UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentangminyak dan gas bumi;Jenis BBM tertentu (BBM yang disubsidi pemerintah) adalah bahan bakaryang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkandegan bahan bakar nabati sebagai bahan bakar lain dengan jenis,standar dan mutu, harga, volume dan konsumen pengguna tertentusebagai mana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Perpres RI nomor 45Tahun 2009 tentng perubahan atas Perpres Nomor 71 Tahun 2005tentang penyediaan dan pendistribusian jnis BBM tertentu;Bahwa subsidi

BBM tertentu per liter adalah pengeluaran Negara yangdihitung dari selisih antara biaya penyediaan dan pendistribusian BBMbersubsidi dengan harga jual eceran netto yang dihitung berdasarkanharga patokan penyedia BBM bersubsidi sesuai dengan harga indekspasar Asia Tenggara ditambang dengan margin dan biayapendistribusian bersubsidi keseluruh NKRI;Bahwa pada tahun anggaran 2013 BPH Migas telah menugaskan PTPERTAMINA (persero) dengan pendamping PT.AKR Coorp, Tbk, dan PTSurya Parna Niaga (SPN) untuk

Florie Andor Jaia berdiri sejak tahun 2013 dan bergerak dibidang Subsidi BBM;Bahwa sejak tahun 2013 saksi bekerja di di PT.

Saksi hanya diminta bu SUCIATI untukmenandatanganinya saja sehingga saksi tanda. tanganii ; Bahwa dari koperasi saksi memperoleh pinjaman sebesar Rp.300.000, (tiga ratus riburupiah) pada tahun 2001 dari dana Subsidi BBM, kemudian setelah pinjamantersebut saksi lunasi.

Saksi PURWOTO, SE :e Bahwa saksi tahu dalam perkara ini sehubungan adanya dugaanpenyimpangan Penyaluran. dan Penggunaan Dana Perkuatan Permodalandan Lembaga Keuangannya Dengan Penyediaan Modal Awal Dan27Padanannya (P2LKMAP) dari Bank Rakyat Indonesia Cabang Ngawi kepada,USPKOPPAS Sri Rejeki Ngawi Tahun 2004 ;e Bahwa saksi kenal dengan saudari SUCIATI, S.Ag karena yang bersangkutan adalahsebagai nasabah Subsidi BBM tahun 2003 an yang beralamat di Desa Banyubiru, KecamatanWidodaren, Kabupaten Ngawi

PT TRICIPTA Seminar subsidi BBM Si (Apa)? 97.850.000,00KREASI di SurabayaMEDIATAMA42. PT LANGLANG Sosialisasi dan dialog publik 97.850.000,00BUANA mengawali subsidi BBM untukkepentingan rakyat mendorongperan aktif mahasiswa dan kaummuda di UI Depok43. CV MITRA KARSA Sosialisasi dan dialog publik 97.675.000,00UTAMA pengaturan BBM, benarkahuntuk kemakmuran rakyat diUIN44. CV EBIDEN Sosialisasi solusi atas kesalahan 96.500.000,00COMPANY pengelolaan energi/BBMNasional di Jakarta45.

BBM dalam RUU RAPBN T.A. 2014tanggal 5 Juni 2013134. 1 (satu) bundel Dokumen APBNP 2013 Partai GOLKAR135. 3 (tiga) lembar Lampiran Komposisi Kunjungan Spesifik Masingmasing Fraksi136. 3 (tiga) lembar Surat Nomor : AG/06085/DPR RI/V/2013 tanggal 31 Mei 2013 tentangUndangan Rapat137. 1 (satu) lembar Rancangan Jadwal Acara Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI ke ProvinsiJawa Timur masa Persidangan III tahun sidang 2011 2012 tanggal 15 s/d 17 April 2013TTD ZAINUDIN AMALI138. 1 (satu) lembar Perubahan Ke

