Menyatakan Terdakwa MARVIN GIDEON MATATAR alias DIONterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaPenyalahgunaan Narkotika Golongan bagi diri sendiri sebagaimanadiatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) UU RI No. 35Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana telah diubah menjadi UU RIHalaman 2 dari 42 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN MrkNo 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 KUHP Ayat (1) Ke1KUHP dalam dakwaan Lebih Subsidiair;4.

Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke1KUHP yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1.

Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP yang unsurunsurnya sebagai berikut:1.

Kerja Jo Pasal 55 Ayat(1) Ke1 KUHP sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum tidaklahterbukti;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Pasal 111 ayat (1) UndangUndang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubahmenjadi UU RI No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke1KUHP tidak terbukti, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaanSubsidair Penuntut Umum;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkandakwaan lebih Subsidair yaitu Pasal 127 Ayat

(1) UU RI No. 35 Tahun 2009Tentang Narkotika sebagaimana telah diubah menjadi UU RI No 11 Tahun 2020Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN MrkTentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP yang unsurunsurnyasebagai berikut: 1.

Kerja Jo.

Kerja juncto Pasal 55 ayat (1) ke1Kitab Undangundang Hukum Pidana yang unsurunsurnya adalah sebagaiberikut:1.

Unsur yang melakukan Kegiatan Usaha Hilir tanpa Perizinan BerusahaMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 Undangundang Nomor 22Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi yang diubah dengan UndangUndangundang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Kegiatan UsahaHilir merupakan bagian dari kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 UndangundangNomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi yang diubah denganUndangUndangundang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dandistribusi;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 20 UndangundangNomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi yang diubah denganUndangUndangundang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yangdimaksud izin usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untukmelaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niagadengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 23 Undangundang Nomor

Kerja, pada Bagian Kedua AdministrasiPemerintahan BAB XI PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UNTUKMENDUKUNG CIPTA KERJA, disebutkan bahwa Pasal 53 pada UndangUndangNomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan diubah sehingga berbunyisebagai berikut:(1)(2)(3)(4)(5)Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukanKeputusan dan/atau Tindakan diberikan sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan;Jika ketentuan peraturan perundangundangan tidak menentukan bataswaktu kewajiban

Agar setiaporang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan UndangUndang inidengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pasalpasal tersebut di atas dansetelah mencermati Objek Permohonan pemohon tertanggal 13 Januari 2021 (vide:Bukti P1) yang didaftarkan Surat Permohonannya ke Pengadilan Tata Usaha NegaraPalu pada tanggal 22 Januari 2021 serta dikaitkan dengan tanggal pemberlakuanUndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang setelah

dicermatioleh Majelis Hakim diundangkannya di Jakarta pada tanggal 2 November 2020,dengan demikian dapat ditemukan faktafakta hukum, sebagai berikut: Bahwa, ketentuan Pasal 53 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 TentangAdministrasi Pemerintahan telah diubah oleh Pasal 175 angka 6 UndangUndangNomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja; Bahwa, di dalam ketentuan Pasal 53 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014yang telah diubah berdasarkan Pasal 175 angka 6 UndangUndang Nomor 11Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, tidak

diatur lagi mengenai kKewenangan yangdiberikan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memutus mengenalpermohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaanpermohonan; Bahwa, ketentuan Pasal 185 huruf b UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020Tentang Cipta Kerja menyatakan, bahwa: semua peraturan pelaksanaan dariUndangUndang yang telah diubah oleh UndangUndang ini dinyatakan tetapberlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang Undang ini..., sehinggadengan demikian Perma Nomor 8 Tahun 2017

Tata Usaha Negara Palu padatanggal 25 Januari 2021 yang artinya tanggal permohonan Pemohon kepadaTermohon tersebut beserta pendaftaran surat permohonan ke Pengadilan Tata UsahaNegara Palu dilakukan pasca berlakunya UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020Tentang Cipta Kerja yang disahkan serta diundangkan pada tanggal 2 November2020 sehingga terhadap permohonan yang telah dianggap dikabulkan secara hukum,diatur dan ditentukan lebih lanjut oleh Peraturan Presiden;Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian pertimbangan

Menyatakan Terdakwa terhadap ERDIANSAH Als CADUK Bin BAHARI,telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana narkotikasebagaimana diatur dalam dakwaan kedua Penuntut Umum melanggarPasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimanatelah diubah dengan UU RI No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;2.

