Rika Adrian tentang adanya indikasi penggelembungan suara ;Bahwa DPP PAN mengajukan mediasi untuk menyelesaikan masalah ;Bahwa adanya Putusan Mahkamah Konstitusi sebelum medias!

Pemilihan II antara Jamal AdiSusanto dengan Rika Adrian, SH masingmasing 2,5 tahun;43Bahwa saksi tidak tahu ada kesepakatan dari keputusan mediasi tersebut ;Bahwa Penggantian Antar Waktu diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ;Bahwa Penggugat tidak menjalankan Penggantian Antar Waktu ;Bahwa saksi mengetahui aturan partai ;Bahwa saksi mengetahui Rakernas tahun 2008 tapi tidak jadi peserta;Bahwa saksi tidak mengetahui ada tanda tangan 2 Akta sebagai peserta Caleg ;Bahwa saksi mengetahui adanya perselisihan penggelembungan

suara;Bahwa saksi Hadir saat mediasi karena menjadi pendamping salah satu peserta mediasi;Bahwa saksi mengetahui hasil mediasi karena sudah dikirimkan ke DPRD dan DPDPAN Tanjung Pinang;Bahwa saksi tidak mengetahui tanda terima Penggugat menerima langsung hasilmediasi ;Bahwa saksi mengetahui sebagian keseluruhan Hasil Penggantian Antar Waktu ;Bahwa saksi tidak mengetahui adanya akta kesepakatan di Notaris ;Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah diberhentikan ;Penggugat hadir saat mediasi ;Bahwa PAN

Putusan No. 336/PDT/2019/PT.MKSkalaupun kami dari Panitia jika ada yang keberatan yang bisa kamidilaporkan kalau ada penggelembungan suara bukan money politiksesual dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maros No 4 Tahun 2015tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak, pasal 72tentang pengaduan dan penyelesaian masalah; Bahwa tugas dan fungsi Panitia yanitu mensosialisasikan semua tatatertib Pemilinan Kepala Desa; Bahwa ada pengaduan yang masuk dari Penggugat tentang moneypolitik dan kami

Dengandemikian, mekanisme pemungutan suara seperti ini telah mengakibatkanterjadinya penggelembungan suara dalam voting, dan jelas ini merupakan upayayang tidak jujur dalam rangka mencapai perdamaian;Dengan demikian terbukti bahwa telah terjadi upayaupaya untukmenghilangkan hakhak suara dari Pemohon Kasasi dalam proses PKPU a quo yangdilakukan secara bersekongkol dan tidak jujur antara Termohon Kasasi dan timpengurus;ZoBahwa tim pengurus telah bertindak secara tidak patut dengan menerima begitusaja

harus ikut digugat supaya mempertanggungjawabkanHasil Pemilu dan segala Ketetapan yang telah dibuat.Bahwa KPU selaku Turut Tergugat , KPU Provinsi NTT selaku TurutTergugat Il KPU Kabupaten Flores Timur selaku Turut Tergugat Ill KPUKabupaten Sikka selaku Turut Tergugat IV dan KPU Kabupaten Endeselaku Turut Tergugat V sebagai Penyelenggara Pemilu turut digugatagar dapat memberikan penjelasan dan klarifikasi sehubungan tuduhanTergugat dan Tergugat Il bahwa Penggugat telah melakukan pencuriansuara atau penggelembungan

suara, agar terhadap putusan ini TurutTergugat , Turut Tergugat Il, Turut Tergugat Ill, Turut Tergugat IV danTurut Tergugat V dapat mematuhi dan melaksanakan isi putusan, sertatidak melakukan perbuatan apapun dalam rangka melakukan PergantianAntar Waktu (PAW) terhadap Penggugat dan oleh karenanya TurutTergugat , Turut Tergugat Il, Turut Tergugat Ill, Turut Tergugat IV danTurut Tergugat V tidak diperkenankan melakukan tindakan apapunberkaitan dengan perkara ini hingga adanya putusan pengadilanberkekuatan

Turut Tergugat Vsehubungan dengan tuduhan dari Tergugat dan Tergugat Ilkepada Penggugat yang dianggap telah melakukan pencuriansuara atau penggelembungan suara pada Pemilihan AnggotaDPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014.a. Tanggapan Turut Tergugat (Komisi Pemilihan Umum)Bahwa Turut Tergugat !