Putusan Nomor : 37/PID/TPK/2015/PT.DKI. 131.1 (satu) buah kertas ikatan uang berlogo Bank Niaga 100 lembar @ Rp. 100.000, Rp.10.000.000, 132.1 (satu) buku Jawaban atas pertanyaan Lisan pada Rapat Kerja Komisi VII DPR RIdengan Menteri ESDM mengenai Asumsi Makro RAPBN 2014 Sub Sektor Minyak danGas Bumi tanggal 4 September 2013 133.1 (satu) bundel Dokumen Jawaban Tertulis atas Pertanyaan dalam Rapat DengarPendapat : Pembahasan Awal Asumsi Dasar ICP, Lifting Minyak Bumi, LPG Bersubsidi,Subsidi BBM, Alpha

dan Volume serta Besaran Subsidi BBM dalam RUU RAPBN T.A.2014 tanggal 5 Juni 2013 134.1 (satu) bundel Dokumen APBNP 2013 Partai GOLKAR 135.3 (tiga) lembar Lampiran Komposisi Kunjungan Spesifik Masingmasing Fraksi 136.3 (tiga) lembar Surat Nomor : AG/06085/DPR RI/V/2013 tanggal 31 Mei 2013 tentangUndangan Rapat 137.1 (satu) lembar Rancangan Jadwal Acara Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI keProvinsi Jawa Timur masa Persidangan III tahun sidang 2011 2012 tanggal 15 s/d 17April 2013 TTD ZAINUDIN AMALI

(Satu) buah kertas ikatan uang berlogo Bank Niaga 100 lembar @ Rp. 100.000, Rp.10.000.000,132. 1 (satu) buku Jawaban atas pertanyaan Lisan pada Rapat Kerja Komisi VII DPR RIdengan Menteri ESDM mengenai Asumsi Makro RAPBN 2014 Sub Sektor Minyak danGas Bumi tanggal 4 September 2013133. 1 (Satu) bundel Dokumen Jawaban Tertulis atas Pertanyaan dalam Rapat DengarPendapat : Pembahasan Awal Asumsi Dasar ICP, Lifting Minyak Bumi, LPG Bersubsidi,Subsidi BBM, Alpha dan Volume serta Besaran Subsidi BBM dalam

Bahwa pada tahun 2008 masyarakat Desa Bandungrejo mendapat dana BLTuntuk RTS sebanyak 640 kepala keluarga yang sumber dananya dari APBNtahun 2008, penyaluran dana BLT oleh Departemen Sosial tahun 2008 adalahdalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM;Hal. 35 dari 45 hal. Put. No. 45 K/Pid.Sus/2014363.

(Sembilan milyar lima puluh empat juta dua ratus empat puluh dua ribu tigapuluh rupiah) ; Kekuranga Dana Gakin adalah Rp.9.054.242.033, dikurangi dengan danabantuan/subsidi BBM dari APBN yang tersedia Rp.5.940.663.834, yaitu =Rp.3.113.578.199, (tiga milyar seratus tiga belas juta lima ratus tujuhpuluh delapan ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah) ;Kekurangan dana ini adalah dana yang sudah dikeluarkan oleh DirekturRSUD Dr.Soeoerso Pontianak (Dr.J.K.SINYOR, Mal) yang berupa danapribadi Direktur

WEWENANG" SEHINGGAPERTIMBANGAN DAN PUTUSANNYA MENJADI KELIRU DANMENYESATKAN ;Faktafakta hukum yang diperoleh berdasarkan bukti keterangan saksisaksi, keterangan Terdakwa, keterangan saksi ahli, alat bukti Surat yangdirangkai dalam persesuaiannya secara keseluruhan dalam bukti petunjuk,serta dalam hal ini seharusnya ada Pengetahuan Hakim sendiri mengenaiadanya halhal yang secara umum sudah diketahui oleh umum yang tidakperlu dibuktikan lagi mengenai adanya "Permasalahan" pendistribusianDana Bantuan/Subsidi