Kerja;AtauKeduaBahwa terdakwa ERDIANSAH Als CADUK Bin BAHARI pada hari Rabutanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 20.30 wib atau setidaktidaknya pada waktulain dalam tahun 2021 bertempat di jalan di Desa Aur Cino, Kec.

Kerja;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa danatau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti akan surat dakwaandan tidak mengajukan keberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1.

Kerja, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut :1.

Kerja dan Undangundang Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan;MENGADILI:1.

Pasal 8 Ayat (1) UU RI No.No.31Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan UU No. 45 Tahun2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanansebagaimana diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo.Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP.

Pasal 8Ayat (1) UU RI No.No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubahdengan UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP Atau Kedua Pasal 100 BJo.

Pasal 8 Ayat (1) UndangundangNomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah denganUndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaiamana diubahdengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo.Pasal Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP, yang unsurunsurnya adalah sebagaiberikut :1. Setiap orang2.

Pasal 8 Ayat (1) Undangundang Nomor 31 Tahun 2004tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 45Tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004tentang Perikanan sebagaiamana diubah dengan UndangUndang Nomor 11Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo.

Pasal 8 Ayat (1) UndangundangNomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah denganUndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaiamana diubahdengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo.

Kerja) pada Bab XI Pelaksanaan Administrasi PemerintahanUntuk Mendukung Cipta Kerja Bagian Kedua Administrasi Pemerintahan Pasal175 angka 6, yang mengatur:Halaman 24 dari 29 halaman.Putusan Nomor : 2/P/FP/2021/PTUN.SMGBeberapa ketentuan dalam UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 TentangAdministrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)diubah menjadi sebagai berikut:6.

Selain itu, dari perubahantersebut dalam hal penyelesaiannya lebih lanjut diatur dalam PeraturanPresiden,Halaman 25 dari 29 halaman.Putusan Nomor : 2/P/FP/2021/PTUN.SMGMenimbang, bahwa apabila dicermati lagi, dalam ketentuan Pasal 186UU Cipta Kerja, menentukan bahwa UndangUndang ini mulai berlaku padatanggal diundangkan yaitu 2 November 2020, namun dalam Bab XV KetentuanPenutup Pasal 185 ditentukan bahwa;a.

Selain itu, dalam jangka waktu yang ditentukan, PeraturanPelaksanaan dari UndangUndang yang telah diubah, termasuk PeraturanPelaksanaan dari UU AP dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangandengan UU Cipta Kerja, namun wajib disesuaikan;Menimbang, bahwa meskipun Peraturan Pelaksanaan dari UndangUndang yang telah diubah, dalam hal ini Pasal 53 yang berkaitan dengan fiktifpositif secara khusus yang ditentukan memang tidak ada, namun MahkamahAgung telah menetapkan PERMA Nomor 8 Tahun 2017

sebagai pedomanberacara untuk penyelesaian perkara fiktif positif sehingga PERMA tersebutpatut dipandang sebagai Peraturan Pelaksanaan dari Pasal 53 UUAP yangtelah diubah dalam Pasal 175 angka 6 UU Cipta Kerja tersebut, sehingga olehkarena UU Cipta Kerja telah menghapus kewenangan Pengadilan dalammengadili perkara fiktif positif, maka PERMA Nomor 8 Tahun 2017 juga perludisesuaikan;Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, dengandiundangkannya UU Cipta Kerja patut dipahami bahwa pembentuk