(Bukti T 1Bahwaberdasarkanuraiantersebutdiatas, sampaidengan Turut Tergugat menetapkan Calon Anggota DPRRI Terpilih melalui Keputusan KPU Nomor416/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan PerolehanKursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum TahunHal 44 dari 74 hal Putusan Nomor: 229/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.2014 tanggal 14 Mei 2014, tidak ada laporan tindakanPencurian Suara atau Penggelembungan Suara yangdilakukan oleh Pengqugat pada Pemilihan Umum

No. 876 K/Pdt.Sus/2012legislatif Provinsi Sulawesi Tenggara adalah Komisi Pemilihan UmumDaerah (KPUD) Propinsi Sulawesi Tenggara (Tergugat IV) bukanPenggugat, sehingga haruslah terlebih dahulu dibuktikan secara hukummelalui Pengadilan/MK yang memiliki kekuatan hukum tetap bahwa adakesalahan (Penggelembungan suara) dalam rekapitulasi perhitungan/perolehan suara yang dilakukan oleh Tergugat IV dan apabila adahubungannya dengan perolehan suara Penggugat quod non haruslahPenggugat diberhentikan sebagai

Bahwa namun sebelum ditetapbkannya Penggugat sebagai calonterpilin Aggota DPRD Kabupaten Bantul oleh Komisi Pemilihan Umum(KPU) Kabupaten Bantul, ada permasalahan, yaitu adanya laporan keBadan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bantul tentangdugaan adanya penggelembungan suara untuk Calon Legislatif nomorurut 4, yaitu Penggugat. Adapun yang melaporkan adalah Tergugat ,yakni Sdri.

Bahwa perlu Penggugat sampaikan pada bulan Agustus (Sebelumpelantikan Anggota DPRD Kabupaten Bantul), Penggugat juga telahmemberikan klarifikasi kepada Bawaslu atas dugaan adanyapenggelembungan suara sebagaimana yang dituduhkan oleh Tergugat I,dan dari hasil klarifikasi tersebut disimpulkan Penggugat tidak terbuktimelakukan perbuatan penggelembungan suara;7.

Kehormatan Partai Gerindra yang menyatakanPergantian Antar Waktu (PAW) antara Penggugat dengan Tergugat Halaman 5 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2021/PN Btldengan komposisi 2,5 (dua setengah) tahun untuk Penggugat dan 2,5(dua setengah) tahun untuk Tergugat , dan dijawab dengan tegas olehPenggugat bahwa Penggugat menolak putusan tersebut, denganalasan:i Apabila Penggugat menerima putusan Majelis Kehormatantersebut berarti Penggugat membenarkan bahwa Penggugat telahmelakukan kecurangan penggelembungan

suara sebagaimanadituduhkan Sdri.

Selanjutnya dalam ayat (4) menyebutkan: Dalam hal tidaktercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa sebagaimanadimaksud pada ayat (3) hurufb, Bawaslu, Bawaslu Provinsi,Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses Pemilumelalui Adjudikasi;Bahwa mengenai penyelesaian melalui Bawslu Daerah KabuatenBantul telah dilakukan oleh Tergugat I, dimana Tergugat telahmelaporkan adanya dugaan adanya penggelembungan suara, keBawaslu Kabupaten Bantul, dengan nomor penerimaan laporan:002/LP/BAWASLUBTL