BBM oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini MenteriKesehatan RI digabungkan dengan Tidak Adanya Dana APBD yangtersedia dalam menjalankan program pelayanan kesehatan keluarga miskin(Gakin), sehingga selain dana tidak cukup dan dana yang adadatangnyapun selalu terlambat sedangkan pelayanan Gakin harus berjalan(sebagaimana terjadi di propinsipropinsi lain, yang sering ditayangkan dimedia cetak maupun elektronik bagaimana hampir semua Rumah SakitRujukan yang melayani keluarga Miskin bermasalah dengan tunggakanpembiayaannya

Perbuatan tersebutdilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :Bahwa pada tahun 2007 terdakwa ditunjuk oleh Kepala Sekolah SD 24 HarapanTinggam (Yusnil Ama.Pd), sebagai bendahara dalam pengelolaan penggunaan danaProgram Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM Biaya Operasional Sekolah (PKPS BBMBOS).Selama tahun 2007 tersebut SD 24 Harapan Tinggam Talamau yang membawahi 2unit SD yaitu Unit Tombang Mudik dan Unit Batas Semut ada menerima dan mengeloladana antara lain :18Dana Program Konpensasi Pengurangan

Bahwa dalam tahun2007 terdakwa ditunjuk oleh Kepala Sekolah SD 24 Harapan Tinggam (Yusnil Ama.Pd),sebagai bendahara dalam pengelolaan penggunaan dana Program KompensasiPengurangan Subsidi BBM Biaya Operasional Sekolah (PKPS BBM BOS).Bahwa berdasarkan buku panduan BOS dalam rangka wajib belajar 9 tahun yangditerbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Agama tahun 2007 padabagian Bab III tentang organisasi pelaksana ditegaskan bahwa penanggung jawab danaBOS adalah Kepala Sekolah dan Kepala

ada program Kompensasi PenguranganSubsidi Bahan Bakar Minyak Bidang Pendidikan Tingkat Kabupaten Bogorsesuai dengan Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor : 541.1/31/Kpts/Huk/2006 pada tanggal 01 Pebruari 2006 dimana program tersebut berkaitandengan pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Program13Kompensasi Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS BBM) Bidang PendidikanDepartemen Pendidikan Nasional, Departemen Agama tahun 2005.Bahwa dengan adanya program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)Kompensasi Subsidi

BBM selanjutnya Ponpes At Taqwa mengajukanpermohonan dana BOS ke Kantor Departemen Agama Kabupaten Bogor(sekarang Kantor Kementrian Agama Kabupaten Bogor) dan adanyapermohonan tersebutselanjutnya Ponpes At Taqwa dengan mendapatkandana BOS pada tahun 2006 untuk SD SF At Taqwa yaitu sebagai berikut :e Tahapan bulan September s/d Oktober tahun 2006 untuk SD SF At Taqwadengan jumlah siswa sebanyak 119 (seratus sembilan belas) siswa denganAlokasi BOS sebesar Rp. 4.641.000, (empat juta enam ratus empat

ada program Kompensasi PenguranganSubsidi Bahan Bakar Minyak Bidang Pendidikan Tingkat Kabupaten Bogorsesuai dengan Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor : 541.1/31/Kpts/Huk/2006 pada tanggal 01 Pebruari 2006 dimana program tersebut berkaitan66dengan pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ProgramKompensasi Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS BBM) Bidang PendidikanDepartemen Pendidikan Nasional, Departemen Agama tahun 2005.Bahwa dengan adanya program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)Kompensasi Subsidi

BBM selanjutnya Ponpes At Taqwa mengajukanpermohonan dana BOS ke Kantor Departemen Agama Kabupaten Bogor(sekarang Kantor Kementrian Agama Kabupaten Bogor) dan adanyapermohonan tersebut selanjutnya Ponpes At Taqwa dengan mendapatkandana BOS pada tahun 2006 untuk SD SF At Taqwa yaitu sebagai berikut :e Tahapan bulan September s/d Oktober tahun 2006 untuk SD SF At Taqwadengan jumlah siswa sebanyak 119 (seratus sembilan belas) siswa denganAlokasi BOS sebesar Rp. 4.641.000, (empat juta enam ratus empat

adadua jenis Bahan Bakar Minyak yang tidak disubsidi oleh Pemerintah yakni :(i) Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan yang selanjutnya disebutJenis BBM Khusus Penugasan adalah bahan bakar yang berasal dan/ataudiolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/ataudiolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan BakarNabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Jenis, standar dan mutu(spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidakdiberikan subsidi

