Sejahtera, dimulai dariadanya temuan Pengawas Bank OJK Kalimantan Timur pada PT BankPerkreditan Rakyat (BPR) Bontang Sejahtera, selanjutnya KepalaDepartemen Pemeriksaan Khusus Perbankan OJK menugaskan SusunanTim Pemeriksaan Khusus Tindak Pidana Perbankan (Riksus Tipibank) yangterdiri dari Saksi Meywan Herarosy, sebagai Ketua Tim, Sdr.

Adapun hasil temuandari Tim Pemeriksaan Khusus Tindak Pidana Perbankan (Riksus Tipibank)OJK tersebut dapat disimpulkan yakni terdapat beberapa penyimpangan ataukelemahan dalam proses pemberian 10 (sepuluh) fasilitas kredit tersebutsebagai berikut: Nama dan identitas debitur yang tercatat di dalampembukuan sebenarnya tidak pernah bermaksud untuk mengajukanpinjaman/kredit di PT. BPR Bontang Sejahtera.

Perkreditan Rakyat (BPR) Bontang Sejahtera, dimulai dariadanya temuan Pengawas Bank OJK Kalimantan Timur pada PT BankPerkreditan Rakyat (BPR) Bontang Sejahtera, selanjutnya KepalaDepartemen Pemeriksaan Khusus Perbankan OJK menugaskan SusunanTim Pemeriksaan Khusus Tindak Pidana Perbankan (Riksus Tipibank) yangterdiri dari Saksi Meywan Herarosy, sebagai Ketua Tim, Sdr.

Bahwa hal tersebut didasarkan pada laporan dari Tim PemeriksaanKhusus Tindak Pidana Perbankan (Riksus Tipibank) dalam hal Investigasiyang ditugaskan untuk melakukan Pemeriksaan Khusus Tindak PidanaPerbankan pada PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bontang Sejahtera,dimulai dari adanya temuan Pengawas Bank OJK Kalimantan Timur padaPT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bontang Sejahtera, selanjutnya KepalaDepartemen Pemeriksaan Khusus Perbankan OJK menugaskan SusunanTim Pemeriksaan Khusus Tindak Pidana Perbankan

Muhammad Dahri danTerdakwa II Yunita Fedhi Astri Binti Misto Yuwono tersebut diatas, terbuktiHalaman 158 dari 162 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Bonsecara sah dan meyakinkan bersalahn melakukan tindak pidana SecaraBersamasama melakukan tindak pidana Perbankan;2.

Pemeriksaan Bank; Bahwa sehubungan dengan kegiatan Perbankan, dapat saksi jelaskanQoqeqo pbahwa penyidik OJK mempunyai peran/tugas untuk melakukan prosespenyidikan terhadap perkara Tindak Pidana Perbankan dan melimpahkanberkas perkara tindak pidana Perbankan yang sudah lengkap besertaTersangka dan barang buktinya yang diperoleh dari Departemen KhususInvestasi Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (DKIP); Bahwa bagian yang melakukan pengawasan adalah bagian DepartemenKhusus Investasi Perbankan Otoritas

Jasa Keuangan (DKIP), kemudianHalaman 15 dari 40 Putusan Nomor : 104/Pid.Sus/2017/PN Sossetelah dilakukan investigasi baru diserahkan ke Departemen PenyidikanJasa Keuangan (DPJk); Bahwa berdasarkan hasil investigasi DKIP ditemukan adanya dugaanTindak Pidana Perbankan yang terjadi pada bulan April 2015 pada BankPembangunan Daerah (BPD) Maluku Kantor Cabang Pembantu Wedayang dilakukan Pegawai Bank pada bagian Analis Kredit karena telahmelakukan proses kredit yang tidak sesuai dengan SOP BankPembangunan

Tahrin UsmanLawer ;Bahwa pada saat dilakukan investigasi, kredit tersebut belum dilunasinamun setelah perkaranya dilimpahkan ke OJK baru kreditnya dilunasi;Bahwa walaupun telah dilunasi tapi berdasarkan ketentuan yangberlaku, Tindak Pidana Perbankan yang dilakukan Terdakwa tetap harusdiproses;Bahwa yang melaporkan pemberian kredit fiktif kepada OJK adalah PT.Bank Pembangunan Daerah Maluku.Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa intinya Menimbang, bahwa selain mengajukan saksisaksi, Penuntut