08/2012 (dalamkegiatan kampanye mengikutsertakan kepala desa dan perangkat desal,dan melanggar Pasal 276 UU No. 08/2012 (kampanye di luar jadwal.Bahwa pelanggaran Kode Etik dan Pakta Integritas Partai Demokrat tidaktergantung pada apakah sudah ada putusan hukum yang telahberkekuatan tetap atas dugaan melakukan pemalsuan surat, ataupenggelembungan suara tetapi cukup dengan tindakantindakan yangtidak fair di dalam pemilu baik itu politik uang, dugaan surat yang tidakjelas/pemalsuan surat, maupun penggelembungan

suara secara tidak3.6.3.7.3.8.3.9.sah dari buktibukti dan keterangan saksi yang merugikan caleg lain danmenciderai Pemilu yang bersih, demokratis dan transparan.Bahwa Sdr.

Bahwa terhadap aduan pengadumengenai dugaan penggelembungan suara di Kecamatan CikaumHalaman 26 dari 55 halaman, Putusan Nomor: 101/G/2020/PTUN.JKT.15.10.15.11.15.12:15.13.dan Kecamatan Purwadadi Kabupaten Subang, telah diselesaikanpada sidang di Mahkamah Konstitusi.

kemenangancaleg no. urut 5 H Endang Jamaludin ;Rekomendasi Lisan Bawaslu Kabupaten Subang;Rekomendasi tertulis KPU Provinsi Jawa Barat;Rekomendasi tertulis Bawaslu Provinsi Jawa Barat ;Keputusan Sidang Bawaslu Provinsi Jawa Barat ;Tindakanjut Keputusan Sidang Bawaslu Provinsi JawaBarat;Bahwa Bawaslu Kabupaten Subang tidak melaksanakanPengawasan sesuai peraturan perundangan yang berlaku dalampengawasan terhadap;19.3.1.19.3.2.19.3.3.19.3.4.19.3.5.19.3.6.19.3.7.19.3.8.19.3.9.19.3.10.Pemberitahuan adanya laporan penggelembungan

suara diKecamatan Cikaum dan Kecamatan Purwadadi padatanggal 30 April 2019 menjelang rapat pleno KPUKabupaten Subang dengan tidak melakukan tindakanpencegahan sengketa ;Rapat Pleno Terbuka tanggal 01s/d 04 Mei 2019 ;Rekomendasi Lisan Bawaslu Kabupaten Subang ;Rekomendasi tertulis KPU Provinsi Jawa Barat ;Rekomendasi tertulis Bawaslu Provinsi Jawa Barat ;Keputusan Sidang Bawaslu Provinsi Jawa Barat ;Tindaklanjut Keputusan Sidang Bawaslu Provinsi JawaBarat ;Laporan Dugaan Politik Uang terhadap anak

Bahwa tuduhan lain dari Tergugat Il kepada Penggugat yang dijadikandasar permohonan oleh Tergugat Il kepada Tergugat untukmemberhentikan Penggugat dari kKeanggotaan Partai Demokrat adalahmelakukan penggelembungan suara pada Pemilu Legislatif yangdilaksanakan di tinggkat PPS pada tanggal 12 sampai dengan 14 April2014 padahal proses pengghitungan suara untuk seluruh peserta Pemiludi PPS Desa Pengembur berlangsung dengan tertib dan tanpa adanyakeberatan dari saksisaksi Parpol baik untuk tingkat DPR,

RT 03/ RW. 04 Desa Karang Bahagia : 505 Daftar Pemilih Tetap.namun pada saat pemilihan kepala desa pada Dusun Ill / RW. 04 daftarpemilin yang hadir menggunakan hak suaranya berjumlah 1.459 DaftarPemilih Tetap, Sehingga ada selisin sebanyak 188 Daftar Pemilin Tetap yangHalaman 16 dari 136 halaman Putusan Nomor :87/G/2018/PTUN.BDGdiduga fiktif dan ada indikasi penggelembungan suara yang dilakukan olehPanitia Pemilinan Kepala Desa. 36.