Kerja;Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas,maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dengan telahdiundangkannya UU Cipta Kerja, Pengadilan Tata Usaha Negara secara absoluttidak lagi memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikanperkara fiktif positif sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon dalam RegisterPerkara Nomor: 2/P/FP/2021/PTUN.SMG;Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara secaraabsolut tidak lagi memiliki kKewenangan

Pada tali risbawah di beri pemberat batu seberat + 3 (tiga) kg untuk pemberat ke dasar;Bahwa, Ahli menjelaskan sebagaimana dalam Pasal 38 UndangundangNomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang dirubah dengan Undangundang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja disebutkan setiap kapalpenangkap ikan berbendera asing yang tidak memenuhi Perizinan Berusahauntuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikananNegara Republik Indonesia wajib menyimpan alat penangkap ikan di dalampalka.

Kerja dan setiap orang yang memiliki dan /atau mengoperasikan kapal penangkap ikan yang dipergunakan untukmelakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEl)wajid memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat sebagaimanadiatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undangundang Republik Indonesia Nomor45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 tahun2004 tentang Perikanan yang telah dirubah dengan Undangundang Nomor11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;Bahwa benar, kapal BT 95212

Kerja;Halaman 32 dari 50 Putusan Nomor 18/Pid.SusPRK/2021/PN RanATAUe Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) Undangundang RI Nomor 31 Tahun 2004tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dalam UndangundangRI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;ATAUe Pasal 97 ayat (1) jo Pasal 38 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 45 Tahun2009 tentang perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 tahun 2004tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dalam UndangUndangRI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;Menimbang

Unsur Tidak Memenuhi Perizinan Berusaha:Menimbang, bahwa dalam Pasal 26 ayat (1) UndangUndang Nomor 31tahun 2004 Tentang Perikanan yang telah diubah dalam UndangundangNomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyatakan bahwasanya setiaporang yang melakukan usaha perikanan di wilayah pengelolaan perikananNegara Republik Indonesia wajib memenuhi Perizinan Berusaha dariPemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannyaberdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan

olehPemerintah Pusat;Menimbang, bahwa dalam Pasal 26 ayat (2) Undangundang Nomor 31Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diubah dalam UndangundangNomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja disebutkan jenis usaha Perikanansebagaimana dimaksud pada ayat (1) Undangundang Nomor 31 Tahun 2004tentang Perikanan yang telah diubah dalam Undangundang Nomor 11 TahunHalaman 41 dari 50 Putusan Nomor 18/Pid.SusPRK/2021/PN Ran2020 tentang Cipta Kerja terdiri dari usaha : a).

Kerja jo Pasal 55 ayat (1) ke1 Kitab Undangundang HukumPidana;2.Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidanaDenda sejumlah Rp.100.000.000, (Seratus juta rupiah);3.

Perubahan atas UndangUndang Nomor 31tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana yang telah diubah dalamUndangUndang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Bahwa, dari hasil pemeriksaan yang Ahli perikanan lakukan, kapalikan asing Vietnam BV 9998 TS telah melakukan usaha perikanan denganmenangkap ikan di Laut Natuna yang merupakan Wilayah PengelolaanPerikanan Negara Republik Indonesia tanpa dilengkapi surat/dokumenPerizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, makadapat dikatakan

Kerja jo Pasal 55 ayat (1)ke1 Kitaod Undang Undang Hukum Pidana;ATAU Pasal 85 jo Pasal 9 UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009tentang perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 tahun 2004 tentangPerikanan Jo Pasal 102 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;ATAU Pasal 92 jo Pasal 26 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31 tahun2004 tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dalam UndangUndang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Unsur Melakukan Penangkapan Ikan:Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 UndangUndang Nomor 45tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 tahun 2004Tentang Perikanan yang telah diubah dalam Undangundang Nomor 11 Tahun2020 tentang Cipta Kerja, menyatakan bahwasanya yang dimaksud denganHalaman 39 dari 51 Putusan Nomor 17Pid.SusPRK/2021/PN Ranikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklushidupnya berada di dalam lingkungan perairan;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1

angka 5 UndangUndang Nomor 45tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 tahun 2004Tentang Perikanan yang telah diubah dalam Undangundang Nomor 11 Tahun2020 tentang Cipta Kerja, menyatakan bahwasanya yang dimaksud denganpenangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yangtidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasukkegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan,mendinginkan menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya

YUSUFbersalah melakukan tindak pidana mengangkut, menguasai ataumemiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama suratketerangan sahnya hasil hutan sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e UU RI Nomor 18 tahun2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutansebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 12 UndangUndangNo.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidanasebagaimana dalam surat dakwaan penuntut

YUSUF,sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 83 Ayat (1) huruf bJo Pasal 12 huruf e UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan danPemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37angka 12 UndangUndang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHPidanaATAUKEDUA:Bahwa ia terdakwa AGUS ERWANTO Alias ERWAN Bin M. YUSUFbersamasama dengan Sdr.

YUSUF,sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 88 Ayat (1) huruf aJo Pasal 16 UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan danPemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37angka 12 UndangUndang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHPidanaMenimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidakmengajukan keberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1.

Setiap Orang;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 21 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan danPemberantasan Perusakan Hutan Jo UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020tentang Cipta Kerja, yang dimaksud dengan setiap orang adalah perseorangandan atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secaraHalaman 18 dari 25 Putusan Nomor 427/Pid.B/LH/2021/PN Rhlterorganisasi di wailayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayahhukum Indonesia;Menimbang, bahwa

Kerja Jo Pasal55 ayat (1) KUHPidana dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI:1.

Pengelolaan ikan, dan e). pemasaranikan,sebagaimana diatur dalam pasal 26 ayat (1) dan (2) UndangundangRepublik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Undangundang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diubah dalamUndangundang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;Bahwa, dalam Pasal 27 ayat (2) Undangundang Nomor 45 Tahun 2009tentang Perubahan Undangundang Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan yang telah diubah dalam Undangundang Nomor 11 Tahun2020 tentang Cipta Kerja, disebutkan

Kerja, Laut Teritorial Indonesiaadalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garispangkal kepulauan Indonesia.

31 Tahun 2004tentang Perikanan yang telah diubah dalam Undangundang Nomor 11 Tahun2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 Kitab UndangundangHukum Pidana yang unsur unsurnya sebagai berikut :1.

UNSUR MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN :Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 UndangUndang Nomor 45tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 tahun 2004Tentang Perikanan yang telah diubah dalam Undangundang Nomor 11 Tahun2020 tentang Cipta Kerja menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan ikanadalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnyaberada di dalam lingkungan perairan;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 5 UndangUndang Nomor 45tahun 2009 Tentang Perubahan

Jenis usaha Perikanan sebagaimanadimaksud meliputi Usaha Penangkapan Ikan, usaha pembudidayaan ikan,usaha pengangkutan Ikan, usaha pengolahan ikan dan usaha pemasaran Ikan;Menimbang, bahwa dalam Pasal Pasal 27 ayat (2) Undangundang RINomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dalam UndangUndang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menyatakan bahwasetiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal ikan

memohonkepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:1.2.Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan berakhirnya hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugatdikarenakan pemutusan hubungan kerja;Menghukum Tergugat untuk membayar hakhak Penggugat atas UangPesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, upah yang belum diterima daribulan April 2020 sampai Desember 2020 dan bulan Januari sampaiFebruari 2021 sesuai Pasal 156 ayat 1, 2 dan 3 Undang Undang Nomor 11Tahun 2020 tentang Cipta

Kerja dan Pasal 40 ayat 1, 2 dan 3, Pasal 48huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentangPerjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alin Daya, Waktu Kerja dan WaktuIstiranat Kerja dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan perinciansebagai berikut:1.

terhadap alasanalasan tersebut, MahkamahAgung berpendapat:Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkanoleh karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum denganpertimbangan sebagai berikut: Bahwa Tergugat (pengusaha) tidak membayar upah tepat pada waktu yangtelah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturutturut atau lebin sebagaimanadimaksud dalam ketentuan Pasal 154 A ayat (1) huruf g angka 3 BagianKedua tentang Ketenagakerjaan dari Undang Undang Nomor 11 Tahun2020 tentang Cipta