BPR LEXI PRATAMA sesuai suratinstruksi pemeriksaan No.10/55/DKBU/IDAd/Bd/Rahasia tanggal 09 April 2008yang ditandatangani oleh Deputi Bidang Pengawasan Bank Indonesia Bandungdilakukan audit pengawasan dari Bank Indonesia Bandung dan diketemukanadanya 3 perbuatan Tindak Pidana Perbankan yang dilakukan oleh TerdakwaDIAH EKA NURSULISTYAWATI selaku Direktur PT. BPR LEXI PRATAMAHal. 2 dari 20 hal. Put. No. 695 K/Pid.Sus/2013MANDIRI yang beralamat di Jalan Dr.

BPR LEXI PRATAMAsesuai surat instruksi pemeriksaan No.10/55/DKBU/IDAd/Bd/Rahasia tanggal 09April 2008 yang ditandatangani oleh Deputi Bidang Pengawasan BankIndonesia Bandung dilakukan audit pengawasan dari Bank Indonesia Bandungdan diketemukan adanya 3 perbuatan Tindak Pidana Perbankan yang dilakukanoleh Terdakwa DIAH EKA NURSULISTYAWATI selaku Direktur PT. BPR LEXIPRATAMA MANDIRI yang beralamat di Jalan Dr. Djunjunan No.146 KotaBandung yaitu antara lain :a.

SAKSI II dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagaiberikut : Bahwa saksi adalah paman Pemohon; Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun danharmonis akan tetapi sejak bulan awal Juni 2017 rumah tangganya sudahtidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karenaTermohon terlibat dalam kasus tindak pidana perbankan berdasarkanperkara Nomor : 192/Pid.B/2017/PN.Cbn dan telah ditetapkan sebagaiTerdakwa; Bahwa sejak

MARKUS SILABAN bahwa paraTerdakwa dalam melakukan dugaan melakukan dan atau membantumelakukan Tindak Pidana Manipulasi, penciptaan dan perubahaninformasi elektronik/dokumen elektronik seolaholah data autentik danatau mentransmisikan informasi elektronik milik orang lain tanpa jjin danatau Tindak Pidana Perbankan dan atau menyuruh menempatkanketerangan palsu kedalam akta autentik dan atau pemalsuan suratdengan cara menjual beberapa buku rekening milik orang lain dan kartuHalaman 15 dari 37 Putusan

Perbankan dan atau menyuruhmenempatkan keterangan palsu kedalam akta autentik dan ataupemalsuan surat tersebut dilakukan bersama terdakwa II FIFINSURYAWAN Alias TARJO.

Perbankan dan atau menyuruhmenempatkan keterangan palsu kedalam akta autentik dan ataupemalsuan surat dengan cara menjual beberapa buku rekening milikorang lain dan kartu ATM serta memberikan KTP yang diduga palsu milikorang lain melalui akun media sosial Telegram;Bahwa atas dasar informasi tersebut pada hari Kamis tanggal 26November 2020 sekira pukul 14.00 WIB, saksi bersama anggota lainnyamelakukan penangkapan terhadap terdakwa MOHAMAD DANI dirumahyang beralamat di JI.

37 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2021/PN JKT.SELputih, 14 (empat belas) buah KTP yang diduga palsu, 1 (Satu) buah bukuBank Cimb Niaga, 1 (Satu) buah buku Bank Danamon, 1 (satu) bukuBank BCA, 1 (satu) buah buku Bank BRI;Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa MOHAMAD DANI, mengakui bahwa turut serta Manipulasi, penciptaandan perubahan informasi elektronik/dokumen elektronik seolaholah dataautentik dan atau mentransmisikan informasi elektronik milik orang laintanpa jjin dan atau Tindak Pidana

Uang tersebut dididuga milik nasabah Pembantah yang adakaitannya dengan tindak pidana perbankan sebagaimana dimaksud dalamPasal 49 ayat (1) huruf b dan huruf c UndangUndang Nomor 7 Tahun 1992sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 10 Tahun 1998tentang Perbankan jo. Pasal 56 Kitab UndangUndang Hukum Pidana(KUHP) yang dilakukan oleh tersangka Irawan Salim (Dirut Pembantah) danRico H. Iman Santoso (Dir Ops Pembantah) dan kawankawan;e.