Sehingga dengan tidak diperiksanya identitas tersebut jelas ada indikasikesengajaan penggelembungan suara dan pembiaran pemilihan yangdilakukan oleh penduduk desa lain (pemilih siluman) untuk melakukanpencoblosan yang menguntungkan salah satu peserta calon Kepala Desa. 41.

Benny Sabdo Nugroho, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut ; Bahwa saksi pernah di periksa penyidik polri, dan benar tanda tangansaksi dalam BAP, diberikan tanpa ada paksaan, ancaman maupuntekanan; Bahwa saksi adalah Komisioner Bawaslu Kota Jakarta Utara dan yangtelah membuat laporan polisi tanggal 19 Mei 2018; Bahwa laporan polisi tersebut dibuat atas dasar laporan partai Demokratdan caleg bernama Sulkranaen dan Partai Gerindra dan calegnyabernama Iqbal Maulana, tentang adanya penggelembungan

suara; Bahwa sebelum melaporkan ke Polisi, telah diadakan telaah dalam forumGakkumdu, dalam telaah di forum Gakkumdu tidak pernah diadakanpenelitian atau pemeriksaan terhadap C1 Hologram ;Halaman 24 dari 51 hlm.

Bahwa saksi adalah Komisioner KPU Kota Jakarta Utara;Bahwa saksi mengetahui ada laporan BAWASLU kepada PolresJakarta Utara tentang adanya dugaan penggelembungan suara pileg diwilayah kerja PPK Cilincing dan PPK Koja dari surat tembusan PartaiDemokrat yang disampaikan kepada BAWASLU Kota Jakarta Utara;Bahwa laporan BAWASLU tersebut atas dasar keberatan yangdiajukan oleh Partai Demokrat dan caleg nomor urut 1.Bahwa Partai Demokrat dan calegnya baru melakukan keberatansetelah rapat pleno PPK, atas dasar

mengetahui sehingga terdakwa diajukan dipersidangan yaitukarena masalah pelanggaran dalam perhitungan suara yang dilakukan olehterdakwa.e Bahwa saksi adalah salah satu calon anggota legislatif untuk pemilinan DPRDKabupaten dari Partai Golkar dengan nomor urut 2 (dua).e Bahwa saksi mengetahui adanya pelanggaran penghitungan surat suarakarena waktu itu saksi menerima laporan dari calon anggota legislatif dengannomor urut 6 (enam) dari Partai Golkar kalau pada TPS 7 (tujuh) terjadipelanggaran yaitu penggelembungan

suara yang dilakukan oleh Ketua KKPSyaitu terdakwa.e Bahwa dari laporan yang saksi terima cara terdakwa melakukan pelanggarandalam perhitungan suara yaitu terdakwa membacakan hasil perolehan suaradengan cepat dan terburuburu dan cara penyebutannya juga mencurigakandalam penghitungan suara.e Bahwa saksi menerima laporan tersebut sekitar pukul 16.00 wita setelahshalat Ashar.e Bahwa saksi sebelumnya mengutus saksi Partai Golkar pada pagi harinya,yaitu seorang perempuan, tetapi terdakwa tidak mau menerima

Pertemuantersebut menghasilkan pemyataan bersama untuk menunda/menghentikanpenghitungan ulang, tetapi tidak digubris oleh TERMOHON ;Bahwa TERMOHON tetap melanjutkan penghitungan ulang suratsuara tidak sah meskipun berbagai pihak (PEMOHON), Bupati Lampung Utaradan Muspida Plus, Panwas Pilkada Lampung Utara telah memperingatkan danmeminta hal tersebut dihentikan TERMOHON tetap melanjutkan penghitunganyang berindikasi untuk mendapatkan penggelembungan suara bagi pasangancalon nomor urut 6 (enam) untuk

