Ditemukan 136 data
Urut Berdasarkan
Putus : 24-06-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 189 PK/Pdt/2015 Tanggal 24 Juni 2015 — SUFANDI TJUANTA qq. PT INTI CELLULOSEUTAMA
INDONESIA, dk. vs. PT LIG INSURANCE INDONESIA, dkk
133 — 122 — Berkekuatan Hukum Tetap
133 — 122 — Berkekuatan Hukum Tetap
Adanya Kekhilafan Hakim Atau Suatu Kekeliruan Yang Nyata.1. Menurut Pertimbangan Majelis Kasasi Tidak Ada Hubungan Hukum,Antara Para Penggugat Dengan Tergugat s/d IV.Kekhilafan dan kekeliruan pertimbangan Majelis Kasasi, sebagai berikut:Hal. 42 dari 60 Hal.
Putus : 29-02-2016 — Upload : 14-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 536 PK/Pdt/2015 Tanggal 29 Februari 2016 — PT. MD. ENTERTAINMENT VS REZKY ADITYA DK
579 — 352 — Berkekuatan Hukum Tetap
579 — 352 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kewenangan mana tidak dapat dipengaruhi olehpihak manapun.Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebutMahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karenasetelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali tanggal 16 Juni2014 dan kontra memori peninjauan kembali tanggal 11 Februari 2015dihubungkan dengan pertimbangan Judex Juris dan Judex Facti ternyata tidakterdapat adanya kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalamputusan
Putus : 07-10-2010 — Upload : 21-10-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 152 PK/PID/2010 Tanggal 7 Oktober 2010 — KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA;ANGGODO WIDJOJO
1514 — 2647 — Berkekuatan Hukum Tetap
1514 — 2647 — Berkekuatan Hukum Tetap
salah satu putusan yang menjadi obyekpeninjauan kembali; Dengan kekuranglengkapan Pasal 263 KUHAP mengenai pengertianputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berikut alasanpengajuan peninjauan kembali, merupakan suatu kekosongan hukum.Mahkamah Agung Republik Indonesia berperan melakukan penemuanhukum (rechtsvinding), karena dalam kenyataannya putusanpraperadilan yang telah berkekuatan hukum tetap seringkali ditemukankeadaan baru maupun alasan putusan yang saling bertentangan disamping adanya
kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata; Bahwa penemuan hukum (rechtsvinding) dalam hal pengajuanpeninjauan kembali terhadap putusan praperadilan, dapatlahdipersamakan dengan penemuan hukum yang dilakukan MahkamahAgung dengan menerima permintaan kasasi atas putusan bebas murniterhadap putusan pengadilan selain Mahkamah Agung;V.
Putus : 24-01-2017 — Upload : 20-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 43 PK/Pdt.Sus-Arbt/2016 Tanggal 24 Januari 2017 — PT TRINGGADING AGUNG PRATAMA VS CONOCOPHILLIPS (GRISSIK), LTD
573 — 354 — Berkekuatan Hukum Tetap
573 — 354 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tentang adanya kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata:(Pasal 67 f UU Nomor 14 Tahun 1985 juncto UU Nomor 5 Tahun 2004 junctoUU Nomor 3 Tahun 2009);a)Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memberikan pertimbanganhukum, secara nyatanyata tidak mendasarkan pada azas keadilan yangharus diberikan kepada Pemohon dan telah keliru serta telah terjadikekhilafan yang nyata;Bahwa adapun kekeliruan dan kekhilafan yang nyata dari Majelis HakimTingkat Banding dalam memberikan pertimbangan hukumnya
Putus : 28-02-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 170 PK /Pid.Sus/2012 Tanggal 28 Februari 2013 — Drs. KAMSOENI, S.H.,M.M. bin KAMSIRAN
43 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
43 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Oleh karenanya,perhitungan untuk menentukan adanya kerugian Negara yangdilakukan BPKP dalam perkara a quo adalah tidak sesuaidengan standar audit karena hanya bersifat subyektif.Sehubungan dengan adanya novum tersebut di atas, maka sudah selayaknya danpatut menurut hukum, Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti bersalah dan olehkarenanya harus dibebaskan.1 Adanya kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata :Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 873 K / PID.SUS / 2011 tanggal23 Agustus
Upload : 21-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 162 PK/PID.SUS/2010 Djoni Anwir Algamar; Djoni Anwir Algamar
125 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
125 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwajika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung,hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segalatuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atauterhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;c. apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakimatau suatu kekeliruan yang nyata;Bahwa keadaan baru yang bersifat menentukan dan menimbulkan dugaan kuat,serta adanya
kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata; adalahsebagai berikut :1.
Putus : 04-02-2014 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 11 PK/Pid.Sus/2013 Tanggal 4 Februari 2014 — AGBASI CHIKA
91 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
91 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
Adanya kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;1. Terdapat Keadaan Baru (Novum)Bahwa terdapat keadaan baru (novum) yang dapat menimbulkandugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidangmasih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusanlepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidakdapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidanayang lebih ringan, adalah sebagai berikut :1.
Putus : 14-08-2017 — Upload : 16-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 109 PK/PID.SUS/2017 Tanggal 14 Agustus 2017 — EKKA PONTOH, S.H, M.H
228 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
228 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
,pada persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Palu;ADANYA KEKHILAFAN HAKIM ATAU SUATU KEKELIRUAN YANG NYATA.12.
Putus : 29-10-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 110 PK/Pdt.Sus-PHI/2013 Tanggal 29 Oktober 2013 — PT. MICRO GARMEN, yang diwakili oleh Presiden Direktur CHEN TZU YUN vs 1. AI SITI NURKAMILA, dkk.
111 — 95 — Berkekuatan Hukum Tetap
111 — 95 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ditemukan Adanya Kekhilafan Hakim Atau Suatu Kekeliruan Yang Nyata DalamPutusan sesuai Pasal 67 huruf (f) UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 Jo.UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 Jo.
Putus : 02-09-2016 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 135 PK/Pid.Sus/2016 Tanggal 2 September 2016 — ROBERT TANTULAR, MBA
254 — 195 — Berkekuatan Hukum Tetap
254 — 195 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bank MutiaraTbk. sebagaimana yang telah kami jelaskan di atas poin 1 (satu)sampai dengan poin 2 (dua) di atas;Adanya kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;Bahwa selain alasan ditemukannya Novum (bukti baru) dan di dalamberbagai putusan terdapat saling bertentangan seperti tersebut di atasadapun alasan Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan upaya hukumLuar Biasa berupa permohonan peninjauan kembali ini dikarenakan padapokoknya Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat menerima PutusanPengadilan
Putus : 11-04-2012 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 197 PK/Pid.Sus /2011 Tanggal 11 April 2012 — Drs. Anderman. M.Si ; dkk
47 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
47 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
masingmasing sesuai dalamketentuan dan peraturan yang berlaku, namun dalam amar putusannyapada poin 3 sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Kasasitelah begitu saja menjatuhkan pidana denda terhadap para PemohonPeninjauan Kembali yang jumlahnya untuk masingmasing PemohonPeninjauan Kembali Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah), sehinggadengan demikian antara pertimbangan hukum Majelis Hakim TingkatKasasi adalah bertentangan dengan amar putusannya pada poin 3 dalamperkara ini.Bahwa adanya
kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalamputusannya dapat para Terdakwa/para Pemohon Kasasi uraikan sebagaiberikut :1.
Putus : 27-07-2015 — Upload : 19-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4 PK/Pid.Sus/2015 Tanggal 27 Juli 2015 — Drs. WIN HENDRARSO, M.Si
60 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
60 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
;Bahwa oleh karena itu. amar putusan kasasi Judex Juris yangmengharuskan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar uangpengganti sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), i.c jelasmenunjukkan adanya kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;Bahwa oleh karena itu dalam putusan peninjauan kembali nanti, uangsebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) tersebut harusdiperintahkan dikembalikan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali didakwa melanggar Pasal 55
Putus : 28-11-2008 — Upload : 09-07-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 191PK/PDT/2008 Tanggal 28 Nopember 2008 — PEMERINTAH R.I., Cq. MENTERI DALAM
NEGERI & OTONOMI DAERAH, Cq. GUBERNUR KEPALA DAERAH PROVINSI RIAU, Cq. WALIKOTA KEPALA DAERAH KOTA PEKANBARU ; PEMERINTAH R.I., Cq. MENTERI DALAM NEGERI & OTONOMI DAERAH, Cq. GUBERNUR KEPALA DAERAH PROVINSI
RIAU, Cq. WALIKOTA KEPALA DAERAH KOTA PEKANBARU, Cq. DINAS TATA KOTA DAERAH KOTA PEKANBARU ; PEMERINTAH R.I., Cq. MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN
NASIONAL PROVINSI RIAU, Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN DAERAH KOTA PEKANBARU ; P.T. MAKMUR PAPAN PERMATA ; C.V. TIEKA JAYA ; KOLEMAN dahulu KHO BUN HUAT ; KARYANTO dahulu KWEK JANG TEK ; HASYIM SUDIYONO, dkk.
36 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
36 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Surat Keputusan Walikotamadya Daerah Tingkat IlPekanbaru No.645/25DTK/1997 tanggal 4 Maret 1997tentang Penetapan Bangunan Tidak Layak Huni (Bouvalling)di Lingkungan Kawasan Pasar Pusat/Pasar Sukaramai ;Oleh karenanya dari alasan No.1 s/d 4 merupakan fakta hukumyang harus di implementasikan demi untuk mendapatkankeputusan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukumnya,sehingga tidak mengandung putusan yang cacat (Defected Law)yang akan menimbulkan dalam suatu putusan yang tidak signifikan/adanya kekhilafan
Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata ;.
Putus : 20-07-2017 — Upload : 29-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 37 PK/Pid.Sus/2015 Tanggal 20 Juli 2017 — Drs. H. ASEP SUKANDI, M.MPd., Bin H. MAHFUD
67 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
67 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
(Bukti : LampiranIL, V&VI);Adanya kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, menurutpendapat M.
Putus : 01-11-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 134 PK/PID.SUS/2017 Tanggal 1 Nopember 2017 — Drs. UMAR RUKHYAT
156 — 119 — Berkekuatan Hukum Tetap
156 — 119 — Berkekuatan Hukum Tetap
DKI tertanggal 13 Mei 2014 junctoPutusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri JakartaPusat Nomor 49/PID.SUS/TPK/2013/PN.Jkt.Pst tertanggal 29 Januari 2014.Alasannya, karena dalam putusan perkara ini terdapat kekhilafan Hakim ataskekeliruan yang nyata sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat(2) huruf c KUHAP;Adanya kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, menurutpendapat M. Yahya Harahap, S.H.
Putus : 26-07-2016 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 55 PK/Pid.Sus/2016 Tanggal 26 Juli 2016 — Drs. H. ADE IRAWAN, M.Si bin YOYO
81 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
81 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
Alasannya,karena dalam putusan perkara ini terdapat kekhilafan Hakim ataukekeliruan yang nyata sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 263 ayat(2) huruf c KUHAP;Adanya kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, menurutpendapat M.