(BBM Jenis ini adalah Bensin (gasoline) RON minimum88);Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2020/PN Sbs(ii) Jenis Bahan Bakar Minyak Umum yang selanjutnya disebut Jenis BBMUmum adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumidan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yangtelah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai BahanBakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu dan tidakdiberikan subsidi.

Wijaya dengan Nomor Kontrak 05/KNTR/BBM/BPKADS , paket pengadaan Subsidi BBM SolarIndustri PLTD inabuan, tanggal 15 Februari 2012 beserta 1(satu)berkas Foto than pembayaran dan Faktur Pengisian BBM atasWw /BBM/BPKADSS/201 2, tanggal 15 Februari 2012;rs Foto copy Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah2. vey yYe en Sorong Selatan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset DaerahOs KAD) dengan PT.

Seno Adhi Wijaya dengan Nomor KontrakSs 12/027/BPKADSS/2012, paket pengadaan subsidi BBM Solar IndustriPLTD Teminabuan, tanggal 25 April 2012 beserta 1(satu) berkas Foto copyQ Tagihan pembayaran dan Faktur Pengisian BBM atas Kontrak kontrak12/027/BPKADSS/2012 tanggal 25 April 2012;3. 1(satu) berkas Foto copy Surat Perjanjian Kerjasama antara PemerintahKabupaten Sorong Selatan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah(BPKAD) dengan PT.

Seno Adhi Wijaya dengan Nomor Kontrak 023/027/123SPMK/BPKADSS/2012, paket pengadaan subsidi BBM Solar IndustriPLTD Teminabuan, tanggal 06 Juli 2012 beserta 1(satu) berkas Foto copyTagihan pembayaran dan Faktur Pengisian BBM atas Kontrak kontrak023/027/ SPMK/BPKADSS/2012 tanggal 06 Juli 2012;4. 1(satu) berkas Foto copy Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah YRKabupaten Sorong Selatan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Dae(BPKAD) dengan PT.

Seno Adhi Wijaya dengan Nomor Kontrak sySPMK/BPKADSS/2012, paket pengadaan subsidi BBM S dustriPLTD Teminabuan, tanggal 05 November 2012 beserta 1(sa s Fotocopy Tagihan pembayaran dan Faktur Pengisian BBM atas Kontrak Nomor028/027/SPMK/BPKADSS/2012 tanggal 05 sme28. 1. 1(satu) bundel Dokumen distribusi BBM apan dari PT. Pertamina kePT. Seno Adhi Wijaya (SAW) period (>2. 1(satu) bundel Dokumen distribusi BBM dan rekapan dari PT. Pertamina kePT.

Seno Adhi Wijaya dengan NomorKontrak: 12/027/BPKADSS/2012, paket pengadaan Subsidi BBM SolarIndustri PLTD Teminabuan, tanggal 25 April 2012 beserta 1(satu) berkasFoto copy tagihan pembayaran dan faktur Pengisian BBM atas PRA12/027/BPKADSS/2012, tanggal 25 April 2012 ;%Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan, Badan Pengelola an danAset Daerah (BPKAD) dengan PT.

Tergugat Berhak untuk Menentukan Pemenang Lelang danMembatalkan Pemenang Lelang ;Sejalan dengan program pemerintah untuk mengurangi subsidi BBM dengandialinkannya pemakaian minyak tanah untuk rumah tangga menjadi LiquifiedPetroleum Gas (selanjutnya disebut LPG), maka diperkirakan kebutuhanLPG di masa mendatang akan bertambah.