Rohimat Asian)total memperoleh 100.125 suara;Ternyata terbukti TERMOHON telah melakukan penggelembungan suara,sehingga pasangan calon nomor urut 6 (enam) mendapatkan tambahan 1.422suara, walaupun pada saat rapat pleno penghitungan suara tersebut mendapatpenolakan oleh saksi dari pasangan calon nomor urut 2 (dua), 3 (tiga), 5 (lima)dan Panwas Pilkada Lampung Utara;Bahwa dalam Rapat Pleno yang dilaksanakan oleh TERMOHONtersebut, banyak diajukan keberatan oleh para saksi dari pasangan calontentang penghitungan

Toleransi penggelembungan suara hanya maksimal 10%dari total jumlah suara yang ada pada dafytar pemilih yang ada;9. Apabila penggelembungan suara lebih dari 10% maka akandiadakan Pemilihan Ulang;10. Penghitungan suara dihadiri oleh para Ketua RT se RW 10dan LMK RW 10 (sesuai undangan Panitia);11. Penghitungan suara dilaksanakan pada hari Minggu tanggal2012019 pukul 09.00 di Aula Kelurahan Semanan;12.

Kolaka;Pada tanggal 7 Mei 2014, Eptati Kamaruddin tidak menghadirilangsung undangan tersebut, namun mengirimkan orang sebagaiutusannya untuk mewakilinya dengan membawa datadatalaporan dugaan penggelembungan suara.

Partai Demokrat dalamPemilihan Umum Tahun 2014 Antar Calon Anggota Legislatif dari PartaiDemokrat, dimana pelanggaran Kode Etik dimaksud berkaitan dengan tuduhanpengelembungan suara yang dilakukan oleh Termohon (in casu Penggugat)yang merugikan Pemohon (in casu Turut Tergugat) selaku sesama calonanggota legislatip dari Partai Demokrat;Menimbang, bahwa dari bukti T10,TT10 yaitu Surat Keputusan PartaiDewan Kehormatan Partai Demokrat Nomor 5 Tahun 2014, khususnya Pasal12 ayat (1), telah terbukti bahwa penggelembungan

suara merupakan bagiandari pelanggaran Kode Etik Partai Demokrat;Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti bahwa perselisihan TurutTergugat dengan Penggugat tentang hal tersebut adalah merupakan perselisihaninternal Partai Demokrat berkaitan dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Partai;Menimbang, bahwa dengan demikian pengajuan permohonan oleh TurutTergugat kepada Tergugat dan penyelesaian perselisihan yang dilakukan olehTergugat selaku Mahkamah Partai tidaklah bertentangan dengan ketentuanUndangUndang

didalilkan oleh Penggugat sebagaiHalaman 59 dari 62, Putusan No. 54/Pdt,G/2016/PN.Jkt.Pst.perbuatan melawan hukum dalam konteks Putusan Mahkamah PartaiDemokrat Nomor 066/DPPPHPU/2014 tanggal 8 Oktober 2014, yang berujungpada keberatan Penggugat atas putusan tersebut sebagaimana dituntutPenggugat pada petitum gugatannya;Menimbang, bahwa halhal yang dirumuskan oleh Penggugat dalamposita gugatannya angka 7 s/d angka 14 sebagai perbuatan melawan hukumadalah: bahwa Tergugat mempertimbangkan tentang penggelembungan

suara dalampenghitungan suara tanpa pernah memanggil dan memeriksa KPUKabupaten Musi Banyuasin sebagai penyelenggara Pemilu untuk didengarketerangannya; bahwa Tergugat dalam memeriksa dan memutus perkara Nomor 066/DPPPHPU/2014, mengatasnamakan selaku Hakim; bahwa Tergugat tidak pernah memanggil Penggugat selaku Termohon untukmenghadiri sidang pemeriksaan perkara Nomor 066/DPPPHPU/201 4; bahwa Tergugat menerima dan memeriksa permohonan Pemohon yangdiajukan secara melampaui tenggang waktu yang ditentukan

