Ditemukan 162 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pematusan pemaksaan pemaksan orentis oventia oenik ontik
Penelusuran terkait : Pemalsuan akta otentik Akta otentik Pemalsuan Melakukan pemalsuan terhadap akta otentik Keterangan palsu
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 15-05-2020 — Putus : 06-10-2020 — Upload : 09-10-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 82/G/2020/PTUN.SBY
Tanggal 6 Oktober 2020 — Penggugat:
YULIA FITRIATI
Tergugat:
KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN REJOSO
Intervensi:
Endang Retna Juwita
566 — 304
  • antara seorang lakilaki dan seorang perempuanberagama Islam wayjib dicatat dalam Akta Perkawinan;(2) Pencatatan perkawinan dalam Akta Perkawinan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan;(3) Pencatatan perkawinan dalam Akta Perkawinan sebagaimanadimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui tahapan:a. pendaftaran kehendak perkawinan;b. jpoengumuman kehendak perkawinan;c. pelaksanaan pencatatan perkawinan; dand. penyerahan Buku Pencatatan Perkawinan;Bahwa ketentuan mengenai pemalsuan
    akta otentik, yang dalam hal iniadalah buku nikah dengan nomor register 0559/054/X1/1994, diaturdalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana:Pasal 263(1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yangdapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasanhutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatuhal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lainmemakai surat tersebut seolaholah isinya benar dan tidak dipalsu,diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian
Pengadilan PN CIBINONG Pidana Umum Pemalsuan
Upload : 18-09-2020
Putusan PN CIBINONG Nomor 547/Pid.B/2019/PN Cbi
KOSTRA BALADHIKA, S.E., MBA.
299 — 645
  • dipergunakan oleh Terdakwa untuk melaporkan saksi, Sadr.Dade dan Pak Abdul Gafur;Bahwa dalam kaitannya dengan laporan Terdakwa di Polda Metro Jayadan Polda Jabar, yang kemudian memang tidak ada tindak lanjutnya,dengan melaporkan telah melakukan penyerobototan, ini dan itu, dan adanama saksi, nama Dade disebutkan, padahal saksi yang berhak di PT.Anugerah Tirta Kencana, kemudian saksi lapor balik dan sudah menjadiputusan yang inkracht, dan khusus dalam konteks perkara ini pemahamanyang saksi laporkan adalah pemalsuan
    Akta Otentik yaitu Akta No. 27 ini,yang semula saksi sebagai pemegang saham dan komisaris yangditiadakan dan kami menjadi kecewa berat, karena berdasarkan Aktatersebut Terdakwa malaporkan saksi kemanamana dan menurutpemahaman kami ini bukan mainmain, hal ini sudah serius;Bahwa saksi tidak mengalinkan saham dan tidak setuju dengan aktano. 27ini karena tidak benar saksi mengalihkan saham dengan Akta No 27 inidandistulah pemalsuannya;Bahwa didalam Akta perubahan di Akta No. 20, tanggal 12 Juli 2011
    RIZAJAYA AMONG PRAJA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa saksi mengetahui latar belakanng Terdakwa diajukan kepesidangan ini karena Pemalsuan akta otentik berkaitan dengan AktaRUPS Badan hukum PT. Anugerah Tirta Kencana;Bahwa saksi adalah pemegang saham PT. Anugerah Tirta Kencanaberdasarkan Akta No. 66;Bahwa saksi dapat terangkan bahwa saksi masuk PT. Anugerah TirtaKencana tahun 2014 dimana PT.