Kerja juncto Pasal 36 huruf g angka 3 PeraturanPemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu,Alin Daya, Waktu Kerja, dan Waktu Istiranat Kerja, sehingga cukupberalasan bagi pekerja untuk dapat mengajukan permohonan pemutusanhubungan kerja; Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 35Tahun 2021, maka Penggugat berhak atas Uang Pesangon sebesar 1(satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerjasebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40

SusPHI/2021sudah tidak bekerja lagi, maka tuntutan upah proses ditolak;Menimbang, bahwa namun demikian putusan Judex Facti harusdiperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa hubungan kerja dinyatakan putus sejak putusan dibacakan olehJudex Facti yaitu tanggal 11 Mei 2021, sebab pada tanggal 21 Juli 2020Undang Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun2021 belum berlaku; Bahwa dengan demikian masa kerja Penggugat adalah sejak 9 Desember1999 s/d 11 Mei 2021 (21 tahun 5 bulan

Selain itu padapasal 42 ayat (3) UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja bahwa setiapkapal perikanan yang akan berlayar melakukan penangkapan ikan dan/ataupengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan wajib memiliki persetujuanberlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar di pelabuhan perikanan.

paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiahdan pasal 94 sektor kelautan dan perikanan UU nomor 11 tahun 2020tentang cipta kerja, yaitu.

Batas Zona Ekonomi Eksklusif(ZEEI);e Bahwa, Ahli menerangkan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEl)berdasarkan UU RI nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja adalah jalur diluar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimanaditetapkan berdasarkan undangundang yang berlaku tentang perairanIndonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya, dan air di atasnyadengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkallaut teritorial Indonesia;e Bahwa, Ahli menerangkan

Kerja Jo Pasal 102 UndangundangNomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;ATAUKEDUAe Pasal 94 Jo Pasal 28 ayat (2) Undangundang RI Nomor 31 Tahun 2004tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dalam UndangundangRI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 102 UndangundangNomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;ATAUKETIGAe Pasal 98 jo Pasal 42 ayat (3) UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009tentang perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 tahun 2004 tentangPerikanan sebagaimana yang telah diubah

olehPemerintah Pusat;Menimbang, bahwa dalam Pasal 26 ayat (2) Undangundang Nomor 31Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diubah dalam UndangundangNomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja disebutkan jenis usaha Perikanansebagaimana dimaksud pada ayat (1) Undangundang Nomor 31 Tahun 2004tentang Perikanan yang telah diubah dalam Undangundang Nomor 11 Tahun2020 tentang Cipta Kerja terdiri dari usaha : a).

Konawe, danTerdakwa menjual Gas LPG 3 kg tersebut diluar konsumen disekitarwilayah pangkalan Terdakwa,Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurutPasal 55 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 TentangMinyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka 9UndangUndang RI Nomor : 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakantelah mengerti dan tidak akan mengajukan Keberatan (Eksepsi);Menimbang, bahwa untuk

Kerja, bahwaSetiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan, dan/atau NiagaBahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan atau liquefied petroleumgas (LPG) yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjarapaling lama 6 (Enam) tahun dan denda paling tinggi Rp.60.000.000.000(Enam Puluh Miliar Rupiah);Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwamenyatakan benar dan tidak merasa keberatan;Halaman 10 dari 20 halaman, Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2021/PN.KdiMenimbang, bahwa di persidangan telah

, Perbuatan Terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 62 Ayat (1) jo Pasal 8Ayat (1) huruf a UndangUndang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999Tentang Perlindungan konsumen atau Kedua, Perbuatan Terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 55 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumisebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka 9 UndangUndang RINomor : 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan

, maka menurutMajelis Hakim, dakwaan yang paling sesuai untuk diterapkan dalam perkara aquo ialan dakwaan kedua yaitu perbuatan Terdakwa melanggar ketentuanPasal 55 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 TentangMinyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka 9UndangUndang RI Nomor : 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yangmempunyai unsurunsur sebagai berikut:1.