Tindak pidana perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1)huruf b dan huruf c UndangUndang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan jo.Pasal 56 Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) yang dilakukan olehtersangka Irawan Salim (Dirut Pembantah) dan Rico H. Iman Santoso (DirOps Pembantah);b. Tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh tersangka Budijono, dankawankawan.

PutusanMahkamah Agung RI Nomor 626 K/Pid/2006 tanggal 19 Mei 2006, atasnama Budiono, dan kawankawan dengan amar putusan sebagai berikut:Menyatakan terdakwa I Budijono, Terdakwa III Demiitrius NugrohoRamuan, terdakwa IV Maksum Budiman, terdakwa V PoppyWimandjaya, dan terdakwa VII Slamatda terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perbankan secarabersamasama; Membebaskan terdakwa II Stephanus Juwinata dan terdakwa VI ThengHok Beng alias Abeng dari dakwaan tersebut; Menyatakan

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 953/Pid.B/2005/PN.Jak.Sel tanggal 10 Oktober 2005 atas nama Tony Simanjuntak, dankawankawan, dengan amar putusan sebagai berikut:Menyatakan terdakwaterdakwa Tony Simanjutnak, Yupiter Budiman,S.E., Lie Hadiyanto, Iwan Harsono dan Immanuel Kristanto, masingmasing telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukumbersalah melakukan tindak pidana Perbankan; Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwaterdakwa TonySimanjuntak, Yupiter Budiman

Tindak pidana perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1)huruf b dan huruf c UndangUndang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 10 Tahun 1998 tentangperbankan jo Pasal 56 Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP)yang dilakukan oleh tersangka Irawan Salim (Dirut Pembantah) dan Rico H.Imam Santoso (Dir Ops Pembantah);b. Tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh tersangka Budijono, dankawankawan.

JudexFacti Telah Salah Menerapkan Atau Melanggar Hukum YangBerlaku.Bahwa Pasal 30 huruf (bo) UU No. 14 tahun 1985 menyatakan, MahkamahAgung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapanpengadilan pengadilan dari semua Lingkungan Peradilan karena Salahmenerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;2.1.Bahwa Judex Facti salah menerapkan ketentuan penyidikan terhadapdugaan tindak pidana perbankan yaitu UU No. 10 Tahun 1998 tentangperubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan terhadapTerdakwai

)ii)Bahwa penyidikan perkara ini dimulai oleh Kepolisian DaerahKalimantan Timur pada tahun 2011 dimana pada saat itu UU No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJk) telah disahkan, sehingga secara khusus (/ex specialis derogat legigeneralis) telah ditetapbkan bahwa "Penyidik Yang BerwenangDalam Pidana Perbankan adalah PNS yang ditunjuk oleh OJK ";Bahwa sebagaimana pertimbangan hukum dari Jaksa PenuntutUmum bahwasanya penuntutan pidana terhadap Terdakwa adalahkarena pelanggaran terhadap (

dalam perkara ini adalahCACAT HUKUM;Bahwa oleh karena Judex Facti telah memberikan pertimbanganhukum bahwa Terdakwa telah terobukti melanggar Pasal 49 UU No.10; tahun 1998 tentang Perbankan, maka jika menurut Judex Factiperbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 49 UU No. 10Tahun 1998, seharusnya Judex Facti terlebih dahulu memeriksaproses penyidikannya akan tetapi faktanya didalam keputusannya,Judex Facti sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukumbahwa secara khusus dalam kasus lindak pidana

perbankan,lembaga yang berwenang untuk melakukan " PENYIDIKAN " adalahlembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bukan Kepolisian;Bahwa oleh karena formalitas penyidikan perkara ini telah CacatHukum, maka secara formal penuntut maupun penghukumanTerhadap Terdakwa i adalah Cacat Hukum, untuk itu PenasihatHukum Terdakwa memohon dengan hormat kepada yang muliaMajelis Hakim Agung yang mengadili perkara ini memberikanpertimbangan hukum yang baik dan benar bahwa PENYIDIKANyang dilakukan oleh Kepolisian ini