Pengadilan PN SLEMAN Pidana Khusus
Register : 25-09-2018 — Putus : 30-10-2018 — Upload : 01-11-2018
Putusan PN SLEMAN Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Smn
Tanggal 30 Oktober 2018 — Pemohon:
PRIHANANTO
Termohon:
1.Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia
2.Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia. Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, KABARESKRIMPOLRI
3.Kepala Divisi Pertanggung jawaban Profesi dan Pengamanan Internal Kepolisian Republik Indonesia, Kadiv PROPAM POLRI
4.Kepala Biro Pengawasan Penyidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia, KAROWASSIDIK POLRI
5.Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, KAPOLDA DIY
6.Direktur Reserse Kriminal umum Kepolisian Republik Indonesia, DIRESKRIMUM POLRI, Daerah Istimewa Yogyakarta
7.KASUBDIT HARDA POLDA DIY
8.Kejaksaan Negeri Tinggi Yogyakarta
9.Kejaksaan Negeri Yogyakarta
10.KOMPOLNAS
11.Komisi Ombudsman
164 — 63
  • Penyelidikan adalahserangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukansuatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukandapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diaturdalam undangundang ini .Bahwa dengan dasar tersebut diatas terhadap perkara A QuoTermohon VI dan Termohon VII telah mendapatkan faktafakta yangmenguatkan bahwa benar telah terjadi suatu peristiwa yang didugasebagai tindak pidana Pemalsuan akta otentik dan ataumenggunakan akta otentik palsu dan
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 22-06-2020 — Putus : 25-08-2020 — Upload : 27-08-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 378/PDT/2020/PT DKI
Tanggal 25 Agustus 2020 — Pembanding/Tergugat I : JENNY
Terbanding/Penggugat I : JULIANA
Terbanding/Penggugat II : LINA
Terbanding/Penggugat III : YUDI HARTO
Terbanding/Penggugat IV : IEKY
Turut Terbanding/Tergugat II : TITIEK IRAWATI SUGIANTO, SH
Turut Terbanding/Tergugat III : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRATIF JAKARTA PUSAT
Turut Terbanding/Tergugat IV : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRATIF JAKARTA UTARA
141 — 73
  • Bahwa seluruh pemalsuan akta otentik dan penipuan/kebohongan yangdilakukan Para Tergugat Rekonpensi berulangulang di hadapan YangMulia Majelis Hakim diberbagai lembaga peradilan di Negara KesatuanRepublik Indonesia seluruhnya merupakan Perbuatan Melawan Hukumyang ditujukan untuk merampas warisan Penggugat Rekonpensi dan anakPenggugat Rekonpensi:;7.
Pengadilan PN GRESIK Perdata
Register : 25-09-2013 — Putus : 25-05-2011 — Upload : 25-09-2013
Putusan PN GRESIK Nomor 32/Pdt.G/2010/PN.GS
Tanggal 25 Mei 2011 — 1. MIFTAHUL CHOIRI 2. SITI SALMA vs 1.MUHAMMAD YUSUF BASHORI.SH 2. AGUNG BASUKI RAHMAT 3. S I S W A T I
54 — 12
  • SLAMET WAHYUDI, SH, Mkntelah melakukan tindak pidana Pemalsuan Akta Otentik.10.Bahwa, sehubungan dengan dalil PARA PENGGUGAT dalam poin ke 11menyatakan : Bahwa, sebelum dilakukan perbuatan hukum pembatalan terhadap LegalisasiSurat Pernyatan tersebut, maka antara Para Penggugat dan Tergugatl danTergugatlll telan sepakat membuat Pernyataan, tanggal 19 Agustus 2010,pukul 14.30 BBWI di GresikBahwa, dalil PARA PENGGUGAT tersebut diatasadalah tidak benar dan merupakan kebohongan PARA PENGGUGAT olehkarena
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 18-12-2017 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2972 K/Pdt/2017
Tanggal 18 Desember 2017 — NI WAYAN GORIM VS NI WAYAN WIDASTRI, SH., dkk
146 — 107 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 2972 K/Pdt/2017polisi dengan melaporkan Tergugat , Tergugat Il dan Tergugat Ill diKepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali (Polda Ball)dengan laporan polisi Nomor LP/ 338/VIII/2015/Bali/Spkt tanggal 10Agustus 2015 atas dugaan tindak pidana pemalsuan akta otentik,menggunakan surat palsu dan turut serta dalam pembuatan aktaotentik dan menggunakan akta otentik yang diduga palsusebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 KUHP, Pasal 266 KUHPjuncto Pasal 55 KUHP, yang saat ini proses perkara masihberlangsung
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum
Register : 04-11-2021 — Putus : 17-01-2022 — Upload : 17-01-2022
Putusan PN SURABAYA Nomor 2370/Pid.B/2021/PN Sby
Tanggal 17 Januari 2022 — Penuntut Umum:
DARWIS, SH
Terdakwa:
MUSDALIFAH, S.H.,M.Kn.BINTI M MAS'UD
514 — 193
  • binti M.MAS UD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PEMALSUAN AKTA OTENTIK ;
  • Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUSDALIFAH,S.H.,M.Kn.
Pengadilan PN BATAM Pidana Umum
Register : 17-02-2020 — Putus : 30-04-2020 — Upload : 20-05-2020
Putusan PN BATAM Nomor 113/Pid.B/2020/PN Btm
Tanggal 30 April 2020 — Penuntut Umum:
MEGA TRI ASTUTI, SH
Terdakwa:
PATRICH TOAR PELENKAHU
360 — 190
  • Adapun unsurunsurtindak pidana pemalsuan akta otentik sebagaimana dimaksud dalamPasal 264 ayat (1) ke1 KUHP adalah sebagai berikut:Halaman 75 dari 124 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN.BtmeUnsur "Barang siapa, yaitu subyek hukum perseorangan(natuurlijke persoon) yang dituju oleh suatu rumusan tindakpidana, yang dalam hal ini "siapa saja;e Unsur "membuat surat palsu, yaitu menuangkan pikiran secaratertulis dalam hal mana apa yang ditulis tersebut merupakansesuatu yang bertentangan dengan kebenaran sehingga
    belum pernah dihukum ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Mengingat ketentuan Pasal 264 ayat (1) ke1 KUHP joPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;1.MENGADILI:Menyatakan terdakwa Patrich Toar Pelenkahu terbukti Secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta melakukantindak pidana pemalsuan
    akta otentik;2.Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa Patrich ToarPelenkahu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.3.Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalanioleh Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4.5.Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;Memerintahkan barang bukti berupa :1. 1 (satu) Unit Handphone warna putih silver Merk Iphone TypeXS 250 GB berikut 2 buah kartu Sim dengan Nomor : 0813115850, dan081807910366,(Dikembalikan
Pengadilan PT JAKARTA
Register : 28-09-2018 — Putus : 28-11-2018 — Upload : 14-12-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 588/PDT/2018/PT.DKI
Tanggal 28 Nopember 2018 —
95 — 48
  • Rekonpensi yang juga merupakan Akta Otentikserta digunakan sebagai bukti di Hadapan Yang Mulia Majelis Hakim dalamberbagai Lembaga Peradilan di Negara Kesatuan Republik Indonesia yaituAkta Kelahiran Nomor 2361/DB/1971 tanggal 30 Agustus 1971 yangdikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Jakarta tercatat atas nama Julianadilahirkan tanggal 22 Juli 1971, dan kalaupun Akta Otentik Kelahiran inidianggap benar maka berarti Tergugat Rekonpensi pada usia 4 tahunsudah menanda tangani Akta Jual Bell.Bahwa seluruh PEMALSUAN
    Akta Otentik dan PENIPUAN/KEBOHONGAN yang dilakukan Tergugat Rekonpensi berulangulang diHadapan Yang Mulia Majelis Hakim diberbagai Lembaga Peradilan diNegara Kesatuan Republik Indonesia seluruhnya merupakan PerbuatanMelawan Hukum yang ditujukan untuk merampas Warisan PenggugatRekonpensi dan Anak Penggugat Rekonpensi.Penggugat Rekonpensi dengan Tegas menyatakan Tergugat Rekonpensiini adalah Pemalsu Akta Otentik serta Penipu yang menipu Para MajelisHakim Yang Mulia, bukan karena tidak mengetahui
Pengadilan PN BOJONEGORO Pidana Umum Penghinaan