yakni saudara Geri dan berdasarkanpenyampaian dari Geri permasalahan dalam pemilihan kepala desa rancasumur mereka ajukan ke pengadilan;Bahwa saksi menyatakan sebagai ketua tim pengawas terhadap panitiapemilihan kepala desa dengan adanya surat keberatan mengkonfirmasi panitiapemilihan terkait dengan adanya keberatan tersebut dan panitia siapmempertanggungjawabkan proses pemilihan yang telah dilakukan;Bahwa saksi menyatakan terkait dengan daftar pemilih tetap, menurut timsukses Engkos Kosasih ada penggelembungan

suara dalam pemilihan kepaladesa tersebut, dimana dalam pemilihan kepala desa ranca sumur, dari jumlahpemilih tetap yang ada, pada saat pemilihan ada pemilih yang tidak bisamenggunakan hak pilihnya dan ada pemilih yang namanya tercantum lebihdari satu;Bahwa saksi menyatakan setelah memanggil semua pihak baik itu dari panitiamaupun tim sukses tidak melakukan apaapa lagi karena hasil pemilihan telahdisahkan oleh tim pemilihan tingkat kabupaten ;Bahwa saksi menyatakan Terkait dengan pemilih ganda dalam

Toleransi penggelembungan suara hanya maksimal 10%dari total jumlah suara yang ada pada dafytar pemilih yang ada;9. Apabila penggelembungan suara lebih dari 10% maka akandiadakan Pemilihan Ulang;10. Penghitungan suara dihadiri oleh para Ketua RT se RW 10dan LMK RW 10 (sesuai undangan Panitia);11. Penghitungan suara dilaksanakan pada hari Minggu tanggal2012019 pukul 09.00 di Aula Kelurahan Semanan;12.

menolak cicilan Rp. 20.000.000, (Dua puluh JutaRupiah) dengan alasan sudah terlambat.Bahwa sementara itu jika munculnya Surat Keputusan Nomor : 073 /SK/DPP/C/VI/2014 dikaitkan atas sengketa internal Partai PersatuanPembangunan yang kalah dalam pemilihan legislative (pileg) tahun 2014,Penggugat menjelaskan bahwa Penggugat sebagai Caleg PPP nomor urut1 di dapil 1 Kota Cimahi memperoleh suara terbanyak, sebesar 1.157Suara.Bahwa, awalnya Penggugat pada saat perhitungan di tingkat PPS dikejutkankejadian penggelembungan

suara, dimana Calon Legislatif (Caleg) PPPDPRD Kota Cimahi No.

DKPP ini sudah dijawab, pelanggaran perdata tinggal KPU belum jawab ;Bahwa saksi pernah membuat laporan ke panwaslu mengenai kecuranganterhadap para penggugat atau melaporkan ke KPU tentangPenggelembungan suara karena ada beberapa caleg datang tanpa buktiada juga caleg datang berdasarkan bukti dilapangan ; Bahwa saksi menyatakan pihak ke3 atas nama Elias Nawipa danAgustinus Mote suaranya menggelembung ; Bahwa saksi menyatakan pernah merekomendasikan ke KPU tembusan keBupati dan Gubernur mengenai penggelembungan

suara ; Bahwa saksi mengetahui 25 orang anggota DPRD yang dilantik, Menuruthasil keputusan Bupati, ketua KPU, Panwas, Kapolres dan Bampol unsurpimpinan Kabupaten setempat kita bertemu diruang Kapolsek 16 kursi 9kursi lagi bermasalah kita bawa ke Asisten Papua keputusan itu dilantik 9,Asisten memutuskan 19 kursi dilantik 9 kursi lagi bermasalah ; Bahwa saksi pernah mengeluarkan rekomendasi kepada KPU terkaitbahwa Para Penggugat untuk ditetapkan ; Bahwa saksi menyatakan yang dijadikan usulan KPU ke