Terdakwa Yermia Suryo Kusumo terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan Turut serta melakukan tindak pidana Perbankan yangdilakukan secara berlanjut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 46UU RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan juncto Pasal 55 Ayat (1)Ke1 KUHPidana juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;2.

Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (limaribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 363/Pid.B/2015/PN.BIt tanggal 30 Desember 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa YERMIA SURYO KUSUMO terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta MelakukanTindak Pidana Perbankan Secara Berlanjut;Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp5.000.000.000,00Hal

Perbankan Secara Berlanjut;Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu denganpidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesarRp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan ketentuan jikadenda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidanakurungan selama 1 (satu) tahun;Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalaniTerdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit

Dua BelasSuku memperoleh hasil tindak pidana;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, karenaalasan permohonan kasasi Penuntut Umum cukup beralasan hukum, makapermohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut patutuntuk dikabulkan;Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi /Penuntut Umum dikabulkan, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secaradan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perbankan, melanggarPasal 46 UndangUndang Nomor 10 Tahun

Menyatakan Terdakwa YERMIA SURYO KUSUMO telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TURUT SERTAMELAKUKAN TINDAK PIDANA PERBANKAN SECARA BERLANJUT;2.

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang seharusnyabukan pembebasan Terdakwa dari Dakwaan Penuntut Umum (viijspraak),tetapi ontslag van alle rechtsvervolging, karena Majelis Hakim PengadilanNegeri Serang meskipun tidak secara tegas menyatakan bahwa perbuatanTerdakwa telah terbukti seperti yang didakwakan, namun dalampertimbangannya Hakim tidak menyangkal bahwa berdasarkan faktapersidangan, Terdakwa telah melakukan perbuatan seperti yang didakwakanoleh Penuntut Umum, yaitu melakukan tindak pidana

Perbankan yaitu unsurmembuat atau menyebabkan pencatatan palsu dalam pembukuan atauHal. 16 dari 31 hal.

Judex Facti yang mendasarkan kesimpulannya kepada pendapatahli a de charge Didit Widjayanto bahwa bila aplikasi proses pengajuan kreditKTA sudah memenuhi persyaratan dan sudah ada tanda tangan pencairanuang nasabah, maka transaksi perbankan sudah selesai, apabila uang tidaksampai kepada nasabah atau nasabah hanya menerima fee maka berarti adapenyelewengan yang masuk ranah pidana umum atau keperdataan, bukanTindak Pidana Perbankan adalah pertimbangan yang salah, menyesatkandan tidak berkeadilan.

MUHAMMAD KIKI TOTO SUBAGIO binANDIANTO TOTO SUBAGIO tersebut di atas terbukti secara sah danmeyakinkan telah bersalah melakukan Tindak Pidana Perbankan yangDilakukan Secara Bersamasama;2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidanapenjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp10.000.000.000,00(sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebuttidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam)bulan;3.

YULIANUS INDRAYANA (suamiTERGUGAT ) dalam transaksi kredit dengan PENGGUGAT;Bahwa menurut putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tanggal 7September 2004 No. 537 / Pid.B / 2004 / PN.Jkt.Sel. tersebut, juga telahterbukti TIDAK terjadi tindak pidana perbankan, atau dengan kata lainsebagal corporasi PENGGUGAT tidak bersalah sehingga TIDAKseharusnya dibebani tanggungjawab membayar ganti kerugian TURUTTERGUGAT, kerugian mana timbui