Putus : 20-10-2011 — Upload : 09-05-2014
Putusan PN BOJONEGORO Nomor 337/PID.B/2011/PN.BJN
Tanggal 20 Oktober 2011 — KASIYEM Binti KASMUJI
28 — 35
  • Terdakwa melaluiPenasehat Hukumnya juga mengajukan bukti surat berupa 3 (tiga) lembar surat Pernyataan daripetani Desa Bendo, Desa Kalianyar dan Desa Temayang yang diketahui oleh Kepala Desanyamasingmasing;47Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarkan Tuntutan/Requisitoir JaksaPenuntut Umum terhadap diri Terdakwa yang isinya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkanputusan antara lain :481Menyatakan terdakwa KASITYEM Binti KASMUJI bersalah melakukan tindak pidana"Menganjurkan untuk melakukan pemalsuan
    akta otentik" sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke2 KUHP yangtelah diuraikan dalam surat dakwaan kami.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahundikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetapditahan.Menyatakan barang bukti berupa :Daftar perubahan No.
Pengadilan PN SLEMAN Pidana Khusus
Register : 27-09-2018 — Putus : 06-11-2018 — Upload : 07-11-2018
Putusan PN SLEMAN Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Smn
Tanggal 6 Nopember 2018 — Pemohon:
1.SUWARSI
2.EKO WIJANARKO
3.DM. ENDAH PRIHATINI
4.HEKSO LEKSMONO PURNOMOWATIE
5.NUGROHO BUDIYANTO
6.RANGGA EKO SAPUTRO
7.DIAH PUTRI ANGGRAINI
8.IDA AYUNINGTYAS
Termohon:
1.KAPOLRI MABES POLRI
2.KABARESKRIM d a MABES POLRI
3.IRWASUM d a MABES POLRI
4.Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan d a MABES POLRI
5.Kepala Biro Pengawasan Penyidikan d a MABES POLRI Jl. Trunojoyo Kebayoran Jakarta Selatan
6.KAPOLDA Daerah Istimewa Yogyakarta d a MAPOLDA DIY
7.Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Negara Repoblik Indonesia DIRESKRUM POLDA DIY d a MAPOLDA DIY
8.Kepala Sub Direktorat II HARDA KASUBDIT POLDA DIY d a MAPOLDA DIY
9.Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta
10.Kejaksaan Negeri Yogyakarta
11.KOMPOLNAS
12.komisi Ombudsman
88 — 21
  • angka 5 Undangundang Nomor 8tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari danmenemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana gunamenentukan dapat atau tidaknya dilakukanpenyidikan menurut cara yangdiatur dalam undangundang ini.Bahwa TERMOHON VII dan TERMOHON VIII dengan dasar tersebutdiatas terhadap perkara A Quo telah mendapatkan faktafakta yangmenguatkan bahwa benar telah terjadi suatu peristiwa yang didugasebagai tindak pidana Pemalsuan
    akta otentik dan atau menggunakanaktaotentikpalsu dan atau menyuruh menempatkan keterangan palsuke dalam akta otentik dan ataumenggelapkan asalusul, sebagaimanadimaksud dalam Pasal 264 ayat 1 dan 2 KUHP dan atau Pasal 266 KUHPdan atau Pasal 274 ayat (2) KUHP dan atau Pasal 277 KUHP.Bahwa selanjutnya dalam proses penyidikan perkara A Quo TERMOHON VIIdan TERMOHON VIII telah menerbitkan administrasi penyidikanberdasarkan:a.
Pengadilan PN Labuan Bajo Pidana Umum Pemalsuan
Register : 20-02-2019 — Putus : 13-05-2019 — Upload : 25-07-2019
Putusan PN Labuan Bajo Nomor 10/Pid.B/2019/PN Lbj
Tanggal 13 Mei 2019 — Terdakwa Frans Oan Semewa alias Oan
200 — 145
  • Disamping itu, dalam perkara ini harusdipahami terjadinya tindak pidana pemalsuan akta otentik yang berlanjutsebagaimana Pasal 264 ayat (2) jo.
Pengadilan PN GRESIK Perdata
Register : 10-08-2015 — Putus : 24-05-2011 — Upload : 10-08-2015
Putusan PN GRESIK Nomor 32/Pdt.G/2010/PN.Gsk
Tanggal 24 Mei 2011 — MIFTAHUL CHOIRI,DKK MELAWAN MUHAMMAD YUSUF BASHORI.SH,DKK
56 — 21
  • SLAMET WAHYUDI, SH, Mkntelah melakukan tindak pidana Pemalsuan Akta Otentik.10.Bahwa, sehubungan dengan dalil PARA PENGGUGAT dalam poin ke 11menyatakan : Bahwa, sebelum dilakukan perbuatan hukum pembatalan terhadap LegalisasiSurat Pernyatan tersebut, maka antara Para Penggugat dan Tergugatl danTergugatlll telah sepakat membuat Pernyataan, tanggal 19 Agustus 2010,pukul 14.30 BBWI di GresikBahwa, dalil PARA PENGGUGAT tersebut diatasadalah tidak benar dan merupakan kebohongan PARA PENGGUGAT olehkarena
Pengadilan PN PURWODADI Pidana Umum
Register : 07-10-2021 — Putus : 22-12-2021 — Upload : 14-02-2022
Putusan PN PURWODADI Nomor 161/Pid.B/2021/PN Pwd
Tanggal 22 Desember 2021 — Penuntut Umum:
FRENGKI WIBOWO, S.H., M.H.
Terdakwa:
ERNA SUGIARTI BINTI SUGIYO
104 — 62
    1. Menyatakan Terdakwa Erna Sugiarti Binti Sugiyo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Turut serta melakukan Pemalsuan Akta Otentik dan Penipuan secara berlanjut ;
    2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan
    3. Menetapkan masa penahanan
Pengadilan PN PURWODADI Pidana Umum
Register : 07-10-2021 — Putus : 22-12-2021 — Upload : 03-01-2022
Putusan PN PURWODADI Nomor 162/Pid.B/2021/PN Pwd
Tanggal 22 Desember 2021 — Penuntut Umum:
FRENGKI WIBOWO, S.H., M.H.
Terdakwa:
SRI WIDININGSIH Binti MUHAMAD KURI
114 — 51

  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa SRI WIDININGSIH BINTI MUHAMAD KURI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PEMALSUAN AKTA OTENTIK DAN PENIPUAN SECARA BERLANJUT ;
    2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga)
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 04-04-2017 — Putus : 26-03-2018 — Upload : 28-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 188/Pdt.G/2017/PN Pn.Jkt.Pst
Tanggal 26 Maret 2018 — Penggugat:
JULIANA
Tergugat:
1.JENNY
2.THERESIA LUSIATI SITI RAHAYU, SH
115 — 41
  • Otentik serta digunakan sebagai bukti di Hadapan YangMulia Majelis Hakim dalam berbagai Lembaga Peradilan di Negara KesatuanRepublik Indonesia yaitu Akta Kelahiran Nomor 2361/DB/1971 tanggal 30Agustus 1971 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Jakarta tercatat atasnama Juliana dilahirkan tanggal 22 Juli 1971, dan kalaupun Akta OtentikKelahiran ini dianggap benar maka berarti Tergugat Rekonpensi pada usia 4tahun sudah menanda tangani Akta Jual Bell. won n nnn nnn nnnn 22 === 7.Bahwa seluruh PEMALSUAN
    Akta Otentik dan PENIPUAN/ KEBOHONGANyang dilakukan Tergugat Rekonpensi berulangulang di Hadapan Yang MuliaMajelis Hakim diberbagai Lembaga Peradilan di Negara Kesatuan RepublikIndonesia seluruhnya merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang ditujukanuntuk merampas Warisan Penggugat Rekonpensi dan Anak PenggugatRekonpensi. 8.Penggugat Rekonpensi dengan Tegas menyatakan Tergugat Rekonpensi iniadalah Pemalsu Akta Otentik serta Penipu yang menipu Para Majelis HakimYang Mulia, bukan karena tidak mengetahui
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Umum
Register : 12-11-2018 — Putus : 20-12-2018 — Upload : 28-12-2018
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 1266/Pid.B/2018/PN Bjm
Tanggal 20 Desember 2018 — Penuntut Umum:
RUDI RACHMADI, SH.MH
Terdakwa:
JAINA WATI Als Hj. JANINAH Als Hj. JANNAH Als MAMA ADIS Binti H. DARLAN
87 — 23
  • FIF Cabang Martapura dan tanggung jawab saksi sebagaipenanggung jawab recovery (barang atau para debitur yang bermasalah);Bahwa kenapa dilakukan pemeriksaan sekarang ini sehubungan denganperkara Pemalsuan Surat atau Pemalsuan Akta Otentik berupa EKTPyang dilakukan oleh Terdakwa ;Bahwa saya mengetahui kejadian tersebut saat adanya surat panggilandari penyidik Direktorat Reskrim Umum POLDA KALSEL yang saksi terimapada tanggal 17 September 2018, sehubungan dengan permintaanketerangan untuk menjadi saksi
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata
Putus : 03-02-2015 — Upload : 18-02-2015
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 403/PDT.G/2013/PN.JKT.TIM
Tanggal 3 Februari 2015 — VIVA HANDAYANI LAWAN Hj. R.A.Y. HARTINI H. TJONDRONEGORO Cs
120 — 1559
  • Danselanjutnya diduga telah melakukan pemalsuan akta otentik (Pasal 266 KUHP)di dalam Perkara Pidana No.815/Pid.B/2013/PN.Jkt.Tim, tersangkut dalamPerkara Pidana No.904/Pid.B/2013/PN.Jkt.Tim tentang pemalsuan Akta PT.Melissa milik Tuan Hardjono.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Wanprestasi
Register : 06-06-2017 — Putus : 26-03-2018 — Upload : 30-04-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 188/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst
Tanggal 26 Maret 2018 — JULIANA x JENNY,Cs
187 — 75
  • Bahwa seluruh PEMALSUAN Akta Otentik dan PENIPUAN/ KEBOHONGANyang dilakukan Tergugat Rekonpensiberulang ulang di Hadapan Yang MuliaMajelis Hakim diberbagai Lembaga Peradilan di Negara Kesatuan RepublikIndonesia seluruhnya merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang ditujukanuntuk merampas Warisan Penggugat Rekonpensi dan Anak Penggugat Rekonpensi.8.
Pengadilan PN DENPASAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 03-11-2015 — Putus : 09-08-2016 — Upload : 19-09-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 816/Pdt.G/2015/PN Dps
Tanggal 9 Agustus 2016 — NI WAYAN GORIM MELAWAN NI WAYAN WIDASTRI.SH, DKK
76 — 52
  • LP/ 338 / VII / 2015 / Bali / Spkt tanggal 10 Agustus 2015atas dugaan tindak pidana pemalsuan akta otentik, menggunakan surat palsudan turut serta dalam pembuatan akta otentik dan menggunakan akta otentikyang diduga palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 KUHP, Pasal266 KUHP jo. Pasal 55 KUHP, yang saat ini proses perkara masihberlangsung di POLDA Bali Bukti P.21 / Laporan Polisi tanggal 10Agustus 2015 ;F.