Tidak mungkin bagi petugas PENGGUGAT masukke rumah orang lain tanpa seijin pemiliknya.b) Ketika musim kenaikan kelas, banyak pelanggan yanglebih mengutamakan membayar sekolah anaknya danmenunda pembayaran listrik.c) Ketika menjelang Lebaran atau tahun baru, sudah lazim dimasyarakat bahwa mereka membutuhkan dana yang lebihbanyak dari biasanya, sehingga para pelanggan lebihmengakhirkan membayar tagihan listrik.d) Ketika dengan tibatiba pemerintah menaikkan /mengurangi subsidi BBM maka sudah pasti hargahargakebutuhan

yangtelah ditentukan.Bahwa penangkapan tepatnya dilakukan pada hari Kamis tanggal 27 Juni2013 sekitar pukul 05.50 Wita yang bertempat di Jalan Raya Yos sudarsojurusan Lembar tepatnya di dusun Beremi desa Jembatan kembar Kec.Lembar Kabupaten Lombok Barat bersama dengan saksi AwaluddinBahwa dasar saksi bersama saksi Awaluddin melakukan penangkapantersebut adalah Surat Perintah Nomor : Sprin / 941 / VI / 2013, tanggal 7Juni 2013, rencana Operasi DIAN GATARIN2013, tentang pengamanankebijakan penyesuaian subsidi

BBM tahun 2013 yang dilaksanakan selama30 hari dari tanggal 10 Juni sampai dengan 9 Juli 2013.Bahwa saksi menjelaskan proses bagaimana kronologis terjadinyapenangkapan tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2011 sekitarpukul 05.00 Wita saksi dan saksi Awaluddin berencana untuk melakukanpenyelidikan terhadap dugaan tindak pidana Migas dengan dasar suratperintah Operasi Dian adalah Surat Perintah Nomor : Sprin / 941 / VI / 2013,tanggal 7 Juni 2013 selain itu juga ada informasi dari masyarakat

Untuk bahan bakar KM TRANSBAHARI 3 Yaitu BBM jenis Solar Non Subsidi (BBM industi).Bahwa TERDAKWA tahu bahwasanya GT.30 lebihmenggunakan BBM Nonsubsidi (industri) Sesuai perpres RI nomor:191tahun 2014 tentang Penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceranBBM.

Seno Adhi Wijaya dengan NomorKontrak 12/027/BPKADSS/2012, paket pengadaan subsidi BBM SolarIndustri PLTD Teminabuan, tanggal 25 April 2012 beserta 1(satu)berkas fotokopi Tagihan pembayaran dan Faktur Pengisian BBM atasKontrak kontrak 12/027/BPKADSS/2012 tanggal 25 April 2012;1 (satu) berkas fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama antara PemerintahKabupaten Sorong Selatan, Badan Pengelola Keuangan, dan AsetDaerah (BPKAD) dengan PT.

Seno Adhi Wijaya dengan NomorKontrak 12/027/BPKADSS/2012, paket pengadaan Subsidi BBM SolarIndustri PLTD Teminabuan, tanggal 25 April 2012 beserta 1 (satu)berkas fotokopi tagihan pembayaran dan faktur Pengisian BBM atasKontrak 12/027/BPKADSS/2012, tanggal 25 April 2012.1 (satu) berkas fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama antara PemerintahKabupaten Sorong Selatan, Badan Pengelola Keuangan, dan AsetDaerah (BPKAD) dengan PT.

Seno Adhi Wijaya dengan Nomor Kontrak023/027/ SPMK/BPKADSS/2012, paket pengadaan subsidi BBM SolarIndustri PLTD Teminabuan, tanggal 06 Juli 2012 beserta 1 (satu)berkas fotokopi tagihan pembayaran dan faktur pengisian BBM atasKontrak 023/027/ SPMK/BPKADSS/2012, tanggal 06 Juli 2012.1 (satu) berkas fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama antara PemerintahKabupaten Sorong Selatan, Badan Pengelola Keuangan, dan AsetDaerah (BPKAD) dengan PT. Seno Adhi Wijaya dengan NomorHal. 240 dari 565 hal. Put.