Oleh karena itu Alm.YULIANUS INDRAYANA (suami TERGUGAT ) dan TERGUGAT IImerupakan orangorang yang bersalah daiam transaksi kredit perkara aquo;Bahwa sebagaimana telah dijelaskan pula, dalam Putusan PengadlianNegeri Jakarta Selatan Tanggai 7 September 2004 No. 537 / Pid.B /2004 / PN.Jkt.Sel., yang memeriksa dan mengadili TERGUGAT Il yangwaktu itu menjabat sebagai Kepala Cabang PENGGUGAT KantorCabang Panglima Polim Jakarta Selatan tesebut, telah terbukti tidakterjadi tindak pidana perbankan, sehingga

Sel, tanggal 7September 2004 Tergugat Il sebagai Kepala Cabang Panglima Polimtidak terbukti melakukan tindak pidana perbankan, oleh karena itupenarikan Tergugat Il sebagai pihak dalam perkara ini adalah tidakberdasar dan gugatan Penggugat patut untuk ditolak.Bahwa berdasarkan seluruh uraian uraian tersebut diatas adalahberdasar apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatanmenolak gugatan Penggugat atau setidak tidaknya menyatakangugatan Penggugat.B. DALAM POKOK PERKARA1.

Tidak terbuktinya Tergugat Il melakukan tindak pidana perbankan tidakmengakibatkan Penggugat tidak berkewajiban membayar kewajibannyakepada Turut Tergugat.Bahwa, Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat butir14 halaman 910 dan butir 6 halaman 13 yang menyatakan seolah oiahHal 53 dari 92 hal Put.

perbankan.

Perk.PDM147/TJKAR/04/2016, tanggal 27 April 2016 menuntut pada pokoknyasebagai berikut :1.Menyatakan terdakwa Wawan Setiawan Bin M Koesen terbuktibersalah secara sah dan meyakinkanmelakukan tindak pidana PERBANKAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal47 ayat ( 2 ) UU RI Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimanatelah diubah dengan Undangundng RI No 10 Tahun ;Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Wawan Setiawan BinM.

Jombang berikut lampirannya berupa matrikdugaan tindak pidana perbankan di PT. BPD Jatim KC Jombang;Surat Direksi Kepada Pemimpin Cabang Utama dan SeluruhPemimpin Cabang Nomor 050/180/KRD.AGR.RTL tanggal 11Desember 2012 perihal Perubahan Buku Pedoman PelaksanaanKredit Program Bab. X Kredit Usaha Rakyat (KUR). (yangditandatangani Pimdiv.

Jombang berikut lampirannya berupa matrikdugaan tindak pidana perbankan di PT. BPD Jatim KC Jombang;19.Surat Direksi Kepada Pemimpin Cabang Utama dan SeluruhPemimpin Cabang Nomor 050/180/KRD.AGR.RTL tanggal 11Desember 2012 perihal Perubahan Buku Pedoman PelaksanaanKredit Program Bab. X Kredit Usaha Rakyat (KUR). (yangditandatangani Pimdiv.

., Terdakwa GEDE KOMANGSUJATI, SE. dan Terdakwa WAYAN SIMA ANTARA bersalah melakukantindak pidana Perbankan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 49 ayat (1) huruf a UndangUndang Republik Indonesia Nomor 7 tahun1992 setelah diubah beberapa ketentuan dengan UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 10 tahun 1995 tentang Perbankan juncto Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP; para Terdakwa secara bersamasama sebagai "dewan komisarisdan direksi telah dengan sengaja, turut serta melakukan perbuatan, membuatatau

Wayan Sima Antara telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbankan yaitu SecaraTurut Serta Melakukan Pencatatan Palsu Pembuatan Dokumen Palsu DanTransaksi Palsu Suatu Perbankan"2. Menghukum para Terdakwa : Terdakwa I. Nyoman Ardika, SE , Terdakwa Il. Gede Komang Sujati, SE, Terdakwa Ill.

Menyatakan terdakwa YUNITA FEDHI ASTRI Binti MISTO YUWONObersalah melakukan tindak pidana perbankan sebagaiman kami dakwaandalam dakwaan Primair kami Pasal 49 ayat (1) huruf a UU R.I. Nomor 10tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU R.I. No. 7 Tahun 1992 TentangPerbankan;2.