Kerja serta Peraturan Peraturan lainnya yang berkaitandengan perkara ini;MENGADILI:.

Kerja Jo Pasal 5 ayat (1) huruf b Jo Pasal 102 UndangUndang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan(dalam dakwaan Kesatu).2.

Gubernur menerbitkan TDKP (Tanda Daftar Kapal Perikanan)untuk nelayan kecil yang berdomisili di wilayah administrasinya; Bahwa Ahli menerangkan, menyangkut kewajiban memiliki dokumen perizinandiatur berdasarkan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020tentang Cipta Kerja Pasal 26 ayat (1) yang menyebutkan Setiap orang yangmelakukan usaha perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan NegaraRepublik Indonesia wajib memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusatatau Pemerintah Daerah sesuai

Kerja Jo Pasal 5 ayat (1) huruf b Jo Pasal 102 UndangUndangNo.31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang unsurunsurnya sebagai berikut :1.

Ketentuan Umum dalam Pasal 1 angka 4 UU Nomor 11 Tahun2020 tentang Cipta kerja, dijelaskan bahwa Perizinan Berusaha adalah legalitasyang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usahadan/atau kegiatannya.

Yang tidak memenuhiPerizinan Berusahatelah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 92 Jo pasal 26 ayat(1) Bagian Keempat Penyederhanaan Perizinan Berusaha Sektor sertaKemudahan dan Persyaratan Investasi Paragraf 2 Sektor Kelautan dan PerikananUndang Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, makaTerdakwa CHIA WAH HENG haruslah dinyatakan telah terobukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam

Kerja;Berdasarkan surat pemberitahuan tersebut, KAPOLRESBATU BARA menerbitkan surat perintah tugas nomor : 987 / X / 2020 tanggal 9Oktober 2020 kepada saksi DANIEL PARLINDUNGAN SINAGA dan anggotaPOLRI yang bertugas di POLRES BATU BARA sebagaimana tertuang dalamsurat perintah dimaksud yang tergabung dalam Satuan Pengendali Massa untukmelakukan pengamanan aset negara dan objek vital serta pengamananpelaksanaan demonstrasi atau unjuk rasa yang akan dilakukan pada hari Senintanggal 12 Oktober 2020 di

Kerja, selain itu pengunjuk rasa juga menuntut agarseluruh massa diperbolehkan masuk ke dalam gedung DPRD Kabupaten BatuBara dan bertemu dengan unsur pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten BatuBara, namun dilarang oleh anggota POLRI yang berjaga di gerbang kantorDPRD Kabupaten Batu Bara dan hanya mengizinkan perwakilan massa sajayang yang boleh masuk ke areal gedung DPRD Kabupaten Batu Bara;Bahwa adapun berawal pada hari Minggu tanggal 11Oktober 2020 Anak Ill.

Kerja, selain itu pengunjuk rasa juga menuntut agarseluruh massa diperbolehkan masuk ke dalam gedung DPRD Kabupaten BatuBara dan bertemu dengan unsur pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten BatuBara, namun dilarang oleh anggota POLRI yang berjaga di gerbang kantorDPRD Kabupaten Batu Bara dan hanya mengizinkan perwakilan massa sajayang yang boleh masuk ke areal gedung DPRD Kabupaten Batu Bara;Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 AnakIl.

pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:1.2.Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan berakhirnya hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugatdikarenakan pemutusan hubungan kerja;Menghukum Tergugat untuk membayar hakhak Penggugat atas UangPesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, upah yang belum diterima daribulan April 2020 sampai Desember 2020 dan bulan Januari sampaiFebruari 2021 sesuai Pasal 156 ayat 1, 2, dan 3 Undang Undang Nomor 11Tahun 2020 tentang Cipta

Kerja dan Pasal 40 ayat 1, 2 dan 3, Pasal 48huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentangPerjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, dan WaktuIstiranat Kerja, dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan perinciansebagai berikut:1.

