnya dan para penguni yang duusir paksa tersebutdiangkut dengan mobil ditempatkan di rumah kontrakan tak layak huni didaerah Cibitung, Cikarang, Cileungsi, tapi akahirnya Para Penggugattersebut kembali ke komplek tanah sengketa, tinggal di gereja dan masjidagar anakanak mereka dapat melanjutkan sekolahnya (bukti P2, P3 danP4);Bahwa pengusiran Tergugat terus berlanjut karena dengan suratnyatanggal 07 Januari 2015 nomor : B/52

//2015 Para Penggugat/Penghuniyang masih belum digusur mendapat teguran tertulis agar segerameninggalkan Rumah Dinas di Asrama KPAD Cililitan paling lambattanggal 09 Februari 2015 (Alat Bukti P5);Bahwa tanoa menyampaikan surat teguran susulan pada tanggal 13Februari 2015, kembali Tergugat mengerahkan personil PHH Kodam Jayamelakukan pengusiran paksa kepada Para Penggugat/penghuni, tanpa perikemanusiaan dan menterlantarkan begitu saja;Bahwa para penggugat tidak dapat mengehentikan tindakan pengusiranpaksa

Bahwa masa Pembangunan berakhir pada tanggal 4 OktoberPutusan Nomor : 468/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Tim halaman 52 2015, namun setelah dilakukan cek fisik oleh pihak TergugatKonpensi / Tergugat Intervensi Il / Penggugat Rekonpensipada Tanggal 6 Oktober 2015, pembangunan tersebut belumselesai dilakukan oleh Penggugat Konpensi / TergugatIntervensi / Tergugat Rekonpensi. 1819..

Tata carapengakuan masyarakat adat baru mendapat pengaturan dalamPermendagri 52/2015 tentang Pengakuan Masyarakat adat. Pengakuanmasyarakat adat didahului dengan pembentukan panitia masyarakat adatoleh Bupati/ Walikota. Bentuk pengakuannya berupa surat keputusanbupati/Walikota tentang penetapan masyarakat hukum adat. Panitia terdir!

,MH selaku PPAT di Bandung Barat;

,MH selaku PPAT di Bandung Barat;

,MH selaku PPAT di Bandung Barat;

42. 1 (satu) exemplar fotocopy legalisir salinan akta jual beli No. 52/2015, tanggal 20 November 2015 atas nama RENI YUNINGSIH dengan luas kurang lebih 150 M2 yang dibuat oleh H.IWA RUKIWA.,SH.,MH selaku PPAT di Bandung Barat;

43. 1 (satu) exemplar fotocopy legalisir salinan akta jual beli No. 04/2016, tanggal 19 Januari 2016 atas nama WIDHIYARTO dengan luas kurang lebih 420 M2 yang dibuat oleh H.IWA RUKIWA.,SH.