Otoritas Jasa Keuangan Nomor:29/PDK.02/2013 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir denganPeraturan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor:Hal 40 dari 81 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Bon5/PDK.01/2018 tentang Organisasi Otoritas Jasa Keuangan, bertugasmengerahkan dan menetapkan serta melakukan tindakan lanjut terhadaptemuan pengawasan bank dan/ataulaporan/informasi mengenaipenyimpangan ketentuan perbankan yang berindikasi tindak pidanaperbankan serta menetapkan dugaan tindak pidana

perbankan sebagaimana dalam Pasal49 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 serta Pasal 49 ayat (2)huruf b yaitu tidak melaksanakan langkahlangkah yang diperlukan untukHal 56 dari 81 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Bonmemastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undangundang inidan ketentuan peraturan perundangundangan lainnya yang berlaku bagibank;Bahwa dengan

perbankan yang dilakuan Terdakwa sebagaimanadalam perkara ini yaitu bulan Agustus 2017 sampai dengan bulan Oktober2018 dan Terdakwa sendiri mengetahul mengenai peraturan tersebut;Bahwa benar 8 (delapan) fasilitas kredit fiktif dengan total plafon sebesarRp 365.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) tersebut adalah TANGGAL PLAFONNO NAMA KET PENCAIRAN (RP)Kredit yang menggunakan data Pegawai Bank1 revran Ex: Driver 28Agu17 47.000.000HermanZ Nurliana Ex Staf HRD 25Jan18 48.000.0003 Syafiatul

perbankan dalam perkara ini yaitu padaperiode bulan Agustus 2017 sampai dengan bulan Oktober 2018,pengangkatan Terdakwa selaku Direktur Operasional didasarkan SuratKeputusan Pemegang Saham PT.

., dibawahsumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi mengerti Terdakwa diperhadapkan di persidangan sehubungandengan tindak pidana perbankan;Bahwa jabatan terakhir Terdakwa sebagai AO kwalifikasi sebagai tenagapemasaran;Bahwa tugas tugas seorang AO yaitu mencari nasabah, menerimapermohonan kredit, merealisasi, audit nasabah;Bahwa AO yang lebih dulu melakukan verifikasi permohonan kredit;Bahwa AO merupakan pintu pertama untuk pengajuan kredit, 1 (Satu) nasabahAO yang langsung bertanggung

NUAIM BUSTAN ALIAS NUAIM BIN BUSTAN, dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi mengerti Terdakwa diperhadapkan dipersidangan sehubungandengan masalah tindak pidana perbankan;Bahwa jabatan Terdakwa di BRI cabang Majene sebagai AO kwalifikasi tenagapemasaran;Bahwa pada tahun 2013 saksi menjabat sebagai petugas ADK (administrasikredit) di Bank BRI cabang Majene;Bahwa setelah adanya putusan dari pimpinan cabang berkas kembali ke ADKuntuk diarsipkan;Bahwa ketika penandatangan

kredit merupakan tanggung jawab seorang AO;Bahwa saksi sebelum putuskan kredit melakukan pengecekan langsung ketempat dimana bangunan yang akan dibiayai;Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 64/Pid.B/2017/PN.MjnTerhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan ahli sebagaiberikut:CAESAR BIMAPRAWIRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:1.Bahwa ahli pernah diperiksa oleh Penyidik tanggal 23 Mei 2017berkaitan dengan tindak pidana

perbankan;Bahwa saat ini saksi sebagai kepala Sub bagian pengawasan Bank diOJK regional 6;Bahwa seorang account officer (AO) menjalankan tugasnya denganmemegang prinsip kehati hatian, SOP, struktur dan manajemen yangberkaitan dengan kredit serta memegang prinsip 5 (lima) c, yaitu: Character (karakter nasabah); Capasity atau kemampuan nasabah; Capital atau kondisi keuangan/ kekayaan nasabah; Collateral atau jaminan yang mungkin disita apabila debiturbenar benar tidak memenuhi kewajibannya; Condition