terhadap alasanalasan tersebut, MahkamahAgung berpendapat:Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkanoleh karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum denganpertimbangan sebagai berikut: Bahwa Tergugat (pengusaha) tidak membayar upah tepat pada waktu yangtelah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturutturut atau lebin sebagaimanadimaksud dalam ketentuan Pasal 154 A ayat (1) huruf g angka 3 BagianKedua tentang Ketenagakerjaan dari Undang Undang Nomor 11 Tahun2020 tentang Cipta

Kerja juncto Pasal 36 huruf g angka 3 PeraturanPemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu,Alin Daya, Waktu Kerja, dan Waktu Istiranat Kerja, sehingga cukupberalasan bagi pekerja untuk dapat mengajukan permohonan pemutusanhubungan kerja; Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 35Tahun 2021, maka Penggugat berhak atas Uang Pesangon sebesar 1(satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerjasebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40

SusPHI/2021Menimbang, bahwa namun demikian putusan Judex Facti harusdiperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa hubungan kerja dinyatakan putus sejak putusan dibacakan olehJudex Facti yaitu tanggal 11 Mei 2021, sebab pada tanggal 21 Juli 2020Undang Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun2021 belum berlaku; Bahwa dengan demikian masa kerja Penggugat adalah sejak 8 Desember1999 s/d 11 Mei 2021 (21 tahun 5 bulan) sehingga perhitungan kompensasiPemutusan Hubungan Kerja (PHK

Kerja;2.

Kerja atau Pasal 127Ayat (1) UndangUndang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimanatelah diubah dan ditambah beberapa Pasal pada UndangUndang RI No. 11Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan faktafaktahukum tersebut diatas memilin langsung dakwaan alternatif pertamasebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UndangUndang RI No. 35 tahun2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dan ditambah beberapaPasal pada UndangUndang RI No. 11 Tahun 2020

tentang Cipta Kerja, yangunsurunsurnya adalah sebagai berikut :1.

Dengan demikian Unsur Tanpa hak atau melawan hukummenjual Narkotika Golongan dalam bentuk bukan tanaman telahterpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1)UndangUndang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telahdiubah dan ditambah beberapa Pasal pada UndangUndang RI No. 11 Tahun2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakantelah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidanasebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif

Kerja tdanUndangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.

Kerja, Kegiatan UsahaMinyak dan Gas Bumi dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dariPemerintah Pusat; Bahwa berdasarkan pasal 23 ayat 2 UndangUndang Nomor 22 Tahun2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Kegiatan UsahaMinyak dan Gas Bumi menyebutkan Badan Usaha yang memenuhi PerizinanBerusaha dapat melakukan kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan,penyimpanan dan/atau niaga; Bahwa yang menerbitkan izin pengolahan,pengangkutan

Untuk Minyak Solar yang bersubsidi konsumenpenggunaanya adalah Usaha Mikro (sengan kriteria tertentu), UsahaPerikanan (dengan kriteria tertentu), Usaha Pertanian (dengan kriteriatertentu), Transportasi (dengan kriteria tertentu) dan Pelayanan Umum(dengan kriteria tertentu); Bahwa berdasarkan pasal 5 ayat 1 UndangUndang Nomor 22 Tahun2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, KegiatanHalaman 14 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.B

/LH/2021/PN MkmUsaha Minyak dan Gas Bumi dilaksanakan berdasarkan PerizinanBerusaha dari Pemerintah Pusat; Bahwa berdasarkan pasal 23 ayat 2 UndangUndang Nomor 22 Tahun2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, KegiatanUsaha Minyak dan Gas Bumi menyebutkan Badan Usaha yang memenuhiPerizinan Berusaha dapat melakukan kegiatan usaha pengolahan,pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga; Bahwa yang menerbitkan izin pengolahan,pengangkutan

Untuk Minyak Solar yang bersubsidi konsumenpenggunaanya adalah Usaha Mikro (Sengan kriteria tertentu), Usaha Perikanan(dengan kriteria tertentu), Usaha Pertanian (dengan kriteria tertentu),Transportasi (dengan kriteria tertentu) dan Pelayanan Umum (dengan kriteriatertentu);Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 5 ayat 1 UndangUndang Nomor22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, KegiatanUsaha Minyak dan Gas Bumi dilaksanakan

berdasarkan Perizinan Berusahadari Pemerintah Pusat;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 23 ayat 2 UndangUndangNomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, KegiatanUsaha Minyak dan Gas Bumi menyebutkan Badan Usaha yang memenuhiHalaman 19 dari 24 Putusan Nomor 40/Pid.B/LH/2021/PN MkmPerizinan Berusaha dapat melakukan kegiatan usaha pengolahan,pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga;Menimbang, bahwa yang menerbitkan

PHK yang dilakukan Tergugat dalam UUNomor 11 tahun 2021 tentang Cipta Kerja jo Peraturan Pemerintah Nomor35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, WaktuKerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Industrial masukdalam kategori pasal 43 ayat 2 yaitu Pengusaha dapat melakukanPemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasanPerusahaan melakukan efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian makaPekerja/Buruh berhak atas:a. uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan

Kerja sehinggamenimbulkan ketidak pastian hukum tentang dasar hukum yang mana yangsesungguhnya dijadikan dasar dalam gugatannya;Bahwa kebijakan PT.

Bahwa sebagaimana asas nonretroaktif dan ketentuan BAB XV KetentuanPenutup Pasal 185 UU No. 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja dan ditambahadanya 2 (dua) dokumen Anjuran yang belum dibatalkan maka dalildalilalasan Tergugat tergugat telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 2 /Pat.

Kerja, dan Perselisihan hubungan industrial dalam hal iniPerselisihan hubungan kerja dan perselisihan hak antara Para Pengugat danTergugat terjadi sebelum adanya Undang Undang Republik Indonesia No 11Tahun 2020 tentang Cipta kerja disahkan, dan juga belum dibuatnya PeraturanPemerintah sebagai Peraturan pelaksana atau turunan dari Undang UndangRepublik Indonesia No 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja, maka demi untukmemberikan Kepastian hukum dan rasa keadilan bagi kedua belah pihakketentuan yang dipakai

Kerja, Pasal 175 menyatakan:beberapa ketentuan dalam UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 TentangAdministrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Halaman 15 dari 20 Hal.

Kerja menyatakan : UndangUndangini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu diundangkan pada tanggal 2November 2020, dan terhitung tanggal 2 November 2020 UndangUndang Nomor 11Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, sehingga sesuai Asas Fiksi Hukum bahwa ketikasuatu peraturan perundangundangan telah diundangkan maka pada saat itu setiaporang dianggap tahu (presumption iures de iure) dan ketentuan tersebut berlakumengikat umum;Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang UndangUndang Nomor11 Tahun 2020

Tentang Cipta Kerja maka telah mengakibatkan terjadinyakekosongan hukum (rechtsvacuum) mengenai kewenangan penanganan perkarauntuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkankeputusan dan/atau tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan berdasarkanketentuan Pasal 53 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang AdministrasiPemerintahan dan atas hal tersebut Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer DanPeradilan Tata Usaha Negara mengeluarkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2021,tanggal 8 Januari

Putusan Nomor : 1/P/FP/2021/PTUN.MdoPutusan Atas Penerimaan Permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atautindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan Pasca berlakunya UndangUndangNomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, sehingga menjadi pedoman sampaiditerbitkannya peraturan pelaksanaan ketentuan Pasal 175 angka 6 UndangUndangNomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja tersebut;Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Pemohon telah mengajukandan mendaftarkan permohonannya untuk memperoleh putusan atas penerimaanpermohonan

UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020Tentang Cipta Kerja, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 TentangPedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan GunaMendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan danPeraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi PerkaraDan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik serta Peraturan Perundangundangan lain yang terkait;MENGADILI :1. Menolak Permohonan Pemohon;2.