Seno Adhi Wijaya dengan NomorKontrak : 12/027/BPKADSS/2012, paket pengadaan Subsidi BBM SolarIndustri PLTD Teminabuan, tanggal 25 April 2012 beserta 1(satu)berkas Fotokopi tagihan pembayaran dan faktur Pengisian BBM atasKontrak 12/027/BPKADSS/2012, tanggal 25 April 2012;1 (satu) berkas fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama antara Peme rintahKabupaten Sorong Selatan, Badan Pengelola Keuangan dan AsetDaerah (BPKAD) dengan PT.

Belanja Pemerintah Pusat adalah belanja yang digunakan untukkegiatan pembangunan pemerintah pusat yang dilaksanakan baikdi pusat maupun di daerah yaitu belanja pegawai, belanja barang,subsidi BBM, subsidi non BBM, belanja hibah dan lainlain;2.

Permintaan pembayaran uang muka tanggal 7 Januari 2011kepada Panitia Pembangunan Masjid IKK Tanjung Batusebesar Rp. 599.976.300, (lima ratus sembilan puluh sembilanjuta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus rupiah) danTerdakwa juga meminta tambahan dana pinjaman senilai Rp.107.751.700, (seratus tujuh juta tujuh ratus lima puluh ributujuh ratus rupiah) karena bermaksud untuk menyetok materialsebab subsidi BBM akan dicabut, tanggal 10 Januari 2011telah dilakukan pembayaran uang muka dan tambahanpinjaman

Belanja Pemerintah Pusat adalah belanja yang digunakanuntuk kegiatan pembangunan pemerintah pusat yang dilaksanakan baik di pusat maupun di daerah yaitu belanja pegawai,Halaman 46 dari 125 Putusan Nomor : 23/Pdt.Sus/2016/PN.Dpsbelanja barang, subsidi BBM, subsidi non BBM, belanja hibahdan lainlain.2.

danbertujuan memberi manfaat, kKemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruhkehidupan masyarakat ;Menimbang, bahwa dana yang dipergunakan pada pekerjaan penyaluranSubsidi Minyak Goreng di Kabupaten BatuBara pada Tahun Anggaran 2008,adalah dana yang bersumber dari Direktur Jenderal Perdagangan DalamNegeriberdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan AnggaranTahun Anggaran 2008, dari Departemen Keuangan RI Nomor : 0010.0/06203.0//2008, tanggal 6 Maret 2008dan perubahan mata anggaran dari mataanggaran subsidi

BBM menjadi belanja subsidi minyak goreng (dalam revisi berdasarkan surat pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TahunAnggaran 2008 dengan Nomor : 0010.1/06203.0//2008, tanggal 4 April 2008),Dana tersebut merupakan Keuangan Negara sebagaimana diamanatkan dalamUndangundang No. 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara.

lewattelephone, tidak ada yang lewat surat;Bahwa dalam pendataan tenaga honorer K.I, KemenagKabupaten Kebumen mengirimkan 66 berkas tenaga honoreryang bekerja di sekolah negeri dan 146 berkas tenagakontrak;Bahwa menurut saksi 146 orang tenaga kontrak memenuhisyarat dalam SE Menpan dan RB nomor 5 tahun 2014;Bahwa 146 orang tenaga kontrak adalah tenaga yangdikontrak oleh Kemenag Kebumen yang ditempatkan disekolah swasta, dana untuk menggaji tenaga kontraktersebut adalah berasal dari DIPA, yaitu kompensasidari Subsidi

BBM;Bahwa menurut saksi tenaga kontrak memenuhi syaratsebagaimana dijelaskan dalam SE Menpan dan RB Nomor 5tahun 2010, lagi pula berkas tenaga kontrak telahdiverifikasi oleh Irjen dan dinyatakan lolos oleh BKN;Bahwa saksi tidak pernah memeriksa lampiran berkas, baikitu lampiran untuk 66 berkas maupun 146 berkas.