S.Ag setelah menerima uang darike 65 nasabah untuk dana pembayaran dan pelunasan porsi haji yangseharusnya disetorkan ke Bank Mega Syariah Kantor Galery Magelang,namun oleh terdakwa ENY CHUSNIATI, S.Ag uang tidak disetorkansemua ke rekning masing masing rekening nasabah tetapi uang diambilsebagian untuk disetorkan ke lqro Management tanoa sepengetahuandari nasabah calon haji sebagaiamana tersebut diatas adalah untukmenyamarkan asal usul harta yang diperoleh terdakwa ENYCHUSNIATI, S.Ag dari tindak pidana

perbankan tersebut diatas.a= Perbuatan terdakwa ENY CHUSNIATI, S.Ag tersebut sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 tentangPencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.Menimbang, bahwa pada permulaan sidang setelah PenuntutUmum membacakan surat dakwaannya, Penasihat Hukum Terdakwa telahmengajukan keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebutyaitu pada pokoknya sebagai berikut :Ketua Dan Majelis Hakim Yang MuliaJaksa Penuntut Umum Yang terhormat

HAPUSNYA HAK UNTUK MENUNTUTMungkin sudah diketahui oleh Majelis Hakim bahwa pada tahun2015 Perkara atas nama Terdakwa dahulu telah diperiksa dandiputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang sertadiperiksa dalam tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi JawaTengah sebagaimana dalam Putusan Perkara No.69/Pid.Sus/2015/PN.Mgg jo Putusan Perkara No.252/Pid.Sus/ 2015/PT.Smgdan telah berkekuatan hukum tetap dimana terdakwa di Vonisbersalah melakukan tindak pidana perbankan dan dihukum 5tahun denda

mengingatpasalpasal tentang perbarenganperbuatan sebagaimana diatur dalampasal 63 s/d 65 KUHP.Terhadap keberatan penasihat hukum terdakwa ini kami tanggapi sebagaiberikut:Bahwa memang benar pasal dakwaan yang dterapkan kepada terdakwadalam perkara pidana No. 21/Pid.Sus/2017/PN.Mgg adalah sama denganperkara No. 69/Pid.Sus/2015/PN.Mgg locus dan Tempus delicti dakwaanjuga sama tetapi perbuatan / peristiwanya berbeda.Dalam perkara No. 69/Pid.Sus/2015/PN.Mgg terdakwa diperiksa atasdakwaan melakukan tindak pidana

perbankan terhadap 15 orangnasabah, sedangkan dalam perkara pidana No. 21/Pid.sus/2017/PN.Mggterdakwa diperiksa atas dakwaan melakukan tindak pidana perbankanterhadap 65 nasabah, dimana 15 orang nasabah dalam perkara No.Halaman 26 dari 32 hal Putusan Nomor : 136/Pid.Sus/2017/PT SMG69/Pid.Sus/2015/PN.Mgg sama sekali tidak ada dalam perkara pidana No.21/Pid.Sus/2017/PN.Mgg.Adapun mengenai masalah yang menjadi keberatan Penasihat Hukummengapa penuntutannya tidak dijadikan satu dengan menggunakan pasalpasal

Nomor 1934 K/PID.SUS/2016berdasarkan Memo Pembukuan Fasilitas Kredit (MPFK) Nomor1022/KRDKAP/XII/07/71 1 tanggal 03 Desember 2007 sebesarRp121.306.440.000,00 (seratus dua puluh satu miliar tiga ratus enam jutaempat ratus empat puluh ribu rupiah) dan posisi kredit hingga saat ini tahun2014 keadaan macet ;Bahwa peristiwa Tindak Pidana Perbankan yang terjadi di PT. Bank CenturyTbk.

Perbankan yang terjadi di PT.

Bank Century tbk (dalam haldilakukan oleh Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank) yangmelakukan perbuatan Tindak Pidana Perbankan tersebut atau dengan caraPara Terdakwa menyetujui dengan memaraf atau menandatangani suratsuratpermohonan berupa FPK, Memo Pembukuan Fasilitas Kredit (MPFK) tanpasurat pendukung lainnya sebagai kelengkapan sehingga kredit tersebut akhirnyamenjadi cair ;Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanamenurut Pasal 49 ayat (2) huruf b UndangUndang

Arga Tirta Terdakwa 1)dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana perbankan secarabersamasama dan dipidana penjara selama 3 tahun (terkait dengankredit PT.

Animablu Indonesia) ;Selain itu dalam tindak pidana perbankan ini tidak hanya mereka Terdakwasajalah yang diproses secara hukum pihakpihak terkait lainnya sudahdiproses hukum dan dinyatakan bersalah dalam proses pemberian kredityang berbeda lainnya antara lain Robert Tantular (Pemegang Saham BankCentury) Hermanus Hasan Muslim (Direktur Utama Bank Century), Hamidy(Wakil Direktur Utama Bank Century), Darso Wijaya (Kadiv SKPK BankCentury), R.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 49 Ayat (2) huruf b UndangUndang Nomor 10 Tahun 1998 TentangPerbankan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP;Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umumtanggal 16 April 2019 Nomor Register Perkara PDM49/N.3.19/Euh.2/11/2018, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 92/PID.SUS/2019/PT PDG1Menyatakan terdakwa MURIN MURUS Bin MURUS terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

perbankan yaitu telahmelakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatandengan sengaja tidak melaksanakan langkahlangkah yang diperlukanuntuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undangundang ini dan ketentuan peraturan perundangundangan lainnya yangberlaku bagi bank, melanggar Pasal 49 Ayat (2) huruf b UndangUndangNomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke1KUHP, sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan kedua;Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap

MURIN Bin MURUS tidakterbukti secara sah melakukan tindak pidana perbankan, ketaatanbank terhadap ketentuan dalam undangundang ini dan ketentuanperaturan perundangundangan lainnya yang berlaku bagi bank,melanggar Pasal 49 Ayat (2) huruf b UndangUndang Nomor 10Tahun 1998 Tentang Perbankan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP,sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan kedua;2. Menerima pembelaan saya sebagai bahan pertimbangan dalammemutuskan perkara ini;3.

Apalagi pihak OJK sendiri melaluiAhli Beston Panjaitan telah menyatakan tindakan Para Terdakwaadalah tindakan yang keliru, sehingga BRI Pusat sendiri tidakmengambil posisi sebagai pihak yang akan seakanakanberlawanan dengan OJk; Dan lagi pembuktian tindak pidana perbankan sama sekali tidakboleh bergantung pada bagaimana sikap bank terhadap suatuperistiwa hukum. Hal ini penting dicatat karena tidak jarang dalamsuatu keadaan hukum, pihak bank sendiri juga memiliki kKepentingandi dalamnya.

Sekali lagi untuk memperjelasketerangan Ahli tersebut perkenankan kami kembali mengutipnya:Bahwa Ahli merupakan Direktur Pengendalian Kualitas PengawasanOtoritas Jasa Keuangan (OuJk);Bahwa OJK telah berdiri sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu dan Ahilisebelumnya bertugas di Bank Indonesia, sehingga Ahli barubergabung di OJK padaTanggal 31 Desember 2013;Bahwa Ahli pernah bertugas di Bagian Investigasi Tindak PidanaPerbankan pada Lembaga OJK dan sering menjadi Ahli dalamperkara tindak pidana perbankan

Sehingga pernyataanMajelis Hakim dalam pertimbangan tersebut seharusnya tidak perludituliskan, mengingat di kemudian hari tidak tertutup kKemungkinanakan terjadi tindak pidana perbankan dengan modus yang lebihbervariatif.

Bank Mandiri ;Menimbang, bahwa apabila menurut Penggugat perbuatan Tergugat PT.Bank Mandiri yang telah mencairkan dana sebesar Rp 700.000.000, (tujuhratus juta rupiah) tersebut merugikan Penggugat dan Penggugat akanmenggugat Tergugat berdasarkan perobuatan melawan hukum maka harusdibuktikan terlebin dahulu dengan proses Pidana apakah perbuatan Tergugattersebut merupakan perbuatan pidana perbankan melanggar pasal 49 ayat 1 cUndangundang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor